Menyatakan Terdakwa BUDI PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar DAN Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;2.

PDM040/JKT.TIM/01/2018, tanggal 15Januari 2018, didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganperaturan pemerintah, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal dari penangkapan saksi M.

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.DANKEDUA :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu tersebut

Kemudian dari hasilpengembangan penyidikan terhadap peredaran Obat /Sediaan Farmasi yang tidakada Izin Edarnya tersebut merupakan Obat/sediaan farmasi yang diproduksi danatau diedarkan oleh Terdakwa BUDI PURNOMO dengan ditemukannya bahanbahan baku obat di wilayah Cimahi Bandung lalu di olah atau diproses di wilayahPurwokerto yang mana telah ditemukan alat atau mesin pembuatan obat/sediaanfarmasi yang selanjutnya dikumpulkan di suatu gudang di wilayah Sidoarjo yangsudah siap edar.Bahwa dari hasil

2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya bahwa bukti Nomor : 12476/2018/NNF berupa satu kantong plastikberisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,019 gram milik ARISSWANDANA ALS BULENG BIN HASAN RIZAL, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3.

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karenatidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atauHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN MIgmenyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.Menimbang,

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Oleh karena ituunsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad.2: Unsur Yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaanfarmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan.Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN KgnMenimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal1 angka 4 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutpasal 1 angka 5 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undangundang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

Setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat.Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatansebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untukmelindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaansediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidakmemenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.Menimbang, bahwa dipersidangan

Menyatakan terdakwa RUDI YUNIRWAN.H Bin HARUN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secarabersamasama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa HENDRA CAHYA PURNAMA Alias SIPOH Bin WALUYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan);3.

Menyatakan Terdakwa HENDRA CAHYA PURNAMA Als SIPOH BinWALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa terdakwa HENDRA CAHYA PURNAMA Als SIPOH Bin WALUYO padahari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di DusunToboyo Timur, Desa Pelembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidulatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

KESTRI HARJANTI, MSC,Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Profesi Apoteker Farmasi UGMYogyakarta ( 1 tahun ) dan S2 Ilmu Farmasi UGM Yogyakarta ( 2 tahun );Bahwa saksi bertugas di Balai besar Pengawas Obat Makanan sejak Mei2005, sebagai staf di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sampaiFebruari 2016, Maret 2016 sebagai staf Pengujian bidang Mikrobiologi,namun masih diberi tugas untuk membantu Seksi Penyidikan.tugas pokoksaya adalah melakukan

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Tentang unsur yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa apayang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi.

Lampihong Kiri Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten BalanganPropinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam pasal 108 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu praktik kefarmasiaan yang meliputiHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Amtpembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

FITRIANSYAH, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN AmtBahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpannan dan Distribusi obat, pengelolaan Obat, pelayanan obatatas Resef Dokter, Pelayanan Informasi obat dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan.

Serta yang dimaksud sedia farmasi adalah Obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UU No. 36tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa yang dimaksud Obat adalah Obat jadi termasuk produk Biologi,yang merupakan panduan zat aktif, termasuk Narkotika dan psikotropikadan zat tambahan, termasuk sediaan lain yang mengandung Obat yangdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan,

Bahwa ada golongan atau tingkatan dari bahan sedia farmasi tersebutyaitu untuk obat dan bahan obat di golongkan atas 5 (lima) jenisgolongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, NarkotikaHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Amtdan Psikotropika; Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obatyang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resef dari dokter,kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotrofika harus denganresef dokter dan untuk

Balangan; Bahwa Kios milik terdakwa tidak ada tenaga farmasi seperti apotekerdam hal menyimpan atau menjual obat keras seperti obat daftar G jenisDextraf; Bahwa tersangka mendapatkan atau membeli alkohol dan obat jenisDextaf, Aditusin, Ifarsyl dan Samcodin di Apotik Tujuh Mekar yangberalamat di Jin. Rakha Desa Pekapuran Kec. Amuntai Utara Kab.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa DENI PRASTIKA Alias DERIN Bin SAFII, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

Menyatakan Terdakwa DENI PRASTIKA Alias DERIN Bin SAFII terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN;3. UNSUR TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;Menimbang, bahwa terhadap Unsurunsur tersebut, Majelis Hakim telahmempertimbangkan sebagai berikut;Ad. 1.

UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak memberikan pengertian mengenai Sengaja, namun di dalamTeori Hukum Sengaja dikenal dalam tiga corak yaitu: Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan padaterwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.

Dan Alat Kesehatan, telah mendefinisikan bahwa yang dimaksuddengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuksediaan farmasi dan alat kesehatan sedangkan Peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangan, bahwaberdasarkan bukti

Dan Alat Kesehatan, Pasal 9 ayat (1)menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmemperoleh izin edar dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan, sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam undangundang Ini ;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memilikiizin knusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undangundang Nomor 35tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentukbadan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa dari ketentuan

terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap karenamenyimpan 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastikklip transparan , berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram) di dalam sakucelana sebelah kanan milik terdakwa semuanya diakui sebagai milik terdakwasendiri ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatandalam rangka terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yangmemiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

PAIMO, terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratdakwaan kami;2.

BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 1000 ( seribu ) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir),Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.

BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu berupa : obat keras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 30 ( tiga puluh butir ), perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa sebelum menangkap

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad.1. Unsur Setiap oranMenimbang, bahwa kata setiap orang menurut doktrin hukum pidanabukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi pentingdibuktikaan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona)dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah subyekHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.

Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesarRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;3.