tersebut:Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor (patokan rumah Bapak Aripin);,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 3014/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

hari; Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yangdiajukan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimanatelah disebutkan diatas tidak jelas, karena tidak menggambarkan/menyebutkan marahmarahnya Termohon itu seperti apa, dan katakata yang menyakiti hati Pemohon itu katakata apa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelisberpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menjelaskanfakta kejadian yang mendasari

dan Termohon terus saja terjadihingga mencapai puncaknya pada tanggal 9 Mei 2016, dimana pada saatitu antara Pemohon dan Termohon bertengkar menyebabkan Pemohonpergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha mendamaikanPemohon dengan Termohon;Bahwa perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon karenasifat boros dalam menggunakan uang belanja, cemburu, serta tidakpatuhnya Termohon kepada Pemohon adalah merupakan alasanPemohon yang mendasari

Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 3 Mei 2016,dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

denganpertimbangan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objeksengketa tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilinan Kepala DesaWaonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 didasarihasil pemeriksaan atas laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihanberupa adanya pemilih yang tidak berdomisili di daerah pemilihan sertapemilin dengan KTP dari luar daerah yang mempengaruhi secara langsunghasil pemilihan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dengan benarhingga terbit Rekomendasi yang mendasari

Agus Widodo, S.H, M.H akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2017 telah tidakharmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus meneruskarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, jaranghal. 3 dari 6 hal. Put.

SUTRISNO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan Kartu Keluarga dalam Kartu Keluarga orang tuanya karena statuspemohon tertulis sudah kawin yang benar adalah pemohon statusnya belumMenimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar NUKUM j2nn

tidakdiketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusanPengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 1 Desember2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Dominggus Dengi Bokol Alias Bapa Faldoditempat kejadian dan sampai di Kampung Waikabanga Terdakwabertemu dengan Ayah, Ibu dan adik kandung Terdakwa dan mengatakankepada mereka bahwa Terdakwa sudah melukai dan menyerang orang.Selanjutnya keluarga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepadaKepala Desa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kepala Desadatang bersama dengan Polisi dan Camat Kodi Utara dan membawaTerdakwa ke Kantor Polsek Kodi Utara untuk diproses secara hukum; Bahwa alasan yang mendasari

Kepolisian;Bahwa akibat penyerangan oleh Terdakwa, Saksi Dominggus Dengi Bokolmengalami lukaluka pada lengan kanan bagian atas, luka pada dadasebelah kanan kea rah punggung tulang belakang, luka pada Pundakkanan, luka robek pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kananberdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12Desember 2020, serta saksi Dominggus Dengi Bokol tidak dapatmenjalankan pekerjaannya seharihari sebagai petani dan kehilangan inderapenciuman;Bahwa alasan yang mendasari

Bokol tidak dapat menjalankan pekerjaannya seharihari sebagai petani dan kehilangan indera penciuman;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Terdakwa melakukanpenyerangan adalah karena terpancing emosi dan melihat Saksi DominggusDengi Bokol alias Bapa Faldo terlebin dahulu mengayunkan parang, sertamelempar batu dan memakimaki ayah Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa pada dasarnya memang memilikimaksud untuk membuat tubuh

Gadingrejo Kota Pasuruan pada tanggal 19Januari 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/75/1/2007, tanggal 19Januari 2007 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan; Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan registerperkara Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal O9 Juni 2021, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun posisi kasusnya yang mendasari

bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinanantara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) danPasal 73 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu untukmemeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa yang mendasari

Putusan Nomor 517K/MIL/20172)keperluan pembuktian perkara (pro justitia) ini tidak ada dilampirkandalam persidangan;Bahwa Hakim (judex facti) mendasari fakta hukum yang terungkapdalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Hakim (judex fact)tingkat pertama maka putusannya hanya didasari dari keteranganPemohon Kasasi saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu dengan Sdr. Rendi, sedangkan Sdr.

Rendi yang merupakankunci pokok dari perkara Pemohon Kasasi tidak dapat dihadirkan dalampersidangan, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 175 Ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 yang menerangkan bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain;Mendasari halhal tersebut di atas Pemohon Kasasi menghubungkanSaksiSaksi dan alat bukti yang kualitas dan kuantitasnya tidak

tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan,Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakartamendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsishabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari

Laweyan Kota Surakarta, atausetidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum PengadilanNegeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan,Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakartamendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsishabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari

Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari kepada sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 422dan surat ukur pada Bilad A.10 seluas 19.860 M2 menjadi 18.621M2, lalumenurut surat keputusan pemberian hak milik dengan nomor : SK.1181/KEPRI/593.2/1980 kemudian berubah lagi luasnya menjadi 16.124 m2dalam sertifikat hak milik 1162/81/594.3/tpi dengan surat ukur nomor : 2/86/R/ tertanggal 27 januari 1986..

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip / 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip/ 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat Il, ternyata di terbikan oleh Tergugat V,dimana bila para penggugat meneliti secara seksama, terdapat kejanggalandan perobahan secara signifikan terhadap surat ukur yang tercantum dalamsertifikat hak milik nomor :4418 maupun sertifikat hak milik nomor 1683,dimana berawal dari pada sengketa perdata yang pernah terjadi antaratergugat III dan tergugat IV dengan mohamad salim (alm).Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari

No. 645 K/PDT/2011diperuntukan terhadap putusan verstek, sedangkan surat gugatanPelwan dari Para Penggugat Pelawan Nomor : 54/Pdt.Plw/2009/PN.BJM, obyeknya adalah putusan Mahkamah Agung No. 398K/Pdt/2004 tanggal 12 Oktober 2006 yang mana perkara tersebut padatingkat Pengadilan Negeri tidak diputus secara verstek;Mendasari Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG dan Pasal 83 RVditegaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusanverstek adalah Pelawan (verstek), sedangkan putusan MahkamahAgung Nomor

: 398 K/Pdt/2004 bukan merupakan verstek karenaperkara tersebut sebelumnya telah diputus di Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 36/Pdt.G/2002/PN.BJM, tanggal 30 Desember2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor :14/Pdt/2003/PT.BJM, tanggal 12 Mei 2003;Mendasari hal tersebut di atas cukup beralasan yang sah bahwagugatan Pelawan dari Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima;Para Penggugat Pelawan tidak berhak mengajukan gugatan Pelawan ;Menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan

Selanjutnya apabila Para Penggugat Pelawan mendaftarkantanahnya secara SPORADIK mendasari bahwa Para PenggugatPelawan telah menempati tanah tersebut selama 20 Tahun secaraberturutturut sebagaimana Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997,maka alasan tersebut tidak mendasar karena penguasaan tersebutharus didasari I'tikad baik dan secara terbuka, tetapi dalam hal ini ParaPenggugat Pelawan tidak mempunyai I'tikad baik dan tidak terbuka, halini teroukti bahwa Lurah Pengambangan tidak mengetahui bahwa

Disamping itupenguasaan tersebut harus tidak dipermasalahkan oleh masyarakathukum adat atau Desa/Kelurahan atau pihak lain, dalam hal ini tanahtanah tersebut dipermasalahkan oleh TNI AD tetapi suratsuratSPORADIK tersebut tetap muncul, maka mendasari faktafaktaHal. 111 dari 128 hal. Put.

BadanPertanahan Nasional Banjarmasin adalah bukan sebagai pihakTergugat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 398K/Pdt/2004 jadi hal tersebut di atas menunjukan bahwa ParaPenggugat Pelawan tidak memahami dalam perkara ini, karena jelasjelas tanah tersebut adalah milik Tergugat (Terlawan) bukan BadanPertanahan Nasional Banjarmasin, jadi mendasari) putusan MahkamahHal. 115 dari 128 hal. Put.

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa melakukantindak pidana penipuan terhadap Saksi1 yaitu untuk mengambilkeuntungan secara Finansial dari uang yang telah diserahkan olehHal 11 dari 55 hal Putusan Nomor: 217K/PM II08/AU/IX/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangSaksi1 kepada Terdakwa dan seluruh uang yang telah Terdakwaterima dari Saksi1 belum ada yang Terdakwa berikan kepada panitiaseleksi maupun orang lain yang berkaitan dengan seleksi Sepa PKTNI TA 2016 maupun TA 2017.Berpendapat, bahwa

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa begitu yakinmenjanjikan bahwa Saksi Fajar Setyawan akan diterima dalamseleksi Sepa PK TNI T.A. 2016 karena Terdakwa sudah mengenaldan sudah menghubungi kepada panitia seleksi walaupun Terdakwabukan sebagai panitia seleksi, akan tetapi Terdakwa belummemberikan uang kepada para panitia seleksi Sepa PK TNI T.A.2016 tersebut.17.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.14.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.15.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi yang berkaitan denganseleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017 dan malah uangsejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikankepada Sdr.

dilanjutkanpemeriksaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (potokopi KTP), harus dinyatakanbahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kota Madya Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lainadalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberi ijin Pemohon untuk dapatmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang bahwa posita yang mendasari

beracaraperdata dan tidak sejalan dengan yurisprudensi, sehingga permohonan tersebut harusdinytakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi antara lainadalah : supaya Pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.328.000.000, (tiga ratus dua puluh delapanjuta rupiah);Menimbang, bahwa posita yang mendasari

saling memenuhi kewajiban masingmasing (dalam keadaan tamkinsempurna), tidak jelas;Menimbang, bahwa karena petitum gugatan nafkah lampau tidak didukung olehposita yang jelas, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 3antara lain adalah supaya Pengadilan menghukum Tergugat Rekovensi untukmemberikan biaya Tempat Tinggal/ Maskan Sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas jutarupiah);Menimbang bahwa posita yang mendasari

Rekonpensi menyanggupi apa yangdiminta oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpesi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 6antara lain adalah supaya Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, LakiLaki, lahir di Yogyakarta padatanggal 02 Maret 2013 di bawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Putusan Nomor 54K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehSaksi1 Koptu Sabar Edison Rajagukguk, Saksi2 SerdaMakmur Siregar dan Saksi3 Sertu Robinsar Aritonangdipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti jalan keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi Koramil 26/Palipi dan SuratKeterangan dari Perwira Seksi Personel tersebutmerupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umumyang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi

harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.: Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telahselesai dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan danapabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan Majelis Hakimmenilai tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikandir, merusak atau) menghilangkan barang bukti ataumengulangi tindak pidana atau berbuat keonaran makadengan mendasari

Nopember 2018 yang dimohonkan Bandingadalah pembatalan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Terbanding kepada Terbanding Il/semula Tergugat dan Tergugat Il, dengan alasan bahwaperbuatan hibah ( dengan surat pernyataan mengalihkan dan menyerahkan tanahdan bangunan yang ada diatasnya), milik suami isteri (Tergugat dan Penggugat)yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tanpoa sepengetahuan dan persetujuandari Pembanding selaku isteri sah Terbanding I/ semula Terbanding Tersebut;Menimbang bahwa, mendasari

Daud) Tergugat diperoleh secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, diketahui bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Almarhum BapakHaji Abdullah Bimahing pada tanggal 30 Mei 2008 dan 30 Mei 2014, semasahidupnya atas Obyek sengketa miliknya kepada Bapak Hendrik Jhon Daud,menurut penilaian Majelis Hakim Banding telah memenuhi persyaratan hukumyang berlaku, baik persyaratan Formil Maupun Materiil dan tidak mengandungcacad hukum dan ketentuan hukum

Bapak Haji AbdullahBimahing), yakni Tergugat IIl/ sekarangTerbanding Il, tanpa sepengetahun dan atautanpa persetujuan dari Penggugat/ sekarang Pembanding;Menimbang bahwa, benar mendasari pada bukti bukti surat dan saksi danpengakuan dari Tergugat sendiri dalam jawaban Gugatan Penggugat, yangkarena terdorong rasa takut dengan perkara Pidana Perampasan atas tanahobyek tanah, yang sebelumnya telah dikuasai Tergugat dan keluarga, Tergugat dengan surat pernyataannya mengalihkan/ menyerahkan tanah obyek

Petitum kedelapan tersebut, menurut majelisHakim tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan, sebab pada hakekatnya,siapa yang dinyatakan kalah dalam beperkara, dibebani juga untuk membayarbiaya biaya yang timbul dalam perkara, dan oleh karena para Tergugat yangdinyatakan kalah dalam dua Tingkat Peradilan, maka segala biaya perkara keduaTingkat Peradilan dibebankan kepada para Tergugat, untuk biaya perkaraditingkat banding sejumlah Rp. 150. 000; (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang bahwa, mendasari