Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnyaTerbanding dapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding,dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085001.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/ WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2084/WPJ.07/2014, tanggal 12 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057/13, tanggal 20 Mei2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, BerbekHalaman 6 dari 11 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014 tanggal 12 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057

Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.

Keluarga, Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan MentawaBaru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, KabupatenKotawaringin Timur, selanjutnya disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farmasi,pekerjaan Karyawati Toko Baju, tempat tinggal di Jalan D. I.Panjaitan 31, Gang.

Keluarga, Nomor 16, RT. 057, RW. 005,Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti Surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit padaHalaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Keluarga, Nomor 16,RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon danbelum dikaruniai anak;Bahwa, sejak bulan Desember 2019, kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerusyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon seringmengadu kepada orang tua Termohon, apabila

Keluarga, Nomor 3, RT.057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruHalaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.SptKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keluarga,Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, KecamatanMentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

memukul saksi korban Yasil Azmi sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi, kemudian saksi Marimenendang sebanyak (satu) kali kearah kaki saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi sempat lari ketengah lapangan, akan tetapi dikejar olehsaksi Mari, terdakwa dan saudara udin, kemudian secara bersamasama memukuldan menendang saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057

Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29Mei 2012 an. Yasil Azmi Bin Feriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanYasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit RatuZalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 an. Yasil Azmi BinFeriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilaibarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Halaman 1 dari 4 halaman.

XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 30 NovemberMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PT Indoboga JayaMakmur, NPWP. 02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 4 halaman.

Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:24Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan meolakseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057

bayar tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRINPL011/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 02 Februari 2009 dengan tujuanpemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanMasa Pajak JanuariJuni 2006 (untuk semua jenis pajak termasuk PPhPasal 26);4) Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak;Bahwa salah satu dari ketetapan tersebut adalah SKPKB PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057

Sebagai tindak lanjut,Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor :00113/BI/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima oleh KPPPMA IV pada tanggal yang sama (fotokopi terlampir);Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang KeberatanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November

Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari Junihalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor

diterima oleh Pemohon Bandingtersebut maka Pemohon Banding telah kehilangan haknya untuk hadirguna memberikan keterangan dan penjelasan atas permohonankeberatan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Bandingberpendapat bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 TentangKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajakhalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057

Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361,menjadi sebagai berikut:bahwa pada halaman 1 (satu) paragraf pertama baris keempat, halaman 2(dua) pragraf kedua baris kedua, halaman 2 (dua) paragraf keenam bariskedua, halaman 22 paragraf kelima baris ketiga, halaman 22 paragraf ke10baris kedua, halaman 22 paragraf ke15 baris kedua, dan halaman 28 paragrafpertama baris keempat, dengan rincian :tertulis :000206/204/06/057/09seharusnya :00026/204/06/057/09halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Menimbang

057/Pdt.G/2006/PA.Pbg

057/Pdt.G/2011/PA.Ttb

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis' telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan olehHALIMAH binti SALMAN, umur 31. tahun, Agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTATA, bertempat tinggal di KomplekPerumahan PT Charli Desa = Kasiau RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten

tinggal di Komplek Perumahan PTCharli Desa Kasiau Raya Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan surat suratbukti;Telah mendengar keterangan kedua belah pihakberperkara dan saksi saksi/saksi keluarga dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwas Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkandiMaretKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 022011 dengan Nomor =: 057

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

K/Pdt/...berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas surat Keputusan TergugatNomor: KEP1123/VVPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang Penggugat terimapada tanggal 18 Mel 2011, mengenai Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang dan Jasa Nomor:00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011 Masa Pajak Januari sampaidengan November

Tergugat (perhitungan terlampir);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor35425/PP/M.V1I/99/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011tanggal 10 Mei 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00026/107/09/057

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.35425/PP/M.VI/99/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang amarnyamemutuskan Mengabulkan' seluruhnya permohonan gugatanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei2011, tentang gugatan atas Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Nopember2008 Nomor : 00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011, atas namaPT.

Bahwa pokok sengketa dalam gugatan yang diajukan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalahtidak dipertahankannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011, tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00026/107/09/057/11tanggal 14 Februari 2011, atas nama : PT.

Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/20141618.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1123/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00026/107/09/057/11 tanggal 14 Februari 2011, atas nama : PT.

Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :821.12/5878/436.7.6/2009, tertanggal 02 Desember 2009, dengan gaji pokok sebesarRp.1.278.600, (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);Bahwa, Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ini, yakniSurat Keputusan KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIANNEGARA,Nomor : 057

Pemberitahuan Keputusan terhadap Penggugat tidak dapatdijadikan obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 28 Mei2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa)Nomor : 057

30 Tahun 1980;Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor: X.188.45/1545/436.7.6/2010 tanggal 30 Maret 2010 Termohon Kasasidiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena TermohonKasasi melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Pemohon Kasasi dalam surat keputusannya Nomor: 057

Putusan Nomor 403 K/TUN/20124 Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman 33 alineakelima s/d halaman 34 alinea ke satu, ke dua, ke tiga, juga telah secara nyatanyata salah, oleh karena itu harus ditolak, sebab dalam keputusan PemohonKasasi (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 padaunsur menimbang huruf a tidak ada pertimbangan BAPEK yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan pemalsuan kutipan akta nikah, sebab

Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasiini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :a Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi (BAPEK);b Menyatakan batal putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakartaperkara Nomor: 23/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2012dan menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) Nomor:057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penguatanhukuman disiplin atas nama Termohon Kasasi (LYAKUSUMAWATI), NIP. 19701117 200801 2 012 telah sesuaidengan Peraturan

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringterjadi perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan terhitung sejakbulan Juni 2020 karena mulai saat itu Pemohon pergi ke rumah kediamanpaman Pemohon yang beralamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sedangkanTermohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;7.

akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Termohon seringkalimempermasalahkan dan tidak terima terhadap nafkah yang diberikanPemohon dan Termohon sering meminta nafkah untuk kebutuhan rumahtangga diluar Kemampuan Pemohon;; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2020 rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenamasalah kurang nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diataskemampuan penghasilan usaha Pemohon; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

danpertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Juni 2020; sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,dimana penyebabnya karena Termohon seringkali mempermasalahkan dantidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon seringmeminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar Kemampuan Pemohon;sehingga sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulai saat ituPemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamat di BlokPJA Pesuketan RT. 057

Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamatdi Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon yang lalu Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harusdinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan

Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020Nomor:00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013 mengubahnilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp805.544.550,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp80.554.455,00 dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut Pemohon iNe Uraian Terbanding Banding Ry(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor Put085000.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2073/WPJ.07/2014tanggal 11 Agustus 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakMei 2012 Nomor : 00001/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP 2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012Nomor 00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak BerwujudDari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00001/567/12/057

penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057

/13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan

Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal20 Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89607/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Desember 2010 Nomor00022/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00022/507/10/057

Putusan Nomor 3210/B/PK/Pjk/2019Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry SawitIndonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096001.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1971/WPJ.07/2015 tanggal23 Juni 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas nama PT KerrySawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan

Putusan Nomor 3210/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1971/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00109/407/12/057

Putusan Nomor 692/B/PK/Pjk/2021Badan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April 2008 Tahun Pajak2006;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36950/PP/M.1/15/2012, tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana dibetulkandengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86950R/PP/M.1/15/2014,tanggal 29 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan

sebagian permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26Mei 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April2008 Tahun Pajak 2006, atas nama: PT.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26 Mei 2009 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April 2008Tahun Pajak 2006, atas nama: PT. Glory IndustrialSemarang, NPWP: 02.192.905.4057.000, Alamat: Jl.Soekarno Hatta KM.9, Desa Samban, Bawen, Semarang,50661 telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanyaHalaman 3 dari 8 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26 Mei 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00019/206/06/057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005375.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 4 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018tanggal 12 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057/17 tanggal 20 April 2017, atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, denganalamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Gedung B>ower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, MedanBarat

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057/17tanggal 20 April 2017, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP02.275.541.7057.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat, 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

dari Pemohon Peninjauan Kembali;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12April 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057

PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.

Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT

tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas

dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan