., untuk kemudahan segi pembuktian sebuahmemo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusansuatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; e Bersifatkonkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugatberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;e Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugattidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atauhal yang dituju;e Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugattidak lagi memerlukan

Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat kKeputusan BPDyang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atasadalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;14.

UndangUndang No 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusatmaupun di Daerah mengenai hasil pemilinan umum" ; Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap YurisprudensiTetap Mahkamah Agung

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 JoPerkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap); 22 0n onan nnn nn none2.

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : Ssesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN.

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

Pengadilan TUN melalui putusan No. 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telan memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 468/KptsII/93 tanggal 1September 1993, dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal13 Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.43e.

Pengadilan TUN melalui putusan No. = 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telah memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Keputusan MenteriKehutanan No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September 1993, dan putusantersebut selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusan MahkamahAgung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;e.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan No.468/KptsII/93 tanggal 1 September 1993 adalah batal dan tidaksah dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.g.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994 keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September1993 adalah batal dan tidak sah dan putusan tersebut selanjutnyadikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusanMahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.b.

PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo.

Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

Dan PTUNSemarang telah memenangkan dengan Putusan PTUN Semarang denganNomor: 18/G/TUN/1994/PTUN dikuatkan dengan Putusan PT TUN SurabayaNomor: 84/B/1994/PT TUN SBY dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 249 K/TUN/1995Diktum Putusan PTUN Semarang yaitu: 1) Mengabulkan gugatan penggugat; 2) Menyatakan bahwa tindakan Gubernur DIY mengeluarkan SuratKeputusan No.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Il. 1. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaan2. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaanSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2 RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 3.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar membaca secara cermat berkas perkara dan buktibukti yang diajukan parapihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat danbenar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadipertimbangan

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selakuPENGGUGAT 1), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II),serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan);Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan MeniriHukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran

(yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan).Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran Dasar dan Data Yayasan ...........::0:0e , telah dinyatakanbatal.

Denganadanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yangkemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 tahun2001 tentang Yayasan Jo.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (T.II.4);5.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat websitetersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori PutusanMahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);3.

Selain itu putusantentang kepemilikan dan perintah pengosongan dengan hanyamendasarkan satu bukti berupa putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN.2003/PTUN.SBY. yang isinya sebatas menyatakanbatal sertifikatnya, bukan batal kepemilikannya, juga merupakankekeliruan yang nyata;Untuk itu cukuplah bagi Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembalimenyatakan batal putusan Judex Juris Kasasi dan Judex FactiPengadilan Negeri Surabaya;2.

Pradahkalikendal, tersebut;Bahwa dicermati kembali vide bukti P1 tersebut ternyata merupakanSertifikat Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir sejaktanggal 8 Maret 2001., Tentang berakhirnya hak ini, sebagaimanadikuatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya vide bukti P6 berupaputusan TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN /2003/PTUN.SBY;.

Darmo Permai dengan mendasarkan bukti berupaputusan TUN Surabaya:a. Bahwa guna menyatakan kepemilikan lahan sengketa selainmendasarkan pada sertifikat hak guna bangunan yang telah habismasa berlakunya, Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya danJudex Juris Kasasi juga mendasarkan pada putusan TUN Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY vide bukti P6;b. Bahwa sengketa TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, merupakan sengketa antara PT.

Sehingga otomatis PemohonPeninjauan Kembali tidak mengetahui sama sekali tentang adanyaputusan TUN Surabaya tersebut;c. Bahwa putusan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasarmenyatakan kepemilikan tanah karena wewenang menyatakankepemilikan berada pada peradilan umum, bukan peradilan TUN.Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman tetap sehinggamenjadi Yurisprudensi, antara lain:(1).

Baidowi yang sebatas Perjanjian Kerjasamavide bukti T5 yang kemudian dibatalkan vide bukti T6.Sedangkan keabsahan kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1741, Surat Ukur Nomor 583/S/1992 tanggal 28Maret 1992 vide bukti P1 dan putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, vide bukti P6 sama sekali tidak bisadiuji karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik sebagaipihak Sdr.

tahun 10 bulan; ;4 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergguat telah berhubunganlayaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak orang, bernama : 1.XXXX, umur 5 tahun sekarang ikut Penggugat;5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akantetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattelah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama TUN

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;e bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan; bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah diTanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2008 dan sudahdikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sekurangkurangnya sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugattelah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

PA.Ngj.Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangansaksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanitalain bernama Tun

PADAHAL sertipikatsertipikataquo sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.05/PBT/BPN 73/2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PeninjauanKembali No. 71/PK/ TUN/ 2010. Bahwa disisi lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki buktibukti kepemilikan lain atau bukti hak penguasaan lain diatas objek sengketa.

dari Putusan Peninjauan Kembalia quo.Bahwa sesungguhnya substansi dari Putusan Peninjauan Kembali No.71/PK/TUN/2010 adalah : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.66/G.TUN/2000/PTUN.

Put. 245/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanneran Kembali 71/PK/TUN/2010< H .

Put, 245/PD1/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannersar pada pertimbangannya diatas tidakf sebelumnya pada halaman 43 yangK / TUN / 2010 yang berbuny! :Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makaskonsisten dengan pertimbangan pada paragramengutip Putusan Peninjauan Kembali NO. 71 Pe Bahwa inti dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK1, PK 1a,b,c,d.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 71/PK/TUN/2010 telahmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001. Bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001, bunyi amar Putusan dalampokok perkara adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan batal SHM No. 02959/Desa Mangasa serta SHM No. 02931/DesaMangasa atas nama Hj. Saleha..

Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.