ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..7.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri (ba'da dukhul ), tetapi belum di karuniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukundan baik, akan tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon seringmuncul perselisihan

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yangmenikah pada tanggal 20 Juni 2006 dan saksi hadir dalam acarapernikahannya;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidupbersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik, tetapi sejak tahun 2011 mulai ada masalah disebabkanTermohon mandul, padahal sudah diperiksakan ke dokter;Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohondan Termohon bertengkar

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pulamengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukandisebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpahadirnya Termohon;Menimbang

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syari dan pasalpasal dari perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaWates

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..SUHARTADTI, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057

Uraian Banding tanggal 24 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00097/407/12/057

berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2014 terlampir, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacapnomor : 515/KUASA/I/2015/PA.CLP, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Tergugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempattinggal di Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta saksisaksi di mukapersidangan; Putusan Nomor: 057

Penggugat mohon agar Bapak Ketua PengadilanAgama Cilacap kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkanPenggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berkut:Mengabulkan gugatan Penggugat; Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat Tergugat pada Penggugat HARTATIbinti HASIM SUPRAPTO) 2 222222 ne nnn nnn nnn nnn n cnn nesMembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang undangyang berlaku Putusan Nomor: 057

sumpah pada pokoknya:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetanggaPenggugat;Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada mulanya rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tuaTergugat, dan telah dikaruniai orang anak;Bahwa akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga mereka menjadi tidakrukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugattidak mau ikut dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;Putusan Nomor: 057

Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sejaktahun 2002 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kerja keHongkong dan pulang pada tahun 2004, dan sepulangnya Penggugat dari Hongkongterjadi pertengkara lagi, dan akhirnya pada tahun 2012 Penggugat pergi kerja lagi keHongkong dan pulang pada tahun 2014 kemudian bulan Mei 2014 pergi lagi keHongkong hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;Putusan Nomor: 057

SYUKUR, MH. sebagai HakimPutusan Nomor: 057 1/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 9 dari 10 halamanKetua, serta Drs. THSAN WAHYUDI, MH. dan Dra. Hj. SRI ROKHMANI, M.HI.sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidanganyang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hj. AMINI,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTACL1. Drs. THSAN WAHYUDI, MH.L2. Dra. Hj. SRI ROKHMANI, M.HI.

diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal14 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 14 April 2016, di bawah register Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dps yang pada pokoknya telah mendalilkan halhal sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu,padatanggal 24 Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor474/057

Menyatakan,bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 24Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/ PLG/Pem,tanggal 22 Maret 2016,yang dikeluarkan oleh perbekel Pelaga,Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah perkawinan yang sah danputus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;3.

Photocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/PLG/Pem, diberitanda bukti P3;4.

ini, selengkapnyasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adatagama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011, sesuai Surat Keterangan KawinNomor 474/057

mempunyai keinginanmempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secaraVerstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat hanyaberdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat KeteranganKawin Nomor 474/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.

Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT

tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas

dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Maria Zandra Novita, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 05 RT057 RW 017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeees PENGGUGAT;LawanOis Dahlia, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057

RW017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............cccceceeceeeeeaeaeeeeeeeeeeaseeeeeenees TERGUGAT ;Joewarti, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya diSe@but SCDAQAL ............ccecceseeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;Setelah menerima dan memperhatikan

Janji) TERGUGATI kepadaPENGGUGAT;Bahwa melihat itikad tidak baik dari TERGUGATI dan untuk menjamin agarGugatan ini tidak siasia, maka PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Majelis Hakim PemeriksaHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Sda12.Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta TERGUGATI berupa tanah dan bangunan rumah yangberdiri di atasnya terletak di Perumahan Griyo Pabean 1 Blok No. 02, RT.057

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah danbangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di PerumahanGriyo Pabean 1 Blok No. 02, RT. 057 RW. 017, Desa Pabean,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah Bapak NARNO(Blok I No. 01);Sebelah Timur: Tanah dan bangunan rumah Bapak DANI(Blok I No. 38);Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah Bapak RASYD(Blok I No. 03);Sebelah Barat: Jalan/Kavling/Tanah Kosong;Menghukum TERGUGATI untuk

RW 017 Desa PabeanKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sedangkan para Tergugat beralamat diPerumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017 Desa Pabean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berdomisili didaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntutsah menurut hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II, danmenuntut

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez,dengan perhitungan PPh Badan tahun pajak 2013 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: UraianTerbanding(Rp)Pembatalan olehPengadilan Pajak(Rp)Pemohon Banding(Rp) Peredaran Usaha1.034.981.554.112(5.043.951.695)1.029.937.602.417 Harga Pokok Penjualan676.535.741.885(1.825.137.858)678.360.879.743 Biaya Usaha386.452.615.691(65.456.100.092

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021 tanggal 14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: raian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEPKEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15,tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor: 00017/206/13/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

K/Pdt/...berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas surat Keputusan TergugatNomor: KEP1123/VVPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang Penggugat terimapada tanggal 18 Mel 2011, mengenai Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang dan Jasa Nomor:00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011 Masa Pajak Januari sampaidengan November

Tergugat (perhitungan terlampir);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor35425/PP/M.V1I/99/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011tanggal 10 Mei 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00026/107/09/057

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.35425/PP/M.VI/99/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang amarnyamemutuskan Mengabulkan' seluruhnya permohonan gugatanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei2011, tentang gugatan atas Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Nopember2008 Nomor : 00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011, atas namaPT.

Bahwa pokok sengketa dalam gugatan yang diajukan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalahtidak dipertahankannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011, tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00026/107/09/057/11tanggal 14 Februari 2011, atas nama : PT.

Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/20141618.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011, atas nama : PT.

SAKSI SALIM; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan PamanPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai

SAKSI EVI TAMALA ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan TetanggaPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012

Kepala Keluarga KASUMA, diperolehketerangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakanPenduduk Kota Jambi, beralamat di Bagan Pete RT. 026, Kelurahan BaganPete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan wilayah hukumPengadian Negeri Jambi;halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN JmbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya adalah dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANAberdomisili dan bekerja di luar Kota Jambi tepatnya di Dusun V RT. 057

Pdt.P/2020/PN Jmbketerangan Saksi Salim sebagai paman dari MANGGALA PUTRA KELANAdan Paman Pemohon, serta saksi Evi Tamala sebagai tetangga Pemohon,menerangkan bahwa MANGGALA PUTRA KELANA Saat ini bertempat tinggaldi rumah Pemohon, dan nama MANGGALA PUTRA KELANA telahdimasukkan sebagai anggota keluarga (famili lain) dalam Kartu Keluargaatas nama Pemohon (vide bukti surat P3), bila dihubungkan dengan buktiP2, membuktikan bahwa oleh karena orang tua kandung MANGGALAPUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057

mengajukansurat uraian banding tanggal 1 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104279.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPUJ.07/2016 tanggal11 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/ 11/057/ 14 tanggal 15 Desember 2014 Masa PajakAgustus 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek LantaiHalaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 77/B/PK/Pjk/202121, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/ 11/057/ 14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Agustus 2011, atas namaPT.

Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/11/057

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73246/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/208/11/057/13 tanggal25 Juni 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualanatas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atasBarang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.