Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 —
520 — 488 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 P/HUM/2014
    PUTUSANNomor 22 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang PengendalianKerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan denganKebakaran Hutan dan atau Lahan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:I.
    Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentangHalaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/2014Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yangBerkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan sudah tidak sesuaidengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagian besar peraturanyang mendasarinya telah dicabut dan diganti dengan yang baru yaitu:1.
    (Bukti P5)Putusan Perkara No. 41 P/HUM/2011 tentang Uji Materril terhadapPeraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. P.14/Menhutll/2011 tanggal10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan menteriKehutanan Republik Indonesia No.
    Sumatera Riang Lestari(Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten KepulauanMeranti) (Bukti P27b)Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/20142/c.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008
Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2008
    PUTUSANNo. 19 P/HUM/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Presiden Republik Indonesia, Tanggal 27 Desember 2007, No. 112Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1. H.E. IRWADI SAYUTI, beralamat di Jalan R.S.
    , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal24 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.l. pada tanggal27 Juni 2008 dan didaftar dibawah register No. 19 P/HUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — HERI BUDIYANTO, DKK vs MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015I.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015Adapun berdasarkan informasi yang kami dapat dari website resmi MahkamahAgung serta hasil koordinasi dengan pihak Kepaniteraan Mahkamah Agung RIterhadap Perkara Register Nomor 18 P/HUM/2015, Majelis Hakim AgungPemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakanmenolak permohonan para Pemohon.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/20152.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 P/HUM/2013
    PUTUSANNomor 73 P/HUM/2013DEM!
    Putusan Nomor. 73 P/HUM/20135. Pasal 37;Alasan dan Pertimbangan hukum pemohonIll a.
    Putusan Nomor. 73 P/HUM/20132.
    Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013baik.
    Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2018
Tanggal 26 Nopember 2018 — WANDYO SUPRIYANTO, SH.,MH vs KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
163 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 68 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2018f. Kejelasan rumusan; dang.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2018berdasar UU Nomor 15 Tahun 2011.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/20188.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2013
Tanggal 7 Januari 2015 — GUNTUR SIREGAR, DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DK
58 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.2.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/2013Halaman 25 dari 24 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2016
Tanggal 6 September 2017 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 33 P/HUM/2016
    Putusan Nomor 33 P/HUM/201613.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2016a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh paraPemohon untuk seluruhnya;b.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2016b.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2016secara langsung oleh Pemohon Il.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2016Penyelenggaraan Pemilihnan meliputi : a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 31-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2008
Tanggal 31 Mei 2010 — EDDY RIANTO, SH., ENDANG HASTUTI, ST., ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 P/HUM/2008
    No. 04P/HUM/2008Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya tertanggal 22 Januari 2008 yang diterimadi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari2008 dan diregister dengan Nomor : 04 P/HUM/2008, telahmengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengandalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikutI. TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG :1.
    No.P/HUM/20080459 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yangmemuat kewenangan = parpol atau) gabunganparpol dan sekaligus persyaratannya untukmengajukan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah dalam Pilkada ;d.
    No.P/HUM/200804diputus) bertentangan dengan UUD 1945 olehMahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidakberlaku lagi.
    No.P/HUM/200804tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan SuratPenolakan;14.
    Administrasi HUM Ro. 989.000,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 04P/HUM/2008ASHADI, SH.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 02-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2009
Tanggal 2 Juli 2009 — Ir. ADJI GUTOMO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2009
    No. 07 P/Hum/2009.Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dalam suratpermohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Maret 2009 dan diregister dengan Nomor. 7 P/HUM/2009 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :I.
    No. 07 P/Hum/2009.b.
    No. 07 P/Hum/2009.(g).(h).
    No. 07 P/Hum/2009.pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
    Administrasi HUM ... Rp. 989.000.Jumlah ...........0ceee0e Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraA SHA DI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 P/HUM/2010
    PUTUSANNo. 28 P/HUM/2010.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009, tanggal 30Desember 2009, Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum padatingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagaiberikut dalam perkara :HARIS RUSLY, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Perum Harapan Indah BlokRK/14, RT.007
    No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.
    No. 28 P/HUM/2010.Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum(rechtstaats), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaats)(Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);b.
    No. 28 P/HUM/2010.3. Sdr. Mas Achmad Santoso, SH., LL.M. ;4. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. ;Bahwa sebagai beschikking, maka Obyek Keberatan menurut hukumsemestinya berupa keputusan administratif yang ditetapbkan olehTERMOHON untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi (yaitu UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan PeraturanPresiden);Bahwa ternyata Obyek Keberatan tersebut secara substansial jugamengandung diktum yang bersifat mengatur (regeling).
    No. 28 P/HUM/2010.Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik,yang meliputi asasasas :a. Kejelasan tujuan;b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepaty;c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2018
Tanggal 8 Nopember 2018 — ANTONIUS IWAN DWI LAKSONO (KETUA UMUM PERKUMPULAN PENGUSAHA BAWANG NUSANTARA) vs MENTERI PERTANIAN RI;
128 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 63 P/HUM/2018bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan (Pasal 2 huruf h);2.
    Putusan Nomor 63 P/HUM/20181 Peraturan Menteri Hukum dan HAM a quo.
    Putusan Nomor 63 P/HUM/20184.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) ATAU PT. INALUM (PERSERO) vs GUBERNUR SUMATERA UTARA
118 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 P/HUM/2016
    PUTUSANNomor 4 P/HUM/2016DEM!
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016selaku subjek pajak yang ditetapbkan dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 Jo.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016lll. Tentang Jawaban Termohon;A.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
220 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Utama Untuk mengelola sebelum di tawarkan kepada kontraktorswasta lainnya.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/201840.yang digunakan adalah kata dapat.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/2018dikabulkan.
    Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — IDA ROYANI, DKK VS BUPATI KUNINGAN
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 P/HUM/2014
    PUTUSANNomor 64 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KuninganNomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan MinumanBeralkohol di Kabupaten Kuningan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:IDA ROYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 03/2Desa Jalaksana, Kec.
    ,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/20143. Yayat Supriyatna, S.H.
    Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaituwewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangandibawah Undangundang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjaudari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkatyang lebih tinggi (Pasal 31 Undangundang Mahkamah Agung NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/201414 Tahun 1985).2. FUNGS!
    FUNGSI LAINLAINHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dankewenangan lain berdasarkan Undangundang.lll. Kedudukan Hukum dan AlasanAlasan diajukan Permohonan4.
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
184 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 60 P/HUM/201819.20.21.tersebut?
    Putusan Nomor 60 P/HUM/20188.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/20181.4.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/20183.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dra.Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
140 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 52 P/HUM/2014
    PUTUSANNomor 52 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :Dra.Hj.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/201427.5. Bahwa adapun penangkapan Bapak Akil Mochtar tidak termasukkeadaan luar biasa, sebagaimana dimaksud oleh PenjelasanPasal 28 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU 24/2003 tentangMahkamah Konstitusi;27.6.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/201445.46.47.terbanyak? ataukah Ketua Hakim Permusyawaratan mempunyai "2(dua)" hak suara dalam pengambilan keputusan tersebut?
    Putusan Nomor 52 P/HUM/2014sebagai undangundang yang mengatur khusus proses peradilan di MahkamahKonstitusi, maka pengambilan putusan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh 8(delapan) hakim konstitusi atau berjumlah genap adalah sah (valid) menurut UUMK.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2012
Tanggal 11 Desember 2014 — HUDAIYAH DJEBER VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH
70 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2012
    PUTUSANNomor 51 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama HudaiyahDjeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama MukhtarBarmawi,ST., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong Masa Bhakti 20092014, pada tingkat
    SamratulangiNo. 101 Palu Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11Desember 2012 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.
    ., sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014 sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 171.2/363/RO.ADM DEMG.ST/2009 bertanggal 31Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
    (Bukti P4)C Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai politik khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakanbahwa Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila :a Meninggal Dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; atauHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012d Melanggar AD dan ART.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-06-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — INDONESIA MOBILE AND INLINE CONTEN PROVIDER ASSOCIATION (IMOCA) VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
129 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20147.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada penggunatelekomunikasi".
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142013 harus dinyatakan ditolak;Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon adalah tepat dan sudahsepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksanamenyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak jelas(obscure) kepentingannya, sehingga permohonan Pemohon harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). (Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2011tertanggal 22 Desember 2011);Il.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014B.3.Pengaturan Kewajiban Penyelenggara Konten Membayar BHPTelekomunikasi Melalui PM Kominfo No.21 Tahun 2013.1.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............ Rp 989.000 000Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 40 dari 38 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201414.16.17.18.sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014C.119.20.21.22.23.24..
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201485.86.87.88.89.yang tinggi.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014145146.PETITUM.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang BerlakuPada Departemen Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun2008)..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015sebesar Rp640.322.000.000,00 (enam ratus empat puluh milyar tigaratus dua puluh dua juta rupiah) (Vide Bukti P4).
    Putusan Nomor 16 P/HUM/20156.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015