Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLKPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas(untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN). DALAM POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugatdalam Gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa TUN yangmencabut Izin Lokasi Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 TentangPemberian lIzin Lokasi Kepada PT.

Hamparan Mitra Abadi UntukKeperluan Perkebunan Kepala Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi 590/ 2013).Adapun alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN adalahsematamata untuk memperbaiki dan menyesuaikan prosedurpenerbitan Izin Lokasi 590/2013 dimana dalam proses penerbitanIzin Lokasi 590/2013 ternyata bertentangan dengan: a.

Dengan demikian tindakan penerbitan ObjekSengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakan tindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak.Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 590/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 590/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danarahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut 377/2013.Tergugat

telah memberitahukan Objek Sengketa TUN kepadaPenggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret2014 sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat tidak pernah memberitahukan secara resmi kepadaPenggugat.

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLK16.DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN17.18.Tergugat perlu mencabut keputusan yang diterbitkannya karena tidakmemenuhi aturan perundangundangan yang berlaku.Meski Tergugat telah mencabut Izin Lokasi 590/2013 dalam penerbitanObjek Sengketa TUN namun Tergugat tetap memberikan hak kepadaPenggugat untuk mengajukan kembali Izin Lokasi sematamata demipenyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmenjalankan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik.

/1998/PT.TUN.SBY, dan Putusan MahkamahAgung RI No.36K/TUN/1999, yang diputus pada tanggal 03 Mei 2001.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.61/13 /TUN/1998/PT.TUN.SBY ;c. Mahkamah Agung RINo.36K/TUN/1999.Diputus tanggal 03 Mei 2001 ;Dalam gugatan Kristin tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

No. 61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo.

No.61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo. No. 36 K/TUN/1999 dengan pihak Penggugat NyonyaKristin, Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, Penggugat IntervensiDrs. Wahyu Soesilo.

Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/TUN/1999 tanggal 03Mei 2001, yang diberi materai cukup tetapi tidak ada aslnya (diberi tanda bukti TT4).

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

TUN. JKT. tentang penetapan Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus perkara Nomor : 243/B/2020/PT. TUN. JKT.tanggal 14 September 2020 dan Penggantian Penunjukan PaniteraPengganti Nomor : 243/B/2020/PT. TUN. JKT. tanggal 3 Nopember2020 oleh Panitera;2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.SMD. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 243/B/2020/PT.TUN.

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019,maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalampasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;.

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatkeputusan Tata Uasah Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan Jika Keputusan TUN yang digugattetap dilaksanakan;b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalamrangkaian pembangunan;.

tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan tindakan TERGUGATpada waktu)= mengeluarkan keputusan telah menggunakanwewenangnya sesSuai dengan tujuan dan maksud diberikannyawewenang tersebut demi kepentingan umum.OBJEK GUGATAN TUN Telah Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatanaquoyang menyatakan tidak memenuhi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik.

Karena tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang tidakdipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidakdapat menjawab atas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebab seluruhasasasas pemerintahan yang baik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dariproses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, sampai denganpelaksanaannya.Halaman 17 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA2.2 Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalam KonsideranOBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATAN TUN tersebutdikeluarkan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.2.3 Bahwa Asas Keterbukaan, dengan jelas dalam OBJEK GUGATAN TUNpada konsideran poin Menimbang, menyebutkan telah melanggarlarangan sebagai keuchik dan disampaikan secara terbuka OBJEKGUGATAN TUN kepada PENGGUGAT.2.4 Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan, merupakan dalil tidakberalasan secara hukum dan sudah sepantasnya ditolak karena tidakada urgensinya melakukan penundaan atas pelaksanaan OBJEKGUGATAN TUN, serta secara kepentingan umum, jauh lebih pentingsaat

No. 2187/Pdt.G/2016/PA Jr.4.Soeramin yang juga merupakan terhitung saudara kandung lain ibudari kakek penggugat telah memenangkan gugatan tersebut dantelah pula memperoleh kepastian hukum sebagaimana termuatdalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/1995 tanggal 24 Juni 1996 jo.

