Sehingga tindakanasusila mana yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 2 Januari 2010sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta yang diperolehnya, apabila padawaktu tersebut Saksi I dan Terdakwa sama sekali tidak bertemu ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali tidak cermat dan tidak teliti sehingga patut untukdikesampingkan ;9 Tanggapan terhadap Pertimbangan Judex Facti halaman

Bahkan ketika Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakimuntuk memperagakan hal yang sangat tidak masuk akal tersebut, Majells Hakimmenolaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal dari reka ulang tersebutdiharapkandapat diperoleh fakta hukum yang benarbenar jelas bukan bersifat imaginer/anganangan dari Para Majelis Hakim yang Terhormat ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali

Agung akan melanjutkan sidangkeesokan harinya, dan ketika sidang hari ke dua akhirnya Saksi I mengakubahwa Saksi I yang mengambil uang tersebut dan meminta maaf kepadatemantemannya sambil menangisnangis ;Mendasari faktafakta di atas atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat pertamamaupun Judex Facti menyatakan bahwa keterangan Saksi I di depan persidangandibawah sumpah merupakan bukti yang dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan,sedangkan Penasihat Hukum telah dapat membuktikan rangkaian kebohongan

Putusan No. 250 K/MIL/201328Penghapusan KDRT tidak dapat diterapkan untuk individu yang berada di luarlingkup Rumah Tangga ;Mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasan bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan TingkatPertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya sehinggapertimbangan tersebut patut untuk dikesampingkan ;13 Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 37 poin 15 ;Banwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan

Putusan No. 250 K/MIL/201340bTestimonium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasilpendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yangdidengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat budkti ;Bahwa mendasari faktafakta persidangan, para saksi, buktibukti dan pendapathukum di atas maka Penasihat Hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dandengan tegas membantah terhadap

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

No. 172 K/MIL/201 1landasan yuridis, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan sekaligusmerupakan fakta/bukti konkrit dalam rangka penegakan hukum, begitu jugadalam perkara ini, adapun keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di dasarkanadanya :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa Keterangan Saksi1 merupakan fakta hukum

No. 172 K/MIL/201 1Zina, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tidakrelevan untuk di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini ;Adapun mengenai uraian dan argumentasi yang mendasari keberatan PemohonKasasi terhadap Putusan dikarenakan :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa

(red.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya halaman 11 titik 3 dalampendapatnya ) dan untuk selanjutnya menyatakan Hakim yang akan menilaiterhadap keterangan Saksi bukan oleh Pemohon Kasasi ; Berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, Putusan Majelis Hakimhanya mendasari atas keterangan Saksi1 (Istri dari Serda Esa PurwoWidodo) sedangkan Saksi2 dan Saksi3 dalam persidangan jelas tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1angka ke26 dan angka ke27 UndangUndang Republik

Bahwa mendasari keterangan dari Saksil ( Gede WelisSuganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejak tanggal 27 Juli2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuan Denma Brigif Raider20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yangbertwenang;c.

2021tanggal 24 Agustus 2021 tentang Panggilan keempat menghadapPersidangan Pengadilan Militer.Bahwa jawaban surat panggilan sidang dari Komandan BrigifRaider 20/IJK selaku komandan kesatuan Terdakwa Nomor :B/779/VII/2021 tanggal 22 Juli tentang laporan tidak dapatmenghadap dipersidangan Pengadilan Militer.Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa iasudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudahtidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.3.

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.Hal 9 dar 13 hal Putusan Nomor : 114K/PM.III19/AD/V1/20212.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari

Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut

Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut

untuk permintaan pembuatanakta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah aktanomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihatdalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT.

OORJA INDO PETANGISFOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21Februari 2011 halaman 2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoidengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIStanggal 19022011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasaindonesia dan bahasa inggris)/ (dapat dilihat dalam aktanomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;Hal. 27 dari 35 hal. Put.

No. 278 K/Pid/201328Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah alas hak Surat PernyataanKepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh(05052007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat DusunBai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawankawandengan batasbatas : Sebelah Utara Sungai Apar KeSebelah Timur Sungai BolumSebelah Barat Sungai BenongaSebelah Selatan Perkebunan Kel.PT.

Masdar Alias Sidoi BinSaran, yaitu :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian PoldaKaltim, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adaancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011halaman 2) ;Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah perseroan

No. 278 K/Pid/2013Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara TerdakwaMasdar Als Sidoi dengan perusahaan PT.

anak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, temyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI PEMOHON dan SAKSI 2 ASLI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI ASLI TERMOHON dan SAKSI 2 ASLI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

besar dan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cee de le 6 ie 1 LiiiilsArtinya: " Menotak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang,bahwa meskipun perceraian adlah sesuatu yang dibenci oleh allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

tahunpenjara, akan tetapi jumlah narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram dihubungkan dengan hasil test urine Terdakwa positifmengandung narkotika sabu (sebagaimana keterangan saksi EkoMaryanto dan keterangan saksi Rahmat Kurniawan yang melakukanpenangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa) serta pengakuanTerdakwa bahwa sabu in casu sematamata untuk dikonsumsi, patutdiduga bahwa penguasaan narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram in casu adalah untuk keperluan konsumsi Terdakwa;e Bahwa mendasari

Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019kepada Terdakwa in casu mendasari ancaman pidana yangdiancamkan bagi penyalahguna narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Berdasarkan halhal tersebut di atas beralasan menurut hukum untukmemperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan judex facti in casudengan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaatbagi Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Mesin 28D2864591.Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan surat penetapan penyitaan Nomor : 53/Pen/Pid/2013/PN.PBR tanggal 21Oktober 2013 dalam persidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi danterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi dan terdakwa barang buktiserta petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib telahterjadi tindak

Unsur barang siapa.29Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwapelaku tindak pidana yang

PDM483.PKN/12/2013 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

PDM432.PKN/II/2013tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTeddy Jaya Rusli

barang disebabkan karenaada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke lima tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa benar mendasari pada keterangan para saksi dan terdakwadalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Teddy Jaya Rusli als Teddy adalahBePeRyBatel65karyawan PT.

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....

Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...

"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.

Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).

Bahwa disamping itu, setiap kali terjadipertengkaran Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya sampai berharihari tanpa seizin Pemohon selaku suami dan menyampaikan ingin berceraidengan Pemohon, mendasari hal yang demikian itu. Pemohon berusahamenasehati Termohon supaya memperbaiki perilakunya dan Pemohon berjanjiagar giat bekerja, namun justru disikapi oleh Termohon dengan kemarahan yangselalu berujung pertengkaran dan perselisihan;5.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinyamengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan sertameminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga mendasari haltersebut untuk menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon hanyaharuS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkanmengenai bentuk talak yang

Bahwa mendasari jawaban Termohon dalam konvensinya pada angka4 telah memperlihatkan dengan jelas Termohon tidak membaca danmemahami pemohonan a quo secara cermat dan seksama, karena dalamsurat permohonannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan Pemohonmerasa kurang penghasilan, tetapi Pemohon dalam permohonannyamendalilkan ...

Bahwa oleh karena dalam mengajukan talak a quo didasarkan padaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohondengan Termohon, dan Pemohon tidak ada harapan untuk rukun kemballsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dimana tidak dipersyaratkan adanya kesediaan atau persetujuan dariTermohon, juga dengan mendasari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang kaidah hukumnyaberbunyi: Majelis Hakim dituntut

Bahwa adapun dengan terjadinya perceraian antara PemohonRekonpensi dan Termohon Rekonpensi tidak memutuskan hubungan antaraorang tua dengan anak, di mana orang tua tetap berkewajiban untukmemenuhi segala kebutuhan anak, maka mendasari ketentuan Pasal 156huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Semua biaya hadhanahdan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannyasekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusi dirisendini (21 tahun), Karenanya itu, meskipun mengenai

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

KarMenimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan IlmuPengetahuan dan Tehknologi.

Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yangkedua,yakni apakah barang bukti berupa 0,71 (nol koma tujuh satu) gramsabusabu beserta plastik pembungkusnya,yang dapat dari tangan Terdakwatermasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman;Menimbang,bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui,bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota

selanjutnya daribarang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan darihasil pemeriksaan disimpulkan,bahwa barang bukti tersebut mengandungMetafetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran yang menurut undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu sabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 diperempatan lampu merah kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri,terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga diketemukannya barang buktisabusabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Ronny Yunantha, selain menguasai jugamenyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutadalah merupakan perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Dalam perlawanan tersebut (verzet) mendasari

atas hendak dilaksanakan lelangterhadap assetaset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya buktibuktibaru (novum) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yangternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnyasalah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil)dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

:Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri,tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke4 (Keempat)sebagai berikut:Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangkaHalaman 8 dari