Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alatsholat (roko dan sajadah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk8.tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama

PENGHULU dengan mas kawin berupaseperangkat alat sholat (roko dan sajadah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahadalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 28 tahun danjanda cerai dalam usia 33 tahun (bukti surat cerai no.0385/AC/2008/PA.Pmk,terlampir), dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, dan selama menikahtidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 057

tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksisaksi, sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2013 di KABUPATEN PAMEKASAN,telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) denganPemohon II ( PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IIsendiri bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 057

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka salinan Penetapan ini harus dikirim kepada KantorUrusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 para Pemohon dibebani biaya perkara ;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkMengingat, Penjelasan pasal 49 a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan

Materai Rp. 6.000,Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkJUMLAH Rp. 241.000,( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )Untuk salinan yang sama bunyinyaOleh Panitera PA. PamekasanTTDMOH. ALI SYAMSI, S.H.Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis

057/Pdt.G/2013/PA.Tjg

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.TjgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanantara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dan dicatat dalamregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg tanggal 13 Februari 2013 telahmengajukan

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dankumpul di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabalong selama kurangHalaman dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.Tjglebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di KabupatenTabalong selama kurang lebih 8 tahun;.

tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugatmau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkankesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagaimediator yakni Rahimah, S.H.I. dengan penetapan Nomor 057

Junaidi, M.H.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.TjgPerincian Biaya Perkara:Aw WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya Panggilan PenggugatBiaya Panggilan TergugatRedaksiMeteraiJumlah Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,Luthfia Subekti, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 70.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp. 236.000,00

Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2014.perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor : KEP393/WPJ.07/212 tanggal 27 Februari 2012 yang Penggugat terima padatanggal 02 Maret 2012 mengenai Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak (STP) PPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 MasaPajak : April s.d.

suratnya :1 Nomor : S97/WBC.09/KPP.MP.02/2011 tanggal 14 Januari 2011.2 Nomor : S483/WBC.09/KPP.MP.01/2011 tanggal 17 Maret 2011.Bahwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuat FakturPajak sesuai Pasal 13 Ayat (1) UU PPN, demikian juga dengan Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena :1 Permohonan kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Nomor : 00048/107/09/057

/11tanggal 04 April 2011 telah ditolak oleh Tergugat.2 Pemeriksa dalam menetapkan Produk Hukum Hasil Pemeriksaan berupa STPPPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 sejumlah Rp.2.811.634.503,00 tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.

Didalam SuratKetetapan Pajak:e Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor : 00110/507/09/057/1 1tanggal 04 April 2011 Masa Pajak April s.d. Juni 2009e Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00154/207/09/057/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Juli s.d. November 2009Tidak terdapat koreksi pemeriksa dari Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahanyang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggungpemerintah.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49243/PP/M.XI/99/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP393/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Aprilsampai dengan Agustus 2009 Nomor : 00048/107/09/057

Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.

Bumi Sentosa Dwi Agung;Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat dalam Akad Pembiayaan MusyarakahNo. 057/MSA/VII/2008 tersebut Tergugat I dan Tergugat III serta Para Penjaminmenjaminkan harta miliknya berupa:5.1 Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Kelurahan TegalReja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jl MT Haryono atasnama TERGUGAT I dengan luas 380 M?

BumiSentosa Dwi Agung;Bahwa tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai salah urus (mismanagemen) atau pelanggaran atau wanprestasi terhadap Akad yang menjaditanggungjawab pribadi dari Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 13 jo Pasal 5 huruf 5 jo Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008.

Oleh karenanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008 yang sedianya berakhir pada tanggal 29 Januari 2009dengan sendirinya sejak tanggal 29 November 2008 ketika Para Tergugatmelakukan wanprestasi menjadi putus. Sesuai Pasal 12 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 Penggugat I berhak menagihmodal usaha dan uang bagi hasilnya secara sekaligus ;Setelah mendapat klarifikasi dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, Penggugat Imenanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat posita I 3, adalah tidak benar, yang benar ParaTergugat hanya mengetahui dan menandatangantn AKAD PEMBIAYAANMUSYARAKAH No. 057/MSA/VII/2008 dengan Penggugat I tanpa diberitahuapalagi mengetahui adanya peristiwa hukum yang dijadikan dasar akad tersebut, yaituadanya penandatanganan Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off BalanceSheet No. 002/MDAMQYD/VIII/2008 antara Penggugat I dengan Penggugat II;4.

057/AG/2014

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1IV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057

da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057

atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat

sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.

da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.

bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32267/PP/M.XIlIV13/2011, tanggal 28 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor : 00001/204/08/057

Putusan Nomor 43 /B/PK/PJK/2013Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008Nomor : 00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009, atas nama : PT KoryePolymer, NPWP 01.064.513.0057.000, Alamat di Jl.

Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) salahmenggunakan pasal dalam menetapkan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009 karena berdasarkansurat yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sewaktu persidangan dengan nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November 2010 menjelaskan bahwaFAN WON SONG sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri(WPOPDN) sehingga tidak terutang PPh Pasal 26 UU PPh;j.

Daftar Hasil Penelitan Keberatan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009ii. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 12 September 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Sulami Mustafa, SH.ii. Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Ni Luh Sudiarsih, SHiv. Surat nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November2010 tentang Penjelasan bahwa FAN WON SONG sebagaiHalaman 11 dari 13 halaman.

Put32267/PP/M.XII1/13/201 1;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor Put.32267/PP/M.XIll/13/2011 :Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keputusan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/204/08/057/09tanggal 17 Juni 2009 Masa/Tahun Pajak JanuariMaret 2008,atas nama:PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Nama Pemohon yang benar adalah : BURI tanggal lahir 23 Januari 1996 sesuai dengan Kartu Keluarga No.3513231911053405 tertanggal 01 April 2014, dalan Kartu Tanda Penduduk NIK.351323230 1960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314;
3. Memberi ijin kepada

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314, nama pemohon tertulis BURI tanggal lahir 23 Januari1996;4. Bahwa nama pemohon yang semula ACH.

Tanda Penduduk NIK.3513232301960002 dalam suratketerangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Krstanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon,dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314 ;Bahwa Pemohon sangat berkepentingan baik dimasa sekarang maupun yangakan datang tentang perbedaan nama Pemohon, untuk merubah dan untukpembetulan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeriyang berwenang

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohonyang semula ACH.

dalamkutipan akta nikah;Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telahhadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohananPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yaitu berupa :1.Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Beda Nama dan tanggallahir Nomor 471/057

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon yang semula ACH. FAUZI tanggal lahir 28 Mei 1985 menjadiBURI tanggal lahir 23 Januari 1996;4.

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai

karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan

Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.

Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.

Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.

Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057

uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,

/13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan

Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdra. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperhatikanPenggugat dan keluarga;4.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrTelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sejak akhir 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugattidak dapat mememnuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah pulang kerumahorang

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapatdalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatanPenggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah ( brokenmarriage ), sulit untuk disatukan

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrRincian biaya perkara:iL,2s3.Biaya kepaniteraanBiaya ProsesBiaya MeteraiJumlah1. Drs. FAIQ, Drs. MISBACHUL MUNIR, MH.MH.Ttd.2. Drs. NURROHMAN,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Ttd.ISMAIL, SH.Rp. 35.000,Rp. 295000,Rp. 6.000,Rp. 336.000,Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengadilan Agama Kab. KediriDrs. ANURUL MUJAHIDINHal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21Desember 2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 Masa Pajak November2014, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 14 ayat (4) UU KUP : Rp59.309.945,00Jumlah yang masih harus dibayar : Rp59.309.945,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal

Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor. 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sehinggaperhitungannya menjadi sebagai berikut: N Wraian Semula Dibatalkan MenjadiO.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014,Nomor 00662/107/14/057

Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017Masa Pajak Januari 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006335.99/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01538

/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT HogyIndonesia, NPWP 01.084.734.1.057.000, beralamat di Blok M31 KawasanBerikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar Cikarang Barat Kab.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01538/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di Blok M31 Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PTHogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di BlokM31 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar,Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, adalahHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis