Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 16-02-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0510/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 21 Oktober 2015 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 10/PDT/2016/PT.BGL
Tanggal 28 Juni 2016 — 1. H. SYAIFUL BSHRI NANGCIK 2. H. IRAWAN, SH 3. Ir. RASMAWAN, YS, Msi MELAWAN Hj. TRI MURTI HAMID
59 — 27
  • I, I, HI dalam suratMemori Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertamatelah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan:Bahwa Penggugat I, II, II/Pembanding I, II, HI sebagai pengurus Masjid (BKM)Masjid Al ARaf pada tahun 1993 telah menguasai sebidang tanah yang terletakdi Kelurahan Panorama seluas + 1000 M2 ( lebar 25 m panjang 40 m) yangdiperoleh berdasarkan:1 Surat Pernyataan Wakaf
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 30-04-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tar
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY Bin MUHAMMAD HASLY LONCING
Tergugat:
H. BAKRI
134 — 0
  • ALimuddin/ Rangga;

    Adalah tanah wakaf milik Yayasan Al-Marhamah yang berhak dikelola oleh Pengugat sebagai Nazhir;

    3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

    4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

    5.

Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 137/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 12 Januari 2017 — 1. .ABDUL LATIEF, bertempat tinggal di Pegantungan Royal RT. 004 RW. 004, Kelurahan/Desa Cimuncang Kecamatan Serang, Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. M. RIDWAN, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT. 003 RW. 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II; 3. ALIYAH, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT 003 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III; 4. MOHAMAD SOBARI, bertempat tinggal di Lingkungan Cinanggung RT 004 RW 003, Kelurahan/Desa Kaligandu Kecamatan Serang, Kabupaten Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV; 5. SATIBI, S.Pd.I, bertempat tinggal di Taman Mutiara Indah Blok I.8 No. 6 RT 005 RW 017, Kelurahan/Desa Kaligandu Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V; 6. HADIJAH, bertempat tinggal di Kampung Cembeh RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI; 7. SAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII; 8. SYARIFUDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT. 003 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang Kecamatan Serang Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII; Kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, S.H., M.H., Robie Pelita Jaya, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Abdul Wahab, Robie & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Raya Cilegon Km 11 Wulandira, Kramatwatu-Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2016; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT M E L A W A N 1. NG MIN HONG, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 2, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. SHERLY WIJONO, beralamat di Toko Gentong Mas Jalan Hasanudin No. 54 RT 02 RW 05 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. NG MING HWIE, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. TAN KA PIE, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 02 RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHN PROVINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 5 Lontar Baru Serang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V; 6. RODIATUN, beralamat di Kebaharan RT 002 RW 003 Desa/Kelurahan Lopang Kecamatan Seranbg Kota 5 Serang; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
470 — 70
  • :Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.
    32 desa Lopang, luas 3.275 m2 atas pemegang hak PTIndustriPakuSerang Djaja yang diterbitkan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Serang pada tanggal 19 April 1963melalui Konversi MilikIndonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP PENDAFTARAN TANAH)yang berbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
    Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik ada.Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (c) GUGATAN yang berbunyi sebagaiberikut:Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak HasilBumi Serang tertanggal 25 April 1963 yang memperlihatkan peta lokasitanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara Wakaf Masdjid, SebelahSelatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat, Sebelah Barat lrigasi
    Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Dijalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik adat,Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang PadjakHasil Bumi Serang terlanggal 25 April 1963 yang memperlihatkanpeta lokasi tanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara WakafMasdjid, Sebelah Selatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat,Sebelah Barat Ilrigasi dan Djalan Banten atas nama Dulgani C No.865Ps. 26 d/ll seluas 3375
