Bahwa sebagaimana laporan Tergugat dalam Laporan PolisiNomor: LP/572/III/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 di Polres MetroJakarta Selatan makin membuat posisi Penggugat makin terpurukdihadapan khalayak ramai bahkan relasi usaha yang telah dibangunoleh keluarga besar Penggugat;16.

Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak Tergugat dalamLaporan Polisi Nomor: LP/572/III/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 dansecara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh danHalaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pat.G/2020/PN Jkt. Utrkarenanya telah memenuhi unsurunsur dari Perbuatan MelawanHukum.23.

UtrMohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk segera memerintahkan Juru SitaPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menangguhkan atau membebaskanPenggugat atas Laporan Polisi Nomor: LP/572/III/2020/RJS tanggal 12Maret 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan dan membebaskan Penggugatdari segala tuduhan dan tuntutan Hukum sebagaimana dalam LaporanPolisi Nomor: LP/572/III/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 di Polres MetroJakarta Selatan, hingga perkara

Untuk jelasnya dapat dikutip lagi yang berkenaan dengankeraguan Penggugat sebagai berikut:Angka 14 Gugatan...patut diduga Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor.LP/572/111/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 diduga telahmemberikan Laporan Palsu atau tidak benar sehingga telahdianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum.12.

UtrNegeri Jakarta Utara untuk menangguhkan atau membebaskan Penggugat atasLaporan Polisi Nomor: LP/572/III/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 di PolresMetro Jakarta Selatan dan membebaskan Penggugat dari segala tuduhan dantuntutan Hukum sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor:LP/572/III/2020/RJS tanggal 12 Maret 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan,hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht VanGewisjde);Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan agarpengadilan

572/Pdt.G/2013/PA.TTD

Putusan Nomor 572./Pdt.G/2013.

Putusan Nomor 572./Pat.G/2013.

Putusan Nomor 572./Pat.G/2013./PA.TTD

Bahwa terhadap Wilayah Kerja Blok Sakala Timur, yang saat iniPemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai operator,dapat diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ataspenerimaan jasa tersebut pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No.572/KMK.01/1989 Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b);12.c.

Adapun judul dari Kepres No.22/1989 joKMK No.572/1989 menegaskan bahwa fasilitas penundaan pembayaran PPN ini berlakubagi Para Kontraktor yang berlum berpoduksi ;24 Bahwa untuk memastikan para kontraktor (termasuk Pemohon PeninjauanKembali) telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas penundaan PPN ini,Pertamina disyaratkan untuk menerbitkan 5 (lima) salinan Rekomendasi PenundaanPembayaran PPN.

" ;Pasal 1 ayat (2) KMK No. 572/1989 :"Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:362.

Surat ini juga menyebutkan bahwa"Rekomendasi ini diberikan untuk pihakpihak yang berkepentingan";29 Bahwa berdasarkan berdasarkan Keppres No. 22/1989 dan Pasal 5 (2)KMK No. 572/1989, seluruh persyaratan bagi Pemohon PeninjauanHal. 37 dari 49 hal. Put.

No. 131/B/PK/PJK/200442"penundaan pembayaran PPN sampai dengan saat berproduksi"tersebut, secara kontraktual maka Pertamina selaku pihak dalamKontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur telah menerapkan substansi dariKeppres No. 22/1989 jo KMK No. 572/1989 sebagai bagian pengaturan dalamKontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 1233KUHPerdata jo Pasal 1339 KUH Perdata ;40.

dan Lelang(KPKNL) Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol di Gedung Keuangan Negara II Lt.3 Semarang;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam ProvisiMenangguhkan pelaksanaan lelang Nomor S4260/WKN.09/KNL.01/2016 atas tanah sertifikat HM Nomor 572

hukumyang tetap;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan para Tergugat telan melakukan Perbuatanmelanggar hukum;Menyatakan akta jual beli Nomor 321/2013, Nomor 322/2013 danNomor 323/2013 yang dibuat di hadapan Tergugat II adalahcacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Menyatakan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Menyatakan Sertifikat HM Nomor 572

Nomor 572, SHM Nomor573, SHM Nomor 39 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum;3. Menyatakan akta jual beli Nomor 321/2013, Nomor 322/2013,Nomor 323/2013 yang dibuat di hadapan Tergugat II adalahcacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor3214K/Pdt/20184.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 572, Sertifikat Hak MilikNomor 573 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas namaTergugat adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh padaputusan ini;7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkandalam perkara ini:8.

572 K/Pdt.Sus-PHI/2013

PUTUSANNomor 572 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:DRA.

Saeri adalah Pensiunan anggotaTentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sesuai Surat KeputusanKepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) (PanglimaKODAM BRAWIJAYA) Nomor: SKEP/4308005/V/1998 tanggal 6 Mei 1998tentang Pemberian Pensiun dan Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/600/XIV/1997 tanggal 22 Desember 1997 Nomor urut 5 (lima) tentangHal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.SusPHI/2013Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan TNI AD atas namaMoch.

meninggal Dunia tanggal 13 Maret 2010 sehingga masa kerjasuami Penggugat (Pekerja) adalah terhitung 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan dan12 (dua belas) hari;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam, Kepmenakentras Nomor Kep. 100 / Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)Pasal 15 Ayat (5) maka hakhak Pekerja/Buruh dan prosedur penyelesaiandilakukan dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT);Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 572

KepmenakentrasNomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) Pasal 15 Ayat (4) maka demi hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sejak tidak terpenuhinyasyarat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWT) dan Pasal 15 ayat (5) makahakhak Pekerja/Buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan dengan ketentuanHal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.SusPHI/2013peraturan perundangundangan bagi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) sehingga

;MENGADILI SENDIRI:Dalam KonvensiDalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 17 dari 18 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.SusPHI/20132 Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Moch Saeri dengan Tergugatputus karena meninggal dunia;3 Menyatakan 1. Hariyatin, 2. Eni Sulistyowati, SE, 3. Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari alm Moch Saeri;4 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dengan cara menyerahkankepada: 1.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Tar dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

572/Pdt.G/2020/PA.Tar

Nomor 2216 K/Pdt/201426.Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Pejaten Timur, Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 573/Pejaten Timur dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor574/Pejaten Timur bermula atau berpangkal dari Ir. Raden Mas MohamadPrajitno Soedjono selaku pemilik awal dari Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 572/Pejaten Timur, Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 573/PejatenTimur dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Pejaten Timur ;Bahwa dalam Perkara ini, Ir.

/PejatenTimur, Gambar Situasi Nomor 32/1227/1979 tertanggal 18Juli1979(selanjutnya disebut sebagai Tanah SHM Nomor 572/Pejaten):Hal. 27 dari 62 hal.

RadenMohammad Prajitno Soedjono dengan Termohon Kasasi atas persil tanahSHM Nomor 572/Pejaten, Nomor 573/Pejaten dan Nomor 574/Pejaten padatahun 1990 masingmasing dengan Akta Jual Beli Nomor 811/XI/PsrMinggu/1990, Nomor 814/XI/Psr Minggu/1990 dan Nomor 816/XI/PsrMinggu/1990 yang dibuat dihadapan Ny. SP Henny Shidki S.H., PPAT diJakarta pada tanggal 23 November 1990;2. Bahwa persil tanah SHM Nomor 572/Pejaten, Nomor 573/Pejaten danNomor 574/Pejaten yang masih tercatat atas nama Ir.

exSHM Nomor 572/Pejaten, Nomor 573/Pejaten dan Nomor 574/Pejaten yangdilakukan dihadapan Ny.

Tanahtanah SHM Nomor 572/Pejaten, Nomor 573/Pejaten dan Nomor574/Pejaten atas nama Ir. Raden Mohammad Prajitno Soedjono sejaktahun 1988 telah dihibahkan kepada ahli waris Djamien/Yayasan AlDjamien;b. Tanah SHM Nomor 572/Pejaten, Nomor 573/Pejaten dan Nomor574/Pejaten telah dikembalikan statusnya semula sebagai tanah EVNomor 6418 milik Alm. Koeroe Alimoedin berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 402/Pdt/P/1988/PN Jkt Seltanggal 22 Juli 1988;c.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 572/Pdt.G/2022/PA.Pmk dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

572/Pdt.G/2022/PA.Pmk

SALINAN PENETAPANNomor 572/Pdt.G/2011/PA.BktBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara yang diajukan oleh:PEMOHON ASLI Iumur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMPpekerjaan Sales, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai PemohonI;PEMOHON ASLI IJ, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan mengurus rumah

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Pemohon II telahTelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanmereka tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bukittinggi dengan Register perkara Nomor 572

Menyatakan perkara Nomor 572/Pdt.G/2011/PA.Bkt digugurkan;Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 261.000, ( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ),Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis PengadilanAgama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M bertepatandengan tanggal 2 Shafar 1433 H, oleh Dra. ELIZA, Ketua Majelis, sertaDra.Hj.ERMAILIS.B, dan H.

TARMIZAL TAMIN, SH,MA HakimHakimAnggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi denganpenetapan Nomor 572/Pdt.G/2011/PA.Bkt tanggal 23 Nopember 2011 untukmemeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh Dra.Hj.ERMAILIS.B, dan H. TARMIZALTAMIN, SH,MA HakimHakim Anggota serta Hj. RETNAYETTI, S.Ag sebagaiPanitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;KETUA MAJELISttdHAKIM ANGGOTA Dra. ELIZAttdDra.Hj.

572/Pid.B/2013/PN.Blt

No.572/Pid.B/201 3/PN.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Blt.1 (satu) sepeda motor asausuki satria N.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Blt.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU WARDIANA DEWIBinti TAWAR dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dandenda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Bit.

572/PID.B/2014/PN.Jkt.Tim

PUTUSANNomor : 572/Pid.B/2014/PN.Jkt. Tim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Terdakwa : ELIS SINULINGGA als.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.Nutrybaby 2 Soya @ 400 gram, 3 dus susu bubuk Nutrilion royal 3 madu @400 gram dan 4 (empat) dus susu bubuk nutrilion royal 3 vanila @ 400gram milik Alfa Expres KH Noer Ali 26 tanpa ijin dari yang berwenang,selanjutnya Terdakwa dan sdri. Fitri bergantian membawa tas yang berisi10 (sepuluh) dus susu bubuk tersebut keluar Alfa Expres KH.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.3.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat memenuhi unsurunsurdari pasal dakwaan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur : Barang siapa ;2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;3.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.10Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu : SLAMETHIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan LICA DYANANINGSIH, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,HARI MULYANTO,S.H. DWI PURWADI, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,LASITO, S.H.,M.H.SLAMET HIDAYAT, S.H.10

572 K/Pdt/2014

PUTUSANNomor 572 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :THONG THOMAS HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan MekarHarum Nomor 25 RT.O1/RW.01 Kelurahan Mekar Wangi, KecamatanBojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada : Dulianan Lumbanraja, S.H.,M.Kn.

No. 572 K/Pdt/2014.1112131415dan berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8264/ Kelurahan Margasari,gambar Situasi Nomor 3281/1983, tanggal 28 Maret 1983, seluas 2.250 m?

No. 572 K/Pdt/2014.181920beli a quo sebagaimana yang tertera di Akte Jual Beli Nomor 323/2009, tanggal02 Juli 2009. Kerugian immaterial tersebut sangat sukar diukur dengan uangnamun kurang lebih Rp1.000.000.000,00.

No. 572 K/Pdt/2014.merupakan kakak dan adik di kantor Tergugat II bukti tersebut dihubungkan denganbukti P1, bahwa tanah seluas 1.125 m? yaitu setengah dari luas tanah 2.250 m?

No. 572 K/Pdt/2014.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi, Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

572/Pdt.P/2021/PN Cbi

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

572 K/Pdt.Sus/2012

PUTUSANNo. 572 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalamtingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :THEDY GUNARDI TEGUH, bertempat tinggal di Jalan LapanganRoos Raya 34, Rt.002, Rw.006, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryono, SH dan Yutcesyam,SH., para Advokat dari kantor Harencia & Co beralamat di JalanKotabumi No.21,

No. 572 K/Pdt.Sus/2012produksi "AsticPets" dengan lukisan "Dua Ikan", dalam empat persegi dengananeka hewan laut yang menggunakan warna Biru, Merah Hijau dan AbuAbu;3 Bahwa perdagangan makanan ikan dengan mengunakan kemasan makanan ikandengan kata "TUBIFEX WORMS" produksi "AsticPets" dengan lukisan "DuaIkan", dalam empat persegi dengan aneka hewan laut yang menggunakan warnaBiru, Merah, Hijau dan AbuAbu, telah dilakukan oleh Penggugat, sejak tahun1995, bahkan kemasan makanan ikan dengan kata "TUBIFEX

No. 572 K/Pdt.Sus/20121212angka penjualan minimum tahunan Penggugat dan dikalikan harga terendahjualan makanan ikan KikiPets yang menggunakan kemasan Ciptaan Penggugatyaitu seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) setiap kemasan, sebesarRp11.250.000.000,00 + Rp250.000.000,00 = Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliarlima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a.

No. 572 K/Pdt.Sus/201216putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), didasarkan padaalasan bahwa Tergugat sangat tidak patuh pada hukum;18.

No. 572 K/Pdt.Sus/2012

572/Pdt.G/2012/Pa Wt

1xl vvr PENETAPANNomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Wtp.BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHHM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara:Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Bone, sebagaiPemohon;92222LAWANTermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, pendidikan

SD, tempat tinggal di,Kabupaten Bone, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas peitoira;Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 572/PdtG/2012/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagaiberikut: 7722222 22 n nnn nn nnn nena nnn nnn nnn ns1 Bahwa pada tanggal 27 September 2004

Menyatakan perkara Nomor ; 572/Pdt.G/2010/PA.Wtp dicabut ;3..Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sejumlah Rp. 191.000, ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan AgamaWatampone pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1433Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.

572/Pdt.G/2012/Pa Wt,p

1xl vvr PENETAPANNomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Wtp.BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHHM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara:Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Bone, sebagaiPemohon;92222LAWANTermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, pendidikan

SD, tempat tinggal di,Kabupaten Bone, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas peitoira;Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 572/PdtG/2012/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagaiberikut: 7722222 22 n nnn nn nnn nena nnn nnn nnn ns1 Bahwa pada tanggal 27 September 2004

Menyatakan perkara Nomor ; 572/Pdt.G/2010/PA.Wtp dicabut ;3..Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sejumlah Rp. 191.000, ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan AgamaWatampone pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1433Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.

KeputusanMenteri Keuangan No. 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei1989 yang menyatakan bahwa atas penyerahan jasaPencarian sumbersumber dan jasa pemboran minyak ,gas bumi dan panas bumi kepada Kontraktor KPSdibidang minyak dan gas bumi dan kontraktor KOBdibidang panas bumi, yang belum berproduksi,diberikan penundaan pembayaran Pajak PertambahanNilai terhitung sejak tanggal 1 April 1989 Ssampaidengan saat mulai berproduksi 7Selanjutnya sesuai Pasal 5 ayat (2) KMK No.572/KMK.01/1989, Pertamina menindak lanjuti

KMK No.572/KMK.01/1989 yang mengatur penundaan pembayaran PPN, tidak mewajibkan pengaturan fasilitaspenundaan pembayaran PPN" harus ada didalamsetiap kontrak KPS. Menurut kami, Keppres No. 22Tahun 1989 jo. KMK No. 572/KMK.01/1989 merupakanperaturan pelaksana dibidang Migas. Selanjutnya,Pengaturan penundaan pembayaran PPn dalam Kepprestersebut berlaku untuk semua Kontraktor KPS.

Kamiberpendapat bahwa Peraturan pelaksana dalam SE26/PI.53/2000 yang membatasi pemberian fasilitasdalam peraturan pelaksana Ssebelumnya, yaituKeppres Noa. 22 Tahun, 1989 jo KMEK No.572/KMK.01/1989 adalah tidak sesuai, karenaber tentangan dengan ketentuan Yang lebin tinggi : Ketentuan pemberian fasilitas Ppenundaan PPN dalamKeppres NO. 22 Tahun 1989 jo KMK No.572/KMK.01/1989 berlaku sejak 1 April 1989.Sedangkan penyusunan beberapa kontrak KPS dibuatsebelum tahun 1989.

KMKMo. 572/KMK.01/1989.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;---------------------------------------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 572/ Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.

DKI tanggal 30 Desember 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara perkara pidana No.394 / Pid / 2016 /PT.DIKI. sleet j nnn nnn nnn nn crn cnnBerkas perkara dan Surat surat yang berkaitan dengan perkara ini sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 572/Pid.Sus/2016/PNJKT UTR tanggal 25 Okotober 2016 ;Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor : Reg. Perk.

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.572 / Pid. Sus /2016/PN.JKT UT tanggal 25 Oktober 2016 ; MENGADILI;1. Menyatakan Terdakwa Hj.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Telah membaca Akte permintaan banding No.68 / Akta Pid. 2016 /PN.JKT.UT Jo, 572 / Pid.

Sus / 2016 tanggal 01 Nopember 2016 yangdibuat RINA PERTIWI , SH,, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utaramenerangkan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 572 /Pid.Sus / 2016 / PNJKT.UT ~~ tanggal 25 Oktober 2016 danpermintaan banding yang tersebut telah disampaikan pada Terdakwapada tanggal 06 Desember 2016, 5Menimbang bahwa Pengadilan, Negeri Jakarta Utara No.W

Mei 2013 sampai semua persyaratan kesehatan terpenuhi, danapa bila Terdakwa tidak memenuhi Surat peringatan ini bersedia ditindak sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa telah melanggar Suratpernyatannya sendiri, selain itu pdana percobaan yang dijatuhnkan kepadaterdakwa tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Maka MajelisHakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo. 572

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 572 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 572 Tahun 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 68 /B/2019/PT.TUN MDN Tanggal 8 April 2019:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 572 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;5.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 572 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;6.