TI IV. 7, setelah diteliti ternyata tidak terdapat cukup alasanHukum untuk membenarkan keberadaan para Tergugat diatas tanahsengketa tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Turut tergugat telah mengajukansurat bukti TT 9 yaitu : Poto copy buku tanah hak milik nomor : 406, atasnama : Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981;Menimbang, bahwa Surat bukti TT ~ 9 poto copy buku tanah Hakmilik Nomor : 406 atas nama Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981,setelah dicermati, ternyata alas hak ( yang mendasari

timbulnya Hak miliknomor : 406, apakah Jual Beli atau Hibah ) tidak Jelas ;Menimbang, bahwa surat bukti TT 9 buku tanah Hak milik nomor ;406, atas nama Yulius Rantetasik, tanggal 23 November 1981, alas haknyaatau ( yang mendasari Hak milik nomor : 406, apakah Jual Beli atauhibah ) tidak jelas, dan jika di hubungkan dengan keterangan saksi saksiPenggugat menyatakan bahwa tanah Sengketa Hak milik 3 (tiga)orang bersaudara yaitu : 1.

Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai ataumemiliki. narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendin tidak akanterlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalahHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDNkeliru dalam menerapkan hokum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atauhalhal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebutsesual dengan niat atau maksud Terdakwa.Bahwa apabila terhadap diri Terdakwa dinyatakan bersalah

dimintakan bandingtersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat Permohonan banding PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan PenyidikanBerita Acara Pemeriksaan Sidang, barangbarang bukti dan suratsurat dalamberkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamayang mendasari

Bahwa dalil dalil tersebut didalilkan paraPenggugat tanpa dijelaskan dasar hukum = dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan aquo. Bahwa putusan suatu pengadilan ataupunMahkamah Agung RI bukanlah tanda bukti hak atassuatu tanah berdasarkan Undang Undang PokokAgraria No. 5 Tahun 1961. Dengan demikian ParaPenggugatpun tidak mempunyai dasar hukum untukmenuduh Tergugat I! telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap para Penggugat;3.

Bahwa oleh karena tidak ada/tidak jelas dasarhukum yang mendasari gugatan para Penggugat, makadalildalil gugatan tersebut tidak memenuhi syaratformil;Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari1986 yang menyatakan bahwa: Gugatan dinyatakankabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskansejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa;Dan terhadap gugatan para Penggugat yang tidakjelas, maka Tergugat mohon agar Majelis HakimPemeriksa

/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan panggilan ke3dari Kaotmil I08 Jakarta Nomor : B/1205/V1/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan dani 3 (tiga)kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Puspomad telahmemberikan jawaban yaitu surat Dandenma Puspomad Nomor : B/45/V/2016 tanggal 11Mei 2016 dan Nomor : B/58/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang menyatakan bahwaTerdakwa Kopda Ali Masud Hariyanto NRP 31990494810679 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer lI08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

dalam tugas tugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsurtindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Erwin SusanthoNuhway dan Saksi atas nama Pns Roro Warid telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksitersebuttidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tid akbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

PutNomor : 125K/PM Il08/AD/VIII/20 16MenimbangMenimbangNomor : R/396/VV2016 tanggal 20 Juni 2016, yaitu surat jawabanyang ke2 dari Dan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/564/V1V2016tanggal 26 Juli 2016, dan yaitu surat jawaban yang ke3 dari DanDenpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/599/VII/2016 tanggal 10 Agustus2016 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serka Mardiansyah Nrp 639544 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaLeni Murtadi dan Saksi atas nama Sertu Septiyo Darsono telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Bahwa, latar belakang yang mendasari pengajuan permohonan cerai talakoleh Termohon Kasasi ini adalah karena sesungguhnya Termohon Kasasi(bersama anakanaknya dari istri terdahulu Termohon Kasasi)menginginkan harta milik Pemohon Kasasi.

Dari hal ini, dapatdiketahui maksud sebenarnya yang mendasari Termohon Kasasimengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi;7. Bahwa, selain tidak mempertimbangkan latar belakang pengajuanpermohonan cerai talak a quo, ternyata Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya juga telah salah menerapkan hukumnya dalam menjatuhkanputusan a quo. Hal ini terlihat dari :a.

27 Juli 2016 danpanggilan ke3 dari Kaotmil llO08 Jakarta Nomor : B/1903/VIIV2016tanggal 31 Agustus 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan OditurMiliter tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan Ill telahmemberikan jawaban yaitu surat Danyonmarhanlan Ill Nomor :R/179/VIV2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Nomor : R/207/VII/2016 tanggal8 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar AresFirmansyah NRP 98361 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer I08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denganpidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten MarSaryadi dan Saksi atas nama Pelda Mar Riyanto telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 189 Undangundang No. 31 tahun1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Nomor : B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0213/Nias Nomor :B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang menyatakanbahwa Terdakwa atas nama Boy Can Praka, Ta YanradRamil 08/Mandrehe Kodim 0213/Nias , belum kembalikekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidakdapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa TindakPidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan

3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapitidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara saholeh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkanTerdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuanTerdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari

2016 tanggal 9 Februari 2016 dan dari 3(tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa DenmakoKolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenmako Kolinlamil Nomor :R/5//2016 tanggal 11 Januari 2016, Nomor R/45/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 danNomor R/80/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa KoptuSaa Zainul Arif NRP 85219 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Bahwa dengan mendasari

sedang dipersiapkan dalam tugastugas operasi Militer.Sebagaimana diatur dan diancam dengan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi PNS Gol III/C SRI MUWARNI dan Saksiatas nama Serma Nav, PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi:a.DalamBahwa Penggugat tidak menjelaskan dalil Penggugat yang memuatpenjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijkeground), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatan yang mana samasekali tidak dijelaskan peraturan/ hukum mana yang telah dilanggar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 RV, telahditetapkan bahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasan danbukti kesimpulan yang jelas dan

sengketa dalam perkara a quo.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 119 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 disebutkanbahwa apabila di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasbatasbatas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal112 Rv: Gugatan ini senyatanya tidak satupun memjelaskan dalil gugatanyang memuat penjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupundasar peristiwa (feteliike grond) yang mendasari

Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2014 denganKutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/X/XXXX tanggal 09 Mei 2014 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Halaman 11namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

dalamposita surat gugatannya, sebagaimana terurai pada posita angka (5), angka (6)dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan pokok dalam perkaraini telah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antaraPenggugat dengan Tergugat; Bahwa segala hal yang berkaitan dengan pemberian/pelaksanaan hak dankewajibannya pun telah juga dilaksanakan dan diterima dengan segalakeikhlasan dan itikad baik dari para pihak (Penggugat dan Tergugat), sehinggadengan demikian tidak ada alas hak yang mendasari

angka 3 tidak ada alasan hukumnya dan petitum angka 4tidak diberikan penjelasan kepada siapa pembayaran sejumlah uang itu harusdibayarkan sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur; 3 Eksepsi Gugatan bersifat nebis in idem dan tidak memiliki alas hak yakni positaangka (5), angka (6) dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan18pokok dalam perkara ini telah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada alas hakyang mendasari

Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidaklengkap dan tidak memenuhi = syarat formal dinyatakan ditolak;2 Gugatan Penggugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuaiketentuan pasal 166 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerja/buruh Almarhum Sholehuddin meninggal dunia sedangkan eksepsi Tergugatbahwa persoalan pokok pembayaran hak pekerja/buruh Almarhum Sholehuddintelah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antara Penggugatdengan Tergugat sehingga tidak ada alas hak yang mendasari

menentukanmengenai PERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) dan/atau GUGATANCERAI (Cerai Gugat) yang diajukan di Pengadilan Agama yangmembawahi domisili wilayah hukum dimana tempat tinggal isteri berada.Sedangkan ketentuan tatacara dalam hal pengajuan SELAIN dariPERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) atau GUGATAN CERAI (CeraiGugat), secara inplisit TIDAK DIATUR;Bahwa, jika dicermati gugatan PENGGUGAT pada intinya adalahGUGATAN HARTA BERSAMA, dan ini secara hukum adalah berbedadengan GUGATAN PERCERAIAN;Sedangkan peraturan yang mendasari

Sedangkan eksepsi TERGUGAT ini BUKANmengenai hal dimaksud PENGGUGAT, akan tetapi berkaitan dengankewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Relatip) mana yangberhak memeriksa dan mengadili dalam kaitannya dengan ketentuantatacara pengajuan Permohonan ataupun Gugatan;Bahwa, dalam peraturan yang secara khusus mendasari PeradilanAgama (ic. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991,tentang : Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia JO.

PERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) dan/atau GUGATANCERAI (Cerai Gugat) yang diajukan di Pengadilan Agama yangmembawahi domisili wilayah hukum dimana tempat tinggal isteri berada.2324Sedangkan ketentuan tatacara dalam hal pengajuan SELAIN dariPERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) atau GUGATAN CERAI (CeraiGugat), secara inplisit TIDAK DIATUR;Bahwa, jika dicermati gugatan PENGGUGAT pada intinya adalahGUGATAN HARTA BERSAMA, dan ini secara hukum adalah berbedadengan GUGATAN PERCERAIAN;Sedangkan peraturan yang mendasari

Kabupaten Bandung sebagaimana dalam posita point 1 di atas adalah sah milik Para Penggugat ;

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah tidurdalam satu kamar walaupun belum pernah melakukan hubungan biologislayaknya Suami isteri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannyaitu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan,maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 233/Pdt.G/2021/PA.Blpperkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa danmengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatsesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang

Bahwa sebagaimana putusan Yudex factie hal. 32, Yudexfactie telah mendasari pasal 14a KUHP sebagai dasarpemidanaan penjatuhan hukuman percobaan terhadapTerdakwa tanpa menyebutkan ayat dari pasal yang mengaturtentang hukuman percobaan dari 5 (lima) ayat yangterkandung dalam pasal 14a dan ayat yang mengatur tentangpenjatuhan hukuman percobaan adalah ayat (1), tetapiYudexfactie hanya menuliskan pasal 14a tanpa diikuti ayatyang mengaturnya yaitu ayat (1), sehingga dengan tidakdipenuhinya ketentuan tersebut

Yudex factie hanya mendasari bahwa Terdakwatelah meyesali perbuatannya dan merupakan satusatunyaprajurit di Pendam I/BB yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan drone.

dibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa benar walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namunperbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena disampingtelah melanggar kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan norma agama serta tatakehidupan masyarakat juga telah melanggar disiplin dan tata kehidupan prajurit,maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin prajurit.Bahwa benar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantasdilakukan oleh seorang prajurit, maka dengan mendasari

ketentuan Pasal 189 Ayat(4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikanmenurut saluran hukum disiplin prajurit.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterUtama Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari Pasal 239 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun1997"menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

hadir di persidangandan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat iniTerdakwa tidak diketahui keberadaanya serta sudah diupayakanuntuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernahditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk prosespercepatan penyelesaikan perkara sesuai azaz Peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertionyaadministrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplinSatuan, maka dengan mendasari

WB.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat(1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangandengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka olehkarena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannyadan dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatMenimbangmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/