Ditemukan 31945 data
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yangtertera dalam sertifikat tersebut :c.
Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yangtelah ditentukan atau tidak;C) ...
Putusan Nomor 35 PK/TUN/20152. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 16852/Kelurahan Duren Jaya, tanggal 16November 2010, seluas + 3.400 m?
Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dang.
Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai .........2. Redaksi ........3. AdministrasiJumlah ...............Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp2.489.000,00Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
96 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 PK/TUN/2022
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 K/TUN/2022
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 46 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.De3.10.11.12.Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Nur Syarifah, SH., LLM., jabatan
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Hari : Jumat.Tanggal : 23 Agustus 2013.Pukul : 10.00 WIB.Tempat : Ruang sidang A gedung Serbaguna di Idi.Acara : Rapat Paripurna Khusus.Dalam rangka penetapan anggota KIP KabupatenAceh Timur Periode 20132018.2 Demikian dan terima kasih.Tertanda :Ketua DPRK.Tgk. Alauddin, S.E.Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dariPartai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus2013.
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Lulus :Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 20132018mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon AnggotaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehTimur Periode 20132018 kepada Tergugat antara lainsebagai berikut :1Iskandar A Gani, S.E.2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.3Drs. Ridwan Suud.4Tarmizi, S.Sos., MA.5Sofyan.Cadangan :1 Ismail, S.E.na FF W WNIsmail, S.Ag.Drs.
Putusan Nomor 46 K/TUN/20155 Sdr.
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 K/TUN/2014
Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 PK/TUN/2013
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 K/TUN/2013
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANDI ROHANDI,SH;2. DENI HIDAYATULOH,SH ;3.
Putusan Nomor 480 K/TUN/20133.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Ke Sertipikat semula yaitu Sertipikat Hak Milik No. 139 BlokPasantren, terbit tanggal 21 Oktober 1974, Gambar Situasi No.1059/1974, Luas 6.440 M2, atas nama H. Sopandi Karmawijaya ;4.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
346 K/TUN/2015
Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 PK/TUN/2010
No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
No. 101PK/TUN/20102.
No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2009
No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
No. 430 K/TUN/20092.
No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
No. 430 K/TUN/20094.
No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 K/TUN/2014
Putusan Nomor 41 K/TUN/201412perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objeksengketa tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, demi hukumtelah gugur.
Putusan Nomor 41 K/TUN/2014163.23.0berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.
Putusan Nomor 41 K/TUN/20141818De,5.3yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang pertanahan untukmenyatakan tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secarahukum.
Putusan Nomor 41 K/TUN/20142626tertanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa(PT CPN) seluas dan sebatas 40.500 M?
Putusan Nomor 41 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 K/TUN/2016
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
78 — 80
RICKY WULLUR,SH ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, berkantor pada JAMESKARINDA, SH dan Rekan, beralamat di JalanSam Ratulangi 29 No. 1 = Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Juni 2005, yangKepaniteraan PengadilanManado, dengantelahregisterdidaftarkan diTata Usaha NegaraNomor43/SK/TUN/2005/PTUN.Mdo, tanggal 19 Juli2005;Selanjutnya disebut sebagai............ PARAPENGGUGAT ;MELAWA N:1.
TERGUGATINTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tertanggal O01 Agustus 2005, Nomor20/Pen.MH/TUN/2005/ PTUN.Mdo. tentang Penunjukan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal O1 Agustus 2005, Nomor20/Pen.PP/2005/PTUN.Mdo, tentang Penetapan Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 K/TUN/2009.-
PU T U S A NNo. 48 K/TUN/2009. DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara1. SOEDJONQ Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanIkan Sumbal No. 9 Surabaya ;2.
No. 48K/TUN/2009.Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Siprianus Mahudiyono, S.ST,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Andika Putranto Hadi, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Surabaya ;Abdul Latief Zairin, SE..
No. 48K/TUN/2009.10.11.12.13.nomor 570.35.1.9547, tanggal 07 Desember 2006 yangditujukan kepada PENGGUGAT perihal realisasi permohonanKAPOLWILTABES Surabaya No. Pol B/2945/VII/2006, tanggal07 Juli 2006. Perihal : Realisasi permohonanKapolwiltabes Surabaya No.
No. 48K/TUN/2009.10surat Tergugat tanggal 10082007 No.600.35.1 6696.
No. 48K/TUN/2009.16Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk memenuhiketentuan tentang biayabiaya pengembalian batas yangmasuk ke kas negara sesual ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang harus diajukansecara pribadi pribadi, sedangkan permohonan pengukuranulang yang diajukan oleh Sdr.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 K/TUN/2011
No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
No.389 K/TUN/201 12.
No.389 K/TUN/201 1b.
No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
No.389 K/TUN/201 1
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 K/TUN/2015
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014