Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — HANNA DYAH SRI LESTARI, DKK vs. BAMBANG RUDHIANTO, DKK
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
507 K/TUN/2015
Putusan Nomor 507 K/TUN/20153.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015Tergugat harus terlebin dahulu memeriksa secara cermat tentangbidang tanah yang dimohonkan dan Alas hak atas tanah atau dasarkepemilikan hak atas tanah.
Putusan Nomor 507 K/TUN/201510.huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015
Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2019 Tanggal 5 September 2019 — FREDDY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BALIKPAPAN, DKK
232 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2019
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Januari 2005, luas 31.000 M2, atas nama Linan Kurmahu dan Lie FieKiang;2.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days. Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001 Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2014 Tanggal 30 Juni 2014 — PODIMAN P, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 K/TUN/2014
Putusan Nomor 226 K/TUN/2014 Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebihtinggi;5.
Siti Mardiana;e Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;e Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18
Putusan Nomor 226 K/TUN/2014jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yangbersangkutan.
Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjmtertanggal 18 Juli
Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009 Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 K/TUN/2009
No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
No. 47 K/TUN/20096.
No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009 Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 PK/TUN/2009
Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
No.15 PK/TUN/2009
Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2018 Tanggal 22 Mei 2018 — I. ANA ERLANI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI vs. PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 K/TUN/2018
Putusan Nomor 304 K/TUN/20183)4)9)6)Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat;Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2018terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
Putusan Nomor 304 K/TUN/20182.12.22.32.42.5Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
Putusan Nomor 304 K/TUN/20182018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 42/G/2017/PTUN.BDG tanggal 24 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2018
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 — LIM BUDIONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
91 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
415 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 415 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIM BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.IPanjaitan Nomor 8, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta dalam hal inimemberi Kuasa kepada Sutadi, SH., dan Fatkhurrahman, SH. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Hamzah Nomor 8 A Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN
Siron Hamid, serta diketahui olehKepala Desa Korek tertanggal 10 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertahanan Kubu Raya agar diterbitkan Hak Milik atasHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014sebidang tanah dengan ukuran luas 18.766 m2 tersebut.
Doktorandus Suronto;Bahwa diatas kedua bidang Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut diatasternyata tanggal 8 Mei 2012 Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek, Tanggal 8 Mei 2012, Surat Ukur Nomor:Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/201465/Korek/2012 tanggal 30 Januari 2012, Luas 18.766 M2, an. Penggugat, tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Korek, gambar situasi Nomor :1093/1997.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/TUN/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BENGKULU vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BENGKULU
114 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
674 K/TUN/2015
Putusan Nomor 674 K/TUN/2015(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)).
Putusan Nomor 674 K/TUN/20152. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT.
Putusan Nomor 674 K/TUN/201511.11.Bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7.
Putusan Nomor 674 K/TUN/201513.Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRIANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan memintaPeta Hak Guna Usaha (HGU) PT.
Putusan Nomor 674 K/TUN/2015
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — HAJI TEUKU SOELAIMAN, DK VS HASBI RAZALI,DK
42 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 K/TUN/2015
Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
88 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 K/TUN/2022
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013 Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 K/TUN/2013
Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2022 Tanggal 19 Juli 2022 — SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H. vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 K/TUN/2022
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — NONI alias NONIE YOESOEF vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2015
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
202 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
464 K/TUN/2015
Putusan Nomor 464 K/TUN/20154.
isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujuKeputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badanatau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:a.
Putusan Nomor 464 K/TUN/20151.
Putusan Nomor 464 K/TUN/2015
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
169 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — EVI ELVIA ABDULLAH, SH. vs. GUBERNUR BANTEN, DK
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 K/TUN/2014
Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputiwilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan,sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No.
Putusan Nomor 466 K/TUN/201432antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang?
Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
alasan bagiHakim PTUN sehingga terjadi multitafsir tentang keputusan peresmian PAWanggota DPRD bukan sebagai pangkal sengketa TUN.
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014 Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN
(YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
95 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
123 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011 Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 PK/TUN/2011
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.