    mutlak bahva sawahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuktersebut.Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Sip/1973:Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milikJika tidak disertai dengan buktibukti lain.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) PP PENDAFTARAN TANAH yangberbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-03-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 110 /Pdt. G/2013/PA Msb
Tanggal 6 Nopember 2013 — Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV Penggugat V Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV turut tergugat I turut tergugat II turut tergugat III turut tergugat IV turut tergugat V
29 — 22
  • Bahwa tanah obyek sengketa pernah dimusyawarahkan di Kantor Desaantara dengan , namun saksisudah tidak ingat tahun berapa musyawarah tersebut ;Bahwa yang menjadi permasalahan waktu itu adalahmenginginkan supaya tanah tersebut kembali ke ahli waris, Namun tidak mau karena mengaku tanah tersebutberasal dari kakek tirinya yaitu :Bahwa mau mewakafkan sebagian dari tanah obyek sengketauntuk pembangunan mesjid di , namun tidak jadi karenatanah tersebut bukan milik , dan panitia pembangunan maumenerima wakaf
    tersebut kalau selaku ahli waris dariJuremi bin Badimin mau bertanda tangan dalam wakaf tersebut sehinggakepala Lingkungan bernama mengatakan kepadaTanda tangani saja karena itu untuk sementara, nanti kalau Putusan Nomor 110/Pdt.
    Il Luwu, tanggal31 Maret 1982, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertabermeterai cukup (T.9 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Kasus Tanah tanggal12 September 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyaserta bermeterai cukup ( 1.10 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tanggal 28 September 2000, yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (1.11) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf, tanggal 8 Juli 2002,yang telah dicocokkan dan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 15-04-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 9 Oktober 2014 — EFFENDY BENNY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; Drs. GUNARDI WANTJIK
71 — 61
  • Tanah wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun;e. Hak tanggungan;f.
    Akta tkrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977; atauRisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yangtanahnya belum dibukukan; atauSurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 29 Maret 2016 — MASKURI Bin DULATIF (TERDAKWA)
86 — 24
  • Masjid At'Taqwa KelurahanKebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan saksiselaku Nadzir Wakaf.Bahwa tanah wakaf yang disewa oleh Terdakwa seluas 2.107 m?
    .Bahwa saksi menerima uang sewa tanah wakaf dari Terdakwa sebesarRp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada tandaterima berupa kwitansi namun berada di Sdr.
    Bahwa saat awal tahun 2011 ketika Terdakwa menyewa tanah wakaf ,oleh Terdakwa tanah tersebut ditanami padi, dan untuk tahun selanjutnyasaksi tidak tahu.
    Blok Sumurgadung Kelurahan Paduraksa seluas 0,500 Ha separomilik sewa tanah wakaf dan Terdakwa sewa dari Sdr. Basir, alamatkebondalem pekarangan Kecamatan Pemalang KabupatenPemalang.18.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 05-03-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 5/Pdt.P/2014/PN.Pin
Tanggal 24 Maret 2014 — NURBASNI
34 — 4
  • Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam Pasal 49 huruf bUndangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama,antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Tergugat:
IR.Hj.MARLINA MARZUKI
42 — 18
  • kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yangdimaksud dalam undangundang ini ;Menimbang, bahwa perkara tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2tersebut adalah perkaraperkara yang disebutkan dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu perkara di bidang :a. perkawinan ;b. waris ;Cc. wasiat ;d. hibah ;wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 01-09-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2880/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 22
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
162 — 42
  • Soleman Harahap lalu datang 5 (lima) lainnya ;e Bahwa adapun kejadian tersebut masalah tanah wakaf yang dikerjakan olehterdakwaterdakwa lalu dilarang Goloman Hasibuan (Kepala Desa) ;e Bahwa sebelum kejadian tanah wakaf dikerjakan oleh yang bernamaThamrin Harahap bersama terdakwa Kusin Siregar lalu ditegur Goloman Hasibuan,kemudian Zulkarnaen Hasibuan membacok Thamrin (satu) kali ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, IV dan V menyatakan tidakbenar, sedangkan terdakwa IJ menyatakan sebagian keterangan
    Harahap, Syahrin Harahap sedangkanmengenai Syukur Harahap saksi tidak tahu ;Bahwa korban meninggal dunia pada hari itu juga yaitu Goloman Hasibuanmeninggal dihalaman rumah Rahman, dan Zulkarnaen Hasibuanmeninggal dirumah korban ;Bahwa yang dilakukan saksi pada saat itu mencegah Goloman Hasibuankeluar dari rumah akan tetapi karena tombak kesasar mengenai saksi lalusaksi meninggalkan tempat kejadian ;Bahwa kedatangan saksi dirumah korban karena diundang oleh korbanuntuk membicarakan permasalahan tanah wakaf
    Kedua desa terletak di Kecamatan Barumun TengahTapanuli Selatan ada masalah tanah yang belum pernah dimusyawarahkanpenyelesaiannya, dimana Desa Bangkuang menyatakan tanah wakaf mereka dipihak lainnama THAMRIN HARAHAP penduduk Desa Padang Garugur Tonga menyatakan tanahitu peninggalan kakeknya.2.
    Siregar (istri korbanGoloman Hasibuan dan juga ibu dari Zulkarnain Hasibuan), Yusmawarni Br.Hasibuan (anakdari korban Goloman Hasibuan), Rahman Hasibuan selaku adik dari pada korbanmenerangkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2003 antara jam 11.30 Wib sampaijam 12.00 wib sewaktu mereka berkumpul di rumah korban Goloman Hasibuan di DesaBangkuang membicarakan masalah tanah wakaf yang dikerjakan Thamrin Harahap dkk danmasalah Zulkarnain Hasibuan yang terlanjur membacok Thamrin Harahap selaku penduduk31Desa
Pengadilan PN JANTHO Perdata Tanah
Register : 28-04-2016 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Jth
Tanggal 11 Januari 2016 — T. MARHABAN BIN HASYEM VS PUTRI YUSNANI dkk
128 — 10
  • Umar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Kecamatan Darul Imarah yang batasbatasnya sebagaimanadisebutkan di halaman 2 angka ke1 dari gugatan Penggugat, namuntidak dijelaskan tanah siapa yang dihibahkan dan dari siapaPenggugat terima hibah atas tanah tersebut.Bahwa, karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan caraperolehan tanah yang dijadikan Objek Sengketa serta peralihansebagian haknya kepada pihak lainnya baik melalui wakaf maupun jualbeli atau yang telah diberikan kepada adiknya yang perempuan
    Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yangmenyangkut kewarisan, hibah, wakaf
    , perkawinan, perceraian, wakaf,dan sadaqah sesama antara orang islam yang ada di Nanggroe AcehDarussalam.
    Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yang menyangkutkewarisan, hibah, wakaf
    , perkawinan, perceraian, wakaf, dan sadaqahsesame antara orang islam yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.Atas alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jantho perkara a quoharus menyatakan tidak berwenang mengadili karena menyangkutkompetensi absolute dari Mahkamah Syariyah..
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
  • perlumengemukakan dalil fiqinh tentang kedudukan keterangan saksi bernama Sabri yangPenetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 10 dari 16 halketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
    sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Mdn
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
20 — 8
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0655/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Dum
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pemohon:
Eka Rafika binti M. Isa Abdulah
15 — 2
  • memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 28-01-2010 — Upload : 28-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/AG/2009
Tanggal 28 Januari 2010 — HANIAM Br. TANJUNG binti ALIP VS EVI SUPIANI binti DARWIS, DKK
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman karet seluas + 11,3(sebelas koma tiga) Ha / 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan379,1 Meter;Sebelah Selatan dengan Kasiman 61,1 Meter;Sebelah Timur berbatas dengan Rawa 458,9 Meter;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/Onen 574,35 Meter;
    Sebidang tanah yang telah ditanami dengan tanaman karetseluas +11,3 (sebelas koma tiga) Ha/ 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan; Sebelah Selatan dengan Kasiman; Sebelah Timur berbatas dengan Rawa; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/On en;3.2.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Krg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 26
  • (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara EkonomiSyariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
    Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah;i.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 25-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
  • Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
Pengadilan PN KUDUS Perdata Waris
Register : 11-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 19 Januari 2017 — SAPARTI, DKK Sebagai PARA PENGGUGAT ; MELAWAN PRASETYO, DKK Sebagai PARA TERGUGAT
286 — 109
  • kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama yang berbunyi:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
    pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris dan bagianmasingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama / Mahkamah SyariahHal 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.KdsPutusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994 KaidahHukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf
    adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentusebagaimana dimaksud dalam undangundang im dan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf