(Vide Memori Peninjauan Kembali Penggugat yangdiputus oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 99PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016);Permasalan pokok dalam gugatan di atas adalah persoalanlingkungan atas rencana eksploitasi karst dalam kawasan yangmenjadi sumber mata air untuk pembangunan pabrik semen.Gugatan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaranpelanggaranhukum dari terbitnya keputusan yang digugat, dengan menyatakanfakta lingkungan ada kaitannya dengan fungsi ekologis kawasanyang rencananya

PLW/2017/PTUN Smg.Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal5 Oktober 2016 seharusnya dijalankan sebagaimana perintah dalamamar putusannya yang hanya menambahkan kewajiban bagiTergugat untuk mencabut Keputusan yang diadili Mahkamah Agungserta kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Nomor 40/KET/NotAL/VV/2016 tanggal23 Juni 2016 (fotocopy sesuai denganSII yal) fener einesKartu Tanda Penduduk atas nama NurHidayati, Kholisoh dan Kartika yangmerupakan Pengurus Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 99PK/TUN/2016 tanggal 5Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);Halaman84dari146halamanPutusan

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

Putusan Nomor 202/G/2020/P TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2020tanggal 22 Februari 2020 Jo.

PerkaraNomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor 190 B/2019/ PT.TUN.JktJo.

Perkara Nomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor190 B/2019/PT.TUN.Jkt Jo.

216 K/TUN/2021 tanggal 13 Juli 2021 dariInformasi Perkara Mahkamah Agung RepublikIndonesia (fotokopi Sesuai dengan print out);: Buku.

(PK) Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Peninjauan KembaliNomor: 52 PK/TUN/2021, yang pada pokoknya pada PutusanPeninjauan Kembali Nomor: 52 PK/TUN/2021 Menolak permohonanHalaman 143 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKTPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn.

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

SBY. tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, yangpada pokoknya Pengadilan TUN tersebut pada amar putusannya telahmenyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01/Kelurahan Bibisatas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (dalam halini sekarang menjadi Penggugat), GS Nomor 705/1996 tanggal 30 Januari1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (in casu TurutHalaman 14 dari 34 hal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat tegas danjelas bahwa sebenarnya alas hak kepemilikan objek sengketa olehPenggugat dalam perkara ini telah dibatalkan olen Pengadilan TUN yangtelah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya secara hukum hakkepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah menjadi batal dan tidaksah.

Nomor 25 PK/Pdt/2016110/B.TUN/2002/PT TUN SBY. tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap yangpada pokoknya telah menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Kelurahan Bibis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), Gambar SituasiNomor 705/1996 tanggal 30 Januari 1996 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Surabaya pada tanggal 11 November 1996;Bahwa oleh karena alas

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidaksegera melaksanakan isi Putusan secara sukarela terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/G.TUN/2002/ PTUNSby. tanggal 6 Mei 2002, juncto Nomor 110/B.TUN/2002/PT TUN SBY.tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264 K/TUN/2003 tanggal 5 April2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang ternyata kemudianTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah mengajukan gugatanperdata a quo terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat

SBY.tanggal 20 Januari 2003 juncto putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 264 K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, nah dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta a quo olehJudex Juris, bukankah di sini telah terjadi pertentangan/disparitas 2 (dua)putusan Pengadilan yang berbeda ???

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat dijadikanobjek sengketa dalam perkara gugatan TUN sebagaimana dimaksudHalaman 18 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDGdalam UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTUN jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sengketa yangtimbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketakepegavaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangDOHA taeeseee seen eeeeee tenes amen. bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan pada halaman 2 adalahmengenai SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

Yurisprudensi MA RI, antara lain :2) PISSUAM IGANG) renee on cmemor mor mememmncamrccem com cena: nes oe seme on HCESE 5b) Sengketa kepemilikan tanah .......eccc eee eeeeeteeeteteeeeee OSE 5c) Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian, ...............

sebagaimana Pasal 2 hurufg UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ;. bahwa rumusan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum ;Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDGe. bahwa dengan demikian, mengingat Pasal 2 huruf g UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, kaidah hukum yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 2004 Nomor :482 K/TUN/2003 dan pendapat hukum H.

206 K/TUN/2011

No.206 K/TUN/2011Bahwa obyek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimanaPasal 1 butir 3, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986, Jo.

No.206 K/TUN/2011bulan setelah menerima Surat Izin Perceraian dari Penggugat sejak tanggal 11Juni 2009 ;d. Bahwa akibat kelalaian Tergugat sebagaimana telah dipaparkan pada alasan 1.a, b,2.a.c, di atas, ada beberapa kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu :1).

No.206 K/TUN/2011Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik tanggal 7 Juli 2009 hingga proses diPengadilan Agama Sleman;d. Bahwa Penggugat justru menilai tidak adanya alasan yang kuat bagi Tergugat untukmenolak surat izin perceraian kepada Penggugat karena sebagaimana tercantumdalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo.

No.206 K/TUN/20112. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas NegeriYogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang PenolakanIzin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd.;3.

No.206 K/TUN/2011terbitnya obyek sengketa a quo telah menimbulkan persoalan hukum yang berbedabagi Penggugat maupun Tergugat dan tindakan Tergugat tidak dapat dibenarkankarena menimbulkan ketidakpastian hukum akan keberlakukan dan keabsahanKeputusan Tata Usaha Negara khususnya bagi Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 288.K/TUN/2010 tersebuttelah"Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi(yaituMAGDALENA, SE selaku Tergugat dalam perkara ini) danmenghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam10.Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti dengan jelas dan tegas dan pastibahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek atas sebidang tanahyang terletak di Jalan Adam Malik No. 128, Kelurahan Silalas, KecamatanMedan Barat, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam

adalah GugatanPenggugat Prematur atau terlalu dini karena Perkara terdahulu No.Reg No. 42/ G/ 2009/PTUNMDN sedang dalam proses ditingkatKasasi Mahkamah Agung yang belum berkekuatan hukum tetap,sehingga membuat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima.13.Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam butir 6 di atas, ternyata atasPermohonan Kasasi Tergugat ke Mahkamah Agung RI atas Putusan PTUNtersebut, telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi denganPutusan Kasasi No.288 1C/TUN

/2010, dengan amar putusannya adalah"Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (yaitu MAGDALENA,SE atau Tergugat dalam perkaran ini) dan menghukum Pemohon Kasasiuntuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)" ; 14.Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi No.288.K/TUN/2010 tersebut yangsudah berkekuatan Hukum jdas bahwa pemilik yang benar, sah san satusatunya adalah bidang tanah Hak Milik SHM No. 1099, seluas 957 M2, yangterletak di Kelurahan Silalas

23 Oktober 2013, kemudianatas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06Nopember 2013 dimana Replik dan Duplik tersebut semuanya terlampir didalamberita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan12 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan buktibukti suratberupa foto copy yang telah bermaterai cukup, yaitu : 1.10.11.Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.288.K/TUN

1C/TUN/2010, dengan amar putusannya adalah"Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (yaitu MAGDALENA,SE atau Tergugat dalam perkaran ini) dan menghukum Pemohon Kasasiuntuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi sebesar Rp.Bahwa sebelum sengketa PTUN didaftarkan oleh Tergugat, Rumah yangberdiri di Tanah milik Penggugat, yang beralamat di Jalan Adam Malik No.128, seluas 957 M2 yang terletak di Kel.

/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dalamputusannya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari permohonanPKIl: Kamaruddin tersebut yang pada dasarnya membatalkan putusansebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 55/6/2011/PTUN PLG, tanggal 3 April 2012 juncto Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2012/PT TUN MDN, tanggal 26 Juli2012 juncto Putuasan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012,tanggal 25 Januari 2013 (bukti PK5);Halaman 12 dari 17 hal.

Nomor 127 PK/Pdt/201683/B/2012/PT TUN MDN, tanggal 26 Juli 2012 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari2013 (bukti PK5);Bahwa dari bukti baru tersebut (Novum) sebagaimana dikemukakan padaAd1 sampai dengan ad5 dapat disimpulkan bahwa Termohon PeninjauanKembali telah memalsukan Surat yang telah diberi tanda PK1 sampai denganPK5, maka bukti PK 1 sampai dengan PK5 tersebut adalah merupakan buktiyang menentukan yang diatur dengan Pasal 67 huruf b dari Undang UndangMahkamah

perkara perdata padaMehmakah Agung;Bahwa setelah meneliti dengan seksama Putusan Mahkamah AgungNomor 101 PK/Pdt/2006, tanggal 21 Februari 2007 juncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2234 K/Pdt/2002 tanggal 21 Oktober 2004,dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1651 K/Pid/2013, tanggal 25 Februari 2014 juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1649 K/Pid/2013, tanggal 25 Februari 2014 sertaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/TUN

TUN. JKT Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Juli2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majlis, BOYMIRWADI, S.H. dan T.

TUN. JKTPerincian BiayaPerkara :1. Surat Pemberitahuan ...................3. REdakSi ... 0.6... eee cee eee ees4. Materal ......... 00... cece creer eee tee ees5. BiayaProses Banding ..........ceeee eeeJumlahTerbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.: Rp. 54.500.: Rp. 45.000.: Rp. 5.000.: Rp. 6.000.: Ro. 139.500.: Rp. 250.000.Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN. JKT

Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal10 Maret 2018, beserta lampirannya, diajukan gugatan TUN yaitu 90 (sembilanpuluh) hari.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSING Bahwa obyek gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan Tertulis(beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang, KecamatanKarangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/09 Tahun 2018, tentangPengangkatan Sdr.

Hal tersebut diberitahukan sebelum ujian berlangsung danpeserta tidak ada yang keberatan dan melakukan protes, dengandemikian pengunduran pengumuman harus dianggap diskresi daripejabat TUN yang harus dihormati.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur Beslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintah undangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Tergugatatau adanya unsur Beslissing (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Tergugat; 3.

Putusan Mahkamah Agung RINomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memilikikaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuangugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangsedang digugat; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 11Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, KabupatenDemak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Atas alasan Penggugat tersebut, tidaklah dapat dijadikanalasan untuk mengajukan gugatan TUN yang telah melampaui bataswaktu, karena pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa telahdilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Bahkan menurut Pasal 38 ayat (3)menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik PerangkatDesa dapat dberikan sanksi oleh Bupati.Kalau mau berjuang yang benarseharusnyagugat sajahasil pengumumannya untuk dinyatakantidakberkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanyamelanjutkanproses SelekSi;5.

Tentang Obyek TUN yang tidak memilliki unsurBeSIISSINQ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putusan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a guo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

TENGGANG WAKTU :222enee cone e nee cen cence eneecnnecneecnnees Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saatPenggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akarakar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubahnama menjadi Sienny Gwatiningrum ;Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.

No. 41K/TUN /1994 tanggal 10Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikiangugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny) :Hal. 4 dari 28 Hal.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutPenggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 denganamarnya yang menyatakan menolak permohonan KasasiPenggugat/Pemohon Kasas1.;8.

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan13.Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukanpembatalan, pemecahan atas kedua sertipikat tersebut diatas karena, dalamketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUNMedantanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN

Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukanKasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yangamarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HarmaleBilianto. ;= === = 222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene nenaHal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLG7.

T.8. 7.9T.10T.1lTT.13T.14T.15tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengansalinan resminya):: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:54/B/2015/PT.TUNMedan, tanggal 27 Mei 2015 ( fotokopi darifotokop1):: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ( fotokopi darifotokopi):: Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLGurusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturanperaturan (legislatif)dan mengadili (yudikatif); Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalamkapasitas sebagai badan atau pejabat TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

Bahwa kemudian ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini ; Putusan MA Nomor Register :5 K/ TUN/ 1992 Tanggal 21 Januan 1993,Kaidah Hukum :Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/ 1986 harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG Putusan No. 41/K/TUN/ 1994 Tanggal 10 November 2010,Kaidah Hukum :Bahwa

Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidakselalu) mengenai kepentingan atau hakhak pihak ketiga, maka pihak ketigaini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamatyang dituju oleh keputusan TUN tersebut.Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkinhanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang ditujuoleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulaidilaksanakannya

isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 haridalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atauJabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat.7.

;Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yangtidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat darikapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membacadi surat kabar atau membaca di papan pengumumam atau mendengar danorang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat padawaktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas

Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasantenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan(Vernemings theori) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (nonadressat

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.