Berdasarkan putusan Pengadilan TUN No.46/G.TUN/1995/PTUN.

Nomor 46/G/TUN. U.Pdg.

PutusanKasasi Nomor: 164 K/TUN/2012 jo. Putusan Permohonan KembaliNomor : 155 PK/TUN/ 2013 dalam perkara antara Peter David selakuPenggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dkkselaku Para Tergugat dan Dr.

Nomor: 146 PK/TUN/2010 tanggal 15 Juni 2011 ;BuktiP11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ujung Pandang Nomor : 08/G.TUN/1998/P.TUN. U.

asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari14 Bukti P.uIntv14 Foto copy sesual ash Salinan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 12 Desember 201 1;15 BuktiP.IlIntv15 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei2012; 16 BuktiP.IlIntv16 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 155PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari17 BuktiP.IlIntv17 : Foto

;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI, bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusanbadan atau pejabat tata usaha negara, tetapi merupakanberita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur"beslissing" maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/TUN/1997,Nomor : 137 K/TUN/1997, Nomor : 312 K/TUN/1996 ) ;Menimbang, bahwa Obyek sengketa a quo adalah RisalahLelang merupakan Berita Acara Lelang, tidak ada unsurpernyataan kehendak

No. 332 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti(inkracht van gewijsde). (Bukti P4) ;Bahwa dengan ditolaknya gugatan MB Chandraatmaja/ayah Tergugat atasPembatalan Sertifikat No.513, No.514, No.515 (obyek perkara , Il, Ill)berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.51/G/1998/PTUNBdg., jo. No.172/B/1999/PT.TUNJkt., jo. No. 332 K/TUN/2000,(Gugatan MB Chandraatmaja dan kawankawan berdasarkan KeputusanPengadilan Negeri Garut No.57/1975/Perd.PN.Grt., jo.

No. 332 K/TUN/2000, dengan menyatakan sama nilai hukumantara Akta Pengikatan/Perikatan jual beli dengan akta jual beli dan ParaTergugat sebagi Pembeli dan Pemilik dari obyek terperkara yang harusHal. 14 dari 21 hal. Put.

No.832 K/TUN/2000 berdasarkan gugatan dari MB Chandraatmaja dan kawankawan, membuktikanbahwa perbuatan hukum jual beli antara MB Chandraatmaja (Penjual) danTergugat Il dan Ill terhadap SHM No.514 , No.515 belum terjadi ;Bahwa dengan pertimbangan telah terjadi jual beli dimaksud antaraTerbanding I/Tergugat Il dan Terbanding Il/Tergugat Ill dengan MB.Chandraatmaja dan kawankawan (penjual) menurut Majelis Hakim Bandingadalah salah dan melanggar hukum.

KMA/104A/SK/XI/2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dalam Sub.3.1.4, sebagai berikut : Hakim dalam keadaan apapun tidak boleh memberiketerangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbukaatas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Memang dalam amarKeputusan Mahkamah Agung RI No.332 K/TUN/2000 (bukti P.4) tidaksecara tegas menyebutkan membatalkan S.H.M.

No.1241 K/Pdt/2010RI No. 332K/TUN/2000 (Bukti P.4) di maksud, Majelis berkesimpulan bahwatuntutan Penggugat dalam petitum point 3 tidak beralasan hukum untukdikabulkan dan harus ditolak. ;(Lihat Keputusan Pengadilan Negeri Garut No. 02/Pdt/G/2009/PN.Grt.

Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadiliadalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugatadalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang padapokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabilasetelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh HakimTUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi

atas dasar pasal 1365KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapatdiajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuhsecara tuntas ; GUGATAN PREMATUR124.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha5Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagaimelawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh HakimTUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di PeradilanPerdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabilaperistiwa

, dimana kewenangan untuk mengadiliadalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugatadalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang padapokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabilasetelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh HakimTUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapatdiajukan

ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuhsecara tuntas ; GUGATAN PREMATUR4.5.Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan tata UsahaNegara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagaimelawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh HakimTUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di PeradilanPerdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4388/K/TUN/2007 tanggal 30Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 Jo.

Suryati, Tjutju Supriatin, EmaRostina dan Dikdik Ginanjar.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggat 30 Mei 2007 Jo.

tanggal 3012009 No.438 K/TUN/2007 jo. putusanMahkamah Agung RI tanggal 2812011 No.79 PK/TUN/2010, yang mana didalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi tentang kualitas ParaPenggugat diuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Tergugat II Intervensi, yang pada intinyamenyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki danNy.

No. 438 K/TUN/2007 Jo.79 PK/TUN/2010 tanggal 12 Desember 2011 tertanggal 15 April 2010,bermeterai cukup dan diberi tanda bukti: Tl 12 ;Foto copy Penetapan eksekusi Nomor 45/G/2006/PTUN.Bdg Jo. 58/B/2007/PT.TUN JKT Jo.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor PK/Pdt/2009 (bukti T.14), Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 79 PK/TUN/2010, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007, buktibukti surat tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Nomor338/Balonggede tangga! 20 April 1985 GS. No.2268/1985 luas 429 M2 atasnama H.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota Jakarta Timur dalam perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.2. Bahwa Penggugat masih terlalu premature untuk menyatakan dirisebagai pemilik syah atas tanah a quo, karena berdasarkan putusanperkara yang belum mempunyai kekuatan pasti termaksud, karenannyaPenggugat harus lebih dahulu menunggu putusan perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.3.

Nomor: 72/K/TUN/1998,tanggal 9 Maret 2000, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILLI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur tersebut; Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il Kepala SukuDinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) Walikotamadya JakartaTimur tersebut, tidak dapat diterima;Hal. 8 dari 13 hal. Put.

(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK4).Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober2000, perihal: Tegoran agar mematuhi Putusan Mahkamah Agung RIL,Nomor 72/K/TUN/1998, tanggal 9 Maret 2000 jo Putusan PT.TUN.JKT.Nomor 27/B/1997/PT.TUN.JKT, atas dasar Permohonan Pelaksanaaneksekusi isi Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut diatas telah mempunyaikekuatan hukum tetap, beserta lampiran surat permohonan, yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur

No 72/K/TUN/1998 jo No. 27/B/1997/PT.TUN.JKT, joNo. 123/G.TUN/1995/PTUN.JKT, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Incrah).(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK6)Surat Undangan dari Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur, Nomor7611/1.711, tanggal5 Desember 2000, tentang Rapat Koordinasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung RI. No. 72/K/TUN/1998 terhadap tanahdan bangunan di Jalan Jatinegara Barat No. 110 RT.001/02 KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K / TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUNitu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara2.

PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN / 2007 tertanggal 22September 2008 tentang Pengumuman pengumuman dan penetapan lelang, 2.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN 2008teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding dan Pembatalan lelang, 3.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN / 2008tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapan lelang, 4.Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN / 2008tanggal 3 September

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUN itudianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatan perdata inimemang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata UsahaNegara, 2.

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

441 K/TUN/2013

Putusan Nomor 441 K/TUN/20136. ABDUL LATIF, S.H.;7. NAZLA ANASTASIA, S.H.;8. MUHAMMAD RUDIANSYAKG, S.H.;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian Agama R.I.

Putusan Nomor 441 K/TUN/201316171819menyatakan bahwa Kartini Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulanJanuari 2005, semuanya hanya rekayasa belaka;Bahwa Yayasan Pendidikan Karya Setia (YPKS) Madrasah Tsanawiyahmengeluarkan Surat Keterangan Aktif Tugas, Nomor MTs/II/I/YKPS/ VI/2005,tanggal 1 Juni 2005, atas nama Penggugat: Sdri. Kartini Hasibuan S.Ag,menerangkan benar bahwa Sdri.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2013262dbenar telah menerima SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama PropinsiSumatera Utara tentang perpindahan tugas Guru Min.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2013dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Pihak Pertama yaitu H. Imron Rosany dan Pihak Kedua yaitu H.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2013

HS/TUN/2014/PTUN.JPR tertanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Harie Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengarketerangan saksi dari para pihak di depan persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada tanggal 01 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2014, yang isigugatannya adalah sebagai berikut :1.

yang bersifat konkrit,individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakahperadilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yangmenjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa24terkait dengan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi dasarpenerbitan keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten

PROV . 030 / 2014 tertanggal28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian AntarAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara secara sah berlaku padatanggal 1 April 2014 sebagaimana bukti T7 dan T8 sedangkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PUU XI / 2013, yang dibacakan tanggal 3April 2014 dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan yaitu26tanggal 3 April 2014, dengan demikian bertolak dari ruang lingkup pengujianHakim TUN yang bersifat extunc yang harus

dipegang oleh Majelis Hakim untukmenetapkan suatu perundangundangan sebagai dasar pengujian Keputusan TataUsaha Negara dan demi tegaknya asas kepastian hukum yang tidakmenghendaki pemberlakuan hukum berlaku surut (asas retroaktif), maka khususobjek sengketa a quo penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU XI / 2013, tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepadaPeradilan TUN untuk memeriksa dan menilai Putusan DKPP, yang dalam perkaraa quo Putusan DKPP Nomor : 12/DKPPPKEIII/2014

No :108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI tanggal 1 Agustus 2006 Reg.

No : 06 PK/TUN/2005dan sengketa perdatanya masih dalam proses PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung RI, Pembeli yang tidak berikitadbaik tidak berhak mengajukan Perlawan ;Bahwa alasan Pelawan pada point Ill harus ditolak, karenaPelawan bukan Pelawan yang beritikad baik ;Bahwa alasan Pelawan pada point Ill.l1 harus ditolak, karenaPermohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, II dan IIISangat beritikad baik, sebab berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI No.: 74 PK/Pdt/2006 tanggal 5 Januari 2006 ;Bahwa

No : 108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RItanggal 1 Agustus 2006 Reg. No.: O06 PK/TUN/2005, yang17membatalkan Sertifikat Hak Milik No.: 26 tanggal O1Desember 2001, Surat Ukur No : 1520/DUKU/2001 tanggal07 Nopember 2001, berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) tersebut diatas seharusnya perkarapidana tersebut Terlawan dibebaskan (bebas murni), karena hakdari Pengadu (Theng Kim Thiam) telah dibatalkan olehPengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

No : 108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RItanggal 1 Agustus 2006 Reg. No.: 06 PK/TUN/2005 ;2. Orang yang mengoperkan hak kepada Pelawan (Theng KimThiam) masih berperkara di Mahkamah Agung RI, dalam prosesPeninjauan Kembali ;3.

tidak menyatakansalah dan/atau membatalkan substansi pokok perkara putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Juni 2010 Nomor 41/G/2010/PTUNBDG;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mutatis mutandis(dengan perubahanperubahan' seperlunya) dapat mengambil alihpertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tersebut sebagai pertimbangan hukum dan isi putusannya sendiri;Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN

/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek padatanggal 15 September 2012;Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan

(vide surat bukti baru PK2, halaman 7), yangdiperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10);Bahwa konsekuensi dari dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RItanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 dan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011Nomor 189/B/2010/PT.TUN.JKT. tersebut, Pemohon PeninjauanKembali mau tidak mau mengajukan permohonan banding kepadaKomisi Banding Merek;Bahwa oleh karena itu, tenggang

waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukanbanding kepada Komisi Banding Merek harus dihitung sejak tanggaldiberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 kepada Pemohon Peninjauan Kembali,yaitu sejak tanggal 26 Juli 2012 (surat bukti P11).

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221K/TUN/2011 (surat bukti P9, bukti baru PK2, dan P10), sehinggahakim kasasi dan Judex Facti telah melakukan suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangundangHal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2015Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009;Il. Tentang Substansi Sengketa:10.

16 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 16 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONOJOMBANG, berkedudukan di Parimono Desa Plandi, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang, diwakili oleh :1 Haji MOHAMMAD NIZAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH.Hasyim Asyari 140, Desa Balongbesuk Rt. 01 / Rw. 08, KompekBPP

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor :1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal03 Pebruari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat a quo (obyek sengketa)yakni pada saat menerima surat dari Polres Jombang Nomor : B/759/V/2011Satreskrim tanggal 25 Mei 2011 yang diserahkan oleh BRIPKA

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013IV Yang Mewakili Yayasan Harus Ketua dan Sekretaris.Bahwa dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Baitul Hikmah yang didirikanoleh Penggugat berdasarkan akta No : 18 tanggal 25052010 dihadapan NotarisMasruchin,S.H., M.Hum., dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalamhal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, haltersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnyabersamasama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASANPENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARMONO JOMBANG tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 07 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy PutusanKasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atasnama Ida Kurniati sekitar bulanOktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir. MartuaHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBRSaragih, sehingga Ir.

Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy PutusanKasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atas nama Ida Kurniati sekitar bulanOktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir.MartuaSaragih, sehingga Ir.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Ye rkara perdata No.164.K/TUN/2004. Q 1 (satu) lembar fotocopy surat ee perkara perdata No.258.K/PDT/2006. 1 (satu) lembar foto copy wrasse S.H.Tetap terlampir dalam berka ake)4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar foto copy surat kuasa untuk perkara perdata No.164.K/TUN/2004. 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk perkara perdata No.Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR258.K/PDT/2006. 1 (satu) lembar foto copy surat yang dibuat oleh Sution, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawanRektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentangsengketa TUN berkaitan dengan pemilihnan Dekan FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas SamRatulangi Manado.

Putusantersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. ;> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. DalamPerkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 244 Halamandan CHAIRUL ANWAR, ST.

., sebagai Penggugat II melawanREKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat,tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilinan/pengangkatanDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan FakultasTeknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat dan Il mendapatkan suara terbanyak dalam pemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lainperingkat kedua. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 danNomor: 71K/ TUN/2004, tidak terkait secara yuridis dengan statutauniversitas jember, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor:767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikansebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor diLingkungan Universitas Jember;C.

Nomor: ...K/TUN/...(Tahun). ;e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004,setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung RepublikIndonesia = (https:/Awww.mahkamahagung.go.id/) maupun melaluisearch engine google tidak pernah ditemukan/tidakf. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanyaberlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret(UNS).

29 PK/TUN/2011

W2 TUN 5509 HK 06/IV/2010 tanggal 07April 2010; Sedangkan fotocopy salinan resmi putusan No. 31 K/TUN/2010,diberikan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepadaKuasa Hukum Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali pada Rabu, 16 Juni2010;Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikanpernyataan permohonan Peninjauan Kembali pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada Jumat 01 Oktober 2010.

Bahwa sesungguhnya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.153/B/2009/PT.TUN.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 489.K/TUN/2001, tanggal10 Juni 2004 tentang Perizinan, menyatakan Pemberian izinoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatuperusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belumdicabut) adalah melanggar asasasas umum pemerintahanyang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktifnegatif.1.2.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6Nopember 2007 tentang Keputusan Pejabat TUNmenyatakan : Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan diwilayahnya dengan telah diketahuinya areal pertambangan PTArutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (diwilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhatihatidan mempertimbangkan secara cermat pada tepat waktumempersiapkan

Dalam Perkara iniPejabat TUN terbukti melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehatihatian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ad. A. sampai dengan ad.

280 K/TUN/2012.-

PUTUSANNomor 280 K/TUN/2012.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :RUKIYAH. kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Lorong Pinang Jaya RT. 01/RW.01, Kelurahan SungaiPinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,pekerjaan Guru Muda (Gol. II/c) pada SD.

Putusan Nomor 280 K/TUN/2012.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DASAR GUGATAN1.

Putusan Nomor 280 K/TUN/2012.10.11.12.Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Bupati Bungo tersebut diatas sayatelah mengajukan surat keberatan pada tanggal 15 Agustus 2009 perihal :Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Tergugat (BadanPertimbangan Kepegawaian) melalui Bupati Bungo antara lain ditujukan pulakepada Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo namunsampai sekarang tidak pernah menanggapi/membalas surat Penggugat ;Bahwa yang menjadi tuduhan dari Bupati Bungo sehingga

Putusan Nomor 280 K/TUN/2012.Negara Jakarta, Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyampaikan secara tegasbahwa Keputusan Bupati Bungo Nomor:888/84/BKD TAHUN 2009 tanggal 10Juli 2009 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Permohon Kasasi/Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena tuduhannya keliru/salah.Dalam keputusan tersebut Pemohon Kasasi telah dituduh melakukan perkawinankedua dan menjadi istri kedua dari Rusdi.

Putusan Nomor 280 K/TUN/2012.

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.