Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — JONI vs. REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
128 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/TUN/2016
Mengotori nama AlmamaterHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/20163. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.21.
TENTANG BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah kelirudan tanpa dasar mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara(TUN) terhadap Rektor Universitas Putra Batam, karena RektorUniversitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
No.61K/TUN/1999 tanggal 22Nopember 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RINo. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa TataUsaha Negara (TUN) antara Dr. Henki Idris Ishakh, MM melawanRektor Universitas Tarumanegara.
Pejabat Tata UsahaNegara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formilharuslah diterima .Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut DIBATALKAN denganputusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/ TUN/ 2002 tanggal 11 Juni2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauankembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : .......
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2009 Tanggal 23 Februari 2011 — MULIADI HARDJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,dkk
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
395 K/TUN/2009
Nomor 395K/TUN/2009Penggugatyaitu. Sertipikat Hak Milik Nomor 1046/Tegallega atasnama Ir.
Nomor 395K/TUN/2009Melanie Hadinata, S.H. harus' dibatalkan dan tidaksah ;7.
Nomor 395K/TUN/20092.
Nomor 395K/TUN/2009tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikannya" ;.
Nomor 395K/TUN/2009Hal. 37 dari 27 hal. Put. Nomor 395K/TUN/2009
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
390 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
390 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 K/TUN/2012
PUTUSANNo. 334 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Bachtiar Effendi, SH.2.
No. 334 K/TUN/201212Titik Koordinat PT Kahias Kedaton (selanjutnya Surat Dirjen Minerba No.4015/2010), yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Dirjen MinerbaNo. 4015/2010, pada Poin 3 dan 4 menyatakan:"3.
agar setiaptindakan dari Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat ataudengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatutindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentinganyang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga.Tujuan dari asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang ataubadan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungisuatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan
No. 334 K/TUN/201228Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
No. 334 K/TUN/2012
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — MARHAMAH B. MARTALI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, DK
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 K/TUN/2016
;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016 Sebelah Selatan: Sungai.;5. Bahwa, untuk mendapatkan kembali tanahtanah/atau persilpersilalmarhum P. BUASAN tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008.
Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 OktoberHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/20162012 sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHMNo. 15/Geger tersebut.;.
Buasan;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016Barat: Sungai;Selatan: Sungai;Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da.
,M.H, Hakim AgungHalaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IsSudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016
Putus : 02-11-2010 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17/B/PK/PJK/2009 Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. GUNA CIPTA MANDIRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. DK vs. EKO SANTOSO, DKK
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 K/TUN/2014
Putusan Nomor 128 K/TUN/20148.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201429.30.31.32.33.34.b.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201412.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201413.
Putusan Nomor 128 K/TUN/2014
Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2015 Tanggal 10 Maret 2015 — MASJID ASY SAFIâÃÂÃÂIAH GUBUG MAMBEN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM,DK
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 53 K/TUN/2015DEM!
Putusan Nomor 53 K/TUN/20153.
Putusan Nomor 53 K/TUN/201510.Tenggara Barat, luas 8.275 m?
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 479.K/TUN/205 tanggal 22 Januari 2008 dalam pertimbanganHukum halaman 12 dan 13;2.
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 71 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jl. Cempaka Warna RT. 011 RW. 004, KelurahanCempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;NGADIMEN binti H.
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014CcBahwa tindakan TergugatI memasukkan tanah milik Para Penggugat Girik CNomor : 211 Persil 61.b SIII seluas 37.907 M? (tiga puluh tujuh ribu sembilanratus tujuh meter persegi) ke dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor :1241/1989 tanggal 25 April 1989 atas nama PT.
Putusan Nomor 71 K/TUN/20143.
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014Il.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/B/2013/PT.TUN.JKTyang diputus tanggal 30 Juli 2013 dan selanjutnya diperbaiki dengan menerapkanhukum yang BENAR dan TEPAT.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didasarkanpertimbangan hukum yang 'berlaku."
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014ASHADL SH.NIP. 220.000.754
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 K/TUN/2014
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014a. Mengenai pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan. tatausaha negera yang digugat; dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suratkeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktusembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumumantersebut;2.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014Batam, sebagaimana surat ukur No. 157/PKP/2001 tertanggal 17April 2001 seluas 243 M2, diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2001,sehingga apabila ditarik garis lurus kebelakang telah terbit selama 10(sepuluh) tahun 10 (Ssepuluh) bulan 7 (tujuh) hari;4.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014mengaiukan qugatan ke pengadilan mengenai penquasaan tanah ataupenerbitan sertipikat tersebut.".
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ..........0..... Rp 6.000,002. Redaksi................. Rp 5.000,003. Administrasi ..........Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2014
Putus : 02-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2011.- Tanggal 2 Maret 2011 — ASWIN PANJAITAN,dkk vs MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
116 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2014 Tanggal 24 September 2014 — H. ABDUL HALIM, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
35 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 325 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1H. ABDUL HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempattinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting,Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,H.M.
Nur,Sugihwaras No. 4, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014.Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;melawan :Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,berkedudukan di Jl.
HajiANWAR, maka Tergugat benarbenar telah mengesampingkan dan atau tidakmengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuanPasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tindakan kesewenangwenangansebagai Pejabat Negara dan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan sebagai berikut :Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014 Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan
)telah masuk dan atau tercantum ke dalam SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13( obyek sengketa ) tersebut ;Menurut keterangan saksi Syamsul Muarif dahulu pada tahun 1984 adamusyawarah ulama untuk menetapkan pembagian Hibah atas tanahtanah danHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014bangunan peninggalan KH. Abd. Mukti ( bukti P VII) yaitu yang sebelah timurdengan luas 2.900 m? ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk Rohma ( cucu BH.Fatimah/cucu gawan KH. Abd.
Syafii dalam sertifikat hak milik/SHM No. 13( obyek sengketa ) tersebut main comot saja nama orang atau hanya fiktifHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014produk rekayasa H. Muhamad Muslich saja yang mengakungaku sebagaipemberi tanah wakaf tersebut ;7.
Putus : 13-04-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2009 Tanggal 13 April 2010 — P.T. SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
417 K/TUN/2009
No.417 K/TUN/2009 Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik0 0 1 116 15 19,24 0 22 53,76 LU2 116 23 05,04 0 22 53,76 LU3 116 23 05,04 0 21 01,34 LU4 116 15 19,24 0 21 01,34 LU Dan P.T.
No.417 K/TUN/2009Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Tergugat, bukan malahmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KuasaPertambangan kepada P.T. Dermaga Energi, P.T. Tanur Jaya danP.T.
No.417 K/TUN/20092005 (bukti P.21), oleh karena itu) dengan diajukannyapermohonan peningkatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugatsebelum berakhirnya masa izin, maka Kuasa PertambanganPemohon Kasasi/Penggugat tidak berakhir karena hukum ;3.
No.417 K/TUN/2009Indroharto dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Buku ,halaman 100) ;.
No.417 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl....................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.25 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 K/TUN/2008
No. 139 K/TUN/2008.pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak Tahun 1985(Bukti P2) ;.
No. 139 K/TUN/2008.10.dimaksud.
No. 139 K/TUN/2008.27.
No. 139 K/TUN/2008.3.
No. 139 K/TUN/2008.Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.
