Ditemukan 17963 data
SAMI
Tergugat:
1.JIYA
2.MIDA
3.ERMIYATI
4.AGUS
5.JIMA
6.WEL
7.LUSI
75 — 7
Para Tergugat: WargaNegara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugatdan Para Tergugat semuanya/samasama beragama Islam;Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
kompetensiabsolut Pengadilan Agama yang diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 yang ditentukan bahwa Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Padt.G/2018/PN Jmrb waris;Cc. wasiat;d. hibah;e wakaf
27 — 66
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
115 — 55
AlmarhumKarim adalah sepasang suami istri, dan hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tidakada seorangpun dari tetangga dan masyarakat sekitar mengajukan keberatandengan adanya pasangan suami istri tersebut, kesaksian yang semacam iniadalah disebut Syahadah alIstifadhah yang dibenarkan terhadap peristiwa itsbatNikah sebagimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2020 pada huruf C Rumusan Kamar Agama, bahwa : Syahadah alIstifadhah dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat Nikah, atau ikrar wakaf
dengan Tanah Milik Partabas Nababane Sebelah Utara berbatas dengan Tanah KuburanSebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Mangatas Marbun125.12Bahwa dari batasbatas yang diuraikan oleh Tergugat tersebut, yangperlu digaris bawahi adalah batas Sebelah Utara, yaitu berbatas dengankuburan Umum, sehingga tidaklah benar seperti yang didalilkan olehPara Penggugat yaitu Batas Tanah Perkara disebelah Utara adalahTanah Kuburan keturunan Ompu Pantun Hutasoit, karena batas sebelahUtara tersebut adalah Tanah Wakaf
tiga) kali panen/mengambil pohon pinus dari Tanah Perkara untuk mendirikan kioskios diPasar Ternak Siborongborong, dan tidak ada yang keberatan dari pihakmanapun juga termasuk Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Tanah Perkarakepada Tergugat dengan mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah Tanah14Milik Ompu Pantun Hutasoit, melainkan pernah penatuapenatua kampungmengajukan keberatan kepada Tergugat karena dikira Tergugat ikutmengusahai Tanah Kuburan yang telah dijadikan Wakaf
/Kuburan Umum,akan tetapi karena Penatuapenatua kampung mengetahui bahwa Tergugattidak ada mengusahai Tanah Wakaf/kuburan yang terletak disebelah UtaraTanah Perkara, sehingga sejak itu tidak ada yang mengajukan keberatankepada Tergugat;10.
66 — 50
- Mengabulkan permohonan Pemohon:
- Menyatakan sah wakaf H.
12 — 1
Tergugat rekonvensimenolak untuk memenuhinya dan gugatan tersebut haruslah ditolak karenabukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimanabunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;Bahwa untuk tuntutan
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.Sdaatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Bahwa untuk tuntutan berupa biaya hidup/uang belanja (AprilSeptember2014) sebesar Rp 18.000.000, Tergugat rekonvensi menolaknya karenasejak setelah menikah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.SdaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b)Waris, c) Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infag, h).Shadagah, dani).Ekonomi syari'ah dan pada penjelasan Pasal tersebut pada huruf (a)(Perkawinan
228 — 24
Pidie Jaya; yang berbatasan dengan:
- Sebelah barat dengan sungai ( Lueng )
- Sebelah timur dengan tanah Ainsyah
- Sebelah selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong Binje
- Sebelah utara dengan tanah Muhammad;
- Satu bentuk bangunan rumah yang terletak di Gampong Reului Mangat, Kec. Jangka Buya, Kab.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/MS Mrd Sebelah barat dengan sungai ( Lueng ) Sebelah timur dengan tanah Ainsyah Sebelah selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong Binje Sebelah utara dengan tanah MuhammadSekarang dalam penguasaan Tergugat3.7 Satu bentuk bangunan rumah ukuran 4,5 x 14 M dengan batasbatassbb: Sebelah selatan dengan kuburan keluarQa.............:::::::0eee 14M Sebelah utara dengan rumah dasar (tanah efendi).............. 14M Sebelah timur dengan jurong milik Nuraini.............
Pidie Jaya,dengan batas batas :Sebelah barat dengan sungai ( Lueng )Sebelah timur dengan tanah AinsyahSebelah selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong BinjeSebelah utara dengan tanah MuhammadSekarang dalam penguasaan Tergugat dan dibenarkan dan diakui oleh3.7TergugatSatu bentuk bangunan rumah ukuran 4,5 x 14 M dengan batasbatas sbb:Sebelah selatan dengan kuburan keluarQa.............
PidieJaya, dengan batasbatas :Sebelah Barat dengan sungai (Lueng)Sebelah Timur dengan tanah AinsyahSebelah Selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong BinjeSebelah Utara dengan tanah MuhammadSekarang dalam penguasaan TergugatDalam poin ini jawaban Tergugat masih poin yang sama.Halaman 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/MS Mrd3.7.
Pidie Jaya; yang berbatasandengan: Sebelah barat dengan sungai ( Lueng )Sebelah timur dengan tanah AinsyahSebelah selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong BinjeSebelah utara dengan tanah Muhammad;6) Satu bentuk bangunan rumah berupa dapur yang terletak di GampongReului Mangat, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya; yang berbatasandengan: Sebelah selatan dengan kuburan keluarga Sebelah utara dengan rumah dasar (tanah efendi) Sebelah timur dengan jurong milik NurainiHalaman 61 dari 67 hal.
Pidie Jaya; yangberbatasan dengan: Sebelah barat dengan sungai ( Lueng ) Sebelah timur dengan tanah Ainsyah Sebelah selatan dengan tanah Wakaf Mnsh Jurong Binje Sebelah utara dengan tanah Muhammad;Satu bentuk bangunan rumah yang terletak di Gampong ReuluiMangat, Kec. Jangka Buya, Kab.
- Satu bentuk bangunan rumah yang terletak di Gampong Reului Mangat, Kec. Jangka Buya, Kab.
41 — 15
sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
160 — 79
gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugatditetapkan satusatunya ahli waris dari Almarhuma ABU KAIMUDIN dan AlmarhumahDANDAWA SAID TJAN;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalamrumusan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
68 — 50
Tergugat 1 ( Aeruni binti Amaq Nawasih ) dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Inderiati Sebelah Selatan : kali Sebelah Timur : Jero ketut Sebelah barat : Jalan Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu : Pohon Kelapa : 15 Pohon Nangka : 16 Pohon Rambutan : 7 Pohon Mangga : 5 Pohon Durian : 1 Pohon Mahuni : 10Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya + 1 are sebagai tanah wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang sah;5. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut :5.1.
rasa keadilan bahwa hasil jual beli itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (47Mustiasih bin Amaq Nawasih ), maka majelis berpendapat bahwa bagian hak waris TurutTergugat 1 ( Mustiasih bin Amaq Nawasih ) diperhitungkan dari tanah yang terjual tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sdetempat telah ditemukan fakta bahwa dariobyek sengketa telah tersedia makam Pewaris Amaq Nawasih yang mengunakan tanah obyeksengketa seluas kurang lebih 1 are yang dapat dinayatakan merupakan wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan AlmarhumAMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada AhliWarisnya yang sah;4 Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQRATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut : 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh ............ cee eeeeceeneeeeneeee 4/20 bagian;2 AERUNI
20 — 9
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
15 — 14
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal initelah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
15 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
87 — 13
Waris (c).Wasiat(d).Hibah (e)Wakaf (f)Zakat (g).Infaq (h).Shodagoh dan (i) ekonomisyariah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;2. Khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pulabahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadiahli waris dan menentukan bagian masingmasing ahli waris.3.
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin MARZOLI
2.SUWANDI Alias ANDI Bin SAHARMAN
35 — 42
Selanjutnya saksiSapri datang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa Ilbeserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Terdakwa Il.
Selanjutnya saksi Sapridatang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa besertabarang bukti dibawa ke Polsek Bangko;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rhl Bahwa Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kall; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Menimbang
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
gantirugi atas pembebasan sebagian tanah objek sengketa karena masalahpenerimaan ganti rugi itu sendiri didasarkan atas penguasaan fisik suatutanah, namun penguasaan fisik suatu tanah sendiri tidak dapat dijadikanalasan kepemilikan karena sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (20) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisitmenegaskan bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c VUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf
Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (20) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskanbahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan, maka nyatalah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor16/Karawisi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Karawisi
63 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
17 — 10
Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI doleiwYLoolaid!
Taigax Igig TISIly J islly a8qIly aolArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);cunt SLil jle> We axl Galios! slgad gail x54Josxly Slo jl gl clo itl oS Olid! ga LS Elo!
65 — 46
c ouQuo Sol Uw Sol Uo Sol gules Tol UArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.WiSh gol plaoros IIS puSHd 51 sidodolSllo.xr09SbLouwS,) boo IJ joeJI owArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Jl ple Gaal Gud! Wl CA v0 Bubol pladhsls Loadug yg US Yo gl Quit!
LulyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHalaman. 12, Perkara Nomor 59/Pat.P/2018/PA.!diri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruhmasalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);J pSquSlibliinlos WaSlled SlocJ!