Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2008 Tanggal 24 Nopember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, ; J. FRANS APIK OPOK,
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 PK/TUN/2008
Putus : 04-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/K/TUN/2008 Tanggal 4 Mei 2010 —
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
301/K/TUN/2008
PUTUSANNo. 301/K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1.Be4.RUSLI ALBUGIS, berkewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kelurahan Istiglal Lingkungan Kecamatan Wenang, Kota Manado,.
No. 301/K/TUN/200812.
No. 301/K/TUN/2008Penggugat 1 Rusli Alobugis yang kemudian menyerahkan kepadaTergugat Il Intervensi ;2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, sebenarnya sertifikat objek sengketatidak dapat digugat lagi, karena sudah lampau waktu 5 (lima) Tahunterhitung sejak diterbitkannya sertifikat a quo pada Tahun 2002 ;3.
No. 301/K/TUN/2008akan muncul pula Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal tanggal31 Januari 2002 dari pecahan Sertifikat Hak Milik No. 190/Istiqlaltanggal 12 Maret 1982 yang sudah tidak berlaku lagi ;6. Bahwa Peradilan Administrasi merupakan Pengadilan yang padahakikatnya bertugas untuk memastikan bahwa keputusan PejabatNegara tidak menyalahi ketentuan yang seharusnya.
No. 301/K/TUN/2008Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 301/K/TUN/2008
Putus : 23-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2014 Tanggal 23 September 2014 — ROBERT HADIDJAJA, DKK vs. LURAH KELAPA INDAH
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 K/TUN/2014
Putusan Nomor 339 K/TUN/201404 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah, adalah bersifat konkrit, individualdan final, dengan alasan sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014IV.
Putusan Nomor 339 K/TUN/201412. Warga meminta kepada Ketua RI 04 RW 02 untuk segeramelaksanakan hasil rapat warga dalam waktu 10 hari dan tidak lagimembuat warga resah dengan pengambilan keputusan sepihak;13.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014Hal ini termuat dalam notulen rapat dan disepakati dan di tandatangani olehketua RW dan RIT lainnya.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014
Putus : 02-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2009.- Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SISTEMINDRA KONTROLINDO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2009 Tanggal 9 Februari 2011 — LIM EK TJAK, ; SARTONO HILWANDRA
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
262 K/TUN/2009
red0;PU TUS ANDEMI KEADILANNomor 262 K/TUN/2009BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1. LIM EK TJAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit MakmurRT. O02/RW. O02, Kelurahan Siantan Tengah,Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;2.
Nomor 262 K/TUN/20091983 dengan luas 929 meter persegi diterbitkan Tergugat atas namaPenggugat pada tanggal 1 Februari 1985 ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 616/SiantanTengah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 637/Siantan Tengahtelah berakhir pada tanggal 20 November 2003, maka pada tanggal 10Desember 2003 Penggugat telah meminta bantuan Sdr.
Nomor 262 K/TUN/20093.
Nomor 262 K/TUN/2009102.
Nomor 262 K/TUN/200914ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 28-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2009 Tanggal 28 Januari 2011 — LlONG TET SIN alias A Sin,; 1. KEPALA ; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, SURIJADI dh. LlONG TET. T JHONG,
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 K/TUN/2009
Nomor 263 K/TUN/2009ASSOCIATES", berkantor di Jalan Dr.
Nomor 263 K/TUN/2009SURNADI dh. LIONG TET TJHONG, dan kemudian didirikan sebuahbangunan ruko dengan ukuran luas bangunan 68 m? sesuai dengan IzinMendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT Il SAMBAS pada Tahun 1979 ;c.
Nomor 263 K/TUN/2009Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;5. Bahwa demi kepentingan Penggugat yang sangat mendesakberdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo.
Nomor 263 K/TUN/2009oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 April 2006 diajukan permohonan kasasi secaratertulis pada tanggal 24 April 2008 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi No.
Nomor 263 K/TUN/2009
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA vs. IRFAN FADILA MAWI, SH
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
479 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 479 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSISUMATERA UTARA, yang diwakili oleh SYAFRIDA RACHMAWATYRASAHAN, SH Jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Sei Bahorok No.27A/12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, dalam
bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Obyek Gugatan.Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ProvinsiSumatera Utara Nomor : 2913 KEPBAWASLUSU Tahun 2013 TentangPenetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medantanggal 29 Agustus 2013.Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN
Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEPBAWASLUSUTAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas PemilihanUmum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ;Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/20143.
Pertimbangan yangkomprehensif termasuk didalamnya pertimbanganpertimbanganyang mendasar yang tidak dapat diukur secara kongkrit matematikatau kuantitatif, seperti kemampuan Calon Anggota Panwaslu Kota Medan untuk bekerjasama secara profesional dan proporsional, baik dengan sesama anggota Panwaslu secara horizontal maupunHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/20142.4.2.5.2.6.2.7.dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai jajaranhirarchis secara vertikal.
PaniteraAshadi, S.H.NIP.220000754Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014
Putus : 16-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2011 Tanggal 16 Maret 2011 — I WAYAN RIGEG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,. ; PT. CITRATAMA SELARAS
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 K/TUN/2011
Putusan Nomor : 62 /K/TUN/201 12.
Asas ini menghendakiagar pejabat TUN dapat bertindak secara professional, teliti dancermat dalam melaksanakan aktivitas administrasi Negarasehingga tidak merugikan masyarakat. Dalam pengambilansebuah keputusan ini sangat terkait dengan keahlian seorangpejabat TUN dalam menganalisa, mencermati berbagai dampakakibat diterbitkannya sebuah keputusan TUN.
Asas ini sangatterkait erat dengan aspek Kecermatan, ketelitian, khususnyaterkait dengan datadata dan fakta yang relevan sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan TUN.
Danyang lebih penting lagi adalah apakah sebelum pejabat TUNmengeluarkan Keputusan TUN tersebut, telah dipertimbangkanbahwa keputusan tersebut tidak akan menimbulkan legal conflicteffect (efek sengketa hukum) yang dapat menimbulkan hilangnyakepastian hukum warga masyarakat atau badan hukum tertentu.Tidak diterapbkanya asas Profesionalitas dan kurangnyakecermatan dan ketelitian dari pejabat TUN dalam mengeluarkanKeputusan TUN dapat merusak tatanan kepastian hukum bagimasyarakat.
Putusan Nomor:62 /K/TUN/201 1
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2014 Tanggal 11 September 2014 — YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA vs. DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA, DK
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
311 K/TUN/2014
Gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel;Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat uraikan di atas, maka secarahukum sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaknya tidak diterima;Eksepsi Tergugat Il1.Gugatan Tidak Memenuhi Syarat :Bahwa Tergugat Il dengan tegas menolak semua dalildalil gugatanPenggugat, dapat Tergugat Il sampaikan bahwa Objek gugatan dalamsengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN (beschikking).
Putusan Nomor 311 K/TUN/2014individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata. Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteriaKeputusan TUN adalah meliputi unsurunsur sebagai berikut :1. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan).
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;3. Berisitindakan hukum TUN ;4. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak ;5. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individutertentu. (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukumperdata tertentu) ;6. Final, artinya keputusan TUN itu. sudah definitif, langsungdapatdilaksanakan dan dapat menimbulkan~ akibat hukum,bukan keputusan yang masih menunggu persetujuandari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain ;7.
Putusan Nomor 311 K/TUN/2014 Sedangkan yayasan Korpri Banjar, didirikan berdasarkan Akta No.10tanggal 9 desember 2011 (bukti T20).2.
Putusan Nomor 311 K/TUN/2014
Putus : 11-12-2012 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — GUAN NIO vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI & BANGUNAN PRATAMA TIGARAKSA, DKK
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 K/TUN/2012
No. 375 K/TUN/201214tidak mewakili ahli waris Tan Seng Wie alias Pungut Suryadiyang seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) orang, olehkarena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapatditerima ;.
No. 375 K/TUN/201216Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2006No.57/Pen.Eks/2006/PN.Tng. dan Berita Acara Sita Jaminan No. 193BA/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 10 Oktober 2001, sejak tahun 2001 ;.
No. 375 K/TUN/201220Hak yang melekat padanya adalah Girik No. 1350, namunpada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap tingkatperadilan Penggugat tidak pernah dapat memajukan/menunjukkan keberadaan Girik No: 1350.
No. 375 K/TUN/201230pecah Tahun 1991 maupun setelah dipecahpecah Tahun2001, tenggang waktu sebagaimana ditentukan UndangUndang tersebut telah lampau waktu (da/luwarsa) olehkarenanya gugatan Penggugat harus secara tegasdinyatakan GUGUR karena lampau waktu (daluwarsa) ;f.
No. 375 K/TUN/2012
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — JONI vs. REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
128 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/TUN/2016
Mengotori nama AlmamaterHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/20163. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.21.
TENTANG BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah kelirudan tanpa dasar mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara(TUN) terhadap Rektor Universitas Putra Batam, karena RektorUniversitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
No.61K/TUN/1999 tanggal 22Nopember 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RINo. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa TataUsaha Negara (TUN) antara Dr. Henki Idris Ishakh, MM melawanRektor Universitas Tarumanegara.
Pejabat Tata UsahaNegara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formilharuslah diterima .Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut DIBATALKAN denganputusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/ TUN/ 2002 tanggal 11 Juni2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauankembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : .......
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2009 Tanggal 23 Februari 2011 — MULIADI HARDJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,dkk
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
395 K/TUN/2009
Nomor 395K/TUN/2009Penggugatyaitu. Sertipikat Hak Milik Nomor 1046/Tegallega atasnama Ir.
Nomor 395K/TUN/2009Melanie Hadinata, S.H. harus' dibatalkan dan tidaksah ;7.
Nomor 395K/TUN/20092.
Nomor 395K/TUN/2009tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikannya" ;.
Nomor 395K/TUN/2009Hal. 37 dari 27 hal. Put. Nomor 395K/TUN/2009
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
390 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
390 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 K/TUN/2012
PUTUSANNo. 334 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Bachtiar Effendi, SH.2.
No. 334 K/TUN/201212Titik Koordinat PT Kahias Kedaton (selanjutnya Surat Dirjen Minerba No.4015/2010), yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Dirjen MinerbaNo. 4015/2010, pada Poin 3 dan 4 menyatakan:"3.
agar setiaptindakan dari Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat ataudengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatutindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentinganyang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga.Tujuan dari asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang ataubadan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungisuatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan
No. 334 K/TUN/201228Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
No. 334 K/TUN/2012
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — MARHAMAH B. MARTALI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, DK
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 K/TUN/2016
;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016 Sebelah Selatan: Sungai.;5. Bahwa, untuk mendapatkan kembali tanahtanah/atau persilpersilalmarhum P. BUASAN tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008.
Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 OktoberHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/20162012 sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHMNo. 15/Geger tersebut.;.
Buasan;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016Barat: Sungai;Selatan: Sungai;Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da.
,M.H, Hakim AgungHalaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IsSudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016
Putus : 02-11-2010 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17/B/PK/PJK/2009 Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. GUNA CIPTA MANDIRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. DK vs. EKO SANTOSO, DKK
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 K/TUN/2014
Putusan Nomor 128 K/TUN/20148.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201429.30.31.32.33.34.b.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201412.
Putusan Nomor 128 K/TUN/201413.
Putusan Nomor 128 K/TUN/2014
Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2015 Tanggal 10 Maret 2015 — MASJID ASY SAFIâÃÂÃÂIAH GUBUG MAMBEN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM,DK
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 53 K/TUN/2015DEM!
Putusan Nomor 53 K/TUN/20153.
Putusan Nomor 53 K/TUN/201510.Tenggara Barat, luas 8.275 m?
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 479.K/TUN/205 tanggal 22 Januari 2008 dalam pertimbanganHukum halaman 12 dan 13;2.
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 71 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jl. Cempaka Warna RT. 011 RW. 004, KelurahanCempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;NGADIMEN binti H.
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014CcBahwa tindakan TergugatI memasukkan tanah milik Para Penggugat Girik CNomor : 211 Persil 61.b SIII seluas 37.907 M? (tiga puluh tujuh ribu sembilanratus tujuh meter persegi) ke dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor :1241/1989 tanggal 25 April 1989 atas nama PT.
Putusan Nomor 71 K/TUN/20143.
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014Il.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/B/2013/PT.TUN.JKTyang diputus tanggal 30 Juli 2013 dan selanjutnya diperbaiki dengan menerapkanhukum yang BENAR dan TEPAT.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didasarkanpertimbangan hukum yang 'berlaku."
Putusan Nomor 71 K/TUN/2014ASHADL SH.NIP. 220.000.754
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 K/TUN/2014
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014a. Mengenai pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan. tatausaha negera yang digugat; dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suratkeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktusembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumumantersebut;2.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014Batam, sebagaimana surat ukur No. 157/PKP/2001 tertanggal 17April 2001 seluas 243 M2, diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2001,sehingga apabila ditarik garis lurus kebelakang telah terbit selama 10(sepuluh) tahun 10 (Ssepuluh) bulan 7 (tujuh) hari;4.
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014mengaiukan qugatan ke pengadilan mengenai penquasaan tanah ataupenerbitan sertipikat tersebut.".
Putusan Nomor 95 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ..........0..... Rp 6.000,002. Redaksi................. Rp 5.000,003. Administrasi ..........Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2014
Putus : 02-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2011.- Tanggal 2 Maret 2011 — ASWIN PANJAITAN,dkk vs MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
116 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap