Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — Dra. SRI KISWATI, vs GUBERNUR JAWA TIMUR,
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2010
    IP UTUSANNOMOR : 199 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dra.
    LIMPAT MUSTIARWANTO, SH, Msi., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;7. NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;8.
    510 124 726, kemudian mulaitanggal 1 Januari 2007 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf KomisiPelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 812.3/1269/042/2006tanggal 7 Desember 2006 ;Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik pada DinasPertambangan Daerah (yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral) hingga Sekretariat DPRD Jawa Timur,Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN
    Sri Kiswati, juga adanya saran dan pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010nama Dra.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2010
Tanggal 8 Februari 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, dkk vs AGUS SYOLIHAN,
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2010
    Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
    Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
    Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
    Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
    Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — BUDI SANTOSO, ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI,
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 K/TUN/2009
    No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
    No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
    No. 61 K /TUN/ 2009d.
    No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
    No. 61 K /TUN/ 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — HERMANTO TEDJA diwakili oleh DEWIE TEDJA, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — PT. ANUGERAH INDAH, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH,
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 450 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
    No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
    No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
    No. 450 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — SUKANA, DKK vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
118 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 354 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Tambak Osowilangun Gg.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Penggugat004, Kelurahan Tambak Osowilangun, KecamatanBenowo, Surabaya, pekerjaan Mengurus RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20191. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20192. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 418 K/TUN/2010
    No. 418 K/TUN/2010Kepala DesaKesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalisdengan Reg.
    No. 418 K/TUN/201013.
    No. 418 K/TUN/20102009 tentang perubahan kedua Undang Undang PengadilanTata Usaha Negara yang kemudian pertimbangan hukum inidiambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
    No. 418 K/TUN/20102.
    No. 418K/TUN/2010Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd. Dr.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M ie t e r BO fo xsmesoetseummee Rp. 6.000, ttd.2R@ ad a K Soil O eitisssess wisn ms Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministraSi ...........4. Rp. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 418K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. PAPUAN RIMBA NALIK VS BUPATI YAHUKIMO, DK
113 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 252 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 252 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/201412930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.55/88/BY/2014 tanggal 4 April 2014;Il. PT. OBIO INDO ENERGI, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:1.Ir.
    OBJEK SENGKETA;1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 4 Oktober 2012tentang Persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambanganPenggugat antara apa yang ditetapbkan dalam Keputusan BupatiKabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor 500/042kRek/2010,tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — SYARIFUDDIN,vs Drs. H.A. THOLlB RASYID,dkk
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2010
    Nomor 117 K/TUN/201010.11.Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 598/Tanah Mas atasnama Syarifudin.
    Nomor 117 K/TUN/2010yang dikeluarkan oleh Tergugat, sah menurut hukum sampai ada putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
    Nomor 117 K/TUN/2010bernama Zulfatah yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah milikPenggugat, mendengar hal tersebut lalu Sdr.
    Nomor 117 K/TUN/2010T IL Intv.1, dan T Il.
    Nomor 117 K/TUN/2010Tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik tanah gugatanharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa Perdata. Putusan Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7September 1994, terhadap semua sengketa yang obyeknya Sertipikat HakMilik ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — MAYADI SIKUMBANG vs. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 41 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:MAYADI SIKUMBANG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Komplek Polda Blok Nomor 2, Balai Baru Padang,pekerjaan Eks.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015menjadi siasia dan tidak berarti apabila kelak pengadilan mengabulkangugatan Penggugat, karena kesempatan Penggugat untuk berkarirsebagai Anggota Polri akan hilang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagaiberikut:A.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor01/G.TUN/2008/PTUNPDG. tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkanbanding; danMengadili Sendiri : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 393K/TUN/2008, tanggal 12 Maret
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Peninjauan Kembali diberhentikan dari anggota Polri adalah dirinya, Mertuadari Pemohon Peninjauan Kembali, ST.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Biayabiaya 1. Meterai ............... Rp 6.000,002. Redaksi .............. Rp 5.000,003. Administrasi PK .... Rp2.489.000,00Jumlah ................ Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — FREDDY vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 151 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/201510.11.yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu jugabertentangan dengan asas kecermatan.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;8.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 PK/TUN/2015
    ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
    Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
    TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
    /2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2011
    No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
    No. 150 PK/TUN/20111.4.
    No. 150 PK/TUN/20114.
    No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI. S.H., M.Si vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 143 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016dengan tanah miliknya, sedangkan Termohon Kasasi Ill menyatakansebaliknya, bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa adalah miliknya;Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu terlebin dahulu kejelasantentang kepemilikan lahan objek sengketa.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — RUSTANDI JUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, DK
150 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 285 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201410.dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha,S.H.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201414.15.tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak maupun pembebanan hakterhadap ketiga sertifikat Hak milik Nomor 1201, 1202, 1981/Benoa,sampai dengan adanya penjelasan penyelesaian permasalahan di atas, sertatidak ada perkara lain di atasnya;5.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/20141018.19.20.c. Fakta yang dipertimbangkan tidak cukup dan/atau tidak cermat, tidak hatihatikarena Tergugat I mengabaikan Surat Kantor Badan PertanahanNasional, ditandatangani oleh Drs.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201448 Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Il.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — MUSTIKA HARTIANI, S.Pi. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, DK
90 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 462 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 462 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUSTIKA HARTIANI, S.Pi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kenanga Komplek Griya Sekumpul Raya I Blok A Nomor 7 Rt. 001,Rw. 001, Indrasari Martapura, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempatkedudukan di
    mengadili perkara ini, harus dinyatakan terlebihIl.dahulu siapa yang sah atas tanah sengketa sebelum mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dalam perkara ini telahterjadi pelanggaran kewenangan tentang juridiksi pengadilan dalam memeriksaperkara ini yang seharusnya pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dimanaobjek sengketa berada bukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinhal ini juga sesuai dengan yurisprudensi:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-02-2011 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2011
Tanggal 28 Februari 2011 — BOYKE HANDOKO vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU
27 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 29 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 29 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BOYKE HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal AsramaPolres Kuansing, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Muskarbed Tujuh Delapan, S.H.,MH., 2.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011dituduhkan kepada Penggugat dengan bukti atau saksi yang sebenar benarnyamenurut hukum;b) Bahwa atasan Penggugat dalam memutuskan hukuman disiplin adalah tanpamempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi dan tanpamenjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan, yang sebenarnya sidang disiplintidak perlu dilakukan;15. Bahwa setelah terbitnya putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI No. Pol.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/20114.3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNO.Pol:Skep/243/I/2009 tertanggal 4 September 2009 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Boyke Handoko (Penggugat);Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat padakedudukan semula atau yang setara dengan itu;5.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011b Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulaiberlakusejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan."
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
52 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TRI WIBOWO, S.Mph., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015