Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 213 K/TUN/2005
    No.213 K/TUN/2005Anugerah Pemohon Kasasi sampaikan pada bapak Presiden RepublikIndonesia tentang tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalampengelabuhan atas Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 yangdiundangkan oleh Presiden yang alu.
    No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.
    No.213 K/TUN/2005dan Pensiun bahwa SK pengabdian Penggugat/ Pembanding/PemohonKasasi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegeraYogyakarta ;10.
    No.213 K/TUN/2005Terlambat mengajukan permohonan kasasi :Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri ........../Tinggi ..... barulah padatanggal wo... Sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan PengadilanTinggi ....... No. ...... tanggal .......
    No.213 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SANGGUR vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, DKK
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 232 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo Nomor 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998menyatakan :"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan KepemilikanTanah Bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara,melainkan Kewenangan dari Peradilan Umum;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. SABAR GANDA, ;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2011
    Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
    Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
    Nomor 06 K/TUN/20112424
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — BUPATI BUOL vs. PT TRANS SENTRA MULIA, DK
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 679 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 679 K/TUN/201520.21.22.c.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015A. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
87 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2014
    Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 3 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/PejabatTUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkanperaturan perundangundangan.
    Selanjutnya terbukti bahwa Penggugat, melaluikuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhiHalaman 7 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014undangan Tergugat pada tanggal 7 September 2011.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalNomor KEP 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP 1152/Halaman 24 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKBPPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;4.
    Selanjutnya Lampiran angka 5 KEP183/PJ./2010 tersebutmenyatakan sebagai berikut:Halaman 32 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014 NO. WEWENANG DIREKTUR DASAR DILIMPAHKANURUT JENDERAL HUKUM KEPADA (1) (2) (3) (4) (5)1: ous Menerbitkan keputusan Pasal 16 Kepala Kantorpembetulan kesalahan tulis, UU No.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 49 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — ABD. HARI VS BUPATI SUMENEP, DK
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ABD.
    Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 141/PK/TUN/040714, tanggal04 Juli 2014,ll.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung R.I ;6.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014masin ada permasalahan yang belum diselesaikan. Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — WALIKOTA TANGERANG vs. YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — A.RAHIM MUHAMMAD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
50 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 318 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:A.RAHIM MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10.Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi NusaTenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IndiSuryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal
    atas namaGufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Alasanalasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selakuTergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II padaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan
    Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkanbatasbatasnya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Timur : Abdurahim;b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkanbatasbatanya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Timur : Abdurahim;7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara
    Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : Cacathukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah:a Kesalahan prosedural;b Kesalahan penerapan Peraturan perundangundangan;c Kesalahan subyek hak;d Kesalahan obyek hak;e Kesalahan perhitungan luas;f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:e Data yuridis atau data fisik benar atau;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Anggota Majelis:Ttd/H. Yulius, SH.MH..,Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................08. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Ketua Majelis,ttdDr.H.Imam Soebechi, SH.MH..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 214 K/TUN/2010
    No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
    No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
    No. 214 K/TUN/2010833 M?
    No. 214 K/TUN/20108.
    No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 349 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Ambengan,Nomor 30, Surabaya ;WIRA LIMANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, tidakbekerja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 29,Surabaya ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MAX F.
    Nomor 349 K/TUN/2009permohonan Para Penggugat, maka cukup alasan hukum obyek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;13.
    Nomor 349 K/TUN/2009 Ditetapbkan obyek yang dimohonkan Hak Guna Bangunan sebagai"bekas Sekolah Cina (asing)" adalah melawan hukum ; Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek yang dimohonkanHak Guna Bangunan ; Menunjukkan kesewenangwenangan Tergugat Il Intervensi (PemdaKabupaten Tuban) tanoa memperhatikan hak Warga NegaraIndonesia ;7.
    Nomor 349 K/TUN/2009MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LETKOLDrg. ERI ISKANDAR dan 2. WIRA LIMANTARA tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
    Nomor 349 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 349 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — ECEP DODO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 338 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 338 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ECEP DODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanSukahaji, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Sukarasa, KecamatanSukasari, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yoky M.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/201510.11.12.puluh meter persegi), ditambah dengan 1.750 m7? (seribu tujuh ratus limapuluh meter persegi). Jadi jika dijumlahkan seluruhnya denganpemberian dari suaminya adalah kurang lebin 8000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015keseluruhan tanah Ny. Enting adalah + 8.000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015dalam keadaan berbeda Kelurahan atau desa walaupun ada bukti telah adapemekaran tahun 1982, tetapi nyatanya Sertifikat Hak Milik Nomor1626/Kel. Sukawarna diterbitkan pada tahun 1985 terjadi setelahpemekaran Sukawarna menjadi Sukagalih dan Sukawarna.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — WALIKOTA TUAL vs WAHAB RENHOAT, dkk
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 03 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I WALIKOTA TUAL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN Tual.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, Kepala BagianHukum dan Organisasi Setda Kota Tual ;2 RINI ATBAR, SH, Kasubag.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi ITermohon Kasasi II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/ParaPenggugatTergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1I OBYEK SENGKETA ;Bahwa yang dijadikan obyek sengketa
    Putusan Nomor 03 K/TUN/20141986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;2.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014DALAM EKSEPSIT;I EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU;Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh)hari.
    PutudSNoNOd,oSH/TUN/2014NIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. TAMAKO RAYA PERDANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014b.3.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Bahwa Penggugat telah menyampaikan Hasil Rapat Lapangan ke1 danRapat Lapangan ke2 yang belum mendapatkan keputusan formal, yaitusebagai berikut :e Outstanding Rapat Lapangan ke1 :> Permasalahan : Adanya perbedaan design yang mendasar dalamgambar lampiran Kontrak antara Gambar dengan Nama GambarDenah Lantai1 Zona B (No.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014CK/PGK/X1/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti P16) dan sanksikontrak berupa pencairan jaminan pelaksanaan sesuai dengan peraturanyang berlaku.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SUTARNO, S.H., M.M vs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
142 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 PK/TUN/2016
    Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(Keputusan TUN) karena terdapat unsurunsur sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20169.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 B/PK/PJK/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. HANDSOME
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — MEI TJOE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
104 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014Administrasi TUN Buku Il. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaramengirim sudah lewat 12 hari dari ketentuan UndangUndang;Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengirim berkas paling lambattanggal 10 Juli 2013.
    Keterangan ahliwaris (photo copy sesuai dengan asli) untuk menjadi bukti dasar sehinggakami dapat mengajukan gugatan ini;Mengapa Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim Tinggi TUN Makassarmengatakan kami tidak punya kepentingan yang dirugikan didalamkeputusan ini.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
308 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20158.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/201515. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015D.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HJ. MARIANA. DKK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, DK
26 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.50 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1.HJ. MARIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan LintasTimur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan PangkalanKasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;. HJ.
    No.50 K/TUN/20112.
    No.50 K/TUN/2011nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;b. Bahwa fakta sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 KelurahanPangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat UkurNomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 tercatat atas nama AbdulLatif dengan Luas 4.500 M2.
    No.50 K/TUN/2011UndangUndang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hu.MARIANA, 2. HJ. MARDIANA, 3. RAMLI, S.Sen., 4.
    No.50 K/TUN/2011