(selebihnya tidak terbaca),Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitanberupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damangyang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik No.24924atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataanpenyerahan/hibah dari Sdr,Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJBNo.82/III/3/BK/1985, dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidakdapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan

(Sselebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak MilikNo.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa suratpernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasariAJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Dg.Rala dengandasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr, YusufKatutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan menurut SaksiH.Musdedy dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidak dapatdibaca karena rusak, adalah

MadjidLaugu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Biringkanaya KMUP denganpenjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari KohirNomor 736 Cl dimana tanah yang diperjual belikan terletak di ProvinsiSulawesi Selatan Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya DesaSudiang dengan luas 2.658 Meter persegi dengan harga jual senilaiRp.5.980.500; ( lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ratus rupiah)yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf KatutuDamang; Dikembalikan kepada Sdr.Ambo

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut

Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.

Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.

kelopak mata kiri Saksi; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi,saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak adamenggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tanganterdakwa saja; Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalahdikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA; Bahwa yang mendasari

melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidaksenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA;Bahwa yang mendasari

kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja; Halaman(11) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN PljBahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadapsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak Halaman(15) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pljsenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;Menimbang, bahwa yang mendasari

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

., yang secara nyatadan dengan menggunakan nalar yang logis bahwa tindakan membongkaryang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam fakta hukum karena Para Terdakwadalam persidangan menjawab pertanyaan kami Jaksa Penuntut Umumbahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sebagaiman yang kamisebutkan pada angka 6;Bahwa dengan mendasari pada prinsip apa yang dikehendaki tentudiketahui (zonder eigen recht) ketika dihubungkan dengan fakta hukumdalam

menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal penerapan prinsip perbuatan melawan hukum yangkeliru diterapkan oleh majelis hakim;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 10 alineakedua dinyatakan bahwa:"perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Il tidak lain sebagaibentuk "zonder eigen recht", namun demikian dalam arti konteks sosialsebagai nalar sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

perbuatannya dibuktikan dandikaitkan dengan perbuatan melawan hak ("onrechtmatige daad") padaranah hukum perdata karena Majelis Hakim mempadankan faktasebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 denganmenyatakan :"perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Terdakwa Il tidak lain adalahsebagai bentuk "Zonder eigen recht", namun demikian dalam arti kontekssosial sebagai sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama MUSLIH bin DAWI, sepupu Pemohon dan MISNANDAR bin SALIMAN,paman Pemohon serta TALAK bin SURYO dan SURYANI binti SUPAIDAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;a Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I, dan SAKSI TERMOHON I,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

asuhanTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan seorang saksi yang diajukan Termohon bernamaSAKSI 3 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukumIslam memberi petunjuk sebagai berikut :mArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;mArtinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Boyke HeryNainggolan, dan tidak pernah melakukan transaksi uang apapunbentuknya;Bahwa mendasari pada jawaban Tergugat dan Surat PernyataanTergugat yang membuktikan bahwa Tergugat saling kenal denganpetugas Securicor yang bernama Boyke Hery Nainggolan, dan terdapatpula transaksi keuangan, dan hal ini sangat membuktikan adanyahubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga yang telah menciptakankonflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat(45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport

Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura baik dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan a quo menjadi kabur dan telah bertentangan denganketentuan Pasal 102 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggasudahsepantasnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah lalai memenuhi syaratyang diwajibkan oleh perundangundangan;Bahwa untuk itu mendasari

uraian yuridis tersebut diatas, terbukti bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura telah dan tidak mendasari pada pada pembuktian danfaktafakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan faktapersidangan telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran kerja, dan pelanggaran kerja yang telah dilakukanoleh Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas ketentuan PedomanHalaman 9 dari 12 hal.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon Il, yakni nama ayahPemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Nomor496/03/1/1982, tanggal 28 Januari 1982 adalah XXXX yang sebenarnya adalahXXXX ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam bukti pernikahannyatersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa XXXX bin

Saksi DURHANS TANU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;11e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa berawal saksi sementara berada di rumah Johanis Nduntiba tiba datang para terdakwa dan

Saksi JOHANIS NDUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;Bahwa berawal saksi baru kembali dari sawah dan sementaraberada di rumah lalu datang Durhans Tanu bertamu

Saksi MARIA NDUN MBUIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah danJohanis Ndun baru saja pulang dari

Saksi CRISTA NDUN, pada saksi tersebut tidak di sumpah karena masihtergolong anak anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 Dusun15Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi

Saksi CHRISTIN YULIANA NDUN, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 DusunDendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah dan JohanisNdun baru saja pulang dari

berdasarkan pengakuan Pemohondan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam permohonan Pemohonadalah benar , Menimbang, bahwa berdasar dalil Pemohon yang ternyatadiakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksiPemohon ( SAKSI P.1 dan SAKSI P.2) dan saksi Termohon (SAKSI T.1dan SAKSI T.2) maka dinyatakan terbukti, bahwa selama terikatperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai duaorang anak ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan duaorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T.1 danSAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

JILettoeoJArtinya Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatanMenimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U +I WJ IJ tt (xArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut

yang mendasarigugatannya;Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat, adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci memaparkan uraian tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 BW.Bahwa, gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan sejak kapan dan atasdasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga atashak kepemilikan yang mendasari

Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;e Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidakada uraian yang menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrand) danperistiwa yang mendasari gugatannya.e Bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci menguraikan tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan danatas dasar apa Penggugat

memperoleh hak atas tanah sengketa,sehingga alas hak kepemilikan yang mendasari legal standing darigugatan tersebut tidak jelas atau obscuur.b.

Dasar hukum, Dalil Gugatan tidak jelas.Bahwa pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechl grand) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga daliilyang demikian tidak memenuhi syarat formal.oon Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill sampai denganXII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Putusan No.81/PDT/2015/PT BTN.34e Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dan sejak kapanPenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga legal standingyang mendasari diajukan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum darituntutannya dan menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, maka gugatan secarayuridis dianggap tidak memenuhi syaratsyarat formal.

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari