Ditemukan 17962 data
98 — 20
Wakaf;e. Zakat;f. Infaq ;g. Shadagah ;h.
150 — 23
Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1angka 4 yang berbunyi Perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah,lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah,pegadaian syariah, dana persion lembaga keuangan syariah, bisnissyariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah bersifat komersial,baik yang bersifat kontentius maupun Volunteer.
54 — 25
padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
23 — 14
selama sakitsampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaranhutang dan pemberian untuk kerabat;14.Bahwa dasar Hukumnya telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (3)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangberbunyi :Pasal 49 Ayat (1)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang :v Perkawinan;v Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam; Wakaf
Pembanding/Penggugat II : HARIANTI Diwakili Oleh : Ayuliana Devi M, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : ANDI HAMZAH
Terbanding/Tergugat II : ANDI BABA
Terbanding/Tergugat III : H. ANDI RAHIM
58 — 42
Perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shodagqoh;i. ekonomi syariah;penjelasan Pasal 49 huruf b dan d:sao aocHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2021/PT MKSyang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing
69 — 38
Pengurus YWRSIS ( Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta)merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangandengan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan MenteriKesehatan Nomor56 Tahun 2014 5 22+ 2n nn nnn nnn nnn one2.
Tergugat
17 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
15 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
27 — 24
Halabi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tanah wakaf kuburan;
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta bersama diatas secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka selanjutnya akan dibagi melalui Kantor Lelang
Btn Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Tanah wakaf kuburan;8. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasingmemperoleh % (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktumangka 7 (tujuh) diatas;9.
24 — 3
No 443/Pdt.G/2019/PA.Bkn.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan 1.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
96 — 12
sedangkan yang9.925 M2 adalah tanah lainnya dan tanah wakaf Alokasi kuburan muslimyang dirusak ditanami Penggugat dengan tanaman padi;= Bahwa batasbatas tanah Tergugat ukurannya: Sebelah Utara berbatas dengan Pdt.
Tambunan 300 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul 300 M;= Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf kuburan muslimyang dirusak Banua Manik;= Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahlan 200 M;Gugatan Penggugat mendalilkan pada halaman 2 point 2 Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya telah dikuasaipenggugat dengan cara digarap dan dikelola oleh Penggugat untuktanah Pertanian. dan sejak penggugat menguasai tanah aquo sejaktahun 1980 tidak ada satupun pihak yang mengklaim ataupun keberatanterhadap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum;2: Luar dari pokok perkara Tergugat informasikan bahwa masyarakatmuslim menyampaikan pengaduannya kepada Instansi Pemerintahanbahwa kuburan muslim yang berbatas dari sebelah Timur tanah yangPenggugat kuasai/ usahai (Banua Manik) adalah tanah wakaf/ kuburanmasyarakat, mereka keberatan bahwa kuburan keluarga mereka dirusaksdr
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 66
IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA;bahwa perolehan pemohon berdasarkan Ikrar Wakaf/SHODAQOHtertanggal 28 Agustus 2016 dari Fauziyah, Aida Nuzhatul Muhibbah,Ahli waris H. Anwar (Ahsanatul Faidah, Siti Nuhya, Aida NuzhatulMuhibbah dan Fauziyah) Berdasarkan Pernyataan IkrarWakaf/Shodaqoh kepada KH. Imam Bukhori Al Habsyi.
Anwar; Surat Pernyataan IKRAR WAKAF/SHODAQOH ;PBB atas nama Fauziah dengan No SPPT 0000301:;PBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000303; PBB atas nama H.Anwar dengan No SPPT 0000300;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara No. : 05/P/FP/2018/PTUN.SBYPBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000296; Surat Keterangan Beda Nama H.Anwar dengan Fadelan 1 orang yangsama, Kutipan C desa atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan Nomor 700;Kutipan C desa atas nama Fauziyah dengan
Surat Pernyataan Ikrar Wakaf (vide Bukti P10).;9. Surat PBB an. Fauziah Tahun 1994 (vide Bukti P11).;10. Surat PBB an. Aidah Nazhatul Muhibbah Tahun 1994 (vide Bukti P12, P13).;11. Surat PBB an. H. Anwar Tahun 1994 (vide Bukti P14).;12. Surat Keterangan Kepala Desa Banyuwangi bahwa nama H.Anwar ditulisjuga Fadelan (vide Bukti P15).;13. Kutipan Buku C No. 700 an. Aida Nuzhatul Muhibbah (vide Bukti P16).;14. Kutipan Buku C No. 699 an. Fauziyah (vide Bukti P17).;15. Kutipan Buku C No. 698 an. H.
