Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDI LAJALANTE, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
7666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 470 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KelurahanPekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,2.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat inidipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di KampungHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20142Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, SulawesiBarat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk.
    Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena parapihak yang diperatunkan tidak lengkap);Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah
    /1993 tanggal 7 September 1994 yangmenegaskan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20145.waris dari almarhum A.Samaili Bin A.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTI, SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
3632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — CV. KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
6729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2013
    No. 141 K/TUN/20133. NamaJoko Nursiyanto, SH.
    No. 141 K/TUN/2013berupba kain seragam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Nomor 42/MIND/PER/4/2011 jo.
    No. 141 K/TUN/2013yaitu "Asas ERGA OMNES".
    No. 141 K/TUN/20137.
    No. 141 K/TUN/2013
Putus : 15-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Oktober 2012 — Penggugat: EDDY DUMAIS, dkk Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: FUSA YOSI DUMAIS
9050
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT POLYFIN CANGGIH
2319 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
22894 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
5827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV vs. MALAKIN
14368 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 170 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 66/G/2013/ PTUN.SBY.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa secara hukum, sifat final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata adalah sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — RENDI RETNO SAPUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
230153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.101022UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No. 9 Tahun 2004 joUndangUndang No. 51 Tahun 2009perubahan ke dua Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.1414272829Bahwa, Penggugat tidak pernahdinyatakan disersi?
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.18183536Banding Keberatan sebelum menerbitkanSurat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep. Bangka Belitung Nomor :Kep/908/VITI/2012 tentangPemberhentian Dengan Tidak HormatDari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a/n Penggugat;Bahwa, jika diperhatikan SuratKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKep.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
201114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
9677 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T vs. BUPATI PEMALANG
326135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 113 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera 23, Perum PuriPraja Kencana Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, pekerjaanWiraswasta (Mantan PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggoro Adi Atmojo, S.H.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP.197502012006041010, selama pemeriksaan Sengketa Tata UsahaNegara perkara a quo ini sedang berjalan sampai adanya putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau adapenetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;Il. Dalam Pokok Perkara:1.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagaiberikut:Bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan kepada PutusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIRNAWANHENDRAYANTO, S.T.,M.T.:2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG,tanggal 25 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat;3.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2020
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
15363 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20148.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014diterbitkan dengan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 bersifatIndividual yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014memaksa, maka telah melanggar UndangUndang Hukum Perdata Pasal1320 ayat (1) tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;e Bahwa kemudian oleh Tergugat telah menerbitkan Surattertanggal 2 Agustus 2013 Nomor 10607/DTKTR/2013yang terkesan sewenang wenang memaksakan kehendak agarPenggugat menerima Sdr.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20143. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusantentang Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan Terhadap PT. SumateraPlastik Industri Nomor 10607/DTKTR/SU/2013 tertanggal 2Agustus 2013;4.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/201414 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi masingmasing pada pokoknya sebagai berikut:Tentang Objek Yang Diajukan Oleh Penggugat Asal/Pemohon Kasasi AdalahObjek Tata Usaha Negara (TUN) Yakni Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
7053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
14257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — EKA JUNIASIH BADRIATI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
12668 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 390 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Eksepsi Tergugat Il Intervensi:A. KOMPETENSI!
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Penggugat mencari tanahnya, ini ada apa?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/20171) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat Nomor C. 594, Persil 32.29 luas5.135 m? yang terletak di Desa Benda, Batuceper, Tangerang belumsertipikat yang dibuat oleh Bunyamin (sesuai asili);2) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat C. 594 Persil Nomor 32.29 luas5.135 m?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017didaftarkan kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017
Putus : 25-05-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/TUN/2007
Tanggal 25 Mei 2007 — SUBAGYO KARTIKO, HARTINI SJARIFUDIN ; PT..ANEKA BANGUNAN MULIA JAYA, dkk.
12095 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 PK/TUN/2007
    Put.No. 09 PK/TUN/2007yaitu Para Pelawan.
    No.477K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 (Novum yang diajukan ParaPemohon Pk) adalah sebagai berikut :MENGADILIHal. 22 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN ;tanggal 28 Juli 2003 No. 76/B. TUN / 2003 / PT. TUN.
    Put.No. 09 PK/TUN/20073.
    TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tanggal 14Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapatHal. 28 dari 36 hal.
    Put.No. 09 PK/TUN/2007
Putus : 21-04-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — GABY MARIAM HOSIANA DAUD, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
783628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2010
    No. 420 K/TUN/2010Timur : dr. Batuna ;Barat : Kel. Manoppo ;Bahwa untuk keperluan pengurusan pembelian bidang tanah sepertitersebut pada point 1 (satu) di atas, maka orang tua Penggugat berhubungberdomisili di Jakarta sehingga pembayaran sejumlah uang dilakukanbeberapa kali dan dikirim kepada MEIDY DAUD selaku adik kandung dariHARRIE ANDREAS DAUD, melalui Bank Penerima yaitu PT.
    No. 420 K/TUN/201010.11.12.13.14.Manado, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hilang HakMilik No. 235/Paniki Bawah.
    No. 420 K/TUN/2010Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :.
    No. 420 K/TUN/2010 Bahwa terjadi kemandegan proses hukum administrasi, dalam hal inibalik nama keatas nama Penggugat/Pemohon Kasasi dikarenakanpemilik lama Meidy Daud/Lily Daud ingin menguasai kembali hak atastanah dengan cara membuat laporan SHM hilang.
    No. 420 K/TUN/2010
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
239150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014