Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 02-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2011.-
Tanggal 2 Maret 2011 — ASWIN PANJAITAN,dkk vs MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
116 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. ABDUL HALIM, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
35 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 325 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1H. ABDUL HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempattinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting,Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,H.M.
    Nur,Sugihwaras No. 4, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014.Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;melawan :Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,berkedudukan di Jl.
    HajiANWAR, maka Tergugat benarbenar telah mengesampingkan dan atau tidakmengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuanPasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tindakan kesewenangwenangansebagai Pejabat Negara dan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan sebagai berikut :Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014 Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan
    )telah masuk dan atau tercantum ke dalam SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13( obyek sengketa ) tersebut ;Menurut keterangan saksi Syamsul Muarif dahulu pada tahun 1984 adamusyawarah ulama untuk menetapkan pembagian Hibah atas tanahtanah danHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014bangunan peninggalan KH. Abd. Mukti ( bukti P VII) yaitu yang sebelah timurdengan luas 2.900 m? ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk Rohma ( cucu BH.Fatimah/cucu gawan KH. Abd.
    Syafii dalam sertifikat hak milik/SHM No. 13( obyek sengketa ) tersebut main comot saja nama orang atau hanya fiktifHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014produk rekayasa H. Muhamad Muslich saja yang mengakungaku sebagaipemberi tanah wakaf tersebut ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-04-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2009
Tanggal 13 April 2010 — P.T. SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 417 K/TUN/2009
    No.417 K/TUN/2009 Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik0 0 1 116 15 19,24 0 22 53,76 LU2 116 23 05,04 0 22 53,76 LU3 116 23 05,04 0 21 01,34 LU4 116 15 19,24 0 21 01,34 LU Dan P.T.
    No.417 K/TUN/2009Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Tergugat, bukan malahmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KuasaPertambangan kepada P.T. Dermaga Energi, P.T. Tanur Jaya danP.T.
    No.417 K/TUN/20092005 (bukti P.21), oleh karena itu) dengan diajukannyapermohonan peningkatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugatsebelum berakhirnya masa izin, maka Kuasa PertambanganPemohon Kasasi/Penggugat tidak berakhir karena hukum ;3.
    No.417 K/TUN/2009Indroharto dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Buku ,halaman 100) ;.
    No.417 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl....................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.25 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2008
    No. 139 K/TUN/2008.pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak Tahun 1985(Bukti P2) ;.
    No. 139 K/TUN/2008.10.dimaksud.
    No. 139 K/TUN/2008.27.
    No. 139 K/TUN/2008.3.
    No. 139 K/TUN/2008.Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2022
Tanggal 11 Agustus 2022 — PAUL JAN J. SEVENS (SEVENS, PAUL JAN J.) vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN, DK
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — NASIRAH,dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE,DK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 385K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 385K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.NASIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pekerjaan IbuRumah Tangga;HADIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Pertanahan Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor76, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor95/600. 73.72/III/2014 tanggal 24 Maret 2014:. JUHRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Puskesmas, Nomor 17 A, KM.3, RT.002/RW.006,Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,pekerjaan lbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Muh. Talal Achmad, S.H.,M.H.:2. SAID, S.H.;3. MUH. FAISAL SILENANG, S.H.,M.H.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Edeng), istri Keduanya bernama Imasita, perempuan Imasita mempunyaisaudara kandung lakilaki yang bernama Palewang yang bekerja sebagaiTentara Nasional Indonesia (TNI);. Bahwa pada tahun 1970 La Edeng meninggal dunia dan meninggalkanseorang anak yang bernama Malik Sahabuddin Bin La Edeng, danmeninggalkan 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Naimang, dan istrikeduanya bernama Imasita;.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Ontvankelijke Verklaard);2.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Menteri Agama Republk Indonesia vs Dr. H. MARWAZI, M.Ag
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 49 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 49 K/TUN/201412.13.14.15.16.Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengandiberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang sah dari jabatan terhormatsebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Secaramateril, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentikannya darijabatannya Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji,tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatanPenggugat.
    Putusan Nomor 49 K/TUN/2014tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;17.
    Putusan Nomor 49 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.1/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr.H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK.
    Putusan Nomor 49 K/TUN/2014kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan serta kelancaran pelaksanaantugas (sebagaimana tercantum dalam konsideran membaca SK a quo).Bahwa mutasi dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional tidakdapat diajukan ke pengadilan, kecuali dari memegang jabatan ketidakmemegang jabatan (pembebasan dari jabatan). Oleh karena itu upayahukum terhadap pemutasian Termohon Kasasi (dari Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Prov.
    Putusan Nomor 49 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — KAMIS KARNO, S.Sos vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU,
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — HAMDANI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dkk
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2014
    K/TUN/2014(Varia Peradilan Majalah Hukum tahun ke XXII No. 262 September 2007halaman 65 s/d 140, lengkap dari Putusan PTUN Makasar No. 02/G.TUN/2004/PTUNMks.
    MA No. 445 K/TUN/2005.
    Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan pasal 2 huruf (a) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara (vide hal. 99 point 10 Putusan Pengadilan TingkatPertama) maupun menafsirkan jurisprudensi Putusan No. 93 K/TUN/1996, tanggal24 Pebruari 1998 dan jurisprudensi Putusan No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli2001 (vide hal. 100 alinea ke1 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) tersebutdihubungkan dengan perkara a quo sehingga putusan Judex Facti tersebut sangatterkesan Onvoldoende Gemotivired yang sangat merugikan
    Bahwa demikian juga setelah Pemohon Kasasi mempelajari Jurisprudensi PutusanMARI No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998 dan jurisprudensi Putusan No.22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 adalah mengenai fisik tanah atau kepemilikantanah, bukan sengketa administrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd., M.Si. vs. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DK
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 327 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 327 K/TUN/201530.31.32.tuduhan atau putusan tersebut benarbenar diakui dan diterima olehterdakwa karena yang dituduhkan dan yang dihukumkan itu benarbenardilakukan oleh Penggugat atau hanya karena berdasarkan pada pendapatsendiri oleh jaksa ataupun oleh hakim itu sendiri.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/20154. Gugatan Kabur :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakanbahwa suatau gugatan harus didukung oleh alasanalasan maupun dasaryang menjadi dasar tuntutan, artinya suatu tuntutan seseorang harusdidukung oleh alasanalasan maupun dasar yang jelas yang kemuadianalasanalasan maupun dasar tersebut menjadi tuntutan dalampetitumnya;b.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2015pengabdian kepada Negara / Pemerintah melalui tugas kerja sebagaiPegawai di Universitas Negeri Manado;. Bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Facti tidakmempertimbangkan pengabdian Pemohon Kasasi, dimana dalampengabdian dalam tugas kerja tersebut Pemohon Kasasi telah mengalamiberbagai suka dan duka demi pengabdian kepada Negara/Pemerintah ;.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/20157. Bahwa pemeriksaan perkara ini sejak Majelis Hakim Tingkat Pertama danMajelis Hakim Judex Facti belum mencerminkan AsasAsas UmumPeradilan yang Baik ;8.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 327 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SISWONO vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 110 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il dahulu Termohon Kasasi , II/ Terbanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 04, Gambar Situasi No. 411, tanggal
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    TUN/2015, tanggal 17 November 2015 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016, kemudianHalaman 9 dari 17 halaman.
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016pada halaman 7 angka 3 dan angka 6 dalam Putusan MAHKAMAHAGUNG RI. Reg. No. 466 K / TUN /2015. tertanggal tanggal 17 Nopember2015).Padahal tulisan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN, artinyaditerbitkan oleh PENGADILAN NEGERI KOTA PASURUAN.
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — ANDRES,SE vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DKK
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2015
    Putusan Nomor451 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor451 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor451 K/TUN/2015a.
    Putusan Nomor451 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor451 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-04-2009 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39K/TUN/2009
Tanggal 2 April 2009 — JOHAN GUNADI ; SANTOKO WIBOWO, Dkk ; KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BANDUNG ; KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR BANDUNG,
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs. PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI
260 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 410 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal: PenolakanPermohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHA PT. MamberamoAlasmandiri di Provinsi Papua;4.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/20176) Pertimbangan teknis dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;e.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017h.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017a.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai................. Rp 6.000,00 Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.2.Redaksi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah > Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2010 — P.T. FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 52 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 152 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, dalamhal ini diwakili oleh : Ir. CHALIK MUDA, selakuDirektur P.T.
    No.152 K/TUN/2009UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;b.
    No.152 K/TUN/200910.11.12.13.
    No.152 K/TUN/2009Agustus 2000, padahal dalam proses sidang persiapan/dismissal tidak diperbolehkan/diperkenankan memeriksa isi(pokok) gugatan in casu buktibukti Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pemeriksaan bukti harus dilakukan pada saatpemeriksaan sidang terbuka untuk umum ;.
    No.152 K/TUN/2009Hal.19 dari 18 hal. Put. No.152 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-01-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — Ny. INDAH SUGIANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 435 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 435 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :Ny.
    ,Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012TUTI HARYANTI, SH. ;EFFENDI, SH. MH. ;URININGSIH ANGGRAENI, SH. ;ATTY NOVYANTI, SH. MKn. ;RUSMIYANTI, SH. ;WIDIYA ASTUTI, SH. ;AY DN un fF W WNKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di JalanLL. RE.
    AnaSyahroni yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 104 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2006 Jo.Putusan Pengadilan TInggi Tata Usaha Negara Nomor : 81/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 25 Agustus 2004, Jo.
    DesaBobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, SertifikatHak Milik Nomor : 123/Karangmulya atas nama Rosyid yangtelah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 103 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2005 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 30 Agustus 2004 Jo.
    Dolog WilayahVI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, GambarHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di DesaKertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU VS DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BERAU
143 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 648 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 648 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN' BERAU, tempatkedudukan di APT. Pranoto No. 10, Tanjung Redep, Kabupaten Berau,selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Zulkifli Azhari, SH;2. Muhammad Said, SH, MH;3.
    Negara Samarinda pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan olehPemohon pada butir (2.2) merupakan informasi yang terbuka;Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohonadalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dandikuasai oleh Termohon;Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seluruh dokumenyang dimintakan Pemohon seperti pada butir (2.2) dalam bentuk hardHalaman 1 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
    Negara Samarinda berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor20/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagaiberikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor :0013/RGPSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan keberatantersebut;Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
    Bahwa Pemohon Kasasi membantah dan menolak pertimbangan MajelisHakim Tinggi dikarenakan Majelis Hakim Tinggi tidak memberikanpertimbangan hukum atau tidak mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi, selain itu atas 2 (dua) kali pemanggilanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepadaTermohon Kasasi yang tidak dihadiri selama proses persidangan tidakmenjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara
    PaniteraJUMIAN oo. ccccecceeeeeseeeeeees Rp500.000,00 Panitera Muda Tata UsahaNegaraASHADI,SH Nip. 220000754Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/LH/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT TRISETIA INTIGA vs. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
115 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/LH/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 384 K/TUN/LH/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT TRISETIA INTIGA, tempat kedudukan di Wisma Korindo,Jalan MT. Haryono Kav.62, Pancoran, Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Ir.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.4.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — GUNA JAYA MALIK VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
106 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015bawah Nomor 124/65 tanggal Dua puluh delapan Desember seribuSembilan ratus enam puluh lima (2812 1965):Kwitansi (tanda terima uang) tertanggal Jakarta tujuh belas JuliSeribu Sembilan ratus enam puluh satu (17071961) yang ditandatangani oleh Njo Seng Hoo;5(5).
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT. 02, 06, 07, RW.15Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;Bahwa Kemudian PT Pulomas Jaya melaporkan Ny. Hj.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015Dalam Penundaan:16.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/20152. Nomor 4 Tanggal 11 Oktober 2013;3. Nomor 7 Tanggal 11 Oktober 2013:4. Nomor 10 tanggal 16 Oktober 2013;5. Nomor 13 Tanggal 16 Oktober 2013:6.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn. vs. AR. ERLIES, SH
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSeniman, tempat tinggal Gulon Permai B.5 RT.03 RW.19, KelurahanJebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;2.