Ditemukan 31975 data
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 K/TUN/2011
No. 74 K/TUN/201116.TZ:18.19.Bahwa Penggugat dalam kebimbangan menghadapi "atasan" yangselalu. menganggap salah, Penggugat menghadap Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (waktu itu BapakMulyadi, S.H.
No. 74 K/TUN/20113.c. Asas Keterbukaan ;3. d. Asas Proporsionalitas ;3. e. Asas Profesionalitas ;3. f.
No. 74 K/TUN/201 12.4.4.Pemohon menyadari hal ini setelah berkasberkas masuk diPengadilan, karena setelah pemeriksaan usai, Pemohon tidakdiperbolehkan meminta salinan BAP (Berkas AcaraPemeriksaan) tersebut ;Mengenai persoalan pribadl antara Kepala Sekolah Dra. DiahPraptining Lestari, M.Si. dengan Pemohon adalah benaradanya :Hal ini terbukti sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 ibu Dra.
No. 74 K/TUN/201 1buahnya.
No. 74 K/TUN/201 1
86 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 K/TUN/2015
Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 153 K/TUN/2015
57 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
470 K/TUN/2015
Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 K/TUN/2009
PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
No. 450 K/TUN/2009
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 273 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAKARIA IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Ndora RT. 013 RW. 007, Desa Kalampa, KecamatanWoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, KelurahanJatiwangi
Putusan Nomor 273 K/TUN/2013Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan olehTergugat.Dasar/Alasan Gugatan sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 Panitia Pelaksana Pilkades Kalampamengeluarkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalampa,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Periode 20122018;2.
Putusan Nomor 273 K/TUN/201311.12.13.14.Bahwa tepat Jam 16.00 Wita pemungutan suara ditutup dan dilanjutkandengan penghitungan suara yang ditetapkan mulai Jam 16.00 Wita sampaidengan Jam: 22.30 Wita, pada waktu penghitungan suara Panitia Pemilihan jugatetap melakukan kecurangan yaitu:a. Mengacak perhitungan suara yang seharusnya diambil satu persatu dankemudian diperlihatkan pada saksisaksi, tetapi tidak dilakukan sehinggamenyebabkan kartu suara tercecer;b.
Putusan Nomor 273 K/TUN/2013yang dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang tersebut, oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak;3.
Putusan Nomor 273 K/TUN/2013
125 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 354 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Tambak Osowilangun Gg.
Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Penggugat004, Kelurahan Tambak Osowilangun, KecamatanBenowo, Surabaya, pekerjaan Mengurus RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
Putusan Nomor 354 K/TUN/20191. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 354 K/TUN/20192. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2019
83 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 K/TUN/2017
Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
120 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 252 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
Putusan Nomor 252 K/TUN/201412930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.55/88/BY/2014 tanggal 4 April 2014;Il. PT. OBIO INDO ENERGI, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:1.Ir.
OBJEK SENGKETA;1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 4 Oktober 2012tentang Persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.
Putusan Nomor 252 K/TUN/2014melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambanganPenggugat antara apa yang ditetapbkan dalam Keputusan BupatiKabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor 500/042kRek/2010,tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;.
Putusan Nomor 252 K/TUN/2014Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 PK/TUN/2011
No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
No. 150 PK/TUN/20111.4.
No. 150 PK/TUN/20114.
No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 K/TUN/2016
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
535 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 K/TUN/2009
No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
No. 61 K /TUN/ 2009d.
No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
No. 61 K /TUN/ 2009
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 K/TUN/2011.-
No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
No. 133 K/TUN/2011.
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 K/TUN/2015
Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 K/TUN/2022
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 PK/TUN/2014
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 PK/TUN/2010
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2011
PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 PK/TUN/2015
ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
/2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 K/TUN/2010
Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
Nomor 210 K/TUN/20103.
Nomor 210 K/TUN/2010b.
Nomor 210 K/TUN/20102.
Nomor 210 K/TUN/2010