Ditemukan 51526 data
12 — 7
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
16 — 11
perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata ParaPemohon yang tertulis dalam Buku nikah;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 0
Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir olehPanitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan
17 — 12
seharusnyaterdakwa menyayangi serta menjaga saksi korban sebagai isteri ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014 Nomor 1292/Pid.B/2014/PNMdn serta tambahan memori banding tertanggal 27 Agustus2014 dan kontra memori banding tertanggal 08 September 2014, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
11 — 2
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibinjuz IV halaman 238 yangberbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus
19 — 2
No. 6/Pdt.G/2019/PA.YKMenimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebutoleh Penggugat telah dijabarkan pada gugatannya tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya, Tergugat tidak menjawabnyadan melayangkan Surat yang isinya setuju dan tidak keberatan atas gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu) disebabkan suatu) halangan
11 — 6
Tahun 2008, namun gagal;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah tidakharmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusyang disebabkan Tergugat memiliki karakter yang pemarah, kalau ada masalahsedikit suka dibesarbesarkan, sehingga mengakibatkan Tergugat pergimeninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang ini sekurangkurangnya selama1 tahun 1 bulan dan selama hidup berpisah
12 — 2
bermaksud membetulkan biodata dalam akta nikahtersebut, akan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak ;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmebenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
17 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
24 — 3
Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan tanggal 17112020,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
19 — 11
PTMDNMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal13 Maret 2019, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
128 — 62
Tidak jelas dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal1359 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf Cangka 1. Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentangKetentuan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.
Terbanding/Tergugat I : RUBIARSO
Terbanding/Tergugat II : PD. BPR Bank Pekalongan
53 — 20
mulai dari angka 1 s/d angka 7 sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatan;4. Bahwa dalildalil Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dantegas ketentuan perudangundangan mana yang telah dilanggar olehTergugat. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2menuntut untuk menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh5.
seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2019/PNPkl yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benarmengenai adanya faktafakta, keadaankeadaan, dan halhal serta alasanalasan hukum yang mendasari
Terbanding/Penggugat I : RUMEJAM BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat II : MOHJAR BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat III : MUSTAR BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat IV : INAQ RUMENAH BINTI AMAQ RUMINEP
Terbanding/Penggugat V : MAHNIM BIN NAIM
Terbanding/Penggugat VI : WAHIDAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat VII : MULISAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat VIII : MAKNAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat IX : MAISAH BINTI NAIM
144 — 71
Mulisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 MeMaknah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 NiMaisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M*Total 12.924 M* objek sengketa;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola,memanfaatkan tanah seluas 12.932M2 dengan mendasari suratketerangan pemberian hibah yang didalamnya terdapat klausul peralihanhak melalui jual beli sebagai legalitas untuk secara sepihak tanpamenghiraukan hakhak para Penggugat adalah bentuk penguasaanyang
Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigasi dapat dilanjutkan ;HIm 16 dari 23 hlm perkara nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.MtrDalam EksepsiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak jelas, dalam posita gugatannya (fundamentumpetendi), Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari
239 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukum ArtinyaPutusan Mendasari Pada Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut UmumYang Saling Berbeda;Putusan Judex Facti telah menyimpang artinya tidak singkron antaradakwaan, tuntutan dan putusan. (lihat putusan halaman 2).
Dari penjelasan tersebut artinya Majelis HakimJudex Facti tidak teliti terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap unsur perampasandalam surat dakwaan (obscuur libellum), sehingga sesuai amanah Undangundang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut batal demi hukum dan putusan pengadilan yang mendasari padadakwaaan tersebut juga harus batal demi hukum. hal ini sesuai denganHal. 11 dari 18 hal. Put.
69 — 11
Hum dalam buku Penerapan hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Prenada Mediajakarta 2005, halaman 123 dan 124, yang diambil alin Majelis Hakim menjadipertimbangan sendiri, yang menyatakan : Permohonan putusan u/tvoerbaarbij voorraad agar dapat dikabulkan oleh hakim, maka pihak Penggugat harusmenyebutkan alasan yang mendasari permohonan tersebut dan diuraikandalam posita gugatannya.
Apabila Penggugat tidak mencantumkanalasan yang mendasari permohonannya, maka sebaiknya hakim tidakHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Padt.G/2018/PA.Ktbmmempertimbangkan permohonan tersebut dan jangan dicantumkan amaruitvoerbaar bij voorraad dalam putusan yang diajukan itu.Sejalan dengan hal tersebut di atas M.
I Komang Suciawan, S.H.
Terdakwa:
RAHMAN
116 — 55
Hal ini diperkuat dengan surat dariDanrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa KopdaRahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 130605/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidakdapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlIl17Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.dsekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi), sehinggadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun1997 dan pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009
tersebuttelah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerka Sulaeman Supit dan Saksi atas nama SertuKamaruddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 UndangUndang Nomor 31 tahun 1997,namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Endan Juana
355 — 146
Kitab UndangundangHukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikandiri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut Secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapatdilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun2009 tentang pokokpokok kekuasaan kehakimanyang menyatakan Peradilan dilakukan dengansederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari
Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakanapabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang.: Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor: 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ataspersetujuan
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 388 K/Pid.Sus/201414Bahwa karena BAP Penyidik Polres Selayar secara hukum tidak sah maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendasari BAP Penyidik dan putusanPengadilan Negeri Selayar yang mendasari dakwaan JPU/pemeriksaannya denganBAP Penyidik yang tidak sah maka secara hukum pula putusan Pengadilan NegeriSelayar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusanyang tidak berkekuatan hukum alias tidak sah ;Karena menurut Penasehat Hukum para Pemohon Kasasi, seharusnya
154 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap,terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalilgugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisajuga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
Yahya Harahap, terbitanSinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatandisebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalilgugatan, adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil.