Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
149 — 91
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — MALANG DG. LU’MU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 280 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015gugatan in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 20776/Kelurahan Paropo,tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 01121/2005, tanggal 26 Januari2005 seluas 226 m? (dua ratus dua puluh enam meter persegi) namapemegang hak Mery S.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang perkaraPerdata Nomor 18/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, tanggal 9 Juni 1987;3.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Biayabiaya: 1. Meterai .............0.... Rp 6.000,002. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..0...0.. ee. Rp 500.000,00MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADIL, S.H.NIP. 220000754Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 280 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 279 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
    No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
    No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
    No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
    No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/TUN/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT), DKK vs. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
344 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. PELCIK RASITA SITEPU, DKK
254 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016 Bahwa klaim PT.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201633.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016ll.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201617.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — NOVYSAN MONTOLALU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DKK
79 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 406 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,pekerjaan Wiraswasta;9.FADLY BASALAMAH (Putra Ke3 (satu)/ahli Waris dari Alm.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Abdullah Basalamah, Hj. Hadidja binti Abdullah Basalamah, Hj. Syammahbinti Abdullah Basalamah, Hj. Eliya binti Abdullah Basalamah, Hasan binAbdullah Basalamah, Hi. Muhammad bin Abdullah Basalamah, Luas 980M?
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017tanggal 11 Februari 2003 No. 135/Wenang Utara/2003 seluas 418 m*,adalah di terbitkan diatas bagian tanah sertipikat hak milik No.91/Wenang tanggal 12 Februari 1974 surat ukur No. 73 tanggal 27 Juni1906.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017menyangkut prosedural penerbitan sertipikat.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS vs. BUPATI KAPUAS
92 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015Il.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
107 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,tempat kedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Victor Simanjuntak, SH.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/201413.1.4.kemudian ditetapkan Tubagus Samsul Komar bin Hendradilagasebagai Tersangka. Sedangkan M. Chaerudin, Agus SyahDurachim, dan Asnawi H.N. diketahui kemudian sudahmeninggal dunia.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Nomor 61, Kecamatan Ciputat, Tangerang tidak ada PersilNomor 48.D.II maupun 46dII. Berdasarkan fakta tersebutmaka berarti Tergugat telah salah dalam melakukanpencatatan pendaftaran hak.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2013/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Serang.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
348 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 Ruang jo.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 kepada pejabat yangberwenang.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017Cc.12.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017e.bawah tanah dan keluar menjadi mata air.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — BUPATI BATU BARA vs.BERLIANA MANURUNG, S.Pd, DKK
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 —
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2009
    No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
    No.108 PK/TUN/20093.
    No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
    No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
    Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — KUWU BANGODUA KEC. KLANGENAN KAB. CIREBON VS 1. NASDIYA.,2. KARTA WIJAYA;
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 553 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 553 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KUWU BANGODUA, KECAMATAN KLANGENAN, KABUPATENCIREBON, diwakili oleh Nuki Supriyadi, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Kuwu Bangodua, beralamat Jin. Nyi Mas Endang GeulisNo. 236, Desa Bangodua, Kecamata Klangenan, Kabupaten Cirebon,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. RAMADI, S.H.2.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013sejak diterima atau merasa kepentingan Penggugat diirugikan sehinggatelah sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Para Penggugat diangkat dalam masingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu sebagai berikut:1. Keputusan Kepala Desa Bangodua Nomor: 07 Tahun 2003 tertanggal19 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013141.3/Kep. 02DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang PemberhentianSdr. KARTA WWAYA dari Jabatan Kadus/Cap Gawe perangkat DesaBangodua, Kecamatan Klangenan, Kabupaten = Cirebon ;3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut :a. Surat Keputusan Kuwu Bangodua, Kecamatan Klangenan, KabupatenCirebon, Nomor: 141.3/Kep. 01DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang.,.Pemberhentian Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalammelaksanakan tugas tersebut, Kuwu mempunyai wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);3.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,
97 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28/K/TUN/2009
    No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
    No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
    No.28/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, DK
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASIA BINTI H. ALIMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
45 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 189 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD SIDIK VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754