Ditemukan 12306 data
18 — 4
., Halaman 9 dari 12Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 4
., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakanuntuk itu.
14 — 7
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
10 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
12 — 4
Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
12 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 409/406.048.011/2014 atas namaTERGUGAT (Tergugat) (P.3);B. Bukti Saksi1.
11 — 3
AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturPutusan nomor 1255, Halaman 9 dari 12tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
RIYADLOTUL SHOLIKHAH
37 — 29
peninggalan orang tuanya berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 119 alamat di Desa/Kel Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atas nama Pemegang hak TOTOK DIRHAM SAMSUDIN, Sertifikat Hak Hak Guna Bangunan Nomor 1823, alamat di Desa/Kel Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemegang hak TOTOK DIRHAM SAMSUDIN dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5149 alamat di Desa/Kel Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemegang hak TOTOK DIRHAM SAMSUDIN, Sertifikat Hak Milik Nomor 409
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
145 — 52
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung dariNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga NegaraIndonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan PeninjauanKembali.18.Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan GugatanPerdata tertanggal 28 Agustus tahun 2014 di Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada
30 Juni 2015(selanjutnya disebut perkara 409) dengan Gugatan Ditolak kemudianPenggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada 7 April tahun 2017Hal. 9dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.
Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI bahwa Akta Palsu Keterangan Warisdibuat dalam 3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya,namun juga menyatakan: Melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 BUKAN suatukesalahan yang Substantif atau dengan kalimat lain SIAPAPUN bolehmengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutanTIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dari Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taathukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.20.Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugatmengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletakdalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat dan
Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal14 Mei 2014 (diduga keras Akta Mundur/Back Dated) yang dibuat PPATSelly Suwignyo S.H. sedangkan Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014HGB No.2/Leuwinutug sudah merupakan OBYEK SENGKETAperkara 85tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014..
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Sondi Irwanto Silalahi
Terbanding/Tergugat VII : Hemat Nahampun
Turut Terbanding/Penggugat II : Rospita Siburian
Turut Terbanding/Penggugat III : LISBET JENNI Br. Nababan
Turut Terbanding/Penggugat IV : R. LUMBAN GAOL
165 — 140
jawaban pada tanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal : Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth,Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No. 22/PDT/2022/PT.BDG.Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat & Konsultan Hukum pada kantorHukumVictoria selaku kuasa dari Sdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang padapokoknya pada halaman dua (2) menjelaskan SBB :e.
Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaianganti kerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empatbelas) hari setelah penyampaian penetapan harga untuk melakukankeberatan kepada Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Penggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/V1I/2020tertanggal 5 Juni 2010).6.
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tangcapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberijawaban pada032.16/PT/ViU2020, Perihal Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat& Konsultan Hukum pada kantor HukumVictoria selaku kuasa dari Sar.Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya: pada halaman dua (2) menjelaskanSBB : Bahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020 diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Hal. 29 dari 78 Hal.
Pasal 20 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepadaPenggugat sebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e SuratKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/V1I/2020 tanggal 5 Juni 2020, sebagai berikut:e.
107 — 14
Tanggal 25 Juli 1956, Jenis kelamin perempuan ( Penggugat I) ;Bahwa dahulu pada tahun 1943 Ibu Tarwijah Binti Kamsa telah melangsungkanpernikahan dengan seorang lakilaki bernama Nurya Bin Hadim, sesuai denganketerangan Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja,Halaman 2 dari 23Putusan 24/PDT.G.S/2017/PN.S mdKabupaten Sumedang, Nomor 409/Kua.10.11.3/Pw.01/2016 tanggal 1 Agustus2016 ; Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Ibu Tarwijah Binti Kamsa dengan BapakNurya Bin Hadim dikaruniai
Alat bukti surat mana telah diberi tanda: (P 5) ;Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian AgamaKabupaten Sumedang Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja Nomor:409/Kua.10.11.3/Pw.01/12/2016. Alat bukti surat mana telah diberi tanda: (P 6) ;Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian AgamaKabupaten Sumedang Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja Nomor:410/Kua.10.11.3/Pw.01/12/2016.
33 — 9
Kelas Il B sarang ElangDesa Air Paoh Kec.Baturaja Kab.Oku Timur.Agama : IslamPekerjaan : PetaniPendidikan : SMP (tamat)Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2016 dan ditahan sejak tanggal 25Mei 2016 sampai dengan sekarang ;Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak didampingi olehPenasehat Hukum ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2015/PN.Bta,atas nama Terdakwa : AGUSMAN Bin SANAN ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 409
/Pen.Pid/2016/PN.Bta, tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri BaturajaNomor : 409/Pen.Pid/2016/PN.Bta, tentang penetapan hari sidang pertama dalamperkara ini ;Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
29 — 9
Putusan No.932/Pdt.G/2019/PA.PrgXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, Gengan nomor :409/KT/2019tertanggal 30 Oktober 2019.Bahwa dari kenyataankenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasayakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukanGugatan Cerai terhadap TergugatBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.
58 — 32
kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : ls loam.Alamat tempat tinggal : Jl.Permana No.70 Rt.03/06Citeureup Cimahi.Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengantanggal 29 Oktober 2004 4xberdasarkan Surat Perintah PenahananSementara dari Dan Depohar 10 selaku) Ankum Nomor : PAUIDIK/32/408A/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003, kemudian diperpanjang penahanannyaselma 30 hari sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari DanLanud Husein Saksi selaku Papera Nomor : PAUIDIK/50/409
34 — 17
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:409/DS/KC/XI/2021, tanggal 08 November 2021, di keluarkan olehKepala Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang,menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXxX telan meninggal dunia padatanggal 19 Juli 1957, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, sertadiberi bukti P.16;18. Fotokopi Surat deposito berjangka atas namaXXXXXXKXXXKXXXNO.