MORA TELEMATIKA INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA

Rasuna Said Kav X2 No.4, Jakarta Selatan12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA;Berkedudukan di Wisma ITC Lantai 4, Jalan Abdul Muis No.8, JakartaPusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. R. Susanto S.E., MMBAT., Sekretaris, Direktorat JenderalPenyelenggara Pos dan Informatika; 2. D. Susilo Hartono, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum ;3. DR.

Dengandemikian, nyatalah bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatikaadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Keputusan TUN tersebut adalah jelas suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan HukumTata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan

(Fotokopi dari fotokopi);Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) atas Perusahaan Penyelenggara Jasa/Jaringan Telekomunikasi PT. Mora Telematika Indonesia, NPWP :1.973.886.3002, Periode Pemeriksaan : 1 Januari s.d. 31 Desember2010 oleh Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara, SatgasBidang PNBPSektor Kominfo. (Fotokopi dari fotokopi);Surat A.n.

Mora Telekomunikasi Indonesia kepadaDirektur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, KementerianKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 125/MTI/PDKemenkominfo/IX/2013, tanggal 10 September 2013, Perihal :Surat Keberatan Pembayaran Denda Keterlambatan BHPTelekomunikasi Tahun Buku 2010. (Fotokopi dari fotokopi);Tanda Terima Surat Keberatan Pembayaran Denda KeterlambatanBHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, tanggal 11 September 2013.

(Fotokopi dari fotokopi);Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) atas Perusahaan Penyelenggara Jasa/Jaringan Telekomunikasi atas PT. Mota Telematika Indonesia oleh11. Bukti T612. Bukti T713. Bukti T814. Bukti T9Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, Satgas Bidang PNBPSektorKominfo, Nomor : LAP275/OPN.TEKNIS.1.2/07/13, tanggal 2 Juli2013. (Fotokopi dari fotokop1);Surat A.n.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA.;PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA.;

PUTUSANNOMOR : 114/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmemutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara : DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA,Berkedudukan di Wisma ITC Lantai 4, Jalan AbdulMuis No.8, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikUdsa kepada, ~ mmm nnn nnn nnn1. R.

., Sekretaris,Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos danInformatikaj 2. D. Susilo Hartono, S.H., M.H., Kepala Biro3. DR. Yan Rianto, M.Eng., DirekturPengendalian Pos dan Informatika, DirektoratJenderal Penyelenggaraan Pos danInformatika; 4. Sabirin Mochtar, S.E., MM., Kepala SubDirektorat Pencegahan dan Penertiban,Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos danInformatika 5. Bertiana Sari, S.H., MBA., Kepala BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;6.

pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara

pertimbangan hukum yangdipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Korupsi Mataram dan PengadilanTinggi Mataram sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yangdiajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (yang hanya menjadiobat kuat yaitu menguatkan saja);Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yangtelah menyatakan terbukti unsur ke satu dan ke tiga dari dakwaan PenuntutUmum yakni unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara

Putusan Nomor 878 K/PID.SUS/2016undangundang secara keseluruhan, dan dihubungkan dengan substansiperkara yang terjadi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dihadapan Judex Facti;Bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, substansinya adalah tentang tindak pidana korupsi yang adahubungannya dengan jabatan seseorang penyelenggara

Koperasi TKBM Kipuh - Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap

Bahwa, Surat Keputusan Nomor AL.003/16/02/UppKtp2018, tertanggal22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuaikewenangannya pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagai Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Kintap, dan padapokoknya berisi tentang pelarangan sementara penggunaan tenagakerja bongkar muat yang bernaung di bawah Koperasi TKBM KIPUH,dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat,

MAMAN MIRAZ S VS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN),

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN);MUDZAMIL MUHAMMAD FIKRI SUADU

PUTUSANNomor 63/G/2015/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acarasederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJSKESEHATAN), Suatu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkanUndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan, Berkedudukan di Jalan

AMAR PUTUSANMemutuskan,(6.1) Membatalkan Keputusan Direktur Hukum, Komunikasi danhubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanNomor 48 Tahun 2015 tentang Penetapan Uji Konsekuensi Daftar PembayaranPerBulan kepada Fasilitas Kesehatan dan Penerimaan luran BPJS KesehatanNon Penerima Bantuan luran Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan;(6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepadaPemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),berupa

2015 denganalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Komisi Informasi Pusat mempersoalkan formalitas (tahapantahapan) dalam pembuatan uji konsekuensi dengan menyatakanbahwa pengujian konsekuensi Pemohon Keberatan tidak sesuaiHalaman 3dari9 Halaman Putusan Nomor 63/G/2015/PTUNJKTdengan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik, PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010;Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat bertentangan denganPasal 37 UndangUndang tentang Badan Penyelenggara

Membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik IndonesiaNomor : 468/VIII/KIPPSMA/2014 tanggal 5 Maret 2015 dalam sengketainformasi publik antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan (Pemohon Keberatan) selaku Termohon Informasi denganMudzamil Muhammad Fikri Suadu (Termohon Keberatan) selakuPemohon Informasi;Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikansebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon InformasiPublik, Mudzamil Muhammad Fikri Suadu berupa :Dokumen

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cq. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jakarta Ceger
Tergugat:
PT PILLAR MULTI SARANA UTAMA

KETUA YAYASAN DIANANDA ( SELAKU PENYELENGGARA PERSEKOLAHAN ST. KRISTOFORUS ); AURELIS JANTER COBRA

Apalagi ini dilakukan olehLembaga Penyelenggara Pendidikan yang seharusnya memberi contohyang baik mengenai kepatuhan terhadap hukum. Namun faktanya, jauhpanggang dari api. Justru yang terjadi sebaliknya, yaitu Tergugatmemberikan contoh yang sangat tidak terpuji dan tidak mendidik, karenatelah membuat keputusan PHK terhadap saya dengan melanggar ketentuanUndangundang Ketenagakerjaan yang berlaku.

No. 274 K/PDT.SUS/201 1MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA YAYASANDIANNANDA, SELAKU PENYELENGGARA PERSEKOLAHAN ST.

ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASIINDONESIA, 2. ASOSIASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA tersebut;

ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGANTELEKOMUNIKASI INDONESIA, DK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGANTELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di CentennialTower Lantai 29 Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 27Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh:Muhammad Arif, jabatan Ketua Umum AsosiasiPenyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia;Bambang Prastowo, S.E., jabatan Sekretaris JenderalAsosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia;2. ASOSIASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASISELURUH INDONESIA, beralamat di Gedung PermataKuningan Lantai 9.

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesiamerupakan badan hukum privat yang didirikan berdasarkanhukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3tanggal 9 April 2015, dibuat di hadapan Lety Latifah, S.H.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Selurun Indonesiamerupakan badan hukum privat yang didirikan berdasarkanhukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor17 tanggal 18 Juni 2013, dibuat di hadapan Sabria Umar, S.H.

:Pasal 28:Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasatelekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringantelekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkanformula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASIINDONESIA, 2.ASOSIAS! PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASISELURUH INDONESIA tersebut:Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr.H.

Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.

PENGGUGAT : Guruh Eko Prasetyo, DKK melawan TERGUGAT : Para penyelenggara KPKNL Semarang, DKK

Para penyelenggara KPKNL Semarang by name by address,dalam jabatan masinghmasing baik secara sendirisendirimaupun secara bersama c.q.

ratnayani alias ernivsyayasan Drs. budiman , sh selaku penyelenggara perguruan nasional pasundan

PENGGUGAT ;LawanYAYASAN DRS.BUDIMAN,SH.Selaku Penyelenggara perguruanNasional Pasundan, beralamat di Jalan PasundanNo.2 Kota Medan (dan atau beralamat kantor di jalanK.L.Yos Sudarso No.52 Pulo Brayan, di KotaMedan) ;Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ; Setelah membaca suratsurat dalam perkata ini ; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan ; Putusan No.63/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn.

Mdn, tanggal 28 April 2015 telah mengajukangugatan dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi di Kantor Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara secara tegas mengakui benarPenggugat telah bekerja selama lebih kurang 40 tahun pada Yayasan DRS.BUDIMAN, S.H. selaku penyelenggara Perguruan Nasional dengan jabatanterakhir sebagai Koordinator Yayasan dan Kepala Sekolah SD Pasundan dengangaji (upah) yang terakhir dibayar oleh Tergugat sebesar

Penggugat:
PT Kalta Bina Insani Kota Bekasi
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Turut Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Bekasi

,BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, yang berkantor diJalan Letjend Suprapto Kav.20 No.14, Cempaka Putih, JakartaPusat 10510, untuk selanjutnya disebut, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ; 2.BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANGBEKASI, yang berkantor di Jalan Veteran NOo.62,Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 149/Padt.G/2018/PN.JKT.PSTKel.Margajaya, Kec.Bekasi, untuk selanjutnya disebut,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas

Pasal 1 angka 2 Per BPJS Kes adalah BPJS Kesehatan yangmemiliki ruang lingkup penyelenggaraan program jaminan kesehatan;Pasal 1 angka 1 UU BPJSBadan Penyelenggara Jaminan Sosial yangselanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukumyang dibentuk untuk menyelenggarakan programjJaminan socialPasal 5 ayat (2) UU BPJSBPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

BPJS KesehatanPasal 6 ayat (1) UU BPJSBPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakanprogram jaminan kesehatanPasal 1 angka 2 Permenkes JamkesBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnyadisingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan KesehatanPasal 1 angka 2 Per BPJS KesBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan

Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Cabang Utama Bekasi dengan Klinik DK Tentang PelayananKesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan, Nomor : 210/KTRI/IV08/0717 dan Nomor101/ADD.PKSDKBPJS/VIII/2017, dengan tanggal yang dibuatmundurmenjadi tertanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya merubah jangka waktuperjanjian dari selama 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2017 sampai dengantanggal 31 Desember 2017 menjadi selama 7 bulan terhitung

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yangselanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yangdibentuk untuk menyelenggarakan program jaminansosial.2.

