Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — SUGENG WIDODO, DKK VS 1. BUPATI KEDIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEDIRI;
153 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2018berada di atasnya;1.2.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2018(1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;b.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2018usaha pembangunan desa menjadi terhambat akibatkonflik tersebut:b.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/20183.C.63.c.7.biaya, waktu, serta usaha pembangunan desa menjaditerhambat akibat konflik tersebut.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2018dan mencegah adanya unsur Kolusi dan Nepotisme.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;
94 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Agung menjadi Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),dan (10); sedemikian ketentuan tersebut berbuny!
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Penghimpunan Dana Perkebunan; sebagaimana PermohonanKeberatan (Hak Uji Materiil) a quo;Il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018IV. ALASAN DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.A.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018d. Peremajaan Perkebunan; dan/ataue.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018b.pemenuhan hasil Perkebunan untukkebutuhan pangan, bahan bakar nabatidimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk menjalankan undangundang (delegated legislation).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2018
Tanggal 19 September 2018 — TGK. H. MUHARRUDIN, S.Sos.I VS GUBERNUR ACEH;
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 P/HUM/2018
    Putusan 48 P/HUM/20189.
    Putusan 48 P/HUM/20184.
    Putusan 48 P/HUM/20182.
    Putusan 48 P/HUM/20183.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — LUCIANTY VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
460 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 30 P/HUM/201810.4.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2018PerundangUndangan di bawah undangundang terhadapundangundang;11.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2018.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/20186)t)8)9)Nomor 7 Tahun 2017.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/ 2010
Tanggal 18 Januari 2011 — HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
111 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 P/HUM/ 2010
    No. 61 P/HUM/2010Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
    No. 61 P/HUM/2010ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan denganpemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkanpermohonan langsung pada Mahkamah Agung;1.5. Bahwa Kepmenakertrans RI No.
    No. 61 P/HUM/2010Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelasKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.!
    No. 61 P/HUM/2010dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.O7/MEN/V/2010 tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 1992;4.
    No.61 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2009
Tanggal 29 April 2010 — Tuan SYAMSUL RIZAL, Tuan REFNI HAMDANI, dkk. ; GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 38 P/HUM/2009
    No. 38 P/HUM/2009TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannyatanggal 16 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 17 November 2009, dan diregister dengan No.38 P/HUM/2009telah mengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :Berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 pasal 24 tentang KekuasaanKehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 tentang Hak
    No. 38 P/HUM/2009dibangunkan Tenda Raksasa oleh Bapak Gubernur Sutiyoso denganluas 12 M panjang 270 M dari Jl Yos Sudarso sampai Jl. Sindang denganjumlah pedagang 554 pedagang.
    No. 38 =P/HUM/2009Bahwa pada tahun 2007, Pembina SUKP telah berpindah tangan dariKabag Perekonomian Jakarta Utara kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKIJakarta No.111 Tahun 2004.
    No. 38 P/HUM/2009dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2004 karenanya formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan adalah Tuan SyamsulRizal, dan kawankawan yang tergabung dalam Sentra Usaha Kecil Permai(SUKP) yang beralamat di Tanjung Priok, Kota Adm.
    No. 38 P/HUM/2009Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 38 P/HUM/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, DKK VS BUPATI BEKASI;
304 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 67 P/HUM/201827.28."
    Putusan Nomor 67 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 67 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 67 P/HUM/20183.
    Putusan Nomor 67 P/HUM/201818.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-01-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 —
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2014tertibnya koordinasi dengan kebijakan Menteri tersebut terjadipertentangannya yang sangat merugikan TKI termaksud sebagai berikut:1.1.LadSemasa Jabatan Menteri Drs. H.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2014dari Luar Negeri untuk diantar kealamat daerah masingmasing TKIyang berisi ketentuan sebagai berikut:Membolehkan TKI pulang dengan sendirisendiri dan keluar diTerminal 2 Bandara SoekarnoHatta Cengkareng tanpa harus keGedung BPKTKI.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/20143.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Il.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2022
Tanggal 5 September 2022 — ELIA WAROMI, S.Pd., M.Pd., DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
180 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 P/HUM/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-06-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2011
Tanggal 18 Oktober 2011 — INDONESIA PETROLEUM ASSOCIATION (IPA) vs PRESIDEN RI;
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2012
Tanggal 6 September 2012 — 1. BADAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPD GAPENSI) JAWA BARAT, 2. BPD GAPENSI JAWA TIMUR vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 23 P/HUM/2012
    Putusan Nomor 23 P/HUM/20121 Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan persamaan hukum sebagaimanaditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/201218g.
    PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2010;e Bahwa namun demikian objek HUM tidak bertentangan denganUndangUndang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2010, karena objek HUM tidak melarang PenggunaanHalaman 31 dari 33 halaman.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/201232tenga ahli dalam pelaksanan rehabilitas ruang kelas atau ruangbelajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana;e Bahwa dalam rangka objek HUM, pengadaan barang/Jasadilakukan dengan cara swakelala dan / atau melalui pemilihanpenyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 31 Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 sehingga kekhawatiran Pemohon HUM. tidakberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti
    Putusan Nomor 23 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — FERI SETIAWAN SAMAD., SH., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
125 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 52 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 52 P/HUM/20131.b.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/20134.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/2013b.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/20136.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 P/HUM/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN GRESIK (DPK APINDO KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR), ; GUBERNUR JAWA TIMUR
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01 P/HUM/2011
    PUTUSANNO. 01 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak UjiMateriil Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 95 Tahun 2010 tanggal 23November 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011terhadap Pasal 89 ayat (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASIPENGUSAHA
    Timur ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110,Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 181.4/88/013/2011 Tanggal 17 Januari 2011selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya (tanpa tanggal) Desember 2010 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor : 01P/HUM
    No. 01 P/HUM/2011Kabupaten Gresik untuk melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkantersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnyva Mahkamah Agung akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukandalam tenggang waktu 180 (seratus delapan
    No. 01 P/HUM/201 1tentang Ketenagakerjaan sjo.
    Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah: Rp. 1.000.000.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 01 P/HUM/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-03-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — KIM JOHANES MULIA (DIREKTUR PT. GARBAPATI PRAKARSA) DAN PRESIDEN RI.;
672 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2011
    ;~Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011 7. HERDIANTO, SH. ;8. JOVAN JULIAWAN, SH.
    /2011 Apabila Permohonan Hak Uji Materiil ditolak hanya karena alasan formilmaka MATERI yang diajukan dalam Hak Uji Materiil tidak dapatdiperiksa sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum terhadapkekeliruan dalam penerbitan peraturan pemerintah yang sebenarnyadengan adanya Hak Uji Materiil dapat diperoleh kepastian hukum bagimasyarakat pencari keadilan ;Hal ini telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan Hak UjiMateriil Nomor : 41 P/HUM/2006, Nomor : 37 P/HUM/2008 tentang nilaidasar pembatasan
    /2006, tanggal 30 Agustus 2006 ;Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 37 P/HUM/2008, tanggal 18 Maret 2009 :Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT.
    Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/20112. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan ;3.
    /2006 tanggal 30 Agustus 2006, Nomor : 41 P/HUM/2006tanggal 21 Nopember 2006, Nomor : 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011serta Nomor : 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, disebutkan dandipertimbangkan bahwa ketentuan tenggang waktu untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, telah disimpangi karenaalasanalasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan keadilan yangdinilai secara kasuistis ;Menimbang, bahwa begitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2012
Tanggal 7 Januari 2014 — GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 P/HUM/2012
    Putusan Nomor 35/P/HUM/2012peraturan perundangundangan.
    Putusan Nomor 35/P/HUM/201210.
    Putusan Nomor 35/P/HUM/2012pengembangan keprofesian tersebut merupakan salah satu pemenuhan hakguru oleh Pemerintah.4.
    );Bahwa karena Para Pemohon adalah objek pengaturan dari objekpermohonan HUM a quo maka Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan uji materi terhadap objek permohonan HUM a quo.Halaman 39 dari 42 halaman.
    Putusan Nomor 35/P/HUM/2012Anggota Majelis Ketua Majelis,tid ttdDr. H. Supandi, SH., M.Hum H. Yulius, SH., MHtidDr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MSPanitera PenggantittdLucas Prakoso, SH., M.HumBiayabiaya:1. Materai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 35/P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 15-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2010
Tanggal 15 Juli 2010 — MULYO ATMOJO, dkk vs GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — IR. FERRY SIOMBO VS 1. BUPATI MOROWALI UTARA., 2. KETUA DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA;
120 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 17 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 17 P/HUM/2018sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam seluruh tatanan lapisanmasyarakat dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan distribusi danalokasi penggunaan APBD.
    Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat kabupaten Morowali Utara umumnya dankonstituenPemohon khususnya dan menganggap hak Pemohon dirugikan olehberlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.
    Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat.
    /HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 danPutusan Nomor 11 P/HUM/2014) para pemohon harus memenuhi limasyarat, yaitu:1.
    Putusan Nomor 17 P/HUM/2018a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 35 dari 34 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — IR. H. ABDULLAH PUTEH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
88 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 36 P/HUM/201820.21.22.mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantanterpidana.
    Putusan Nomor 36 P/HUM/201832.33.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g)keterbukaan.
    Putusan Nomor 36 P/HUM/20183)4)))tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta PemiluAnggota DPD;10.
    Putusan Nomor 36 P/HUM/2018berdasarkan amanat Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.
    Putusan Nomor 36 P/HUM/201810.ini UU Pemilu).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — ROCHMADI SULARSONO, Psi. VS BUPATI PONOROGO
85 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2014
    Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 (ada 13 fleksibilitas). Hal yangsama hukumPERMENDAGRI 61 Tahun 2007tentangrujukanTeknisBLUDtidak secara spesifik Pasai manayang yangdirujukadalah Pasal SO didaiampasalPedomanPengelolaan Keuangandilanggar.
    Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 PASAL 35 ayat (3)Pasal 35 ayat (3) ayatini multi tafsirkhususnya bilamanadikaitkan denganlampiran VIII angka 3dan 4. Sedangkan ayat(5) adalah ayat yangtidak,khususnya huruf b danmenyambung"c yang tidak terterasama sekali padalampiran yang terdapat.
    Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 Perbub 13/2012 pada8 layanan Psikiatrikerancauanhaldokteryangterkesan seolah RSUDketika Perbub itudisahkan memilikiterdapatmakna dalamlayananspesialisSpesialis Jiwa,padahal spesialis Jiwabelum ada Perbup inidisahkan.
    Kedua hal ini disebutsama akan membatasi apabilaadadikemudian hari Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 mengatur tarif layananintensif saja.
    ,Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp. 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp. 5.000,00 Sumartanto, SH.,MH.3. Administrasi...... Rp. 989.000,00Jumlah = Rp.1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — WESLY SILALAHI, SH., MKn VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
156 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 P/HUM/2017
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017