Ditemukan 22952 data
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti Tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaruyang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak pernah memperhatikanserta mempertimbangkan Undang Undang No mor 8 Tahun 2002 tentangPemilinan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, sesuai dengan Pasal 63ayat (2) KUHP Jika sesuatu perbuatan yang tercantum dalam ketentuanpidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuanpidana istimewa yang digunakan, mengacu kepada azas lex specialisderogat legi
42 — 14
bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Panyabungan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan, olehkarena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat knusus pula, maka berdasarkan azas /ex specialisderogat legi
11 — 6
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
16 — 6
ini sesuai pula dengan pendapat ahihukum Islam dalam Kitab AlAnwar Juz II halam 55 yang kemudian diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :dil ais jle autsl sisi glist isi olsArtinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itudiputus dengan buktibukti (persaksian)",Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukumperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula,maka berdasarkan azas /ex specialis derogate legi
9 — 10
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalilgugatan Penggugat secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
18 — 11
Putusan Nomor 86/Padt.G/2021/PA.PkbArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ditermasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklan dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memilikikekuatan
38 — 3
pasangan suami istri yang masih terikatdalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat, telah terbuktimenurut hukum;Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat jugamangajukan dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat denganPenggugat, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakimberpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula (/ex specialisderogat legi
10 — 5
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
35 — 25
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebihenam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan,berarti dalildalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiapyang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalildalil Penggugattersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakanperkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (mitsaganghalidzan), maka sesuai asas /ex specialis derogat legi
11 — 5
telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi
12 — 4
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
16 — 7
PA.PKBmengambil alin sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an,Juz 2, halaman 45:969 wx lS yrolwoll plS> yo eSl> oll e> Yoal g> V olaArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ditermasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
11 — 6
telahdipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwaTermohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggapbahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalildalil permohonan Pemohonsecara keseluruhan ;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpahadirnya Termohon (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian,maka berdasarkan asas lex spesialis derogat legi
11 — 4
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
15 — 3
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidakmelawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara inimerupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
12 — 4
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
159 — 54
Undang undang perlindungan konsumenNomor : 8 tahun 1999 adalah lex spesialis, maka berlakunya asashukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : Lex specialisderogat legi generalis : yaitu Undang undang yang bersifat khususdidahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undangundang yang bersifat umum Lex specialis derogat legi generalisyaitu. undangundang yang lebih baru didahulukan ataumengalahkan Undangundang terdahulu.Menimbang bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakatbahwa kedudukan
Undang undang perlindungan konsumenNomor : 8 tahun 1999 adalah lex spesialis, maka berlakunya asashukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : Lex specialisderogat legi generalis : yaitu Undang undang yang bersifat khususdidahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undangundang yang bersifat umum Lex specialis derogat legi generalisHalaman 53 dari 62 Putusan No. : 6/Pdt.SusBP SK/2016/PN.
130 — 59
Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum danwajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam duniaPerbankan (sebagai azas /ex specialis derogat legi generalis);Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam PerjanjianKredit Perbankan, UndangUndang bukan saja mengatur melindunginasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin danmelindungi hakhak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalahPemohon Keberatan, karena di samping terdapat hakhak debitur dalampemberian
ditandatangani antara termohon keberatan dan Pemohon Keberatan telah sesuaidengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab Ill tentangPerikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan danUndang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturanbank Indonesia (cq OJK), lebihlebih telah sesuai dengan ketentuankhusus yang merupakan Lex Specialis Derogate Legi
224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,terlebin Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karenalahirsebelum UndangUndang Hak Tanggungan.Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antaraPelaku Usaha/Kreditor (Pemohon Keberatan) dengan konsumen/debitur(termohon keberatan) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sertaPasal 1338 KUH Perdata yang lebihlebih telah sesuai pula denganketentuan khusus yang merupakan Lex Specialis Derogate Legi
Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum danwajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam duniaPerbankan (sebagai azas lex specialis derogat legi generalis),Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kreditperbankan Undangundang bukan saja mengatur melindungi nasabah /debitur / konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hakhak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hakdebitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan duniaperbankan
51 — 22
;Menimbang, bahwa dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antaranorma hukum maka asas hukum dapat digunakan untuk memecah kebuntuan.Dalam konteks konflik antar peraturan perundangundangan, asasasas yangrelevan untuk digunakan adalah /ex superior derogat /egi inferior (aturan yanglebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah), /ex specialis derogat legigenerali (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebin umum); /exposterior derogat legi priori (aturan yang lebih baru mengalahkan
aturan yanglama);Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuandalam KUHPerdata dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untukbidang keperdataan khusus digunakan undangundang yang lebih spesifik.Asas lex specialis derogat legi generalis dapat diberlakukan dalam konteks ini.Misalnya Undangundang Jabatan Notaris menyimpangi ketentuan batas usiadewasa dalam KUHPerdata, jika Pasal 330 KUHPerdata membatasi usiadewasa adalah 21 tahun dan belum pernah menikah, maka Pasal 39 ayat (1)Undangundang
86 — 26
dapat dipakai, sehingga tidak perluada keraguan untuk mengesampingkan salah satu aturan yang berbenturandimaksud.Menimbang, bahwa asasasas hukum yang telah teruji dalam lintasansejarah perkembangan hukum dapat membantu untuk keluar dari masalahHalaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgrkontradiksi atau konflik norma hukum tersebut, oleh karenanya majelis hakimakan mengambil salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai pendapatmajelis hakim yang berbunyi Lex Post Tenor Derogat legi
Prion (artinya asasnorma hukum yang baru mengesampingkan norma hukum yang lama) ;Menimbang, bahwa untuk menerapkan azas norma hukum Lex PostTenon Derogat legi Prion tersebut haruslah memuat dua prinsip yaitu :1.