Putusan Kasasi MahkamahAgung No.102 K/KUN/1993 tanggal 16 Februari 1995;Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/ 1995 tanggal 24 Juni 1996 merupakan Penegasan danPenguatan terhadap Putusan Kasasi MahkamahNo.102/K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995, merupakan putusandengan amar yang mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian, dimana ini berarti bahwa petitum No.5 dari Penggugat(yakni alm.

Soeramin) yang meminta agar menghukum danmemerintahkan agar tergugat mencabut sertifikat sengketa danmenerbitkan sertifikat baru atas nama Soeramin telah ditolakbaik oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31PK/TUN/1995 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Nomor 13/B/1993/PTUNJKT. Tanggal 8Mei 1993 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 47.PUT.TUN/1992/PTUN.SBY. tanggal 2November 1992;Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 terdapat fakta dimanadalam halaman 2 (paragraf ke2) terdapat kalimat sebagai berikut:Bahwa seharusnya Tergugat (yakni Pemerintah DaerahKabupaten Tingkat Il Jember) sudah tahu bahwa identitas tanahtersebut adalah sebidang tanah yang berasal dari almarhum ayahPenggugat yang bernama P.Rito yang akan dipergunakan

Gugatannyatertanggal12 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya pada tanggal 12 Pebruari 2013 dengan Register Perkara Nomor :03/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, GugatanPenggugat occ cece eeeesHalaman 5 dari 102 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN.PLKPenggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal27 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN

dan final, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Yet 2 seeeesse eters ersisenie einer ne nieeeireemnietie nee EeKonkrit yang berarti bahwa keputusan TUN

In casu Objek Sengketa tidak abstraktetapi berwujud dan dapat ditentuan, yaitu Keputusan Bupati Barito TimurNomor : 417 Tahun 2012 bertanggal 30 Nopember 2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Individual yang berarti bahwa keputusan TUN a quo tidak ditujukan untukumum tetapi tertentu baik alamat yang dituju, dan hanya berlaku khusus bagipihak KOperasi .. wc ceeHalaman 6 dari 102 halaman

In casu Objek Sengketa ditujukandan atau diberlakukan secara khusus terhadap Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Final yang berarti bahwa keputusan TUN a quo sudah terakhir dan tidak (perlu)menunggu clan membutuhkan pers etujuan lainnya dari badan/pejabat TUN ; Bahwa PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkanTERGUGAT adalah dari Koperasi Tunas Dayak Gemilang, pihak yangdituju oleh Objek Sengketa, yang diterima langsung oleh pekerjaPENGGUGAT, in casu bernama Grace Joy Oroh, dalam pertemuanmusyawarah

Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara , yang mengatur : 22222 22222222"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap", ; nnn ene nn rence nnn nnn nnnnn ne nesPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014.c. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) danayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014.d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalampenyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dansubstansi.1.

Dengan demikian Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan TUN.2. Aspek Prosedura.Bahwa Sdr.

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN dengan memutuskan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilsudah sesuai dengan aspek prosedur pembentukkanSuatu Keputusan TUN.3. Aspek Substansia.

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.

Bahwa kemudian perkara aquo telah diputus oleh Mahkamah Agungdengan register Perkara No. 104 K/TUN/2018, pada tanggal 6 Maret 2018yang amarnya berbuny! :MENGADILI :1. Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DANTENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, dan pemohonHalama 4 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.10.Kasasi Il PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATAFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASIPT.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjung PinangNomor : 2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017jo Putusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo Nomor 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyai dasarlagi untuk itu haruslah dinyatakan batal dilaksanakan atau

Putusan Nomor 2979 K/Pdt/20121616mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalansertipikat, sebab terhadap perkara in casu telah ada Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Pengadilan Tata UsahaNegara, yaitu perkaraperkara sebagai berikut:a Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. dengan para pihak: Perkumpulan Loka Pamitran (Penggugat)e Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (Tergugat I)e Menteri Dalam Negeri RI.

/201218Pengadilan Tinggi Surabaya dan tercatat dalam register perkara Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY. dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal16 Agustus 1993 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menerima permohonan banding dari Penggugat: Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surabaya, Tergugat II: Menteri DalamNegeri Republik Indonesia dan Penggugat Intervensi: MasSoerodjoPara Pembanding tersebut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 25 November 1992 Nomor: 55/TUN

Kemudian Perkumpulan Loka Pamitran dan Mas Soerodjo mengajukan kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam register perkaraNomor 160 K/TUN/1994 dan diputus pada tanggal 22 Agustus 1996 denganamar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari PemohonPemohon Kasasi:1819I PERKUMPULAN LOKA PAMITRAN, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Trimoelja D. Soerjadi,. SH;II MAS SOERODJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaH. Koesbani, SH. dan H.R.

Abdul Dyalal, SH. tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi I dan I untuk membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah);d Kemudian MAS SOERODJO mengajukan permohonan peninjauan kembalidan tercatat dalam register perkara Nomor 17 PK/TUN/1997 dan diputuspada tanggal 6 Mei 1999 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari MAS SOERODIJO tersebut;e Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. tanggal 25November 1992 jo. Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Agustus 1993jo. Nomor 160 K/TUN/ 1994 tanggal 22 Agustus 1996 jo.

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

75 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 75 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada::1.NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan. NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan: Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013melawan:PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / JalanPersatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Lt.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 Menghukum Tergugat I,IJ dan III untuk membayar biaya perkara kepada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 ( seratussepuluh ribu Rupiah ) ;4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010, tanggal 20 Juli 2010yang berbunyi sbb:MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut;I. EKSEPSI :1. Tentang Kewenangan Absoluta.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KhairuddinNasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis,Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,,Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.HPanitera PenggantiBiayabiaya Perkara1. Meterai............. =Rp. 6.000.002. Redaksi............ =Rp. 5.000,003.

PENETAPANNomor 0818/Pdt.P/2016/PA.JP eoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Asri bin Jikiri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad

Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Juliani binti Baco, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Rahmat bin Herman, 23 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Hal 3 dari 9 hal.

Nurhayati binti Widodo, 19 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal halyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;e Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I; Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon

PenunjukanMajelis Hakim ; 20222222222 nn none nn nen nne nee n eeurat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:32/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 25 Oktober2017 Tentang Penunjukan Paniterad= (6 (6 2 Ua Halaman 3 dari 62 Putusan No. 32/G/2017/PTUN.JPRenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PENPP/2017/PTUN.JPR Tanggal30 Oktober 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;Oh nn non nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nance nena Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PENHS/TUN

Jadi dengan mengeluarkan suatukeputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum darisatu subjek atau objek hukum.

Bahwa Putusan atas Gugatan FERDINAND MARWERImengenai 6 (enam) Sertifikat HGB milik Tergugat Il Intervensi diPengadilan TUN Jayapura telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 32 K/TUN/2017tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya menyatakan: Menolakpermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi FERDINAND MARWERI, cqPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor89/B/2016/ PT.TUN.MKS tanggal 7 September 2016 yang amarnyamenyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Tata

No.32 K/TUN/2017 (Fotocopysesuai salinan aslinya) ;22. Bukti T.ll.lnv22 : Salinan Putusan Perdata No.75/PDT.G/2015/PNJaptanggal 22 Pebruari 2016 (Fotocopy sesuai salinanASIINYA) j $n nnn nnn nen n nnn nn nnn nnn enc nce none23. Bukti T.ll.lnv23 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor33/PDT/2016/PT.JAP tanggal O6 Oktober 2016(Fotocopy sesuai salinan aslinya) ;24. Bukti T.ll.lInv24 : Putusan Mahkamah RI. No.648 K/Pdt/2017 (Fotocopysesuai salinan aslinya) ;25.

atau kepentingan Penggugat yang telah dirugikanakibat diterbitkannya Keputusan TUN sesuai diatur Pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha NeQara; 22 nnn nn enna nen nnn ne ene nensMenimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka satu (1)terkait Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat dimaksud, pada pokoknyamenyampaikan sebagai berikut :20ene none conn n enn nnnsasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo.

Bahwa gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu mengajukangugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun Jo Angka V (3)Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor: 2 tahun 1991 yangmenyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu) keputusan TUN tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasakepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanyakeputusan

2005.Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI No. 376 K/TUN/1999tanggal 20 Oktober 2005 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetapmemperkuat Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. 043/UMKPTS/V/1998 tanggal 28 Mei 1998 tersebut.

Terlebih lagi dalil Penggugatyang menyatakan seolaholah dengan adanya putusan No. 74PK/TUN/2008, SHGB atas nama PT. Bunga Setangkai menjadi gugur,merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena sengketa tatausaha negara tersebut diajukan oleh PT. Bunga Setangkai ataskeputusan BP Batam yang membatalkan/mencabut Surat KeputusanKetua Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam No. 043/UMKPTS/V/1998 tanggal 28 Mei 1998.

Bunga Setangkai Jalan Batam Centre; Fotokopi Surat Putusan Nomor: 376 K/TUN/1999antara Ketua Otorita Batam melawan H. Anwar Syukur;Fotokopi Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Industri Pulau Batam Nomor: 043/UMKPTS/V/1998 tentang Pembatalan Pengalokasian danhalaman 33 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPI21.22.23.24.P21P22P23P24Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas nama PT.

/1992tanggal 21011993, Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10111994 dan Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4032002, yang kaidah hukumnya memuat Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidakdituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yangmerasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saatmengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara iniPenggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat berdasar Surat Hibahtertanggal 22 September 1979, dari adik kandung Penggugat, almarhum AngTun Kie yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 (bukti P.1) ;bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli almarhum Ang Tun Kiedari pemiliknya, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, yang bertindakuntuk dan atas nama Firma Ganda Setia Hati dahulu Goan Seng Hoat,sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli No. 26 tanggal 23

Mansyur No. 212 Btersebut dibeli almarhum Ang Tun Kie tanggal 23 September 1972, dariBenjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, almarhum Ang Tun Kie, padatanggal 30 Juli 1970 dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No. 43 telahmembeli juga tanah bangunan milik Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmanayang terletak di JIn. K.H. Mansyur No. 212 A (bukti P.3) ;Berdasarkan buktibukti tersebut, maka almarhum Ang Tun Kie telah membeli :1. Tanah dan bangunan di Jin. K.H.

Mansyur No. 212 B Jakarta Barat, padatanggal 23 September 1972, dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No.26 (bukti P.2) ;Tanah dan bangunan mana dibeli almarhum Ang Tun Kie dari pemilik yangsama, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana pemilik Firma Ganda SetiaHati dahulu Goan Seng Hoat ;Bahwa dalam Akte Jual Beli No. 26 tertanggal 23 September 1972, yangdibuat Notaris Erwal Gewang, SH., tersebut terdapat kesalahan tekhnispengetikan oleh Notaris, di mana di dalam Akte ini disebut tanah/bangunanyang

Mansyur (Jembatan Lima) No. 212 B Jakarta Barat tersebut Penggugattelah melaporkan ketiganya kepada pihak Kepolisian Jakarta, dan telahdiperiksa dan diputus secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.569/1981/Pidana Sumir, tanggal 15 Juli 1981 (bukti P.5) ;bahwa sekitar bulan Oktober 1980, almarhum Ang Tun Kie telah digugatoleh Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono di Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 267/80.G/PN.JKT.BAR ;Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono, mengaku membeli tanah

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 851 K/SIP/1983 tertanggal 25Agustus 1985 tersebut telah diberitahukan almarhum Ang Tun Kie kepadaTergugat II (bukti P.10) ;bahwa ternyata pada tanggal 3 Oktober 1989, oleh Tergugat II telahditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono (Tan loe Ming alias Tamin Jumidjojo) (bukti P.11) ;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono tersebut didasarkan atas

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut