diluar Pengadilan telah diatur secara jelasdan tegas pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapatmewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selakupemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsidair yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingansi anak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang bahwa menurut SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN No.4/SE/I/2015 disebutkan bahwa tentang batasan dewasa dalam pelayananPertanahan sudah 18 tahun atau sudah kawin;Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama Dikna Caesarean

We slaallArtinya: Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugatada alat bukti.Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi,Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilanTergugat untuk dirinya sendiri dan Tergugat memiliki hutang tanpasepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya

menjadi isteri kKeduaPemohon;9. bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinandengan lakilaki lain (anda/suaminya meninggal), tidak ada hubunganmahram maupun hubungan sesusuan, baik dengan Pemohon maupundengan Termohon serta Pemohon dan calon isteri Pemohon beragamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat lagi melahirkan keturunan disebabkan karena sudah berumur,sementara Pemohon masih sangat mengharapkan dapat menambahanak/keturunan. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui olehTermohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

uals Glo p rH. .w LeoilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d WLI UI JI J Vol pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/254

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, semakintajam dan memuncak pada tanggal 13 April 2020 yang disebabkanTergugat tidak lagi memberi nafkah dan punya wanita idaman lain sebelumTergugat resmi bercerai.7.

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2020 Penggugatpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisahtersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan,

mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan nomor : 09/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2015, memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2015, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

permohonanpencabutan gugatan tertanggal 15 April 2019 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, MajelisHakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wane nena nnn 2 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXX tanggal31 Oktober 1987 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon lI,dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,PEMOHON1(kesalahan nama)PEMOHON1(kesalahan tanggal lahir), menjadi PEMOHON1PEMOHON((tanggal lahir yang benar) dan Penulisan Pemohon Il dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT2PEMOHONA2(kesalahan tanggal lahir) menjadi PENGGUGAT2PEMOHONA(tanggal lahir yang benar) yang mendasari surat dari KUAKecamatan XXXX Kabupaten

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/4/

Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tanggal 21Juni 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/25/V1/2000 tanggal 21 Juni2000 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0487/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI PENGGUGAT, kakak ipar Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, ayah Tergugatuntuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Putusan Nomor 113K/PM.II09/AU/VIII/2020(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan ancaman Pidana pada pasal dakwaanAlternatif Kedua (Pasal 103 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer) adalah maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan,selanjutnya mendasari Pasal 78 Ayat (1) ke2 Kitab UndangUndangHukum Pidana daluarsa penuntutan pidana terhadap kejahatan denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun adalah sesudah 6 (enam) tahundan berjalannya tenggang daluarsa tersebut dihitung sehari sesudahtindak pidana

dilakukan.Menimbang : Bahwa mendasari ketentutan Pasal 78 Kitab UndangUndang HukumPidana tersebut maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam dakwaannya terakhir dilakukan pada bulan Maret 2012,sedangkan Saksi1 (Pratu SAKSI1) mengetahui perbuatan Terdakwatersebut dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud HalimPerdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi1 terima di StafUrtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, kemudianbaru melaporkan perbuatan yang dilakukan

Kota Pasuruan pada tanggal 24Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/58/VIII/2008 tanggal 25Agustus 2008 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Hal. 9 dari 13 hal. Put.

Kota Pasuruan pada tanggal 15Nopember 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/18/X1I/2005 tanggal 15Nopember 2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masapercobaan selama 2 (dua) bulan.Karena putusan Hakim tersebut dirasa kurang setimpal dan tidak memenuhirasa keadilan dimata masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa selainmenyebabkan keuntungan bagi salah satu perserta Pemlilu juga dapatmenimbulkan keresahan bagi peserta Pemilu yang lainMenimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah mengadaada dantidak mendasari

untuk tidak mengulangi perbuatannya danlebih berhatihati dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah tepatTerdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan denganpidanasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyatatidak berdasar hukum maka harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terdakwayang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan memoribanding Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendasari

Bahwa dengan mendasari Pasal 13 ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukandari Apotek atau Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan,bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahanHal. 6 dari 11 hal. Put. No.39 K/MIL/2009sedemikian adalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5)UndangUndang No. 5 Tahun 1997..

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4)menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahanPsikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit,Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyairesep dokter, maka perbuatan Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.6. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.7.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +" (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) dariHalaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2019/PN Bitkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Wiraswasta, tempatkediaman di Kampung Cisitu RT 001 RW 001 Desa KujangSari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4708/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Oktober2020, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriTarutung nomor : 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, tanggal 12 Agustus 2015 dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari