Ditemukan 31945 data
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 PK/TUN/2014
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
263/K/TUN/2010
92 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 175 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 KelurahanPekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1Syamsu Saladin, SH, ; dan2 Wahyu Utami, SH.
Putusan Nomor 175 K/TUN/20132 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S TubunNomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, KecamatanBanjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada kantor Advokat B.
Putusan Nomor 175 K/TUN/2013G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidakdapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama ....
Putusan Nomor 175 K/TUN/2013PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran danBatasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat Posita No.2).
Putusan Nomor 175 K/TUN/2013
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 K/TUN/2007
No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
No. 239 K /TUN/ 2007
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 K/TUN/2008
Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUS A NNomor.20 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs.
No. 20 K/TUN/2008Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka secara Yuridis sengketatersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui LembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri).
Hal ini Sesuai denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke PengadilanUmum karena merupakan sengketa Perdata.
No. 20 K/TUN/20081.31.416Hak Milik No. 116 dan Sertifikat Hak Milik No. 117 atasnamanya, tidak mempunyai nilai apaapa. Hal ini dibuktikandengan walaupun belum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ia telah menjual tanah tersebutkepada pihak lain. Sehingga sangatlah nampak niat burukdari Marthen F.
No. 20 K/TUN/200824ttd.Benar Sihombing, SH.MHBiayabiaya :Meterai ..............05 Rp. 6.000,RedaksSi ..............05 Rp. 1.000, Administrasi Kasasi ...... Rp. 493.000, Jumlah ........ccceeeeeeeeees Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 24
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
373 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
141 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 K/TUN/2016
Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
701 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
PutusanKasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo.Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11Juni 2004 (Perkara Tata Usaha Negara Pertama).Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, PemohonHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai TergugatIntervensi.2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUNBDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo.
Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo.
Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara PeninjauanKembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, putusan PeninjauanKembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 danPutusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001(vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 1 dan SURATBUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 2) telah diajukan dan diketahuiHal. 16 dari 30 hal. Put.
No. 154 PK/TUN/2010jo.
No. 166 K/TUN/1999 jo. No.40/B/1998/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.Essensi amar putusan :Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belumdapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUNobjek sengketa sebelum terlebin dahulu diuji SubstansiHak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang(Peradilan Umum).Perkara PKII : No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No.45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo.
104 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2013
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
80 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 K/TUN/2022
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 K/TUN/2014
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
261 K/TUN/2010
Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
Nomor 261 K/TUN/2010
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 K/TUN/2009
No. 17 K/TUN/2009memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT. KodjaTerramarin untuk di tempatkan sebagai Staf Ahli Utama Direktur UtamaPT.
No. 17 K/TUN/2009ll Kronologis diterbitkannya keputusan Direksi (halaman 3) ;Ill. Dasar gugatan (halaman 4 s/d 7) ;IV. Alasan gugatan (halaman 7 s/d 14) ;g.
No. 17 K/TUN/2009yang modalnya terbagi di dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan.
No. 17 K/TUN/2009Bahwa PT.
No. 17 K/TUN/2009Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
108 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 K/TUN/2010
No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
No.369 K/TUN/2010
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 K/TUN/2016
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 PK/TUN/2015
/1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
536 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
101 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
255/K/TUN/2010
No. 255/K/TUN/2010b.
No. 255/K/TUN/20105.
No. 255/K/TUN/2010f.
No. 255/K/TUN/2010Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 255/K/TUN/2010
64 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
484 K/TUN/2015
Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalildaliilsebagai berikut:A.
Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.E.
Putusan Nomor 484 K/TUN/2015(iii)dengan hukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan tidak berencana.
Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Putusan Nomor 484 K/TUN/2015