Ditemukan 51523 data
67 — 10
722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari
2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari
yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal
Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Yusuf Nasution
60 — 26
Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama
Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya
I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.
Terbanding/Penggugat I : DWI RETNOWATI BINTI PARMADI (ALM) Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : TRI SULISTYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : DAMAYANTI YULI SETYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BPR. GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
59 — 32
DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara
Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.
8 — 1
Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir,dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan versteksebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR.Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya
7 — 1
tapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARRAD RAJAGUKGUK ALIAS TONANG
26 — 19
2 Desember 2019, sehinggaMajelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2164/Pid.Sus/2019/PN Mdntanggal 2 Desember 2019, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
15 — 12
yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayanh Tuban, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 0
bahwa anak yang sah adalah anakyang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yangdijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon dan Pemohon II pada tanggal 12September 2016 , maka anak para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kriteriaanak yang sah, karena kedua anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannyaperkawinan tersebut;Menimbang bahwa namun demikian para Pemohon ternyata telah menikahsecara Siri pada tanggal 15 September 2013, sebelum anak tersebut lahir, halmanayang mendasari
9 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 0
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering
10 — 4
petunjuk kaidah hukumIslam sebagai berikutINA CaaUYUCOUI aUPUIa Uai TUaAUECaatloucatArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan . oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;CEUUUO CaUIUaAC 4 C di C 444 CAUBUACpArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari
27 — 2
olehsebab itu) permohonan para pemohon secara formil dapatditerima dan dipertimbangkanMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini telahsesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kompilasiHukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan yang tidakdapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukanitsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanyapermohonan tersebut dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atautidaknya suatu pernikahan perlu mempertimbangkandalil / alasan alasan yang mendasari
42 — 3
Pasal2 ayat (4) =dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim juga telahmengupayakan perdamaian kepada pihak pihak dengan menggunakanlembaga mediasi dengan mediator ILZAM LUTHFI, SH.akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugatpada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga danTergugat
14 — 12
Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 2188/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
22 — 6
dianggap sebagai bagian dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas; n Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suamiistri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari
16 — 2
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
18 — 2
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
28 — 19
diketahui secara pasti alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadapputusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriRantau Prapat nomor : 483/Pid.Sus/2015/PN.Rap, tanggal 23 September 2015,dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
14 — 2
Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan