Ditemukan 17789 data
22 — 4
Pasuruan, tanggal 15Desember 2011 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor470/55/424.308.22.03/VI/2021 atas nama MUHAMMAD IMAM SHOLIHINyang dikeluarkan oleh Kantor Desa Alastlogo Kecamatan Lekok KabupatenPasuruan tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2021/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 038 atas nama LULUK MAISAROH,yang dikeluarkan oleh UPT
19 — 2
, keduanya sudah lama saling kenaldan telah menjalin cinta selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, serta ParaPemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahulhubungan cinta keduanya, bahkan keduanya telah bertunangan sejaktanggal 22 Juni 2020 (3 bulan);Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anakPara Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak ParaPemohon yang sudah mencapai usia kandungan 2 (dua) Mingguberdasarkan Surat Keterangan Dokter dari UPT
Guntur Pakanna
45 — 10
PnjMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbuktiberalasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnyadiberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut di dalamKutipan Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
10 — 1
Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 421.2/072/427.34.17.018/2018tanggal 04062018 atas nama ALVINA DAMAYANTI yang dikeluarkan olehKepala UPT SDN Karanganom 02 Kabupaten Lumajang, dengan materaicukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda P.5;.
21 — 1
Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juni 2019,yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan GunungMegang SD Negeri 19 Gunung Megang tertanggal 14 Mei 2019 telahdicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.7;8.
10 — 1
., Advokatyang berkantor di UPT Pusat Pelayanan TerpaduPerlindungan Perempuan dan Anak KabupatenXXXXXXXX, alamat Paten Tridadi Xxxxxxxx berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018, sebagaiTermohon,Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARAHal 1 dari 10 hal Put.
1.Pradono bin Martosastroprasodjo
2.Sri Fatimah binti Hamson Jafri
19 — 3
,Eng.Tertanggal 7 September 2019 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasSekejati Kota Bandung, (bukti P.9);Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalildalilpermohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :Saksi Amenda binti Muis, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga tempat tinggal Blok.
10 — 1
.) ; Menimbang, bahwa selain itu telah didengar keterangan dua ora saksi masingmasing yaitu : 1 SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa UPT Pengairan,tempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sejak saksi kecil karena saksi cucuPenggugat, dan rumah saksi berjarak 20 meter dari rumah Penggugat ; Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugatselama
IKA FUJI LESTARI
24 — 5
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Nurhayati Simamora
131 — 26
Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun padakutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
37 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kupang periode 2004 s/d 2009 selama 5 tahun berturutturutTMT 28 November 2004 s/d 28 November 2009 sesuai SK cuti diluartanggungan Yayasan Nomor : 322/SK/BPYUKAW/UP.NOP 2004 tanggal 28November 2004 (SK terlampir);Pada bulan Oktober 2008 kami menerima Surat Rektor Universitas KristenArtha Wacana Kupang Nomor : 375/R/UKAW/M.7/X/2008 perihal SuratEdaran yang ditujukan kepada : Dekan, Ka UPT dan Ka Biro Se UKAW,Dosen dan karyawan tetap Se UKAW yang intinya kami diminta untukHal. 1 dari 8 hal. Put.
OBBI S K
42 — 21
Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN NgbSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonandari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya
99 — 55
Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK,Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, SaksiHarun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, SaksiWarles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai sekretaris dalam susunan kepanitiaanPokja ULP pada kegiatan renovasi bangunanutama dan kelengkapanlainnya tahun 2013Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa DinasPU kabupaten
Zuty Jaya Mempawah yangmelaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA.2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK,Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, SaksiHarun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, SaksiWarles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai kepala UPT kehutanan Kec.
2013 dan benar saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barangdan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota PokjaKosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT ULP /KABRL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SPselaku kepala UPT.Bahwa perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasibangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17Bahwa perusahaan yang ikut memasukan penawaran sebanyak 6perusahaan yang terdiri atasPT Zuty jaya mempawah,
Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglSaksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi danSaksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai anggota dalam susunan kepanitiaanPokja ULP pada kegiatanrenovasi bangunanutama dan kelengkapan lainnya tahun 2013Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa DinasPU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kosntruksiberdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT ULP /KAB RL /2013tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani
Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglHepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, SaksiOscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi DioBa Gite selaku tim PHOFHOBahwa saksi berdinas di Kantor Dinas pekerjaan Umum KabupatenRejang Lebong sebagai PNS dan jabatan saya sebagai kepala UPT ULPkabupaten Rejang lebong.Bahwa Saksi mulai menduduki jabatan sebagai kepala UPT ULPkabupaten Rejang lebong tahun 2013Bahwa Berkaitan dengan kegiatan renovasi bangunan utama dankelengkapan
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK
355 — 218
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:1) Apabila lokasi tersebut berada dalam wilayah yang tahappengukuhannya baru sampai penunjukan, makakeberadaan lokasi sengketa dalam Kawasanhutandisebabkan karena belum adanya tandatanda batas dilapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwalokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan2) KLHK telah membuat kebijakan dalam penyelesaianmasalah perkebunan dalam Kawasan hutan3) Persoalan terkait pengurusan dan pengelolaan hutan dilapangan, KLHK telah membentuk UPT
Kesatuan Pengelolaan WHutan (KPH)sebagaimana diatur Pasal 17 Nomor 41 tahun 1999;Bahwa pemanfaatan fungsi hutan bisa dilakukan disemua fungsi hutan,misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayudan bukan kayu;Bahwa pemungutan hasil tandan buah sawit yang dimaksud dalamperaturan tersebut adalah pemungutan harga patokan untuk Izin HutanTanaman Industri (HTI);Bahwa PERMENLHK Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/20adalah turunan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999;Bahwa UPT KPH berperan
Firma Hukum DK Harsono & Partners ke BalaiPemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru perihal KonfirmasiKawasan Hutan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T17;Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXPekanbaru perihal Konfirmasi telaahan tanggal 3 November 2020, diberitanda bukti T18;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & partner ke kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Konfirmasi KawasanHutan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T19;Fotokopi Surat UPT
Kecamatan TanahPutin, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti T21;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal PermohonanBantuan Tenaga Ahli tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti T22;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 6425/MENLHKKPHP/PKPHP/HPL.O/II/2020 tentang Pengesahan Rencana PengelolaanHutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IllDumai Pada UPT
sebagai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tasik BesarSerkap sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa sebelumnya Saksi Ahli bertugas di Kanwil Kehutanan ProvinsiRiau pada tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian juga pernahbertugas di Dinas Kehutanan Pelalawan sebagai Kepala UPT padatahun 2000 sampai tahun 2016;Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pendidikan GIS PerencanaanKehutanan, Inventarisasi Hutan dan Tata Guna Hutan, pelatihanPengukuran dan Pengujian Kayu selama 2,5 bulan dan pelatihanPerencanaan
74 — 22
SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,
Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.
Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..
Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..
SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.
10 — 2
19Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama MUHAMAD TOMI yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarimbo Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0476/Pdt.P/2021/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama DUWI SETIYAWATI, yangdikeluarkan oleh UPT
35 — 29
tangankanannya sehingga saksi korban anak pingsan, dan selanjutnya ketika saksikorban anak pingsan terdakwa II menyiramkan 3 (tiga) gayung air kewajah saksikorban anak sambil menendang lengan sebelah kanan saksi korban anakdengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali danmenendang pingang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnyapara terdakwa meninggalkan rumah saksi.Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/PuskM/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh UPT
115 — 61
membelidengan menggunakan uang patungan bersama antara saksiDadan Wahyudi sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dan uang terdakwa Muhamad Yusuf alias Gono binSaefulloh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)kepada seseorang yang biasa dipanggil ENTAM ( belumtertangkap) dengan tidak dilengkap surat ijin dari pihakyang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinyadi bawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjutBerdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorisNomor : 397.D/IV/2011/UPT
iin indrawati
49 — 3
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
32 — 8
KepalaKepolisian Resor Aceh Timur Kasat Intekam, tanggal 27 Januari2012 ( bukti P8 );Surat Pernyataan tidak akan menyianyiakan anak yang telah di adopsi yangbernama Sutan Nugraha Nasution dan Karina Nasution, akan memperlakukanseperti anak kandung, yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 18 Januari2012, (bukti P9);Surat Keterangan Dokter atas nama Rohani nomor 800/043/PKM/PRI/ AT/II/2012, yang dikeluarkan oleh Dokter Poli UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat,Peureulak tertanggal 19 Januari 2012