Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
92 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015lebih.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015Memori Kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Agustus 2013.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/TUN/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., vs I NYOMAN ARTANA, S.H. ;dkk
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 372 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 372 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Nomor 117/151, Denpasar80113 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, berkedudukan diMAPOLDA Bali, Jalan W.R.
    No. 372 K/TUN/2010Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan :a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi ;b. Pengulangan dan perilaku seharihari pelanggar disiplin ;c.
    No. 372 K/TUN/2010STR/179/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang menentukan bahwa jumpa pershanya dilakukan oleh pejabat Humas atau Kasatker ;Bahwa padahal Penggugat tidak pernah melakukan jumpa pers danmenyurunh memberitakan hal seperti yang dimuat dalam pemberitaantersebut di atas ;Bahwa pertemuan Penggugat dengan Sdr.
    No. 372 K/TUN/2010dimutasikan sebagai Pamen Polda Bali.
    No. 372 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — EDDIE GUNADIRDJA, DKK vs. LURAH RANGKAPAN JAYA, DK
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — PT ADHI KARYA (Persero), Tbk, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Kecamatan Tambun Selatan, pekerjaan Wiraswasta,selanjutnya memberi kuasa kepada: SUMARSONO, S.H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015b. Bahwa peta bidang tanah Nomor 383/2013 NIB. 10050601 .20853tanggal 21 Februari 2013 luas m?
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Pembatalan Permohonan hak atas tanah, pada intinya menyebutkanatas permohonan saudara Zainal dan H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015dengan dihadiri oleh beberapa Kepala Seksi di Kantor PertanahanKabupaten Bekasi.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2009
    No. 286 K/TUN/2009e Recommendation from at least 3 internationally recognizedscientists.12.
    No. 286 K/TUN/20095.
    No. 286 K/TUN/20091. Pertimbangan Majelis Hakim PT.
    No. 286 K/TUN/2009dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri".
    No. 286 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2010
Tanggal 30 September 2010 —
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 85 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 308 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 308 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015dan perbuatan itu diketahui setelah menjadi PNS harus diberlakukanketentuan hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang Pengadan Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015demikian sampai saat ini faktanya belum pernah ada diterbitkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang halhal tertentu tersebut.e.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015e. Bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya MajelisHakim menerapkan aturan yang sesuai dengan pelanggarankepegawaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam memutusperkara.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
104 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 491 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014C.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Halaman 59 dari 58 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, ; DIREKSI PT. PUPUK SRIWIDJAJA,
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.PU TU SANNomor: 102 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan H.
    No. 102PK/TUN/2008BAKHTANIZAR RANGKUTI, SH, keenamnya Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padakantor HANDRA DARWIN & REKAN, beralamat di DwimaPlaza , Lantai 4, room 407, Jalan Jend.
    No. 102PK/TUN/2008(satu) orang yang memangku jabatan sebagai Direktur sesuai denganbidang tugasnya masingmasing. Oleh karena gugatan ditujukankepada Direksi, maka semakin tidak jelas (kabur) Direktur yang manayang hendak digugat (yang menjadi subyek gugatan). Berdasarkanalasan tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaDireksi PT.
    No. 102PK/TUN/2008tetap adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. M.
    No. 102PK/TUN/2008Penggugat telan melakukan Kesalahan Berat dan biladicermati pembuktian dipersidangan, tidak memenuhisubstansi amanat Pasal 158 ayat (2) Undangundang Nomor13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2013
Tanggal 9 April 2013 — PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/TUN/2013
    Nomor Putusan 163 K/TUN/20132.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Tidak pernah memberikan surat untuk menghadirkan anggota DPCPPN, apabila tidak ditemukan pada saat verifikasi.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Politik Calon Peserta Pemilu.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2012 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Pemilu, sedangkan alat bukti Penggugat sangat minim (P 1 P 14).
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI BONE VS A. ABUBAKAR, S.IP.,M.Si
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002;.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015pemerintah terkait dengan penempatan pegawai negeri sipildalam jabatan harus mengutamakan keahlian, kompetensi, ataudisiplin ilmu.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
84 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
175 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
134 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
49 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2009
    No. 95 K/TUN/2009yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat (garis bawah dari Penggugat);.
    No. 95 K/TUN/2009TENTANG SIFAT FINAL;7.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final,artinya sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan instansiatasan atau instansi lain, sehingga karenanya dapat menimbulkanakibat hukum;7.6.
    No. 95 K/TUN/200910.3.Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan PemantauanLingkungan Hidup (UPL), bahkan Izin Khusus Pengangkutan danPenjualan Contoh Bijih Besi yang diperoleh Penggugat in casuPT.
    No. 95 K/TUN/20098.
    No. 95 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — WALIKOTA PAGAR ALAM vs. IRFANSI, DKK
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
230 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — AGUS YAHYA vs. BUPATI PASURUAN
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 116 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskansebagai berikut dalam perkara:AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DusunKlompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk,Nomor 14, Pasuruan;Dalam hal ini memberi
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013e SRI WIDAYATI ISMININGSIH, S.H.;e SONYA HARDINI, S.H.;Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (AgusPujianto);9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013dalam Pasal 374 KUHP.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013