47 — 34
dibuktikan dengan :1 Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yamng berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak gunabangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan olehPejabat yang berwenang ;Tanah Wakaf
dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan;Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Akta Pembiran HakTanggungan ;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau permnyataan yangbersangkutan
Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggapperlu ;Halaman 23 dari halaman 39 Putusan No. 35/B/2013/PT.TUNMDN243Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalamhal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukanmelalui media masaa ;Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
102 — 42
hal.Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.NgaMenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan II serta jawaban TurutTergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat dan Il sertaTurut Tergugat telah mengajukan duplik masingmasing tertanggal 17 Februari2016 ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil dalam gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yaitu dari P1 s/dP6, yaitu :1) Foto copy Surat Keberatan Ikrar Wakaf
Usman karena untukpesantren ;e Bahwa ketika Haji Usman mewakafkan tanah yang ada di sebelah rumahpanggung anakanaknya Haji Usman tidak ada yang keberatan ;e Bahwa saksi pernah keberatan atas ikrar wakaf di Kantor Agama, yaitusekitar tahun 2009 karena tanah pesantren mau di wakafkan ke TaklimMasjid oleh Asmah yang nantinya mengelola tanah pesantren kalau diberikan ;e Bahwa setahu saksi iobu Sarah tidak bisa baca tulis ;e Bahwa setahu saksi iobu Sarah tidak bisa tanda tangan tetapi cap jempole Bahwa
77 — 9
Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara bagi orang orangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;3. Peradilan Militer, yang berwenang mengadili perkara pidana yangTerdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu;4.
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk mengadili perkarayang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 49Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragamaIslam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq
Terbanding/Tergugat I : Anderias Leo Paitiba
Terbanding/Tergugat II : Yunike Leo Paitiba
71 — 26
sebagaimana diuraikan di atas,perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang ingin menguasai dan telahmenempati serta berkeinginan mengalihkan kepemilikan hak atastanah Penggugat yang keseluruhannya seluas kurang lebih 13.073M2, yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta RT 07/RW 03 seluasHalaman 6 dari 20, Putusan Nonor 27/PDT/2021/PT KPG26.27.kurang lebin 2.524 M2 dengan batasbatasnya sebagai sebagaiberikut:e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wakaf
;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf;e Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sangkar Mas;Serta tanan Penggugat yang terletak di kelurahan Namosain seluas10.549 M2 berada dalam wilayah RT.21/RW.01 dengan batasbatasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine.e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Philipus Basi;e Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sangkar Mas;e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Badu;Bahwa berdasarkan
SRI YANTI LESTARI PANJAITAN, SH
Terdakwa:
1.Rudi Harianto Als Rudi
2.Muhammad Salim Siregar Als Salim
27 — 3
Wakaf Kel. Sei Agul Kec. MedanBarat;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2896/Pid.Sus/2020/PN MdnAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei2020;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal O07 Mei2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni2020 sampai dengan 15 Juli 2020;4.
Wakaf Kel. Karang Berombak Kec. MedanBarat sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu denganterdakwa II lalu duduk sambil mengobrol hingga pukul 01.30 Wib pada hariSabtu tanggal 11 April 2020, kemudian terdakwa II mengatakan ini ada Rp.30.000, (tiga puluh ribu) maksudnya untuk membeli shabushabu, laluTerdakwa memiliki uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), lalu kamipergi ke Jalan KL. Yosudarso Lorong 14 Kel. Glugur Kota Kec.
104 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
97 — 56
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 885 PK/Pdt/2019karena telah dapat dibuktikan bahwa sebelum adanya Yayasan PenjagaAsta Tinggi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah ada Yayasan PanembahanSomala Sumenep yang dibentuk oleh Pengurus Badan Wakaf PanembahanSomala Sumenep pada tahun 1984 dengan Akta Nomor 40 dan dicatatdalam Lembaran Negara tanggal 23 Februari 2007, Nomor 16, yangkepengurusannya juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAMpada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalibaru dibentuk pada tanggal