Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 195/37/VII/2001 tanggal 24 Juli2001 ;Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Bm2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/VII/2001, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo KabupatenBima, tanggal 24 Juli 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelenserta telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(P.2) dan diparaf;1. Saksi:1.

M E N E T AP K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/VII/2007 tanggal, 21 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang benar adalah Muhamad Naseri bin Maseri;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan

UngasanBuku Il, tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanah kawasan Bukit,Hal 3 dari 31 putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT DPS3.Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 a,Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun, dan dengan Pipil No: 195 dt,Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun, terletak diBanjar Kangin, Desa/Ungasan Kec. Kuta, Kab.

Bahwa sesungguhnya substansi gugatan Para Penggugat sudah jelasyang menjadi obyek sengketa adalah Tanah Peninggalan Pan Tambun(alm) dan Men Tambun (alm) sesuai dengan Buku Rincikan DesaUngasan Buku , tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanahkawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No:195 dt, Persil: 31 a, Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun , dandengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun , terletak di Banjar Kangin , Desa/Ungasan Kec

adanya upaya GUGATAN PERLAWANAN dari keduanya.Seharusnya, jika Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi merasadirugikan sebelumnya, keduanya dapat mengajukan perlawanan.Proses acara ini tidak berjalan, karena yang dilakukan hanyalahperbaikan penetapan, yang justru malah menimbulkan akibat hukumatau kerugian bagi pihak Termohon Consignatie lainnya, yang sudahditetapbkan sebelumnya di dalam Penetapan Nomor387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, sebagaimanadiatur dan dimaksud di dalam Pasal 195

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR,perlawanan hanya dapat diajukan terhadap suatu permohonan yangmasih berlangsung proses pemeriksaannya.3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ialah mengenaiPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6)HIR, dan pendapat M.

., dalam Buku HukumAcara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secaraanalogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawananPihak Ketiga bersifat semu atau quasi derden verzet diajukan selamaproses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawananseharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uangganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPANCONSIGNATIE

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.

Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan

sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.

Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita

eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan

Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,

No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono

(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.

Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.

nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195

Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.

Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.

Sertipikat Hak Milik No. 195/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 M2;b. Sertipikat Hak Milik No. 196/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 M2;Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTC. Sertipikat Hak Milik No. 197/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 M2;d.

Sertipikat Hak Milik No.195/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 m;b. Sertipikat Hak Milik No.196/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 m?:c. Sertipikat Hak Milik No.197/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 m?;Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTd.

ImamHandoko Camat/Kepala Kecamatan Cakung disaksikan oleh Lurah CakungBarat dan Staf Kantor Kecamatan Cakung jo Surat Pernyataan yang dibuatdiatas kertas bermaterai cukup tanggal 24111994 5 (lima) bidang tanahyaitu Hak Milik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, oleh AnugrahDanuwibowo telah dilepaskan haknya kepada Budi Setiadharma, SH, yangbertindak untuk dan atas nama PT.

Federal Motor;Bahwa pelunasan pembayaran atas 5 (lima) bidang tanah Sertipikat HakMilik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, dengan total luas: 13.957m? (Tanah) yang dibayar dengan Giro No.BAC 103899, Bank Universal,Sunter, tanggal 10 Pebruari 1996, pada tanggal 10 Pebruari 1996 sebesarRp 1.372.690.000.

(fotokopi sesuai dengan salinan);Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTBukti P6 aBukti P6 bBukti P6 cBukti P6 dBukti P6 eBukti P7Bukti P8Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 99/4455/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 1.750 m2. (fotokopi sesuai denganfotokopi);Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 101/4457/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 6.054 m2.

dan harta tersebut adalahsatu satunya harta warisan yang ditinggalkan olehalmarhum Said Umar Aljufri Bin Aljufri;Bahwa setelah almarhum Said Umar Aljufri bin Aljufrimeninggal dunia,beberapa saat kemudian paraPenggugat mengetahui bahwa harta warisan tersebutpada point 5 diatas telah diwasiatkan almarhum SaidUmar Aljufri Bin Aljufri semuanya kepada Tergugat,sesuai dengan surat wasiat nomor: 80 yang dibuat olehNotaris Nani Ratna Wrdanialis SH tanggal 26 Nopember1998;Bahwa menurut Hukum Islam pasal 195

MasMansur No. 10 RT O7 Keluarahan Solok Sipin KecamatanTelanaipura Kota Jambi adalah sah secara hukum dan tidakmelanggar ketentuan Pasal 195 ayat (2) karena secaratidak langsung melalui surat pernyataan tertanggal 20Mei 2003 Para Penggugat telah menyetujuinya.8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannyapada point 9 sampai dengan point 11, maka tidak perluTergugat tanggapi lagi secara panjang tlebar karenatelah terjawab dalam tanggapan atau jawaban Tergugat diatas.9.

Tentang surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH ;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat,permasalahan utama dalam perkara ini adalah besarnya hartayang diwasiatkan oleh alm.Said Umar Aljufri melebihisepertiga dari harta warisan, padahal menurut Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, Wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecualiapabila semua ahli waris menyetujui ; Tergugat di dalamjawabannya tidak

Untuk menguatkan dalildalil tersebut, Tergugat mengajukan surat bukti T4 dan T5,yang menurut Tergugat, secara tidak langsung surat buktitersebut merupakan persetujuan para ahli waris atas wasiattersebut.Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi HukumIslam sebagaimana tersebut di atas, memang memberi peluanguntuk berwasiat melebihi sepertiga harta, dengan syaratadanya persetujuan dari semua ahli waris oleh sebab itu,majelis perlu mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakanbahwa surat bukti

Aljufrisebagaimana surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH., cacat hukumsehingga harus dibatalkan, dapat di pertimbangkan ,selanjutnya sesuai pula dengan petitum angka 5 agar diberikanputusan yang seadil adilnya, maka Majelis perlu'= menetapkanwasiat almarhum Said Umar Aljufri yang dapat dinyatakan sahadalah sepertiga dari harta warisan ( 3/4 bahagian objekperkara + 1/2 dari harta bersamanya dengan Sy.Maznah ) halmana sesuai dengan ketentuan pasal 195

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010; Bahwa penerbitan Penetapan Eksekusi dan pelaksanaan Sita Eksekusiterhadap objek sita eksekusi tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang berlaku, karena itu posita dan petitum gugatan yangberisi tuntutan uang ganti rugi sebesar Rp.3.400.000.000, (tiga milyar empatratus juta rupiah) dan dwangsom ( uang paksa) sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) / hari keterlambatan untuk menjalankan putusan dalam perkara

persidangan berupa :1.Foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.MABARFEED INDONESIA, tanggal 04 April 2008, fotocopy mana telah dinazagelen,selanjutnya diberitanda buktiT.1;Foto copy PutusanPerkara No. 383/Pdt.G/ 2007/ PN.Mdn, tanggal 15 April 2008fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT.2;Foto copy Putusan Perkara No.05/ Pdt.G/2009/ PTMdn, tanggal 17 Maret 2009fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;Foto copy Putusan Perkara No.195

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010 ; Bahwa objek lelang eksekusi yang telah dilaksanakan adalah berupa : sebidangtanah seluas 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunanrumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jalan HarmonikaNo.100A, Kel.Selayang Il, Kec.Medan Selayang, Medan, sebagaimanatermaktub dalam SHM No. 2983 an.

Purn) Eddy Peranginangin ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan oleh PenggugatP.8 yang dikaitkan dengan bukti dari Tergugat T.9 dan T.10, bahwa didalam bukti T.9dan 1.10 tersebut telah dicantumkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan perkara tersebut yang sedang dalam prosesKasasi, yang setelah putus ditingkat Kasasi merupakan Putusan Mahkamah AgungNomor : 195

Harmonika Baru No.100 A Kelurahan PB Selayang Il,Kecamatan Medan Selayang, Medan merupakan harta gono gini antara Penggugatdengan Letkol/AKBP (Purn) Eddy Peranginangin, sesuai dengan putusan PengadilanHalaman 24 dari 27, Putusan No: 230/Pdt.G/2014/PNMdnNegeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, PutusanPengadilanTinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohonbelum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malangdengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : BB.195/Kua.13.35.10/Pw.01/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019;3.

yang bersangkutan;Fotokopi ljazah atas nama Hendrik Prasetia Nomor DNDp/06 2366101tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaSekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinyadikembalikan kepada yang bersangkutan;Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan ataurujuk atas nama Hendrik Prastiyo Nomorhalaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1477/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgB.195

mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Januari2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:0097/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yangmenikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Maret 2001 diKantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timursesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/65/III/2001 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur,tertanggal 12 Januari 2016;Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut:Saksi I: umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaantani Bertempat tinggal di Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan SuralagaKabupaten Lombok Timur;Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Bahwa pada tanggal 11 September 1999, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi sebagaimana buktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/13/XII/1999, tertanggal 30Desember 1999) nnn nnn nn nn nnn nn nnn ne nnn nn nnn mene nnn ncnnnnane.

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangdikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi,Kabupaten Muna Barat Nomor 195/13/XII/1999, tertanggal 30 Desember1999, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaB. Saksi:2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai hidup dengan Akta CeraiNomor : 195/AC/2019/PA.Bjb. Pernikahan dilangsungkan dengan wallnikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Haderani dan diwakilkankepada Penghulu Kampung bernama Syamsuri dan dihadiri saksi nikahmasingmasing bernama Hendra dan Amrulloh dengan mas kawin berupauang sejumlah Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunal;2.

Fotokopi Akta Cerai Nomor 195/AC/2019/PA.Bjb, tanggal17 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaBanjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahHalaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2021/PA.Bjbdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu diberi kode P.7;Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatuapapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya paraPemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan

Kharisma Utama Nomor 4626/KU/V/2013, tanggal 29 Mei2013 ;1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medisdari PT Unggul Kemala Husada Nomor 284/SPH/UKH/V/ 2013,tanggal 30 Mei 2013 ;1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/195/KUM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pejabatyang diberi Wewenang Mengesahkan Surat PertanggungjawabanTahun Anggaran 2013 ;1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/05/KEP/RSUDDS/2013

Kharisma Utama Nomor 4626/KU/V/2013,tanggal 29 Mei 2013 ;1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga PeralatanMedis dari PT Unggul Kemala Husada Nomor 284/SPH/UKH/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 ;1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/195/KUM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentangPejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SuratPertanggungjawaban Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/05/KEP/RSUDDS/2013

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21Juli 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:195/43/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 23 Juli 1997;2.

BUKTI TERTULIS: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/43/V1I1/1997atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air BatuKabupaten Asahan tanggal 23 Juli 1997, telahdinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P).Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya,ternyata sesual dengan aslinya kemudianditandatangani oleh Hakim Ketua;B. BUKTI SAKSI:1.

Bahwa pada tanggal 9 Februari 2005 telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menuruthukum dan sesuai dengan tuntunan = ajaran agama 'silam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan,sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 195/77/V2005tertanggal 9 Februari 2005;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tuju~an membentukrumah tangga

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/77/IV2005 tertanggal 9 Februari2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya.Selanjutnya disebut bukti P1;Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat juga menghadirkan saksi yang atas pertanyaan Majelis hakimmengaku sebagai berikut;1. SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan lou Rumah Tangga, tempat kediaman di , JakartaSelatan.

Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor 195/V/A.3/1996, tanggal 29 Januari1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTalangpadang, Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda P.4 ;5.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan saksisaksi yang menerangkanbahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Panerusan Kulon RT.001.RW.005,Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegaraberwenang memeriksa Permohonan ini ;Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN BnrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy DuplikatAkta Nikah Nomor : 195