Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. SS. EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — SYAMSIAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diOlak Kemang RT 07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Ibu RumahTangga;2 M.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/2014Kemang RT O07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1 RAMLI TAHA, S.H., M.H.;2 ADITHIYA DIAR, S.H.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201412 Bahwa Penggugat secara hukum merupakan ahli waris (alm). Syukur BinZaenal Abidin yang sah dan berhak atas tanah dengan luas + 60.000 M?yang terletak di Jalan Surya Dharma KM. 10, Kelurahan Kenali AsamBawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;13 Bahwa legalitas kepemilikan Penggugat terhadap warisan atas tanahdengan luas + 60.000 M?
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201425 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92bertindak tidak cermat, Tergugat tidak mempunyai data fisik atau datayuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, sehingga alas hak dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut tidak sesuai denganpemilik tanah sebenarnya.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201422MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSIAH, 2. M.FATHLI 3. M. HAVIS, 4. M. KAMAL FIKRI, 5. FAUZAN SUBRI tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
121 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 532 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPNo. 11/2010 ;12.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201425,26.pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan,menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201432.33.34.35.a. areal tanam = 1.586,32 Ha:b. perumahan = 3,32 Ha:c. Infrastruktur jalan = 54,84 Ha:d. Nursery/pembibitan =18 Ha;e. HCV/DAS = 308,67 Ha;f.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — Ny. ANDRIANA MARIA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 149 K/TUN/201511,12.13.14.15.Bahwa dalam Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor1930/Kelurahan Ledeng/2001 terbit tanggal 2 Februari 2001, Surat UkurNomor 48/Ledeng/2001 tanggal 17 Januari 2001 luas + 2.104 m?
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:A.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sama sekali tidakmempertimbangkan mengenai isi dari Surat Laporan hasil Mediasi Tanahbekas Eigendom Verponding Nomor 4817 dan Eigendom VerpondingNomor 9582, terletak di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Budi Darmawan Wibowo vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdata pengurusan hartabersama (gonogini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI)sebagai Kepala Persatuan SuamiIsteri.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telahmempunyai kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/20137.2.kewenangan membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah(Peralihan Hak) ;Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/201310.11.Dalam Konsideran Keputusan ( Membaca ) yang mengajukan permohonanpembatalan adalah :9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29Nopember 2000, yaitu orangorang yang sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan tanah dimaksud ;9.2.
    Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat merupakan bentuk peralihan hak (sertipikat tetap/tidak dimatikan) walaupun secara fisik berupa surat keputusan TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HARRI SUSATIYO, S.Pd., vs GUBERNUR JAWA TENGAH,
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2011
    No. 65 K/TUN/201 111. Bahwa pertimbangan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaiberikut :a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dankeluarganya ;b.
    No. 65 K/TUN/201 1a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Jika surat keputusan tersebut mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka seharusnya bagianmemutuskan menetapkan berbunyi Menjatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentiah tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil ;e.
    No. 65 K/TUN/201 1Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1. Meterai........ Rp. 6.000, tid.2. RedakSi..............:0068 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi........... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 65 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si. vs.GUBERNUR SUMATERA BARAT
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 397 K/TUN/2017
    PUTUSANNomor 397 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Pembuktian (BuktiBukti) Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;1.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Selain itu Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar azas hukum yangsangat mendasar yaitu Azas Presumption of Innocent atau Azas PradugaTak Bersalah.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu mentaati segalaketentuan peraturan perundangundangan dapat dijatuhi hukuman disiplinringan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Panitera Pengganti,Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedakSi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. Ashadi, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/20143.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajakatas tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 45 P/HUM/2010.-
Tanggal 21 April 2011 — I WAYAN SUKAJA, S.sos, vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2009
    No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
    No. 273 K/TUN/2009.3.
    No. 273 K/TUN/2009.11.
    No. 273 K/TUN/2009.a.6.
    No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 496 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
    Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
    dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
    Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — BENNY A. KILAPONG, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. BENNY A. KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jatinegara Barat IV Dalam Nomor 12RT 008/RW 003, Kelurahan Bali Mester, KecamatanJatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,pekerjaan Pendeta;2. FIENCE KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan K.H. A.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor250/71.71600.13/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;ll. SELFIA DEASI FALENTIN KILAPONG,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di AsramaBrimob KS.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Eksepsi tenggang waktu;Eksepsi kewenangan absolut;Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;Eksepsi Para Penggugat tidak berkepentingan;a eeEksepsi objek gugatan tidak jelas;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor31/G/2018/PTUN.Mdo. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 44/B/2019/PTTUN Mks.;3.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111/PK/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA vs. TITI PURWATI, DK
97 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111/PK/TUN/2012
    No. 111 PK/TUN/20121010Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal TUPHHKHA PT Dasa Intiga seluas+ 2.357 Ha.
    No. 111 PK/TUN/201242ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syaratformil ini tidak terpenuhi ;5.
    No. 111 PK/TUN/201246Tsdalam persidangan.
    No. 111 PK/TUN/2012Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUPsebagaimana terlampir ;2).
    * Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaanpersiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.17. Apakah keputusan TUN (beschikking) itu benarbenar tidak adil?Onrechtmatig); dalam arti:a Bertentangan dengan ketentuan, perundangundangan yang berlaku?;b Ada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?;c Ada larangan berbuat sewenangwenang (Willekeur);d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik olehBadan/Pejabat TUN?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2009/P.TUN Mdo
Tanggal 28 Mei 2009 — Penggugat DR. Hj. NUR ALBAR, Sp.PD Melawan Tergugat WALIKOTA GORONTALO
98 — 54
  • Abas, SH danRekan Jalan Rambutan KelurahanHuangobotu Kecamatan Dungingi KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 13 Pebruari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan =; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado tertanggal 09 Pebruari 2009,Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2009/ P.TUN .Mdo tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ vs. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MIS MiftahulUlum RT. 001, RW. 001 Ds.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,masih aktif.Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima SURATKEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor175/80/SETDPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAKHAK ANGGOTADPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/20145.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meteral............ Rp 6.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi .................. Rp 5.000,00Bs AGMINISUASH ss cick ves cis Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 448K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — BUPATI SUMBAWA (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) vs CECE SURIADI, dkk
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 172 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDI SURYADI, S.H.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, SuratUkur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m?
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014penggantian sertifikat yang hilang, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 654,tanggal 16 Desember 1985;.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi .......Rpo489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — ABUBAKAR SATTU, S.H., N A H A R A, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 57 K/TUN/2011
    Nomor57 K/TUN/2011Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan H.M.
    Nomor57 K/TUN/2011UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;7.
    Nomor57 K/TUN/2011alasan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yangdiatur dalam undangundang. Kalaupun Para Penggugat pernahmenghubungi Sdr.
    Nomor57 K/TUN/2011Permohonan Kasasi Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.
    Nomor57 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — ABDUL RAZAK, DKK vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU, DK
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 640 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 640 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015mengenai subjek dan objek hukumnya;3.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/201510.503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaH.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DK VS Ir. H.FRENCY AMIN
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 327 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
    /1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014