Pas.sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8

hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari

gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.

Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.

:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.

;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi

Selogiri Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22Mei 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/22/V/1994 tanggal 23 Mei 1994dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Ce ibe p tbe te Lisdify>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:G Mali db) D1 SG 2Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangBerpendapatpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/128

Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum (recht grond) yang mendasari gugatannya;il. Gugatan Para Pengguat sama sekali tidak menguraikan dasar fakta(recht feitelijke) yang mendasari gugatannya;ili. Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas;iv.

juga antaraTergugat 1 sampai dengan VII kepada Tergugat VIII atau kepada oranglain dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan VIII secara tanggungrenteng membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp241.000.000,00(dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diderita kepada ParaPenggugat seketika, setelah keputusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap;Bahwa akan tetapi, setelan TergugatTergugat meneliti secara seksamaseluruh dalil posita gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satupundalil yang mendasari

pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti

Dalam Persidangan Penggugat Pembanding mengajukan duaorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwasaksi mengetahui pengukuran Tanah sengketa sewaktu akan dibuatkansertifikatnya.Menimbang bahwa, dengan mendasari pada beberapa Petunjuk tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwatanah sengketa yang dikuasai Oleh Terbanding dan II/semula Tergugat!

yang semula sebagai orang yangdiberi ijin tingggal ditanah sengketa oleh Almarhum Pemilik tanah, namunselanjutnya malah mengajukan pensertifikatan tanah sengketa tanpa seijin dariahli waris Almahum, yakni Pembanding/semula Penggugat;Menimbang, bahwa tindakan para Terbanding/semula Para Tergugatdengan menguasai tanah sengketa dan adanya upaya upaya akanmensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli warisAlmarhum Otniel Amtaran adalah perbuatan Melawan hukum;Menimbang bahwa, mendasari

PDT/2019/PT KPGMenimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mengabulkan semua petitumyang dimintakan oleh Pembanding/ semula Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan masing masing Petitum dalam gugatan Pembanding/Penggugat;Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat mohon majelis Hakimmenyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sahdari almarhum Bapak Atnial Amtaran Alm.Menimbang bahwa, terhadap Petitum Point Kedua Penggugat/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari

No.77/Pdt.P/2019/PA.LssMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan paraPemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah pada pokoknyaadalah pada tanggal O6 Januari 2012, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lanipanipa,Kecamatan Katoi, Kabupaten Lasusua Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,pada saat pernikahan, Pemohon dan Pemohon II tersebut, dinikahkan olehImam bernama M.

berikut :Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah di PengadilanAgama Banjarnegara, untuk menikah anak yang bernama :Nama Anak Pemohon, lahir tanggal 10 Juli 1998 , umur 14 tahun bulan , AgamaIslam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Banjarnegara ;Agar dapat dinikahi oleh calon suami yang bernama :Calon Suami Anak Pemohon ,lahir tanggal 27 Juli 1986 , umur 26 tahun bulan ,Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KabupatenBanjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil gugatanyaitu:Halaman 3 dari 6 Putusan No 409/Pdt.G/2022/PA.Tbn Menyebut dengan jelas dan tegas subyek yang ditarik sebagaiTergugat; Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugat atau fundamentumpetendi berupa penegasan dasar hukum (rechtgrond) dan dasar peristiwa(feitelijk grond) yang mendasari

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon' terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari Permohonan Pemohon sebagai berikut:. 1.

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

., sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari padatanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor985/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapunalasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.