Ditemukan 34482 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/ 2010 Tanggal 28 Juli 2010 — MARDONAN YUPITERSON NYOLA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 P/HUM/ 2010
No. 18 P/HUM/2010penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkanberkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;.
No. 18 P/HUM/20101. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.
No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.
No. 18 P/HUM/2010perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilin didasarkan atasperolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009.
No. 18 P/HUM/2010
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — TAâÂÂIN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
343 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 P/HUM/2019
Putusan Nomor 82 P/HUM/20196.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019a.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019b.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019d.
Putus : 20-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2011 Tanggal 20 Juni 2011 — IRZAL YANUARDI, vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
128 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 P/HUM/2011
Nomor 19 P/HUM/201112melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, dan bahkanmematikan hasil produksi dalam negeri.
Nomor 19 P/HUM/2011berdasarkan hal tersebut Permendag Nomor 39 Tahun 2010sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 ;24.Bahwa kegiatan produsen yang mengimpor barang jadi jelas sangatmerugikan pembangunan ketenagakerjaan khususnya pekerja diIndonesia.
Nomor 19 P/HUM/201116Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Pasal 4UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;29.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskanPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barangjadi untuk mendorong pengembangan usahanya.
Nomor 19 P/HUM/201122"Pembangunan industri bertujuan untuk :1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golonganekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktifdalam pembangunan industri ;2. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatanberusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;3.
Nomor 19 P/HUM/201124Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ttd./Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Biayabiaya : Panitera Pengganti :. Meteratl............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.. RedaksSl............ Rp. 5.000,. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,Jumlah ...................Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012 Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
952 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
952 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 P/HUM/2012
No. 09 P/HUM/2012SH.
No. 09 P/HUM/201232(1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 dan PeraturanPerundangundangan lainnya.l.a.
No. 09 P/HUM/2012442.b.2.C.Bahwa dengan rumusan dan muatan materi sebagaimana yang dibuatdan disusun oleh Termohon pada Pasal 8 ayat (4) a quo, yang redaksirumusannya adalah sebagai berikut :IUP.
No. 09 P/HUM/20125.b.
No. 09 P/HUM/2012Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48,c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral R.I.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 P/HUM/2015
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 f. Kejelasan rumusan; dang. KeterbukaanPasal 6 ayat (1) (g):Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan harusmencerminkan asas keadilan.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);E.1.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015E.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015lain menegaskan bahwa Qanun adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuanbersama Gubemur.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2014 Tanggal 8 Juli 2014 — DRS. H. ALOEWI, DKK VS MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 P/HUM/2014
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM2/2012 sehingga Pemohon' keberatan dengan diberlakukannyaPermenkop UKM 2/2012.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan koperasi (khususnya Pemohon) mengalami kerenggangan.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PERPSG/IV/27P/HUM/TH.2014, tanggal 23 April 2014;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Mei 2014, yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan Lampiran Il angka 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011.7.4.
Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 P/HUM/2014
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142.
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142)3)4)=)6)t)8)(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasardalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P29a);PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/201440. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 09.rlSIC04.01 PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Ashadi, S.H.NIP 220000754 Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2014
Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2013
Putusan Nomor 71 P/HUM/20132. SETYA BUDI ARIJANTA, Direktur Pengembangan Strategidan Kebijakan Pengadaan Umum;3. R.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013dengan cara Kontrak Payung (Framework Contract).
Putusan Nomor 71 P/HUM/20131.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2015
Putusan Nomor 28 P/HUM/20153. H. M.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim denganPegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;V.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015
Register : 24-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN) VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR;
220 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 P/HUM/2014
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagaihak gugat. Hak gugat bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpakepentingan hukum (point deinterest point daction).
Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.Dengan demikian Termohon tanpa dasar hukum telah menambahkankomponen penghitungan besaran nilai UMK yang berupa: Nilai UMKtahun sebelumnya dan inflasi.
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014a.pencari kerja di daerah tertentu pada periodeyang sama;e.
Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — IMRAN GELAR SUTAN HARAYAN HASIBUAN, ; MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 P/HUM/2010
No. 59P/HUM/2010(4)(5)(6)(7)(8)permohonan dan menguraikan dengan jelasbahwa : 171.
No. 59P/HUM/20103.6.3.7.3.8.alam yang dikuasali oleh Negara dandipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secarakeseluruhan.
Administrasi HUM Rp. 989.000, Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 59P/HUM/2010
Register : 03-10-2011 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2011 Tanggal 13 Februari 2014 — 1. ALFA JULIATO GUMILANG, 2. MUHAMAD YAHYA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
107 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 P/HUM/2011
PUTUSANNomor 40 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 6 ayat (5) Juncto Pasal 7 ayat (5) Juncto Pasal 27 PeraturanGubernur Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Agustus 2011;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal12 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 3 Oktober 2011 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011undang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011Khusus lbu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan DilarangMerokok yang menyebutkan:Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkansebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksuddalam pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidakmembuat penandaan, tidak melakukan pengawasan KawasanDilarang Merokok dan membiarkan orang merokok di KawasanDilarang Merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:a. Peringatan tertulis;b.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang. Keterbukaan;(1)Pasal 6Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan asas:pengayoman;kemanusian;kebangsaan;kekeluargaan;kenusantaraan;~ 929 5bhinneka tunggal ika;keadilan;7 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.j.
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 — AMRAN VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 P/HUM/2015
Knusus alat penangkapan ikanHalaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Pukat Udang hanya boleh dioperasikan di jalur penangkapan ikanIl dan Ill WPP 718 dengan isobat 10 meter pada koordinat 130BT ke arah timur.
Adapun penerbitanPermen KP tersebut merupakan implementasi Pasal 7 ayat (1)huruf f dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganHalaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.
Artinya, permohonan yangdimohonkan Para Pemohon serta alasanalasan dan buktibukti yang telahdiajukan oleh Para Pemohon mempunyai keterkaitan dengan Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015.
Oleh karenanya, pertimbangan danputusan tersebut mutatismutandis berlaku juga terhadap permohonan a quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon terhadap objek hak uji materiil telah diuji dalam Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015 dan pertimbangan dalam putusantersebut berlaku juga terhadap permohonan a quo, maka permohonan hak ujimateriil a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Menimbang, bahwa oleh karena
Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015
Register : 16-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — ANGGIAT BM MANALU, S.Pd., S.H., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
139 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2018
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang.b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018KESIMPULAN1.
/2018,tanggal 13 September 2018, tentang Pencabutan Penetapan Nomor 33P/HUM/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penghentian untuk sementarapemeriksaan permohonan Hak Uji Materiil Reg.
/2013,Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 danPutusan Nomor 11 P/HUM/2014) Mahkamah Agung berpendirian agarHalaman 25 dari 28 halaman.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018 Untuk salinanBiayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2. Redaksi Rp 5.000,00 atas nama Panitera3. Administrasi Rp 989.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp1.000.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2018
Putus : 11-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — PUJI SISWANTO, DK vs GUBERNUR JAMBI
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 P/HUM/2014
29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:1.
Haltersebut juga dipertegas dengan beberapa putusan Mahkamah AgungHalaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014mengenai kKewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak UjiMateriil, sebagaimana diuraikan berikut:a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 2002, Nomor.O6P/Hum/2000, yang isi putusannya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor. 23 Tahun2000 tanggal 3 Oktober 2000 tidak sah dan tidak berlaku untukumum..
Dapat dilaksanakan;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014d. Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011dan melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum (lihatketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011);5.
Maka Para Pemohon memenuhiHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014kualifikasi sebagai Pemohon Hak Uji Materiil berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan tersebut.
ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014
Register : 21-03-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2014 Tanggal 14 Mei 2014 — ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (Outdoor Advertising Association of Indonesia - OAAI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
114 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 P/HUM/2014
Putusan Nomor 19 P/HUM/2014e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Putusan Nomor 19 P/HUM/2014untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuaidengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Putusan Nomor 19 P/HUM/2014pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.Sebab, berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut tersebut di ataskonstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DK!
Putusan Nomor 19 P/HUM/201414.Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Bukti P14);15.
Putusan Nomor 19 P/HUM/2014
Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
272 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2019
Putusan Nomor 30 P/HUM/2019A.
Putusan Nomor 30 P/HUM/2019perintah UndangUndang Dikti (Bukti T2).
Putusan Nomor 30 P/HUM/201911.
Putusan Nomor 30 P/HUM/2019profesi yang mulia (officilum nobile).
Putusan Nomor 30 P/HUM/2019
Putus : 11-11-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 P/HUM/2010
PUTUSANNomor 50 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor :528/MPP/7/2002, Tanggal 5 Juli 2002, Tentang Ketentuan ImporCengkeh, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara antara :ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.
telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata UsahaNegara dengan Nomor : 50 P/HUM/Th. 2010 pada tanggal 6 Agustus2010 ;3.
Bahwa permohonan uji materiil sebagaimana tercatat dalam registrasiPerkara Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentangPermohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentangKetentuan Impor Cengkeh, sudah tidak relevan dan harusdikesampingkan karena permohonan tersebut diajukanmelewati/melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hariHal. 30 dari 37 hal. Put.
Nomor 50 P/HUM/2010yang mengatur tata niaga importasi cengkeh, yaitu yang bersangkutanhanya Importir Umum (Trader) maka Kementerian Perindustrianmenolak permohonan rekomendasi impor cengkeh PT.
Administrasi HUM .... Rp. 989.000.Jumlah ................... Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 50 P/HUMW2010
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018 Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
839 — 3168 — Berkekuatan Hukum Tetap
839 — 3168 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 P/HUM/2018
Putusan Nomor 37 P/HUM/20186.
Putusan Nomor 37 P/HUM/20184.2.4.3.4.4.10.
Putusan Nomor 37 P/HUM/201828.29.Indrati S.
Putusan Nomor 37 P/HUM/2018persidangan).
Putusan Nomor 37 P/HUM/2018Halaman 106 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 P/HUM/2015
Putusan Nomor 05 P/HUM/20151.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015(2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015 (2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/20154.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015