Ditemukan 7010 data
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak NomorPUT009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP03328/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 2Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei2016 Nomor 00004/277/16/057
Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Atau:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03328/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018tanggai
Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal
5 — 0
., tanggal 11September 2014 dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati sesuaidengan kutipan akta nikah nomor : 0390/057/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;2 Bahwa, sebelum menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah dudacerai tanpa anak;3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXX Kecamatan XXXXKabupaten
pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :A Surat :1 Fotokopi Kartu Identitas (kartu Tanda Penduduk) atas nama Muslimah,(bukti P.1);2 Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati Nomor : nomor :0390/057
singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, dengan bukti KutipanAkta Nikah Nomor : nomor : 0390/057
antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksitersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2,P.3 dan P.4 serta saksisaksi yang diajukan Penggugat terbukti faktafakta sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 19 Oktober2013, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXKabupaten Pati sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :nomor : 0390/057
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1743/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004234.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00677/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00043/207/14/057
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00043/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510terkait sengketa
peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00043/207/14/057
12 — 10
Plp.dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 14 September 2010, penggugat dengan tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu,sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/8/X/2010,tertanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersamakarena
tersebut disebabkan karena suatuhalangan yang sah menurut hukum.Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembalirukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil danselanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan penggugat.Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, penggugat telah mengajukan alatbukti surat berupa :Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dantergugat dengan Nomor : 057
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadirdipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatuhalangan atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk kepentingannyaitu tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu perkara inidapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.Menimbang, bahwa bukti P berupa satu lembar fotokopi Kutipan AktaNikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WalenrangUtara, Kabupaten Luwu, Nomor : 057
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2613/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87617/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakMaret 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00043/207/10/057
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89608/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00023/507/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas namaPT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00023/507/10/057
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006Nomor 00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP000011/WPUJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP000011/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89609/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00698/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00024/507/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00024/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P.
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00024/507/10/057
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87622/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2016, tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakSeptember 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00049/207/10/057
14 — 1
Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah menikah sahsebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dengan Kutipan Akta NikahNomor : 0158/ 057/ I/ 2012, Seri AU dan belum pernah bercerai ;2 .Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka ; 3.
, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti sebagai berikut: I Bukti tertulis :a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3302244907860001tanggal 11 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenBanyumas, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P. . 7222222 222 non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnb.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 0158/057
ekonomi keluarga secara layak, sejaktahun 2012 dan berpisah sampai sekarang sudah 0000 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayahKabupaten Banyumas maka sesuai pasal 73 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yangdiubah dengan undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan undangundang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama,maka perkara ini menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama Purwoketto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 foto copy Akta Nikah Nomor : 0158/057
7 — 0
PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.Kds.
diKabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MelawanTermohonumur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PTT PLN, bertempat kediamandi Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagaiTermohon ;Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor:057
tetapi tidak berhasil;Menimbang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan perubahan bahwaselama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukanhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);Menimbang, bahwa akan tetapi Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,meskipun berdasarkan berita acara/relaas panggilan dari Pengadilan Agama KudusNomor : 057
6 — 6
mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1039/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 21 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TirtoyudoKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/057
Kemudian Majelis Hakim telah berupayamendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo KabupatenMalang Nomor : 595/057/X1/2010 Tanggal 21 Nopember 2010; (P.1)Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I, umur
dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upayaperdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , karena Tergugat tidakpernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi sertadikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : 595/057
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87618/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Mei2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor:00045/207/10/057
12 — 8
SAMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok PJAPesuketan RT.057 RW.016 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat:melawanSUMARDI BIN SUMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh, tempat kediaman di Blok Pondok Bata RT.002 RW.005Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan
Raksa bin Tinggah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Blok PJA Pesuketan RT.057 RW.016 Desa PalimananBarat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 3 dari 10 hal.
Ugi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diBlok PJA Pesuketan RT.057 RW.016 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon, dibawanh sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah adik Penggugat; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangganya sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTergugat
LILY MULYANI AS
27 — 7
Mks10.11.12.Mulyani, tertanggal 27 Mei 1991 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti PreFotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di Ijazah Nomor :057/II.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas nama Lili Mulyani, tertanggal 8 Oktober 2018(Sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P8;Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : E.IV/t/MA9/051/1994 atas nama LiliMulyani, tertanggal 23 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P9;Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di Ijazah Nomor
MksPerbaikan Tahun Kelahiran di ljazah Nomor : 411.1/039/SDN171/X/2018atas nama LILI MULYANI, tertanggal 5 Oktober 2013 (sesuai denganaslinya), bukti P8 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan PerbaikanTahun Kelahiran di Ijazah Nomor : 057/III.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas namaLili Mulyani, tertanggal 8 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya), bukti P10yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran diIjazah Nomor : B.330/Ma.21.04.02/PP.00.6/10/2018 atas nama Lili Mulyani,tertanggal 6 Oktober
NURLINDA AZIS,M.Si. tertanggal 19 Februari 2018, bukti P3 yaitu berupa Fotocopy SuratKeterangan No. 7098/CS/X/2005 atas nama LILY MULYANI AS, tertanggal 4Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya), bukti P6 yaitu berupa Fotocopy SuratKeterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di ljazah Nomor : 411.1/039/SDN171/X/2018 atas nama LILI MULYANI, tertanggal 5 Oktober 2013 (Sesuai denganaslinya), bukti P8 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan TahunKelahiran di Ijazah Nomor : 057/III.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas
10 — 6
Penetapan Nomor 1 057/Pdt.G/2017/PA.Bm 2. Proses : ONGOOM!8, Ranggilanlkan PermohoiRm F82@:909at untuk mencabut perkaranya;4. Redaksiakan bahwa perRpa No&000 057/Pdt. G/2017/PA.Bm dicabut; era 6000 untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp ddrmntaibe, Rem#dt1r006;sebelas ribu rupiah);Demikian ditetapkar(empatratustsebelassiibupratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. H.
14 — 12
Basir denganmas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai. serta telahdikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23Februari 2020;4.
Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bip Potokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23Februari 2020, atas nama Pemohon dengan Pemohon II, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4; Potokopi Surat Ketrangan Lahir, Nomor 0138, tanggal 28 Juli 2014,dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Bua, Kab.
Basir dengan mas kawin berupa seperangkat AlatShalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta NikahNomor 057/024/Il/2020 tertanggal 23 Februari 2020;= Bahwa, Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin membuatAkta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yangberwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anakPemohon dan Pemohon II, karena Pemohon dan Pemohon II tidakmemiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benarbenaranak Pemohon dan Pemohon II;2.
Basir dengan mas kawin berupa seperangkat AlatShalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta NikahNomor 057/024/Il/2020 tertanggal 23 Februari 2020;7 Bahwa, Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin membuatAkta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yangberwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anakPemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon II tidakmemiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benarbenaranak Pemohon dan Pemohon II;Bahwa
Basir dengan mas kawin berupaseperangkat Alat Shalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku KutipanAkta Nikah Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23 Februari 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dansejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai denganketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam,hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratifsebagaimana
13 — 6
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang padatanggal 10 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor0855/057/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009;2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri danbertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Di jalan KolonelSugiono V RT. 15 RW.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota MalangNomor : 0855/057/VII/2009 Tanggal 10 Juli 2009, bermaterai cukup danfotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya,kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);2. SAKSI SAKSI2.1. Verry Yola Narolita binti Didin Wiryo Asmoro, umur 29 tahun, agamaIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kolonel Sugiono Gg.
tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formildapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 0855/057
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3515/B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00254/207/06/057/08tanggal 23 Desember 2008. atas nama : PT Star Camtex.
telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor: 00254/207/06/057
kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP962/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 1 September2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00254/207/06/057
8 — 0
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 28 September2009, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegaradibawah Nomor : 0572/057/1X/2009 tertanggal 13 Maret 2013;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;3.
tersebutdiatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat buktiberupa: Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor3304044910830001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25012012 yang bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1); Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPurwanegara Kabupaten Banjarnegara Nomor 0572 / 057
mediasisesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1tahun 2008 ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak dapat dilaksanakan,namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tetaphidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap padagugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang diperkuatbukti P2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Nomor 0572 / 057