hadir dipersidangan MajelisHakim telan berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibatdan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menuruthukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya sematamata untukkepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnyaPemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;Menimbang, bahwa yang mendasari

Pemohon ke persidangan MajelisHakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentangakibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baikmenurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanyasematamata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebutdengan beralinnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlasmenerimanya;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 0547/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja yangdiberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mau jika diajak ke

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk),posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;b.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (recht grond)Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangditanyakan Pengugat dalam positinya ( vide posita nomer 6 dan petitum 5)yang intinya bahwa pengugat cidera janji. Sunguh hal ini sangat berbedadengan perihal dalam surat gugatan hutangpiutang. Akibatnya menjaditidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalilgugatan.

Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanHal18dari33PutusanNomor25./Pdt.G/2016./PN.Mggmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangdinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitumnomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangatberbeda dengan perihal dalam surat gugatanya yang menyebutkan gugatanhutangpiutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasarhukum yang digunakan sebagai dalil gugatan.

Bahwa karena keberadaan/ lahirnya surat perihal Pengaduan tanggal 10Februari 2020 sebagai dasar yang mendasari Tergugat mengklaim danmengusai serta mendirikan bangunan rumah tipe + 6x12 M diatas tanahobjek sengketa milik Penggugat yang sudah bersertifikat seluas + 2.389 M2yang sekarang terletak di Dusun Merandeh Gampong Alue Dama KecmatanSetia Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasan A yang hak konstitusionalnya dirugikan, akan tetapiPemohon Intervensi didalam Permohonannya tidak menjelaskan secaraspesifik dan objektif rangkaian sebab akibat yang mendasari Pemohonmengajukan Gugatan Intervensi selain dari ulasan hubungan ahli warissemata tanpa mendasari surat keterangan waris yang dibuat oleh PejabatPemerintah yang berwenang serta alas hak kepemilikan.

,Bahwa Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah aquoadalah tanah peninggalan warisan dari orangtuanya, akan tetapiPemohon tidak mencantumkan Surat Induk tanahnya maupunturunannya sebagai dasar yang mendasari bahwa tanah tersebutadalah miliknya berdasarkan peninggalan Alm. Hasan A.

20K/PM Il11/AU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 hanya mempertimbangkan ataumenguraikan keterangan Terdakwa dan halhal yang meringankan pada diriTerdakwa tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan danhanya melihat dari halhal yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidakmelihat keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di depan persidangan tidakada dari keterangan para Saksi maupun petunjuk yang mendukung keteranganTerdakwa tersebut.Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasari

Inipun perbuatan yang ditangkap dan diproses lengkap dengansaksinya, sedangkan kegiatan lain yang belum tertangkap Majelis Hakim tidaktahu.Bahwa dengan mendasari keberatankeberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, Pemohon Kasasi dalam tuntutannya menuntut Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, sertapidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNIAU dengan maksudmemberikan efek jera bagi Terdakwa karena sebelumnya juga pernahdisidangkan dalam kasus

yangtelah diputus dan dikabulkan sebagaimana dalam putusan Nomor:11/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolak.Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T4 mengenai putusan perkaraperdata nomor 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatan melawan hukum) antaraAnand Umar Adnan, SH MH, melawan PT Bank Sulteng tertanggal 3Oktober 2011 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehinggapertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapat dinyatakan nebis inidem dan hal ini pula yang mendasari

/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolakBahwa Terbanding/Pembanding/Tergugat pun telah mengajukan bukti T4mengenai putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatanmelawan hukum) antara Anand Umar Adnan, SH MH melawan PT BankSulteng tertanggal 3 Oktober 2011 dan telah memiliki kKekuatan hukum yangHalaman 10 dari 14 Putusan No 3/PDT/2015/PT PALtetap sehingga pertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapatdinyatakan nebis in idem dan hal ini pula yang mendasari

Pasuruan pada tanggal 14Juli 2002 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/016/VII/2002tanggal 02 Juli 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonistri anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon istri anak Pemohon

dan keterangan dari orang tuacalon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula denganHim 10 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Stgkesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernahmelakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, dan terhadap alasantersebut, untuk

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/130/AD/K/02

Il tunduk secara tegas mengikuti gugatan yang diajukan ParaPenggugat.Bahwa didalam uraian Penggugat dan Penggugat II pada angka 12dan 13 gugatan, ditariknya Tergugat II bukan sebagai ahli waris dariAlmarhum J.Xxxx xXxxxxx , namun ditariknya Tergugat II dalam perkara iniHalaman 19 dari 35 putusan Nomor: 20/Pdt.G/2020/PA.MkIkarena secara defacto Tergugat Il menempati rumah dan tanah objeksengketa.Bahwa proses acara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agamamendasari ketentuan hukum acara perdata, mendasari

menyatakan bahwa Rony Tammu.SH adalahsuami Tergugat II, bahwa begitu pula Tergugat dan Tergugat II menyatakanRony Tammu.SH, sebagai penyewa adalah tidak benar, berdasarkanpengakuan Tergugat dan Tergugat II dalam jawaban angka 10, Tergugat dan Tergugat II menyatakan dengan adanya izin dan hibah tersebut makamenurut hukum Tergugat berhak menggunakan haknya tersebut danmenyuruh siapa saja termasuk suami Tergugat II dan Tergugat II tinggal ataumenyewa atau menempati tanah dan rumah objek sengketa.Bahwa mendasari

menempatkan seseorang yang tidakdigugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan denganasas acara perdata hanya Penggugatlah yang harus berwenang untukmenentukan Siapasiapa yang akan digugatnya.Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il, menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ditarik atau dilibatkanahli waris dari Almarhum J.Xxxx xxxxxx atau ahli waris pengganti lainnya,sebagaimana yang diuraikan Tergugat dan Tergugat II pada eksepsi ke2(dua) halaman 3.Bahwa mendasari

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam angka 11, mengenai izinyang tidak pernah dicabut oleh Almarhum J.Xxxx xxxxxx , sehingga tidakada itikad buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dan Tergugat Il, sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku, mendasari ketentuan hukummaka dengan meninggalnya yang memberikan izin maka izin tersebutberakhir dan tidak berlaku lagi dengan meninggalnya yang memberikan

Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;o Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ;o Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dijatuhkanPenetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahanidentitasPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pasuruan Nomor : 146/31/V/2004 tanggal 23Mei 2004;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;sone Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ;Mi Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan;ee Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari