Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap mahkamah Agung No. 04K/TUN/2013, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum apabila di dalamsengketa TUN yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapatperistiwa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, in casukeabsahan akta RUPSLB, maka keabsahan peristiwa perdata tersebutwajib terlebih dahulu diputus oleh Hakim perdata di Peradilan Umum.Bahwa pasal 25 ayat (2) dan (5) Undangundang Nomor 48 tahun 2009tentang

Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel),dengan dasar dan alasan sebagai berikut :6.1 Bahwa melihat posita Penggugat pada romawi angka1, 2, 3, 5,dan 6,serta petitum angka 2 sub angka 1), 2), 3), 5) dan6) ) Gugatan, terbuktibahwa Penggugat tidak secara benar menyebutkan penamaan masingmasing Keputusan TUN, berikut Tergugat Il Intervensiuraikanpenamaan yang benar masingmasing Keputusan TUN, sebagai berikut:a.

tersebuttentunya berdampak signifikan terhadap Gugatan, dimana Penggugatsecara hukum telah menggugat keputusan Tata Usaha Negara yangtidak tepat.Bahwa dari selurun Positaposita Gugatan, Penggugat tidakmenyebutkan Prosedur hukum mana yang telah dilanggar olehTergugat, mengingat penerbitan Keputusan TUN diatur dalam peraturanHalaman 49 dari 105 halaman Putusan No.207/G/2016/PTUNJKTyang mengatur tata cara pengajuan permohonan sampai penerbitanKeputusan TUN.7.

Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas setiap, semua danseluruh dalildalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwaKeputusan TUN telah melanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baikll. Penerbitan Keputusan TUN Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangundangan yang Berlaku11.

Keputusan TUN telah sesuai dengan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik13. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat pada romawiV angka 1 sampai dengan angka 3 Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Keputusan TUN telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang baik diantaranya adalah asas Kepastian Hukum, AsasAkuntabilitas dan Asas Kecermatan dengan dasar dan alasan sebagaiberikut :13.1.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN No.46/G.TUN/1995/PTUN.

Nomor 46/G/TUN. U.Pdg.

PutusanKasasi Nomor: 164 K/TUN/2012 jo. Putusan Permohonan KembaliNomor : 155 PK/TUN/ 2013 dalam perkara antara Peter David selakuPenggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dkkselaku Para Tergugat dan Dr.

Nomor: 146 PK/TUN/2010 tanggal 15 Juni 2011 ;BuktiP11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ujung Pandang Nomor : 08/G.TUN/1998/P.TUN. U.

asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari14 Bukti P.uIntv14 Foto copy sesual ash Salinan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 12 Desember 201 1;15 BuktiP.IlIntv15 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei2012; 16 BuktiP.IlIntv16 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 155PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari17 BuktiP.IlIntv17 : Foto

354 K/TUN/2011

PUTUSANNo.354 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :STANLEY JOHANES, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Jalan Duri Utama Raya No. B. 5 RT 013/RW 07,Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota AdministrasiJakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Daniel P.Silalahi, SH., Marloncius Sihaloho, SH., Rola B.

No.354 K/TUN/2011Bahwa adapun yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratTergugat No. 2304/31.72.600.13/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 perihal KlarifikasiPermohonan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4827/Pejagalan atasnama pemegang hak Stanley Johanes.

No.354 K/TUN/2011Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan diatas telahterbukti Tergugat telah melakukan keberpihakan yang tidak berdasar hukum kepadaSdri.

No.354 K/TUN/2011a Pihakpihak dalam kedua rangkaian perkara perdata tersebut dari tingkat pertamasampai tingkat Peninjauan Kembali berbeda, dimana dalam rangkaian perkaraperdata Nomor : 467/Pdt.G/1996/PN.Jak.Bar sampai peninjauan kembali, pihakyang menggugat adalah Yayasan Pos Pengabaran Injil Gereja Kristen Pantekosta,sedangkan dalam rangkaianperkara perdata Nomor : 374/PdtlG/1997/PN.Jkt.Bar sampai PeninjauanKembali, pihak yang menggugat adalah Ny.

No.354 K/TUN/2011

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN adalah suatukeputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;Dan yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final;e Bersifat konkrit, artinya Objek yang diputuskan dalamkeputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak.e Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan

Bahwa unsurunsur Keputusan TUN dapat ditinjau daribeberapa hal, yaitu : Ditinjau dari segi pembuatannya:Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN dalamrangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif(urusan pemerintahan); Ditinjau dari wujud materilnya :Berisi tindakan hukum TUN yaitu tindakan hukumadministrasi Negara yang melaksanakan fungsi untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusatmaupun di daerah;e Ditinjau dari segi sifatnya:Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/PTUN.KPGSebagaimana

Akan berbeda ceritanya apabila yang menjadiobjek gugatan adalah Keputusan yang dikeluarkan olehPokja Pemilinan, namun untuk hal tersebut pun masih dapatdiperdebatkan apakah Keputusan yang dikeluarkan olehPokja Pemilihan dapat dikategorikan sebagai suatuKeputusan TUN.

Ketidakjelasan penggugat dalammengikutsertakan pihak lain yang tidak ada korelasinyadalam hal penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat TUN (yang dalam hal ini adalah Tergugatselaku PPK) mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas;Il.

Kasih Sejati Perkasa yang isinya mengikat para pihak yang telah menyepakatimenggunakan instrument hukum keperdataan yakni perjanjian perdata danmenimbulkan perjanjian yang sifatnya mengikat para pihak dalam Keputusan TataUsaha Negara tersebut sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 252/K/TUN/2000, tanggal 13 November2000 yang berbunyi: bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalamrangka menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan

Bahwakepemilikan Penggugat atas tanah tersebut dikuatkan oleh Putusan PengadilanNO0.392/K/TUN/2011 Jo.

Padahalberdasarkan putusan Pengadilan No.392/K/TUN/2011 Jo.No.46/B/2011/PT.TUN.SBY. Jo.89/G/2010/PTUN.Sby.

No.392 K/TUN/2001, Tergugat telah mengajukan bukti T 33berupa Surat Akta Permohonan Peninjauan Kembali No: 89/G/2010/P.TUN.SBY. joNo.46/B/2011/PT.TUN.SBY.

Jo No392 K/TUN/2011 atas nama Yayasan Paggoraselaku pemohon Peninjauan Kembali, bukti T 34 berupa Tanda terima memoriPeninjauan Kembali No: 89/G/2010/P.TLJN.SBY. jo No. 46/B/2011/PT.TUN.SBY.Jo No.392 K/TUN/2011 atas nama Yayasan Paggora selaku pemohon PeninjauanKembali, tanggal 2 Desember 2014, bukti T 35 berupa Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) perkara No.89/G/2010/PTUN. SBY.

Tanggal 2 Desember 2014 dan bukti T 36 berupa Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 392 K/TUN/2011, tanggal 17 April 2012 jo putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/B/2011/PT. TUN. SBY,tanggal 17 April 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan oleh majelissebagi berikut. Bahwa berdasarkan bukti T33, bukti T34, bukti T35 dan bukti T36,terbukti adanya fakta terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.

111 PK/TUN/2011

PUTUSANNomor 111 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:BUPATI DELI SERDANG, tempat kedudukan Jalan Negara No. 1Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.Redwin, SH, 2. Sahala Sidabalok, SH, 3.

Kapur No. 3 Medan),berdasarkan surat kuasa khusus No. 077/SKK/YS/III/2011, tanggal7 Maret 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung No. 33 K/TUN/2010 tanggal 11 Februari 2010 yang telahberkekuatan

Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 80/B/2009/PT.TUN.MDN, tanggal 30 September 2009adalah sebagai berikut:Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor18.G.2009 PTUNMDN tanggal 11 Juni 2009 yang dimohonkan banding;Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33 K/TUN

memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon PeninjauanKembali, akan tetapi dalildalil jawaban memori Peninjauan Kembali tersebuttidak dapat melemahkan dalildalil memori peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamenurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bupati DeliSerdang;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor33 K/TUN

1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : BUPATI DELI SERDANG tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/TUN

TUN. SBY

TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :KEPALA DESA MOJODEMAK, Tempat kedudukan: Jalan Demung TrengguliKM 2, RT.001 RW.001, Desa Mojodemak, KecamatanWonosalam, Kabupaten Demak ;"Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1. TRISNO GUNADY, SH.,MH;2. SOPIAN HAKIM, SH; 202022 3.

TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :55/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 55/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 102/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isidan lampirann yaj = 2o= 2o non eon nnn nn nn nnn nnn non nen en ee nee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 55/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 15 April 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyasengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 102/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 31 Oktober 2018yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :MENGADILI:.

TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TUNBahwa Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang memutus PermohonanPemohon dengan alasan sebagai berikut:Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2017/PTUN.JKTa.

Dengan demikian batas waktu penerbitansuatu Keputusan TUN harus mengikuti aturan dasarnya masingmasing.c. Namun demikian, terhadap penetapan atau pelaksanaan suatu Keputusandan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang mensyaratkankeharusan adanya Permohonan dari pihak ketiga terlebin dahulu, maka Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2017/PTUN.JKTpengaturannya secara khusus sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam hal ini jika ketentuan peraturanperundangundangan dasarnya tidak menentukan batas waktukewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat TUN tersebut Pemerintahanwajid menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakantersebut dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelahpermohonan diterimasecara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (4) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 harus dimaknai bahwa Peradilan TUN berwenang untukmemutus penerimaan

BasukiTjahaya Purnama alias Ahok sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta,merupakan tuntutan hukum yang tidak berdasar hukum karenasebagaimana ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwaKeputusan Pemberhentian Sementara Gubernur tidak termasuk sebagaisuatu Keputusan TUN yang penerbitannya memerlukan permohonan daripihak ketiga.Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peradilan TUN tidakberwenang memutus permohonan terkait dengan Pemberhentian SementaraKepala Daerah berdasarkan Pasal

Putusan Nomor : 3/P/FP/2017/PTUN.JKTpenolakan TUN.

/K/TUN/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 08/G/2008/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2008,gugatan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, danputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakartadengan Putusan Nomor 199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13Nopember 2008, dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti T.l: 7a, Bukti T.l: 7b), dan Bukti T.I:7c).

Demikian juga gugatan sengketa Tun yang diajukan olehPelawan Il, yaitu Sengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat seluruhnya, kemudian dikuatkan dengan PutusanTingkat Banding (PT TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008, serta dikuatkandengan Putusan Kasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

Jakarta dengan Putusan Nomor199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Nopember 2008,dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009.

Demikian juga gugatansengketa TUN yang diajukan oleh Pelawan Il, yaituSengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolakgugatan Penggugat seluruhnya, kemudian dikuatkandengan Putusan Tingkat Banding (PT TUN Jakartadengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008, serta dikuatkan dengan PutusanKasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

24 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 24 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LANGGONG Bin ACHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dahuluWiraswasta (sekarang tidak ada), tempat tinggal di Jalan Ganggawa Nomor 157,Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengae, KabupatenSidenreng Rappang, selanjutnya memberi kuasa kepada:H.

SIRI BONGKASA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KaryawanSwasta, beralamat di Jalan Graha Permai Blok A4/3, RT.002/RW.009,Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,selanjutnya memberi kuasa kepada:1 SAFRIL PARTANG, S.H., MH.2 ABDUL LUKMAN HAKIM, SH.Halaman dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/20133.

terurai dalam Sertipikat (SHM) tersebut, padaKolom (1) mengenai Penunjuk, menunjukkan dengan jelas bahwatanah yang diterbitkan atau yang dimohonkan sertipikatnya adalahbekas tanah milik Indonesia dengan Nomor Kohir 195 CI PersilNomor 9 DI, yang berarti bukan Tanah Milik Penggugat yangbernomor Kohir 122 CI, dan bernomor Persil 95 DI sebagaimanaterurai dalam Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan olehKepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Panepare tanggalHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN

Bahwa berdasarkan pada point a, b, maka Keputusan tersebut dengan terbitnyaSertipikat diatas tanah milik Penggugat adalah suatu Keputusan yang melanggar,Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/201315.oleh karena pada kenyataannya tanah milik Penggugat tersebut tidak pernahdipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain termasuk Muhammad Ali Massinaidan Nurdin Lapeng;Dengan demikian bahwa Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan/dahuluKepala Kantor Agraria) atas diterbitkannya Sertipikat

Minggu;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/2013Bahwa sementara terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Desa Mojong, saat iniadalah milik Tergugat II Intervensi yang berasal dari jual beli dengan Nurdin Lapengdan Nurdin Lapeng memiliki tanah tersebut adalah berasal dari Muhamad Ali Massinai;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka terhadap uraian Penggugat yangmenyatakan Penggugat adalah pemilik tanah adalah tidak benar, karena riwayat pemilikSertipikat adalah Muhamad All Massinai

155 PK/TUN/2011

PUTUSANNomor. 155 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :SRI WIDARTI, Warga Negara Indonesia, beralamat di DesaMargorejo Rt.001/Rw.001 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. DARU HANDOYO. W, SH,MH2.

No. 155 PK/TUN/2011Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus/Tergugat berupaKeputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009, tentang Pemberian ijin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas, masa berlakunya sampaidengan 10 Pebruari 2014;Bahwa selain izin tersebut diatas Penggugat juga melengkapi izin yang lainberupa:a.

No. 155 PK/TUN/2011Peraturan Perundang Undangan yang berlaku khusus dalam Perda Nomor 11Tahun 2006 Jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 ;Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, apabilaPeraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2006 beserta PeraturanPelaksanaannya berupa Peraturan Bupati Kudus No. 9 Tahun 2007 tersebutdicermati, maka memang tidak ada ketentuan yang mengatur tentangpemberian izin usaha karaoke.

No. 155 PK/TUN/20112.

No. 155 PK/TUN/2011

345 K/TUN/2009

PUTUSANNo. 345 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1Kasasi dahuluH. ABDUL MANAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu beralamat di Jalan H.

No. 345 K/TUN/2009Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 tahun 1981atas nama LANNI ELLISANTI, terletak dahulu di Kelurahan Kuripan sekarangKelurahan Kebun Bunga, dahulu Kecamatan Banjar Timur sekarang KecamatanBanjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Gambar Tanah No.1788/1981, luas tanah 998M2, yang menurut informasi dan Tergugat terjadi tumpang tindih surat tanahnya dengansurat tanah milik Penggugat

No. 345 K/TUN/2009di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin TimurKota Banjarmasin (sekarang terletak di Jalan Gatot Subrotoseberang Hotel Puteri Surat ukur No. 60/KBB/2005 tanggal 28Oktober 2005, kemudian dipecah kembali menjadi 5 (lima)buah Sertifikat yaitu dengan diterbitkannya SHM 2139 s/d2143 atas nama H. ABDUL MANAN, S.H.M.H. tanggal 27April 2006 oleh Tergugat, dengan ukuran masing masing :SHM No. 2139 tanggal 27 April 2006/ Kel. Kebun Bunga Kec.

No. 345 K/TUN/2009Usaha Negara, maka PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolutememeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidakmemiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan di PTUNBanjarmasin, berkaitan dengan bidang tanah a quo, sebab bidang tanah denganSHM No. 2139 sd 2143 Kebun Bunga, secara de jure telah dialihkan (jual) olehpenggugat kepada Sdr.

No. 345 K/TUN/2009

TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

Itulahsebabnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Putusannyatanggal 17 Juli 2012 No. 09/G/PTUNPDG jo Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 26 Nopember 2012 No.152/B/2012/PT.TUN.MDN jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 April2013 No. 109 K/TUN/2013, menunda eksekusi surat keputusan tersebubtdan kemudian membatalkan perbuatan Tergugat sebagaimana tertuangdalam tanggal 14 Maret 2012 No.

/II/1112/2012 tanggal10 Oktober 2012, Hal Pengembalian Staf Medis FKUA, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda T.6;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung nomor 110 K/TUN/2013, sesuaisalinan Resminya, selanjutnya diberi tanda T.7;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 153/B/2012/PT.TUNMDN, sesuai salinan resminya, selanjutnya diberi tanda T.8;Fotocopy Memori Banding Tergugat terhadap Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang NO. 10/G/2012/PTUNPDG Tanggal 12 September2012 , sesuai aslinya,

selanjutnya diberi tanda T.9;Fotocopy Surat Nomor: 349/P.PTS/ 1V/2014/110/K/TUN/2013, HalPengiriman Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Reg No 110K/TUN/2013 Kepada Ketua PTUN Padang, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.10;Fotocopy Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Gugatan bersifat Prematur ; Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (bersifat prematur),karena Penggugat menyatakan telah memperoleh Putusan MahkamahAgung tanggal 3 April 2013 Nomor 109 K/TUN/2013, seharusnyaPenggugat mengajukan Eksekusi terhadap putusan tersebut terlebihdahulu tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan Eksekusi ke PTUNPadang terhadap putusan tersebut ;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor.67/Padt.G/2016/PN Pdg2. Gugatan Penggugat tidak jelas /Kabur;a.

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada putusan MAtanggal 3 April 2013 Nomor 109 K/TUN/2013 untuk dan atas namaPenggugat dr Noverial SoOT yang beriringan dengan putusan Penggugatlainya yaitu putusan MA tanggal 4 April 2013 nomor 110 K/TUN/2013sebagai Penggugat dr Asril Azhar SP BKBD dalam kasus objek yangsama namun putusan tanggal 4 April 2013 no 110 K/TUN/2013menyatakan gugatan tidak dapat diterima ,MA berpendapat JudexFakctie telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karenanyaeksepsi Tergugat

Bahwa Keputusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 April 2004 No.423K/TUN/2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkraeht VanGewijsde).

Bahwa oleh karena Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April11.2004 No.423 K/TUN/2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, makaSertifikat Hak Pakai No.12 tanggal 2 Desember 1981 Surat UkurNo.1842/1980 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan yang terletak di atas tanahmilik Penggugat yang berasal dari menggarap Ex HO Jalan Dr.

ADANYA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 21 April 2004 No.423 K/TUN/2002 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16PK/TUN/2006 tanggal 17 April 2009 bertentangan dengan putusanKasasi Mahkamah Agung RI No.829 K/Pdt/2008 tanggal 11 Desember2008;1.

Bahwa dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut, yaitu putusanKasasi Mahkamah Agung RI No.423 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2004putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16 PK/TUN/2006tanggal 11 Desember 2008 memperlihatkan bahwa kedua putusantersebut adalah putusan yang saling bertentangan ini menimbulkanketidak pastian hukum, putusan yang bertentangan seharusnyamengikuti putusan yang sebelumnya dengan objek perkara yang samasebelumnya dengan objek perkara dan kasus ini persis sama yaitumasalah

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 30 November 2001 No.27/G/PTUNPTK/2001, mengabulkangugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PeninjauanKembali, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, tanggal 29 Mei 2002 No.59/B/2002/PT.TUN.JKT dan putusanMahkamah Agung RI Jakarta tertanggal 21 April 2004 No.423 K/TUN/2002, dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16PK/TUN/2006 tanggal 17 April 2009 yang amrnya berbunyi sebagaiberikut

Nomor : 27 K/TUN/2015, salah satu amarnya berbunyi, Bahwasesual dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 jo. Nomor : 115/M.PAN/4/2003tanggal 9 April 2003 jo.

Nomor : 27K/TUN/2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sesuai suratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 522 Tahun 2017Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu.

No. 27K/TUN/2015;e Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam akan melaksanakan keputusan apabilaHimpinan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) pada saat kamimengajukan permintaan untuk ditebitkan Gambar Peta Lokasi (PL),Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT), surat keputusan dandokumen lainnya.

BuktiP15 : Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April2016.................00.002++.+..

No. 27K/TUN/2016 (Bukti T1); Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 217040010 pertanggal 13 Juni2017 atas nama perkumpulan Pengusaha Kecil Pribumi (Bukti T12 ); Surat Keputusan Kepala BP Batam No. 522 Tahun 2017 tanggal 13 Juni2017, Luas lahan 26.360 M?

Bank Pembangunan Daerah SumateraSelatan dan Bangka Belitung (Keputusan TUN Tergugat) yang menjadi objeksengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentinganmaupun hak Penggugat yang dilindungiBahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagianMenimbang, Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan dimaksud1 Huruf b angka memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu terbukti tidakmelaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukantindakan

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Peradilan TUN );1 Keputusan TUN Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU PeradilanBahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhiketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yangmenyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Dimana berdasarkan hukum Tata Usaha Negara,Tergugat sebagai Pejabat TUN mempunyai kewenangan bebas yangdiberikan wewenang oleh undangundang untuk memutus sendiri (vrijbestuur) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fitand properBahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual danFinal dengan alasan sebagaii Konkrit: Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berwujudtertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Indonesiayang Diktum Pertama: menyatakan

Jika BPD SumselBabel dianggap melakukanlarangan yang telah ditentukan di dalam Surat Tergugat No. 14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, tanggal 8 Februari 2012 tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan suratpencabutan status pengawasanintensif ;Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan KetentuanPasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN Karena Keputusan TUN Tergugat BertentanganDengan AsasAsas Umum Pemerintahan Baik (Algemene Beginselen van BehoorlijkBahwa Keputusan TUN yang menyatakan Penggugat

Petitum :29 2220222 222Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasanalasan hukum yang telah disampaikan olehPenggugat di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUNtersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundangundangan dan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b)UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan TUN yangditerbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secaraDengan demikian sangat beralasan apabila

mandatory) telah melepaskan10.11.12.tanggung jawabnya kepada bawahan padahal tanggung jawab atasmandatory tersebut masih terletak berada di tangan Tergugat;Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugatdengan Nomor 141/818/1999 tentang Pemberhentian Penggugat darijabatan Kepala Desa, Penggugat berupaya untuk menempuh jalur hukumdan mencari keadilan dengan jalan menggugat Tergugat ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan dinyatakan menang sesuaidengan Putusan Nomor 45/G/TUN

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan ataumelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 2011dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat tidak sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2000 adalahsebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) daneigenrechting.4.

Adanya putusan PTUN Semarang dalam perkara Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 199 yang pihakpihaknya adalah:PENGGUGATNama > Sdr. H.M. RukinAlamat : Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, KabupatenDemakTERGUGATNama Jabatan : Bupati DemakAlamat : Jalan Kyai Singkil Kabupaten Demak.c. Adanya Keputusan Bupati Demak (Tergugat) Nomor: 141/49/2000tertanggal 31 Januari 2000 tentang Rehabilitasi terhadap Sdr. H.

Bahwa selain tercantum dalam Fundamentum Petendi sebagaimanatersebut di atas, Penggugat dalam Petitum angka 3 jugamenyebutkan:menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan ataumelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober 2011)dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun2000 adalah suatu perbuatan

Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 3 yang menyebutkanTergugat tidak menjalankan atau melaksanakan Putusan PTUNSemarang Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26Oktober 1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober2011) dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat, kalau yang menjadi masalah tersebut benar demikian, makamekanismenya adalah tidak melalui Peradilan Perdata tetapi melaluimekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimanadiatur

356 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 356 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1 RULYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat Jalan Suka Maju RT. 05 RW. 001 Desa Suka Maju, KelurahanLandasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, KalimantanSelatan;2 SUMAJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan SukaMaju RT. 05 RW. 001 Desa Suka

No. 356 K/TUN/2012Jabatan : Kepala Seksi Survey Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kota Banjarbaru.NIP : 19570224 198003 004;3 Nama: Hj. DIAH KUSUMASTUTI, SH.Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan PemberdayaanMasyarakat Kantor Pertanahan KotaBanjarbaru.NIP : 19600331 198203 2 001;4 Nama : FITRIZAMZAM, S.Sos, MAPJabatan : Plt.

No. 356 K/TUN/20123 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang4disengketakan dalam buku register atau buku tanah berupa : Sertifikat Hak Milikdengan Nomor 1825 tanggal 17 Februari 1989 atas nama H.

No. 356 K/TUN/2012Bahkan dalam gugatan perdata tersebut, Para Tergugat (sekarang adalah Penggugat)berperan aktif selama persidangan dengan mengajukan jawabjinawab terhadapgugatan perdata tersebut (akan dilampirkan sebagai bukti T).2 Dari Gugatan tersebut sudah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor35/Pdt.G/PN.Bjb tanggal 2 September 2010.

No. 356 K/TUN/2012tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum hingga terperdaya persoalan yangdihadapi, sebaliknya Majelis Hakim Judex Facti mendasarkan pada bukti T.