Tergugat : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (DKPP RI)

Penyelenggara Pemilu.Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.JKT.3.6.b. Peserta Pemilu.c. Tim Kampanye.d. Masyarakat dan / ataue.

Peran serta penyelenggara pemilu akibat :17.1.

Memanggil Penyelenggara Pemilu yang didugamelakukan pelanggaran kode etik untuk memberikanpenjelasan dan pembelaan ;b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihakpihak lain yangterkait untuk dimintai keterangan, termasuk untukdimintai dokumen atau bukti lain ;c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yangterbukti melanggar kode etik; dan; ,d.

putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danBawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejaktanggal putusan dibacakan ;Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Untukmenjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dankredibilitas penyelenggara pemilihan umum perludisusun kode etik dan pedoman perilaku bagipenyelenggara pemilihan umum ;Pasal 1, Ayat (4) Kode Etik Penyelenggara PemiluHalaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.JKT.19.4.6

penyelenggaranPemilu. bertujuan menjaga integritas, kehormatan,kemandirian,dan kredibilitas penyelenggaraPemilu.jeals ;Pasal 5 Kode Etik bersifat mengikat serta wayjibdipatuhi oleh penyelenggara Pemilu ;Pasal 6, ayat (1) menjelaskan untuk menjagaintegritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemiluwajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu ;Ayat (2) menjelaskan Integritas PenyelenggaraPemilu. harus berpedoman pada prinsip: jujur,mandiri, adil, akuntabel ;ayat (3) nya menjelaskan ProfesionalitasPenyelenggara

Pembanding/Tergugat I : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pembanding/Tergugat II : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Terbanding/Penggugat : Siti Khalimah
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Freeport Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yangberalamat kantor di Jalan Letjend. Suprapto Kav. 20, No. 14Cempaka Putih, Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat ;2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kabupaten Mimika, Papua yang beralamat kantor di Jalan YosSudarso Sempan, Timika, Papua, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat II ;Dalam hal ini Pembanding , II semula Tergugat , II memberi Kuasakepada Dr.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 UUtentang BPJS, untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dibentukdua badan penyelenggara jaminan sosial yang masingmasing memilikiruang lingkup berbeda, yaitu :1. BPJS Kesehatan, dengan ruang lingkup menyelenggarakanprogram jaminan kesehatan;2. BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup menyelenggarakanprograma. jaminan kecelakaan kerja ;b. jaminan hari tua ;C. jaminan pensiun ; dand. jaminan kematian ;5.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU tentang BPJS, status dualembaga penyelenggara program jaminan sosial tersebut adalah badanhukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden ;6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 BAB IV tentang Fungsi, Tugas,Wewenang, Hak dan Kewajiban, UU tentang BPJS, fungsi TERGUGAT Halaman 25 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKIDAN TERGUGAT Il sebagai BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakanprogram jaminan kesehatan ;7.

Bahwa Almarhum IRWAN DAHLAN dan PENGGUGAT tercatatsebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yangdidaftarkan oleh TERGUGAT III ;12.

Quad non terjadi pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh TERGUGAT III dan belum berkekuatan hukumHalaman 33 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKItetap sebagaima dalil PENGGUGAT, sesuai Pasal 155 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjangperselisihan hubungan industrial tersebut belum berkekuatanhukum tetap, maka ketentuan Pasal 21 UndangUndang No. 24Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belumdapat diberlakukan.

Penggugat:
Darman Harahap
Tergugat:
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang

., SELAKU PENYELENGGARA PERGURUAN NASIONAL PASUNDAN, tersebut;

., SELAKU PENYELENGGARA PERGURUAN NASIONAL PASUNDAN VS RATNAYANI Alias ERNI

., selaku Penyelenggara PerguruanHal. 1 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.SusPHI/2015Nasional dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Yayasan dan KepalaSekolah SD Pasundan dengan gaji (upah) yang terakhir dibayar olehTergugat sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh riburupiah) perbulan, sebagaimana terbukti dari Surat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 3286/DTKTR/2015.

tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN DRS.BUDIMAN, S.H., SELAKU PENYELENGGARA

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGAPENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANINDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;

PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;

Putusan Nomor 59 P/HUM/2018Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkanasas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia;Begitu pula ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)sebagaimana Pasal 2, menyebutkan:BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasionalberdasarkan asas:a. Kemanusiaan;b. Manfaat; danc.

Hal yang perlu dianalisis adalah apakah Peraturan DirekturJaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang PenjaminanPelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatantermasuk didalam peraturan di bawah undangundang yangdapat diujimaterilkan di Mahkamah Agung;8.

Luasnyapelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhanpeserta yang dapat berubah dan kemampuan keuanganBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukanuntuk kehatihatian;Pasal 24 ayat (3):(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutupelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatanHalaman 35 dari 63 halaman.

Pengendalian Defisit cash flow BPJS Kesehatan pada tahun2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerianantara lain Menteri Keuangan; Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur UtamaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; DeputiHalaman 36 dari 63 halaman.

Luasnyapelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuanganBadan Penyelenggara Jaminan Sosial.