Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 12 Mei 2015 — - SURYO KENTJORO LIE, S.H (PENGGUGAT) - A LIONG (TERGUGAT I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Propinsi Sumatera Utara c/q Walikota KotaMMedan, beralamat di Jalan Raden Saleh Medan (TERGUGAT II) -
47 — 12
  • ., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 4 Mei 2017 — penggugat : IRAWAN, S.Sos.vs tergugat : BUPATI LANGKAT
128 — 76
  • tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
134 — 31
  • Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 205
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Juni 2017 — ARMI SIMON, BSC, Dkk melawan RAYENDRA EKA PUTRA, Dkk
149 — 18
  • Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
88 — 55
  • yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
318 — 124
  • kekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;2. perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengankesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atauberupa tulisan yang melanggar disiplin.g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikandan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagaiakibat tindak pidana yang dilakukannya;h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 28 Nopember 2017 — PENGGUGAT I,II,III,IV,V VS TERGUGAT
75 — 7
  • Putusan No.0316/Padt.G/2017/PA.Gs.diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikutmenjadi pihak dalam perkara, sebagaimana prinsip kontrak partai yang digariskanpada pasal 1340 KUH perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
91 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 02-11-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA.Mks
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
  • ;
    c.Modal usaha Penjualan Hanphone dan penjualan pulsa secara partai maupun ecer dengan nama usaha Bonex Phone Cell yang berada pada lantai 1 pada objek sengketa 2 dan 4 diperkirakan senilai Rp.150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).
    Bahwa terhadap objek sengketa ini, dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
65 — 42
  • permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BLK.
Tanggal 10 Desember 2013 — A.MAHMUDAR Bin BASO KARIM Melawan KUD MASAGENA TANETE dkk.
84 — 25
  • kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 6 Maret 2018 —
89 — 37
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
23 — 3
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 58
  • Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-12-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 14 April 2015 — ALPIANTO TAMI; melawan - LURAH KELURAHAN JAHAB; - BAHRON OSIK, dkk (TERGUGAT II INTERVENSI);
202 — 140
  • olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
PARNO
Tergugat:
1.WINARTO
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meneteri Negara BUMN Cq. Direktur Utama PT.PLN (Persero)Tbk, Cq.Kepala Cabang PLN (Persero) Sulbar, Cq PLN UPP Kitring Sulbar
151 — 325
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.