Ditemukan 10548 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negarawan negaraan negaramas negarabtn nagarawan negaradaha negarabadan negaraanã
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-06-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 474/Pdt.Bth/2023/PN Mdn
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat:
GERY SUTJIPTO
Tergugat:
1.PT.BANK OCBC NISP Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) Medan
3.SURYA TJIANG
3 — 2
  • Penggugat:
    GERY SUTJIPTO
    Tergugat:
    1.PT.BANK OCBC NISP Tbk
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) Medan
    3.SURYA TJIANG
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1112/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Oktober 2021 — BANK OCBC NISP TBK KC DENPASAR
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR
35 — 14
  • BANK OCBC NISP TBK KC DENPASAR
    2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 22-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 197/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 30 Desember 2021 — BANK OCBC NISP TBK KC DENPASAR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR
142 — 0
  • BANK OCBC NISP TBK KC DENPASAR
    Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
SRI LARASATI
Tergugat:
1.Bank Perkreditan Rakyat RESTU ARTHA ABADI
2.SUNARDI
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang surakarta
4.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO
67 — 18
  • Penggugat:
    SRI LARASATI
    Tergugat:
    1.Bank Perkreditan Rakyat RESTU ARTHA ABADI
    2.SUNARDI
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang surakarta
    4.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 13-08-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2022 — BANK RAKYAT INDONESIA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
115 — 46
  • BANK RAKYAT INDONESIA
    3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG
    4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
    Bank Rakyat Indonesia, sesuai dengan Surat Kuasatanggal 13 Setpember 2021, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 September 2021, dan surattugas Nomor : 189LGL/LTG/09/2021, tanggal 13 September 2021,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IlHal 1 dari 4 halaman Penetapan No 195/Pat.G/2021/PN CkrKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang, tempatkedudukan Jalan Sersan Aswan No. 80 D, Bekasi, Margahayu,Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat IIIKepala
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 27-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 22 Februari 2021 —
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
4.Badan Pertanahan Negara
35 — 20

  • 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    4.Badan Pertanahan Negara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 873/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
1.Moch.Agus Riduwan
2.Choirul Anam
3.Moch.Saiful
Tergugat:
3.PT.BANK BUKOPIN CABANG SURABAYA
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I
62 — 21
  • Penggugat:
    1.Moch.Agus Riduwan
    2.Choirul Anam
    3.Moch.Saiful
    Tergugat:
    3.PT.BANK BUKOPIN CABANG SURABAYA
    4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I
Pengadilan PN BANJARNEGARA Perdata
Register : 08-07-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bnr
Tanggal 1 Agustus 2022 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara
Tergugat:
1.RIYANTO
2.CATUR RETNO PALUPI
45 — 11
  • sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp172.463.293,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 692 dan 378 atas nama Catur Retno Palupi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 586/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 26 Nopember 2018 — BANK DKI
Terbanding/Tergugat II : MenteriKeuanganRepublik IndonesiaCq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KPKNL JAKARTA V
Terbanding/Tergugat III : PT.BALAI LELANG SEMPURNA
46 — 25
  • BANK DKI
    Terbanding/Tergugat II : MenteriKeuanganRepublik IndonesiaCq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KPKNL JAKARTA V
    Terbanding/Tergugat III : PT.BALAI LELANG SEMPURNA
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 23-07-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 474/Pid.B/2014/PN Gpr
Tanggal 8 September 2014 — Jaksa Penuntut:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
SIGIT STYANTO Als SIGIT WIDODO Als DODOT Bin (Alm) MARYONO
23 — 11
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ding dong dirampas untuk dimusnahkan dan uang koin pecahan Rp.500 dengan jumlah Rp.90.000,- dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit mesin ding dong dirampas untuk dimusnahkan dan uang koin pecahan Rp.500 dengan jumlah Rp.65.000,- dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit mesin ding dong dirampas untuk dimusnahkan dan uang koin pecahan Rp.500 dengan jumlah Rp.72.000,- dirampas untuk Negaradan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 09-12-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G /2011/PTUN.SMG
Tanggal 1 Maret 2012 — YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
94 — 36
  • NIP197011171999703 1 001 JabatanKepala SeksiHukum danInformasi KantorPelayananKekayaan Negaradan LelangSurakarta NamaIndrianiRositowati S.H, NIP197611171999703 2 002 JabatanPelaksananKantor PelayananKekayaan Negaradan LelangSurakarta NamaArfiah NurulFajarini S.H, NIP197605081999602 2 002 JabatanPelaksananKantor PelayananKekayaan Negaradan LelangSurakarta NamaSantoso.
    NIP19750717 1996021 001 Jabatan PelaksananKantor PelayananKekayaan Negaradan LelangSurakarta halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/G/2011/PTUN.SMGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;Telah membaca: ~~ 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnrmnnn1. Berkas perkara yang bersangkutan 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:47/PENDIS/2011/PTUNSMG, tanggal 19 Januari 2012 , tentangPenetapan Lolos Proses Dismissal; 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-01-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2016
Tanggal 18 April 2016 — ABU THOLEB VS MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
52 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Materi muatan bagian Surat Edaran yang menyatakan:3.1.1.Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honoreryang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (Bukti P2),dimana dalam surat edaran tersebut telah ditetapkan beberapasyarat/kriteria bagi tenaga honorer untuk didata dalam DataBase pusat guna diangkat menjadi calon pegawai negeri sipilberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
    Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun2010 adalah mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2007, namun salah satu syarat/kriteria yang ada pada suratedaran tersebut angka 2 huruf A poin 3 yakni Masa kerjaminimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat inimasih bekerja secara terus menerus;3.2. Materi muatan bagian 3.1. pada angka 3.1.2.
    ini masih bekerja secara terus menerus (Bukti P2)artinya meskipun pengangkatan Pemohon sebagai tenaga honoreruntuk pertama kali sebelum diberlakukannya PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005namun apabila terhitung pada keadaan 31 Desember 2005Pemohon sebagai tenaga honorer belum memiliki masa kerjaminimal 1 tahun pada 31 Desember 2005, dalam hal ini Pemohonsebagai tenaga honorer dianggap tidak memenuhi syarat/kriteriasehingga oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraDan
    Putusan Nomor 1 P/HUIM/2016dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelahdilakukan verifikasi dan validasi bagi tenaga honorer yangpenghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 juga dimaksudkanuntuk mengantisipasi terjadinya penambahan tenaga honorer yang tidakmemenuhi syarat dan mengantisipasi pemalsuan data tenaga honorer;Bahwa Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubahHalaman 17 dari 25 halaman.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Byl
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat:
Aris Muttaqin
Tergugat:
1.Pimpinan Cabang BRI
2.Agus Sutejo
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
4.Andi Soegiri
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertahanan Negara Boyolali
2.Nuraini, S.H, M.Kn
134 — 23
  • Pandanaran 154 Boyolali ;Pekerjaan : Pimpinan Cabang BRI ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 2;Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Alamat : Jl. KI Mangun Sarkoro No. 141 Sumber,Banjarsari, Surakarta ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 3;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 55/Padt.G/2019/PN Byl.Nama : ANDI SOEGIRI ;Jenis Kelamin : Laki laki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jl.
    KI Mangun Sarkoro No. 141 Sumber,Banjarsari, Surakarta ;Pekerjaan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 4;Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan NegaraBoyolali;Alamat : Madumulyo, Pulisen, Kec. Boyolali, KabBoyolali ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;Nama : NURAINI, SH,M.Kn ;Alamat : Jl.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 02-05-2011 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 07-06-2012
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 7/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 9 Nopember 2011 — DWI RACHMATIKA MAHARANI, S.Pd Melawan KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 3 SAMPIT
105 — 39
  • .: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan/atau jo. UU No.: 9Tahun 2004 dan/atau jo. UU No.: 51 Tahun 2009 (lihat hal: 60, Teori & PraktikPeradilan Tata UsahaNegara, oleh: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, Edisi Revisi, 2010); Bahwa ada pengecualian dalam kasus perkara gugatan ini, mengingat: tidakterdapat bukti konkrit yang nyata atas obyek yang disengketakan.
    Tentang tenggang waktu dalam mengajukanGugatan: Bahwa mengingat Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pengajuan PindahMengajar dan Pindah Sekolah dari SMKN 3 Sampit ke SMKN 2 Malang Jawa Timur,tertanggal: 26 Oktober 2010, karena jawaban dari Tergugat tak kunjung tiba, makasecara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 berikutpenjelasan UndangUndang No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan/atau jo. UU No.: 9 Tahun 2004 dan/atau jo.
    , tertanggal: 26 Oktober 2010 yang telah diajukan oleh Penggugatdan/atau telah dianggap melakukan perbuatan hukum fiktif negatif dari Tergugatsebagaimana hal tersebut di atas;Bahwa selanjutnya syarat sahnya atas hak mengajukan Gugatan dari Penggugat adalah seyogyanya wajib dihitung jatuh sejak tertanggal: 27 Februari 2011 sampaidengan berakhir pada tertanggal: 27 Mei 2011 yaitu: 90 hari dan/atau 3 (tiga) bulansesuai petunjuk dari Pasal 3 ayat (3) UU No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negaradan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 565/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Pancadarma Niagaputra/ WIEN LIE SADIKIN
Tergugat:
1.PT. BANK MNC INTERNATIONAL
2.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
3.Herlina Hasan
4.ACIM MIHARJA
5.KPKNL JAKARTA V
6.KPKNL TANGERANG II
Turut Tergugat:
1.BPN Jakarta Barat
2.BPN Kabupaten Tangerang
3.NOTARIS dan PPAT HERRY SOSIAWAN,. SH
4.NOTARIS dan PPAT DENI NUGRAHA,. SE,. SH,. M.Kn.
5.NOTARIS dan PPAT INDAR GUSTI,. SH.
Intervensi:
WILIE SADIKIN
135 — 44
  • Jakarta Barat dan berdomisili elektronik diHalaman 1 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.G/2020/PN Jkt.BrtjJohanhutapea36@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 September 2020, sebagai Tergugat III;ACIM MIHARJA, beralamat di JI.Kp.Suka Maju RT 002 RW 005, Desa TegalAngus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, sebagaiTergugat IV;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ KANTOR WILAYAHDJKN JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN
    yaitu : Arsy Febriya Wardani,S.H., kesemuanya mengambildomisili hukum di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, beralamat di Gedung Djuanda lantai 15 KementerianKeuangan, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat dan berdomisilielektronik di hijakartalima@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 November 2020, sebagai Tergugat V;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ KANTOR WILAYAHDJKN BANTEN CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 208/Pdt.P/2020/PN Pwk
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon:
DIANI
31 — 4
  • Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negaradan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jikaPemohon memohon penetapan perbaikan tahun lahir yang sah dariPengadilan Negeri Purwakarta ;9.
    Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor3214LT170720180030 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakartatanggal 17 Juli 2018, yang semula tertulis tahun lahir 2009diperbaiki menjadi tertulis tahun lahir 2004 karena ingin disesuaikan dengan dokumendokumen Pemohonyang ada; Bahwa didalam dokumendokumen Pemohon yang ada sepertiSurat Keterangan Kelahiran dan lIjazah, tertulis tahun lahir 2004 ; Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negaradan
    dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor3214LT170720180030 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakartatanggal 17 Juli 2018, yang semula tertulis tahun lahir 2009diperbaiki menjadi tertulis tahun lahir 2004karena ingin disesuaikan dengan dokumendokumen Pemohonyang ada;Bahwa didalam dokumendokumen Pemohon yang ada sepertiSurat Keterangan Kelahiran dan ljazah, tertulis tahun lahir 2004 ;Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negaradan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 159/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 30 Juli 2013 — MAMIN MIRANTY melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
22 — 8
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan KiMangun Sarkoro Nomor. 141 Surakarta ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT I i2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Cgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq.
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA III, beralamat di JalanPrapatan No.10 Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDI I, semulaTERGUGAT Il ; 3 LIE RUDIANSYAHPekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pattimura Nomor. 80Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT ll ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA :Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-04-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 21 April 2018 — PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.), VS HENDRYSON K.H
184 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi haktanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang HukumPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum(Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Dumai)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL Dumai) untuk menjualnya (bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
    Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Dumai yaitu terhadap agunan yang menjadijaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1157 Desa/Kel. PangkalanSesai berupa sebidang tanah seluas 193 m?
    oranglain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas namaorang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di mukaumum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atasfasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadaKonsumen yaitu dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1126 K/PDT/2019
Tanggal 28 Mei 2019 — ZULIYATI VS SUKIJAN, dkk.
38 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang diwakili olehDirektur Hukum dan Hubungan Masyarakat (a.n. MenteriKeuangan) Hady Purnomo, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada WinHandoyo, S.H., M.H., dan kawankawan, Kepala KPKNLHalaman 17 dari 6 hal.Put.
    dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2.3.Menerima perlawanan Pelawan;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan lelang eksekusi yang diadakan pada tanggal 18 Juli 2014oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II adalah batal;Menyatakan tidak sah Risalah Lelang Nomor 624/2014, tertanggal 25Agustus 2014, yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-05-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — ZAIMAR VS PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CQ. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG PEKANBARU
598 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadijaminan Konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 7303 Desa/Kel Tuah Karya,berupa sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yangHalaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 282 K/Padt.SusBPSK/2018ada diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 281 m?
    Menyatakan sah dan berdasarkan hukum upaya eksekusi lelang yangdilakukan oleh Pembantah melalui Kantor Pelayanan Kakayaan Negaradan Lelang;SubsidairApabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (exaeqquo et bono);Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Putusan Nomor 262/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pbr. tanggal11 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:1.Mengabulkan bantahan dari Pembantah
    ;Membatalkan Putusan Majelis hakim Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara dalam Putusannya Nomor 1251/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 13 Oktober 2016;Menyatakan sah dan berdasarkan hukum upaya eksekusi lelang yangdilakukan oleh Pembantah melalui Kantor Pelayanan Kakayaan Negaradan Lelang;Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 282 K/Padt.SusBPSK/20185.