Putus : 11-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 — PAUL JAN J. SEVENS (SEVENS, PAUL JAN J.) vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN, DK
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 PK/TUN/2022
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — NASIRAH,dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE,DK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
385K/TUN/2015
PUTUSANNomor 385K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.NASIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pekerjaan IbuRumah Tangga;HADIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Pertanahan Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor76, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor95/600. 73.72/III/2014 tanggal 24 Maret 2014:. JUHRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Puskesmas, Nomor 17 A, KM.3, RT.002/RW.006,Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,pekerjaan lbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Muh. Talal Achmad, S.H.,M.H.:2. SAID, S.H.;3. MUH. FAISAL SILENANG, S.H.,M.H.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Edeng), istri Keduanya bernama Imasita, perempuan Imasita mempunyaisaudara kandung lakilaki yang bernama Palewang yang bekerja sebagaiTentara Nasional Indonesia (TNI);. Bahwa pada tahun 1970 La Edeng meninggal dunia dan meninggalkanseorang anak yang bernama Malik Sahabuddin Bin La Edeng, danmeninggalkan 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Naimang, dan istrikeduanya bernama Imasita;.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Ontvankelijke Verklaard);2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — Menteri Agama Republk Indonesia vs Dr. H. MARWAZI, M.Ag
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 K/TUN/2014
Putusan Nomor 49 K/TUN/201412.13.14.15.16.Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengandiberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang sah dari jabatan terhormatsebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Secaramateril, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentikannya darijabatannya Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji,tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatanPenggugat.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;17.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.1/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr.H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan serta kelancaran pelaksanaantugas (sebagaimana tercantum dalam konsideran membaca SK a quo).Bahwa mutasi dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional tidakdapat diajukan ke pengadilan, kecuali dari memegang jabatan ketidakmemegang jabatan (pembebasan dari jabatan). Oleh karena itu upayahukum terhadap pemutasian Termohon Kasasi (dari Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Prov.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2014 Tanggal 19 Juni 2014 — KAMIS KARNO, S.Sos vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU,
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 K/TUN/2014
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — HAMDANI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dkk
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
352 K/TUN/2014
K/TUN/2014(Varia Peradilan Majalah Hukum tahun ke XXII No. 262 September 2007halaman 65 s/d 140, lengkap dari Putusan PTUN Makasar No. 02/G.TUN/2004/PTUNMks.
MA No. 445 K/TUN/2005.
Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan pasal 2 huruf (a) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara (vide hal. 99 point 10 Putusan Pengadilan TingkatPertama) maupun menafsirkan jurisprudensi Putusan No. 93 K/TUN/1996, tanggal24 Pebruari 1998 dan jurisprudensi Putusan No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli2001 (vide hal. 100 alinea ke1 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) tersebutdihubungkan dengan perkara a quo sehingga putusan Judex Facti tersebut sangatterkesan Onvoldoende Gemotivired yang sangat merugikan
Bahwa demikian juga setelah Pemohon Kasasi mempelajari Jurisprudensi PutusanMARI No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998 dan jurisprudensi Putusan No.22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 adalah mengenai fisik tanah atau kepemilikantanah, bukan sengketa administrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara.
Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2014
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd., M.Si. vs. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DK
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 K/TUN/2015
Putusan Nomor 327 K/TUN/201530.31.32.tuduhan atau putusan tersebut benarbenar diakui dan diterima olehterdakwa karena yang dituduhkan dan yang dihukumkan itu benarbenardilakukan oleh Penggugat atau hanya karena berdasarkan pada pendapatsendiri oleh jaksa ataupun oleh hakim itu sendiri.
Putusan Nomor 327 K/TUN/20154. Gugatan Kabur :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakanbahwa suatau gugatan harus didukung oleh alasanalasan maupun dasaryang menjadi dasar tuntutan, artinya suatu tuntutan seseorang harusdidukung oleh alasanalasan maupun dasar yang jelas yang kemuadianalasanalasan maupun dasar tersebut menjadi tuntutan dalampetitumnya;b.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2015pengabdian kepada Negara / Pemerintah melalui tugas kerja sebagaiPegawai di Universitas Negeri Manado;. Bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Facti tidakmempertimbangkan pengabdian Pemohon Kasasi, dimana dalampengabdian dalam tugas kerja tersebut Pemohon Kasasi telah mengalamiberbagai suka dan duka demi pengabdian kepada Negara/Pemerintah ;.
Putusan Nomor 327 K/TUN/20157. Bahwa pemeriksaan perkara ini sejak Majelis Hakim Tingkat Pertama danMajelis Hakim Judex Facti belum mencerminkan AsasAsas UmumPeradilan yang Baik ;8.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 327 K/TUN/2015
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — SISWONO vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il dahulu Termohon Kasasi , II/ Terbanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 04, Gambar Situasi No. 411, tanggal
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
TUN/2015, tanggal 17 November 2015 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016, kemudianHalaman 9 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016pada halaman 7 angka 3 dan angka 6 dalam Putusan MAHKAMAHAGUNG RI. Reg. No. 466 K / TUN /2015. tertanggal tanggal 17 Nopember2015).Padahal tulisan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN, artinyaditerbitkan oleh PENGADILAN NEGERI KOTA PASURUAN.
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016