Ditemukan 22675 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketenagakarjaan
Penelusuran terkait : Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — DEWAN PENGURUS PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA SUMATERA SELATAN Melawan GUBERNUR SUMATERA SELATAN
268 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1999 Tentang UpahMinimum pada Pasal 4 ayat (7) yang berbunyi :Peninjauan terhadap besarnya Upah minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota diadakan (satu) tahun sekali;Serta juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan danJaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan
    2014Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1999 TentangUpah Minimum pada Pasal 4 ayat (7) yang berbunyi :Peninjauan terhadap besarnya Upah minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota diadakan (satu) tahun sekali.Serta juga pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan danJaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan
    ;Bahwa disamping berlaku surut juga bertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat 2, diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansiyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10(sepuluh) hari sebelum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-06-2009 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319K/PDTSUS/2009
Tanggal 4 Juni 2009 — AGUS EKO SUHARTONO ; DJUMARTO SIKO
183 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2007 — Upload : 23-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214K/TUN/2004
Tanggal 30 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ) ; PT. SARI MULTI UTAMA
233 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2010 — Upload : 06-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 55/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 31 Mei 2010 — GAMARIANA binti ABDULLAH AL JUFRI ALIAS UMI
60 — 29
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Oktober 2015 — ADRIANA HERLINA MAWO BINTI ANDREAS LEDE BULU; PELIPUS B. DAMMA NGAKU BIN RUA LINBU
512 — 244
  • Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asalcalon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Halaman 9 dari halaman 77 Putusan Perkara Nomor141/Pid.Sus/2015/PN SmgBahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Surat jin dari suami/stri/orang tua/wali yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah daerah asal talon TKI ;Halaman 15 dari halaman 77 Putusan Perkara Nomor141/Pid.Sus/2015/PN Smgd.Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1)dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kotadaerah asal calon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.e Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerahasal calon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Surat jin dari suarni/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah daerah asal calon TKI ;d.Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asalcalon TKI ; dane.Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2439/Pid.Sus/2014/PN.Tng
Tanggal 13 April 2015 — FRENSY ANGKAW, S.Si. Binti TEDDY ANGKAW Als. SISY
512 — 0
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Putus : 25-08-2010 — Upload : 24-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 90/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 25 Agustus 2010 — 1. WAHYUDI bin UDIN 2. HARSONO 3. SUKIRNO bin MASKUN
59 — 47
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Putus : 19-11-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — EKA YANA SUTRISNO alias EKA
427 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3750 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 25 Agustus 2022 — BISMAN NOVEL MARADEN FIRDAUS
123 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 26-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 26 Desember 2018 — I. BUDI SOEWARDI alias BUDI II. DESY MIRANTI ANGGELINA TANESIB alias RANTI III.
601 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DESY MIRANTI ANGGELINA TANESIB alias RANTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"Mempekerjakan Anak di bawah Umur sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua Pasal 185 Ayat (1) juncto Pasal 68 juncto Pasal 69Ayat(1) dan Ayat(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-06-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 10 Juni 2010 — NASER SALEH ALJAIDI
222 — 98
Pengadilan PN JEPARA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-07-2011 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JEPARA Nomor 136/Pid.B/2011/PN.Jpr.
Tanggal 26 Juli 2011 —
405 — 228
  • Menyatakan terdakwa Solekhah Binti Sarlim tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana suratdakwaan kesatu, kedua maupun ketiga;2. Membebaskan terdakwa Solekhah binti Sarlim dari segala tuntutan hokumatau melepaskan nya dari segala tuntutan hokum;3. Memerintahkan terdakwa Solekhah Binti Sarlim dari tahanan Negara;4. Memulihkan nama baik terdakwa sebagaimana kedudukan semula;5.
    Jepara sebagai Pengawas Ketenagakerjaanyang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengawasi ditaatinya UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa saksi ahli diminta oleh Penyidik berkaitan dengan terdakwa padahari Senin, tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 14.30 WIB di Caf SinggaJaya di Pungruk turut desa Mororejo, Kec. Mlonggo, Kab.
    Jepara telahmempekerjakan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk ;Bahwa benar yang dimaksud anak menurut UU RI No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah anak yang masih dibawah umur 18 tahundan belum pernah kawin ;3.
    No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang unsurunsurnya terdiri dari :1.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 13-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 12/G/2024/PTUN.BJM
Tanggal 30 April 2024 — JORDAN PAPER
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
119 — 99
  • JORDAN PAPER
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541K/TUN/2003
Tanggal 2 Nopember 2006 — PT. ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA ; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 12-09-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 September 2019 — TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi
1153 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan =: Indonesia;Tempat Tinggal : Jakarta Garden City Cluster AlamandaNomor 33 E, RT. 07, RW. 014, KelurahanCakung Timur, Jakarta Timur:Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambonkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKetenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/20192.
    TMNtidak melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asingsebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PT TMIN tidak pernahmemiliki Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan olehpejabat yang berwenang dimana memiliki IMTA menjadi kewajiban bagisetiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing TKA (DKATKA) yangberdasarkan peraturan perundangundangan ditetapbkan sebesar 100$perjabatan setiap bulannya untuk setiap TKA yang merupakanpenerimaan
    Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Wajid Memiliki IzinTertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk terpenuhi sehinggaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal
    Ambtanggal 21 Februari 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkandi bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-11-2022 — Putus : 31-03-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2022/PTUN.SMD
Tanggal 31 Maret 2023 — Penggugat:
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.JAINUDIN
2.HERMANSYAH
3.JUNAIRI S.
4.M. AGUS
5.AGUS SALIM
6.ANTO TRIHASMONO
7.ASWAN SYARIF
8.YOSEF TANDI APPANG
283 — 151
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 01-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Agustus 2016 — Siis bin almarhum Musali
275 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 04-05-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2015 — SALLEH BIN RAMBLI
372 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 29-01-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Bwi
Tanggal 8 April 2015 — - SINTO ;
142 — 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 02-10-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Oktober 2018 — Ir. BUDI KUSMARWOTO DAN KAWAN-KAWAN
691 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZAINAL ARIFIN, M.M.telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan atau turut serta melakukan melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) yaitu membayarupah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dalam dakwaanmelanggar Pasal 185 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana:e Terhadap Terdakwa Ir.
    kondisi keuangan perusahaantidak memungkinkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana, makaPara Terdakwa masingmasing dibebani untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 185 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan