Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2014
Tanggal 8 Maret 2014 — BUPATI BOGOR va. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20142.2."
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh TermohonKasasitermasuk informasi yang dikecualikan yakniinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanUndangUndang, dengan mempertimbangkan faktafakta sebagai berikut :1.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 jo.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — AMRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — JANE AGNES TAMPATTY, S.H vs. SM EMPLOYEE SERVICES PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2012
    No. 27 K/TUN/2012Plaza BapindoMenara Mandiri lantai 22, Jl.
    No. 27 K/TUN/2012Tahun 2004 jo.
    No. 27 K/TUN/20129.
    No. 27 K/TUN/20121.1.
    No. 27 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
288 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — HARUN AMINAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
77 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 230 K/TUN/2010
    No. 230 K/TUN/20101). Jumono, SH.2). llhamsyah, SH.3).
    No. 230 K/TUN/2010puluh empat meter persegi) terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 3157 atas nama Pemegang Hak PT.
    No. 230 K/TUN/2010Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menempatkan Tergugatsendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
    No. 230 K/TUN/2010yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Termohon Kasasi !
    No. 230 K/TUN/2010Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 230 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — PT. CIPTA MELAYU MAKMUR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 306 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 306 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014. H. BAMBANG SUPRIADI, S.E., M.H., KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. JANUAR, Kepala Seksi Survei, Pengukuran danPemetaan, Kantor Pertanahan KabupatenBintan;3. WASRIAL, Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan, Kantor PertanahanKabupaten Bintan;4.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/201412.Bahwa seharusnya permohonan sertipikat tersebut ditolak, karenaKepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanahtanahyang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun1992.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yangtetap;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama MidaulyDamanik, luas 19,997 m?, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;3.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/2013/PTUN.TPI yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA vs. Ny. FATIKAH, DKK
86 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 441 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015keperluan Pengadaan tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan seluas 104M?.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015 Tanah yang dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh B. Piar (alm)semasa hidupnya bersama Ahli Warisnya (Para Tergugat II Intervensi)sejak tahun 1958 sampai sekarang, dan telah diurus oleh B.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015melainkan kepentingan semua Ahli Waris (alm) Mustakim Zen, karenakepentingan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut jugamencakup hak kepemilikan sebidang tanah bukan sematamata pembatalanobyek sengketa.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 495 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b. Penetapan batas bidangbidang tanah ;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran ;d. Pembuatan daftar tanah ;e. Pembuatan surat ukur ;12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :1).
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015. Eksepsi Tergugat :a.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tandatanda batastersebut ; Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;c.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
71 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 289 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201526. EFLIN ROTUA SINAGA, S.H.;27. JATENDRA J.W. HUTABARAT, S.H.;28. TULUS SIMANJUNTAK, S.H.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201532.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201522.Kepegawaian Negara (BKN) pada saat itu terkait perkara a quo.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
85 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 PK/TUN/2009
    No. 40 PK/TUN/2009.16.17.18.19.20.als1998.Dra.
    No. 40 PK/TUN/2009.2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.3. Karena ditelantarkan.4.
    No. 40 PK/TUN/2009.RI.
    No. 40 PK/TUN/2009.Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohn Kasasi.29.
    No. 40 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — PEMERINTAH PROVINSI BALI vs. I MADE SURASMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — ISAH Binti IDIN MAIDIN Alias MAIDIN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DKK
107 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 331 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/20153), Termasuk orang yang dirugikan Pasal 53Ayat (1).
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015berdasarkan surat kuasa mutlak adalah bataldemi hukum ;e. PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG RI. No.2584.
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI
199 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — ARIFIN PURWANTO, S.H VS melawan: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PARIWISATA KOTA MADIUN
83 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 104 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ARIFIN PURWANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri,bertempat tinggal di Jalan Paus Nomor 3 Kota Madiun,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,DAN PARIWISATA KOTA MADIUN, berkedudukan di Jalan Salak Nomor67 Kota Madiun, dalam hal
    Putusan Nomor 104 K/TUN/20121 Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun, menggugatTata Usaha Negara kepada penyelenggara urusan pemerintah baik di pusatmaupun di daerah khususnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun, karenaanggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, hal itusesuai Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;2 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 saya ARIFIN PURWANTO, SH selakupemilik Koperasi
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012BBB TTK DUA TTK CC TTK JABATAN DLM KEPENGURUSANKOPERASI BERSIFAT SUKARELA BERDASARKAN HASIL RAPATANGGOTA DAN TDK TERKAIT DGN JABATAN STRUKTURAL DLMOTK POLRI TTK.Apabila pejabat struktural Polwil Madiun memimpin rapat Koperasi makahal itu bertentangan dengan TAP MPR RI No.
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012hal itu tidak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2)huruf f, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;11 Yang berwenang menandatangani SK pembubaran Koperasi adalah KepalaKanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK, tetapi yangmenandatangani adalah Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun, halitu tidak sesuai dengan pada VI huruf b (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994, juga bertentangan dengan TAP MPR RI No.
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 426 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1010Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalahdidasarkan adanya :4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ;5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum HakimAgung, Prof. DR.
    buta ;Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194/K/TUN/2011 pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikapdiam (fiktif negatif) Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011 tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1414Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :68/Td.
    Menyangkut Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta No. 194K/ TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011.e Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II yang menjadikan putusan Kasasi No. 194K/ TUN/2011 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan Obyek Gugatanmerupakan perbuatan Termohon Kasasi II yang menyalahi hukum karena tidakmempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan "membabi buta"; Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan Kasasi No. 194/ K/TUN/2011tersebut pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 461 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 461 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor 178,Semarang;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:GUBERNUR JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan / atau direhabilitasi;b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 disebutkan ...hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;c.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadalam putusannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanyamempertimbangkan alatalat bukti dan keterangan saksi dengan mengkaitkandengan peraturan perundanganundangan hanya sepotongsepotong.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014telah tepat dan benar, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa PemohonKasasi tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam Jabatan StrukturalEselon IV karena sudah memiliki pangkat IV/a sangat subyektif dan keliru. Karenapada kenyataannya Pemohon Kasasi justru sangat memenuhi syarat utama dalampengakatan dalam suatu jabatan Struktural yaitu DUK.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — NY. SOEDARWATI KARSONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 429 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013a. Bahwa Rumah Jetis No 4 sekarang menjadi JI.AM Sangaji No. 4AYogyakarta tersebut yang mempunyai adalah saudara Ny.E.P.DEBLAAUW yang tidak diketahui Alamatnya;b.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013catat hukum, maka dengan itu tanah yang terletak di JI.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/20134. Memerintahkan TERGUGAT untuk memproses PermohonanPENGGUGAT sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan yangberlaku;5.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — YAYASAN RIAU MADANI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 87 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I. YAYASAN RIAU MADANT, tempat kedudukan di Jalan Repelita I Nomor25 A, Tampan Pekanbaru, diwakili oleh: 1. Surya Darma, S.Ag., selakuKetua Yayasan Riau Madani, 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 — SUPIYA, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 383 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1SUPIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MayjendSungkono Nomor 43, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, KabupatenBangkalan, pekerjaan Swasta;2 DASINO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda KaffaSMU 1, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,pekerjaan
    TEGUH SENTOSA, S.H., Kasubsi Sengketa dan KonflikPertanahan;Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Bangkalan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK600.35.26/VII/2012tanggal 19 Juli 2012;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012I ENDANG SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sumedi 2 B, Komplek Kenjeran, Surabaya, pekerjaanIbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 HENDRO LAKSONO, S.H
    (tujuh ribu seratus tujuhpuluh empat) meter persegi atas nama Endang Susilowati, berdasarkan PeralihanHak (Akta Pembagian Hak Bersama), tanggal 2 Maret 2010 ditujukan tertentuHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012kepada orang lain atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada EndangSusilowati;f Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor1645/Kelurahan Kraton, tanggal 7 September 2005, Surat Ukur Nomor 26/Kraton/2005, tanggal 15 Agustus 2005, luas 7.174
    Bunaim merasa putus asa setelah sekitar 2 tahunlamanya proses pengukuran terhadap sebidang tanah miliknya yang terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kohir NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20121011121314585 pada persil 20 d.II dengan luas 2780 m?; tidak dapat terlaksana, akhirnyaSdr.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S H.NIP. 220000754.1617Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012