Ditemukan 17962 data
21 — 1
Wong hal 7 dari 11 halaman2.kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
17 — 1
Wng hal 7 dari 12 halaman2.lal) Abell y ete) ple duality 52d S985 agbily Cua g ALL) sindALY oll y Yglh Giallg Cagall y Ad jens g Ui gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
17 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
11 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 424/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Abally cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gye y Ab Ua) iedAQ sly Viol) ial g Cagally Ad pucre g Lil glyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
17 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0376/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glad) dbally cls) ple Aol Salgcll S555 ag lils Gag AbLisd) aidALY sll y Visll Find y Spall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
13 — 1
NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktomyang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraianyang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agamaberwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum
14 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) dbally cls) ple Aol balgcll S525 ag ldly Gag ALLind) sindALN ally Voll Giadly ci pall g Ad jacana y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
13 — 1
PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
20 — 1
Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas,hakim tunggal perlu mengemukakan dalil figqih tentang kedudukanketerangan kedua saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahdemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: /mamSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
14 — 1
balls CLS) ple oY 3alg il Sg ag ldls yay ALLins) sindA thy Ysll Gall y Gpally 4d pray cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
14 — 4
sindA ally Voll Gall y gall Ad pacan y Lid oll gArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
22 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhati al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gibal) lal y CU) ple Avaliianyls Salil j gat aptly Guay ALLioN atedALY sly Voll Gially pally AB jaca y Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Tergugat
26 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 2
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
30 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
9 — 7
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
21 — 10
yang telah memenuhi syarat material;Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 halamanPenetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.PwIlArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
37 — 18
memberikanpandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang halhal yang berhubungandengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undangundang Nomor 03 Tahun 2006atas perubahan pertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang PeradilanAgama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pembanding/Tergugat II : Hj.Nurhayati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Kurniati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Juni Astuti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Juniwati. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Ida Susianti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Heriyan. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H
149 — 70
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau KecamatanSingkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddi;2.
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang KelurahanSedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin,sah menurut hukum;4.
;Menyatakan menurut hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugatadalah Pemilik sah atas bidang Tanah seluas 9.560 m2 yang terletak di JalanRaya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, KotaSingkawang sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 Hal 51 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTKdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat
berbatasan dengan tanah Syarifudain.Sah menurut hukum.4.Menyatakan menurut hukum jual beli antara Para Pembandingdahulu Para Tergugat dengan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II atasbidang Tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang,Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawangdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat berbatasan
6 — 3
mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya perkaraperkaradi tingkat pertama, bagi orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf