Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
15748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65995/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00034/207/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/VVPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014Halaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00034/207/10/057
Putus : 27-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/PDT/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — DEBORA TOOSYE PELEALU VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., dkk.
5622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARGARETHA MEMELINK, bertempat tinggal di JalanArjuna Gunung Polisi Nomor 10 RT 057, Kampung Baru llir,Balikpapan Barat, Balikpapan;2. HAMID GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan KH.Agus Salim Il Nomor 42 Balikpapan;3. PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG BALIKPAPAN,berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 139Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Tamy Taslim danJedida selaku Kepala Cabang dan Kepala PengembanganBisnis Cabang PT.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam Perlawanannya memohon kepada Pengadilan NegeriBalikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda Pelaksanaan Eksekusi Riil atas sebidang tanah dan bangunandiatasnya yang terletak di Jalan Arjuna Gunung Polisi RT.057
    Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.HPelealu dan berhak untuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.HPelealu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diJalan Arjuna Gunung Polisi RT.057, Nomor 10 Kelurahan Baru llir,Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Kelurahan Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;4.
    Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawanadalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.H Pelealu dan berhakuntuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.H Pelealu berupasebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan ArjunaGunung Polisi RT. 057 Nomor 10, Kelurahan Baru llir, KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/KelurahanHalaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 343 K/Pdt/2018Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;.
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057
    Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2298 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
16060 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PA BATANG Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Btg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
110
  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

    3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018 yang dikeluarkan

Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.YK
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;Rahayu Esthi Sunaryo binti Rubiyono, umur 25 tahun, agama Islam, PekerjaanBuruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di PurbayanKG.II/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaiPenggugatMelawanArwan Pujanto
    Surat Keterangan Perginomor ... tanggal .... yang dikeluarkan olehPurbayan KG.III/1247 RT.057/RW.014 = Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;(Bukti P.3).Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 489/Pdt.G/2019/PA.YKB.
    Saksi;1. ... umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;2. ...umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2021tanggal 7 Mei 2019, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret2018, Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 6.846.602.124,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 19.507.157.895,00PPN
    banding tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008082.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02132/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00031/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02132/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT. Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4878 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004910.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4878/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000;
Register : 29-09-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 11-03-2017
Putusan PA BREBES Nomor 2562/Pdt.G/2010/PA.Bbs.
Tanggal 28 Oktober 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
80
  • Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, (Kutipan Akta NikahNomor : 0235/057/III/2009 tanggal 25 Maret 2009).2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat selama 9 bulan.
    Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor : 0235/057/III/2009 tanggal25 Maret 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2.B. Buktisaksi :1.
    Tanggal 08 Agustus 2007. yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor :0235/057/II/2009 tanggal 25 Maret 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadapTergugat memiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upayaperdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalampersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
12727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00483/KEB/WP4J.07/2018,tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PTNestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION
5022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut74611/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23September 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23 September 2015,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057/14tanggal 4 Juli 2014, atas nama PT Simone Accessary Collection,NPWP 01.069.332.3057.000, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP3101/WP4J.07/2015tanggal 23 September 2015, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Tanggung Jawab Renteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor00030/297/13/057
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4877 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/203/12/057
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas namaPT Coats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamatdi Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor0001 2/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Masa Pajak Desember
Register : 12-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd
Tanggal 27 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
5615
  • PENETAPANNomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikahyang diajukan oleh:Dedi Wahyono bin Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pedagang Burung, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok O RT.057 No. 81 Kelurahan Sungal PinangDalam, Kecamatan Sungai
    Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon I";Suci Sugiati binti Sadikul Anam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok 0 RT.057 No. 81 Kelurahan Sungai PinangDalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
8128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding bulan September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104278.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00031/207/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atas nama PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38,Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4971 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COCA COLA INDONESIA;
149103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000080.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01608/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00078/406/14/057/16 tanggal 02 Agustus 2016, atas nama PTCoca Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lt. 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor28, Jakarta 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057/16tanggal 2 Agustus 2016, atas nama PT Coca Cola Indonesia,NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 18Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
    kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
13634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105440.15/2010/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri,NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau NiasSelatan, KIM Il Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi: Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari 2015Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan, KIMIl Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi : Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRRasuna Said, Blok X5 Kavling 2&3, Jakarta 12950), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00004/206/10/057/15 tanggal2/ Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.646.2057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp23.141.132,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5256 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COAST REJO INDONESIA;
5220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004909. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00851/KEB/WPJ.07/2018tanggal 03 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00002/203/12/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O3 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O03 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3223/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
16559 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak November 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65996/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00035/207/10/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00035/207/10/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057
    Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1569 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA;
11194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057