.05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 dan telah pula membacaserta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehpihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukanmasingmasing oleh Tergugat / Terbanding , Turut Tergugat / Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Amar PutusanNo. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016, akan tetapi pertimbangan yang mendasari

amar putusan tersebut, menurut Pengadilan Tinggitidak tepat dan harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaikipertimbangan yang mendasari Amar putusan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatanPenggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan tidakmenguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungannya antara obyeksengketa dengan para Tergugat / para Terbanding dan para Turut Tergugat /Halaman 4 dari 6 hal Put

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

KAESNUBE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka

Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau

tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayarancicilan atas kredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Idris dan bukannya Saudara Firmansyah selaku Pemilik Mobil, danFakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Firmansyah selakuPemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

2981 K/Pid.Sus/2015perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari

Keterangan Terdakwa;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi PemilikMobil tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Firmansyahtidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukanberdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari padaketerangan

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayudan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

Dan dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) diatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapatdiartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dankepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agamadan kepercayaan;Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahgugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholiktidak memperbolehkan adanya

perceraian dengan alasan apapun.Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalammelangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasaripada hukum atau undangundang kitab Kanonik;Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihakharus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan,dan apabila disetujui oleh pihak geraja (vatikan) barulah perceraian ataupembatalan perkawinan dapat dilakukan;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapBahwa mendasari

pada ketentuan Undangundang no. 1 tahun 1974tetang perkawinan telah diatur bahwa sahnya suatu perkawinan harusmendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan jugasebaliknya dimana sahnya perceraian juga harus didasarkan padaketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian,dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan ceraisehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlakusebagai undangundang bagi umat katholik, maka perceraian yangdiajukan

Adapunalasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo Obscure Libel yaitusebagai berikut: Bahwagugatan Penggugatkabur (obscuur libe/) dikarenakan apa yangdituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalamposita gugatan a quo; Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan aquo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk: Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/

kembali pada Jawaban dalam Pokokperkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (mutatismutandis);Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapAdapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakankeberatan dan bantahan atas dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegasdiakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;Bahwa mendasari

SAIFUL disuruh olehsaksi SUNIFAH agar meminta surat keterangan riwayat tanah dari DesaPesanggrahan mendasari syarat yang diajukan berupa Kartu Keluarga atasnama SAIFUL dan SUNIFAH serta Kartu Tanda Penduduk atas namaSUNIFAH, karena atas obyek yang diwariskan berupa obyek tanahpeninggalan dari BAPAK MARDJUKI Als. DJUKI maka saksi buat sesuaidengan yang dimohonkan oleh SAIFUL atas nama pemohon SUNIFAH.

Bahwa mendasari buku leter C Desa Pesanggrahan Kec. Batu KotaBatu Nomor 1207 atas nama ARMINI B.

PAIDJAH persil d.59 Kelas Nasional34 luas 3.840 m2 dicoret menjadi persil d.59 kelas Nasional 43 luas 2.150 m2dengan rincian RM 26/12/88 880 jual ke 2986 atas nama TARI dan RMpembetulan 30/10/89 710 m2 ke 2691 dan 100 m2 ke 2692 (denganpenjelasan bahwa sesuai dengan buku leter C Nomor 1207 persil d.59 KelasNasional 34 luas 3.840 m2 kemudian dijual mendasari Rapat Minggontanggal 26 Desember 1988 dengan luas luas 880 m2 ke Letter C Nomor2986.

Bahwa Rangkaian perbuatan terlapor LASTARI NURUL ROZIKINmengklaim obyek tanah tersebut adalah miliknya mendasari Petok D Nomor2986, persil 59, Kelas Desa II kelas Nasional 34 luas 880 m2 atas nama TARItertulis RM tanggal 26 Desember 1988 beli dari No. 1207 (dari pihak ahliwarisHalaman 26 dari 46 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN MIqMARDJUKI Als.

BahwaTerdakwa mengklaim obyek tanah tersebut adalah miliknya mendasari SuratDaftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunanatau biasa disebut Petok D Nomor 2986, persil 59, Kelas Desa II kelasNasional 34 luas 880 m2 atas nama TARI tertulis RM tanggal 26 Desember1988 beli dari No. 1207, namun fakta sebenarnya ahliwaris (saksi SUNIFAHAls.

(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik (SHM)Sementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriDokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32PK/TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Reg. Nomor 2857 K/Pdt/2004 Juncto Nomor 580/Pdt/2002/PT.Sby.

(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik SementaraNomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istri DokterSoeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum juga membuatkuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M7? sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terhadapfisik bidang tanahnya telah dikuasai oleh Korban Sie Probo Wahyudi aliasGie Pin;Hal.10 dari 45 hal. Put.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32 PK/TUN/1999 tertanggal 3 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Reg.

(tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) mendasari SHMSementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriHal.31 dari 45 hal. Put. No. 1289 K/Pid/2017Dokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.

Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.

Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau

nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat tersebut, lalu Tergugat IImulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat danakibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilahperselisinan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasiprogres pekerjaan tersebut di lapangan;9.

Perselisihan tentang reralisasi progres kKemajuan pekerjaan di lapangantersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progrespekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat Ilbesaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar7% dengan mendasari pada surat Tergugat .

Bahwa di saatsaat Penggugat sedang menungununggu dilakukanopname ulang, ternyata Tergugat Il dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor JTBAJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diamdiam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakanPenggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014,tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal PemutusanKontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat IlNomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, laluTergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KP0.06/XII/2014 tanggal30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30Desembr 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desembr 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telahmenyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayarKlaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesarRp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilan baru Penggugatmengetahui bahwa Tergugat II telah

Unsur barang siapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalamhukum pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagaisubjek hukum orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana danpelaku. tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi jugaketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalampersidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yangdimaksud

PDM92/PEKAN/03/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangantersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pertama telah dapatdibuktikan jadi adapaun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atautidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan setelahdipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Unsurmengambil : Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkansuatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi,keterangan terdakwa Hendri Als Hen Pitok Bin Abdul Muis sertaterdakwa II Hendri Faisal Als Il Bin Asril juga barang bukti dapatdiketahui fakta sebagai berikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekirapukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Wakaf dan Jalan Riau kecamatanSenapelan Kota Pekanbaru; Bahwa kabel listrik

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatanpencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orangpelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masingmasing pelakuyang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam

., akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatbahkan Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan;Bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud

Asmah Arfan, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian sebagaimana posita angka 4.1. 4.2, dan 4.3, menurut MajelisHakim Penggugat tidak menjelaskan tentang Fakta

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

(rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan

Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti ( P s/d P8) serta 3 (tiga) orang saksi,masing masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sertabermeterai cukup dan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi persyaratan hukumFormal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksisaksi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk dan warganegara Indonesia yang tinggal dan beralamat di Celep Selatan Rt. 09 Rw. 03Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Fatimah tidak keberatan kalau harta peninggalan dari orangtuanya tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi waris padaseluruh ahli warisnya, termasuk hak dari almahum Dulatip, yang diserahkankepada kedua anaknya;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, biladihubungkan dengan isi permohonan Pemohon tersebut, maka hakimPengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa Pemohon sebagai saudara (kakak)kandung dari almarhum Dulatip, dan semasa hidupnya Dulatip menikah denganChalimah

Saksi MUHDARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY sekitar tahun 2007di Padange Bahwa pada tahun 2012 pemohon dikaruniai anak perempuan pertamabernama NOOR HIKMAHIZZATULMUNA 52 222222 2 nnn nn nner nnenee Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus

berikut :Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisli di Jln.Ciputat No. 57 Rt.01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan KandanganKabupaten Hulu Sungai Selatan; (buktiBahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY pada Tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/88/IV/2007 tanggal 2 April 2007(bukti P.3) ;Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon ini bernamaNOOR HIKMAH IZZATULMUNA yang saat ini telah berusia kurang lebih 1(Satu) tahun 3 bulan dirubah menjadi DAFINA ALMUNA, (buktiBahwa yang mendasari

Ciputat No. 57 Rt. 01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan, KabupatenHulu Sungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;""Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatar belakangiatau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam AktaKelahiran anak pemohon adalah untuk kebaikan anak pemohon itu sendiri, sehinggapemohon mengajukan