Ditemukan 9451 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1031 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
1031 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
Isu MonopoliTelekomunikasi Adalah Industri Sarat RequlasiTelekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat(highly regulated) oleh Pemerintah. Ada regulasi dalam bidangtelekomunikasi yakni UndangUndang No. 36 Tahun 1999dengan aturanaturan penjabarannya (PP 52 dan 53, Tahun2000), yang memfasilitasi persaingan serta adanya peranregulator yang independen.
Buku Putihmenyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran UndangUndang No. 5/1999.Secara khusus, Buku Putih (Berkas Termohon/KPPU C1) menyatakan :"E. lsu Monopoli.Telekomunikasi Adalah Industri Sarat Regulasi.Telekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated)oleh Pemerintah.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR
-BENY, SE
200 — 303
200 — 303
RIRIH S RAHARDJO, AHT,MT, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Sahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli auditor padaKejaksaan Tinggi Jawa Sarat ;Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa;Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa dantelah memiliki sertifikat berdasarkan keahlian dan sertifikat kompetensitermasuk sertifikat untuk duduk dipersidangan dan kebetulan saksi jugaadalah Ahli pengadaan barang dan Jasa Nasional, dan disini saksl akanmemberikan
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
94 — 32
94 — 32
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkanbahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%)jika barang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamSarat Sarat
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009 Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
177 — 56
177 — 56
Perawat pada Pustuataupun Polindes;Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cashtidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisikdan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawatinap yang diganti Semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lamaseingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (Satu) meter karena seringbanjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit GawatDarurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaanangkutan sarat
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 —
73 — 20
73 — 20
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya,Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%) jikabarang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Sarat
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
38 — 8
38 — 8
Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
68 — 12
68 — 12
Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1575 — 1230
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1575 — 1230
ahli saksimengatakan bahwa karena butir i itu bertentangan denganregulasi maka norma yang tadinya berbunyi tidak pernahdijatuhi hukuman disiplin menjadi tidak sedang dijatuhihukuman disiplin maka dengan perubahan ketentuan butir itersebut sehingga HARIS HASANUDIN berhak untuk ikutmelanjutkan proses seleksi berikutnya dengan alasan bahwa :Oo Seseorang yang sudah menjalani hukumannya maka diamenjadi normal kembali dan punya hak yang samao Bahwa ketentuan tidak pernah dijatuhi hukuman itubukanlan sarat
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
110 — 47
110 — 47
Sarat Benam Air (T) : 1.30 meter.Halaman 348 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb= Gross Tonnage (GT) : 30 GT.= Mesin penggerak marine Diesel : 170 HP.. Kecepatan jelajah (V) : 9 Knot. Volume Ruang Palka : 40 Ton. Tanki Bahan Bakar (FOT) : 4000 liter.= Tangki Air Tawar (FWT) : 2000 liter.= Jangkauan Operasi dari Pantai : 100 mil Awak kapal (ABK) :1012 Org.LAMBUNG KAPAL. Terdiri dari : Balok Penguat.Pondasi mesin.; Palka Ikan. Susunan Pembangian Lambung.TRIM & STABILITAS.
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
357 — 365
357 — 365
Perintah Humam sutopo memang tidakmengandung ancaman namun sarat dengan tekanan;Bahwa tekanannya bersifat psikologis diantaranya jika saksi tidak bisamelaksankan perintah Humam sutopo maka dianggap tidak mampu dantidak loyal kepada pimpinan;Halaman 278 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN YykBahwa benar saat Humam sutopo meminta perangkat desa untukmelaksanakan perintah tersebut sempat terlontar kalimat kalau kitamengerjakan itu maka kita semua akan selamat;Bahwa memang benar pada kenyataanya
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
123 — 22
123 — 22
tahap II hanya menerima sejumlah Rp.4.125.000, jadijumlah keseluruhan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat penerimabantuan hanya Rp.6.684.000, semua mendapat sama rata, karena ada potongan ;Bahwa adapun jumlah uang potongan bantuan dana BLMP RR Susulan yangdiserahkan kepada Fasrum tahap I sebesar Rp.3.300.000, dan tahap II sebesarRp.3.100.000,;Bahwa dengan adanya potongan dana bantuan BLMP RR Susulan tesebutsebenarnya tidak diperbolehkan, dan kalau dipotong melanggar aturan;Bahwa salah satu sarat