Ditemukan 20464 data
11 — 6
Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Sim.R.Bg. bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnyaakan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidanganmerupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kKebenaran isinya bahwaPemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di KecamatanBandar, Kabupaten Simalungun, Provonsi Sumatera Utara pada tanggal 30Maret 2009, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai denganketentuan
108 — 30
Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Mengenai adanya hubungan causal antara perouatan dan kerugian tersebutterdapat 2 (dua) teori yang menerangkan sebagai berikut : Condition sine qua Non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagaisebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yangharus ada timbulnya akibat); Adequate veroorzaking
PN Amt,tertanggal 15 Nopember 2016 atas nama Tergugat dan Tergugat Il, adalahperbuatan yang melanggar UndangUndang yang berlaku, dalam hal inimelangggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP), yang merupakan salah satu kategori perbuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam jawabannyapada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga apayang telah dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tersebut memunculkansebab akibat (Condition sine qua
82 — 26
Pertamapada Tahun 1961 dengan istri bernama Wa Siini, dikaruniai 2 (dua) orang13anak yaitu La Ode Kaisar dan Nur Aini, dan perkawinan kedua pada Tahun.....dengan Wa Ode Pitu dikaruniai .......... anak, maka para Penggugat harus danwajib dalam gugatannya untuk menjelaskan hubungan hukum antaraPenggugat I dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Penggugat IX danLa Ode Kaisar dalam hubungan hukumnya dengan Objek Tanah Sengketa.Dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan a qua dan para
Bahwa disebut Objek Tanah Sengketa para Tergugat Rekonvensi / paraPenggugat Konvensi dalam Gugata a qua oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten MunaTahun 1979 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 93,berdasarkan gambar situasi No. 9 Tahun 1979 atas nama Sumarfin (TergugatKonvensi II) Luas 24.000 M2 (dua puluh empat ribu meter persegi) terletakdi Desa LabahaKecamatan Watopute Kabupaten Muna.4.
No.8 ke 1,2,3) maka para Penggugat Rekonvennsi / Tergugat Konvensitelah mempunyai kekuatan hukum pasti dan telah menjadi tanda buktikepemilikan atas tanah yang digugat para Tergugat Rekonvensi saat ini,maupun akan diajukan dalam persidangan pada perkara lain.22Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan faktafakta hukum seperti para Penggugat Rekonvensi jelaskan tersebut di atasmaka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yangmemeriksa dan mengadili perkara a qua
96 — 50
URAIAN SINGKAT PUTUSAN KPPU : Bahwa perkara a2 qua bermula darilaporan dari masyarakat atau pihak yang mengetahui telah terjadinyapelanggaran Undangundang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5Tahun 1999), dalam Tender Pengadaan Modul Paket A, B, C danKeaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi JawaTimur Tahun Anggaran 2007 ;Bahwa dalam Tender a qua terdapat 7 (tujuh) Terlapor yaitu :Pemohon Keberatan I ;Pemohon
mengajukan harga untuk memborong suatupekerjaan, untuk mengadakan barangbarang atau menyediakan jasa :Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenangtender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihakyang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkanpelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan / atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentudengan berbagai Cara ;Bahwa secara ringkas perkara a2 Qua
;Bahwa dalam Tender a qua telah terjadi persekongkolan yangdilakukan oleh ParaPemohon Keberatan untuk mengatur dan / atau menentukan pemenang Tender a quadalam bentuk persekongkolan horizontal antara Pemohon Keberatan ,Pemohon Keberatan Il dan Pemohon Keberatan III pada Tender Pengadaandan Pengiriman modul / buku Paket A dan B dan dalam Tender Paket modul /buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan yang dibuktikan dengan adanya :1. Persesuaian dokumen antara Para Pemohon Keberatan ;2.
9 — 5
go 5%) (linda Qua lad NhArtinya :Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yanglebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringanmudaratnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan PemohonHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2016/PA.KAGtersebut
6 — 4
tangganya tidak bisadipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan,dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim bolehmenceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in Jikakemadaratan itu betul betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya";Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2017/PA.TgrsAlFigh alIslamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah alZuhailly, yang berbunyi :o Lol qua
8 — 4
No. 0127/Pdt.G/2016 /PA.Utj.Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidanganmerupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinya bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KecamatanTanah Putih, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 27 November 1993 danbelum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telahterpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatadalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
18 — 10
oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuhprosedur mediasi melalui hakim mediator yang bernama Muzakir, S.HI, danternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) (akta otentik) yang merupakansyarat mutlak (conditio sine qua
9 — 1
Anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia Tahun 1991, anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat,selaku ibu kandungnya, sampai dengan anak anak tersebut mumayyiz;Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan tentang nafkahanak sebagaimana petitum nomor 4 (empat), oleh karena itu petitum nomor 4(empat), harus dinyatakan telah dicabut, dan menurut hemat Majelis Hakimtentang pencabutan petitum nomor 4 (empat) tersebut tidak perlu dituangkandalam amar putusan perkara a qua
9 — 0
Meterai : Rp. 6.000,00 +Jumlah : Rp. 326.000,00tiga Qua puluh enam ribu rupiah)Putusan Nomor 1929/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Halaman13 dari 13
16 — 1
Pasal 1868 BW mempunyainilaipembuktian sempurna dan menentukan, telah dinazegelen sertabermeterai cukup dan secara materil membuktikan bahwa Penggugatberdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan sehinggaPengadilan Agama berwenang mengadili perkara a qua sesua pasal 73(1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan UU nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formil dapat diterima karenaberupa akta otentik dikeluarkan
14 — 12
Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor posuntuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikansebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidanganmerupakan conditio sine qua
8 — 6
Rhuntuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutushubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebihmashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikianrupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belahpihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagikedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimanakaedah fiqhiyah sebagai berikut :Cellecal qua, gle atdarulialls 5.Artinya) : menolak kemudharatan lebih didahulukan
16 — 7
PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsesMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telahterjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugatdengan Tergugat telah beralasan hukum ;Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakimtelah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak(condition sine qua
11 — 6
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiiltelah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti conditio sine qua non dalamperkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugatdengan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksisaksi bahwa alamat dandomisili Penggugat masuk dalam
10 — 1
Pasal 1868 BWmempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan, telahdinazegelen serta bermeterai cukup dan secara materil membuktikanbahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaPacitan sehingga Pengadilan Agama Pacitan berwenang mengadiliperkara a qua sesua pasal 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelah diubah untuk kedua kalinya dengan UU nomor 50 tahun 2009Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 secara formil danmateril dapat diterima karena berupa
13 — 5
Pasal 285 RBg serta telahmemenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakansyarat mutlak (conditio sine qua non) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah danbelum pernah becerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilaiPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in judicio)
9 — 4
, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor posuntuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikansebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidanganmerupakan conditio sine qua
7 — 3
boleh menuntut cerai kepada pengadilan,dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim bolehmenceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu bain Jikakemadaratan itu betul betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya";AlFigh alIslamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah alZuhailly, yang berbunyi :o Lol qua V wni> ep. ein) po!
14 — 8
buktibukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor posuntuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di mukapersidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagaialat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat di persidanganmerupakan conditio sine qua