Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Marumah.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — YENI SUTIARSIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 196 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DK
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 298 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 298 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAMILA binti JAMAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Buran RT. 05, RW. 01, KelurahanBabat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan: Advokat, beralamat kantor di Jalan Tenggilis
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014e Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan TambakosoWilangun tanggal 4 Juni 1988, Seluas 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014tanggal 4 Juni 1988, Seluas: 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/20142004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mengenai Eksepsi :IIBahwa, setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya dalamputusannya Nomor 16/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 09 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH.dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, DK VS PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI),
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) vs. GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 247 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — CAMAT LAKARSANTRI SURABAYA vs. PT. BINAMAJU MITRA SEJATI
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
108 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
57 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 —
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 185 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 185 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.H. DODI REZA ALEX, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Palembang, pekerjaanAnggota DPR RI Periode 20092014;H.
    Tergugat adalah Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin,merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.2.
    Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;2.
    Namun sampai hari ini, Tergugat tidak pernahHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012memperlihnatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPTtersebut;14.Bahwa Rapat Pleno yang diadakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus2011 mengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antaralain:14.1.
    Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.Halaman 37 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012383. Administrasi .......... Rp.489.000.Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075438
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — DRS. HERU SUPRIYONO., M.PD vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014DASAR GUGATAN.1.Tentang Obyek Gugatan :Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 2/Pemb Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil khususatas nama Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Penggugat mohon agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batalatau tidak sah demi hukum; Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebutkepentingan Penggugat dirugikan:a. Hilangnya penghasilan Penggugat;b. Hilangnya karier Penggugat;c. Adanya rasa malu yang sangat memukul perasaan Penggugatdan keluarganya;5. Permohonan Penundaan Pelaksanaan.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/20144. Mewajibkan Tergugat merehabiliasi nama baik Penggugat danmengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Semarang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20149.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/201413.14.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20141.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014tahun tersebut.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Dra. ATIFA HASYIM, vs KEPALA KANTOR WlLAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA, dkk
21 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2010
    Nomor 209 K/TUN/2010Surat Keputusan No.
    Nomor 209 K/TUN/20101:Bahwa Kepala Madrasah adalah merupakan tugas tambahan bagiseorang guru PNS dan bukan sebagai Jabatan struktural ataupunfungsional.
    Nomor 209 K/TUN/2010tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan tidak diketahuisiapa yang membawanya dan mengapa tidak sampai ;5.
    Nomor 209 K/TUN/2010masa tugas kedua sesuai dengan Pasal Pasal 5 ayat (2).
    Nomor 209 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — SULASTRI, DKK vs. PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH, DK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — GUSTI SURYA DARMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. SS. EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014