Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
97 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 PK/TUN/2009
    No. 40 PK/TUN/2009.16.17.18.19.20.als1998.Dra.
    No. 40 PK/TUN/2009.2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.3. Karena ditelantarkan.4.
    No. 40 PK/TUN/2009.RI.
    No. 40 PK/TUN/2009.Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohn Kasasi.29.
    No. 40 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — PEMERINTAH PROVINSI BALI vs. I MADE SURASMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
136 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — H. ROEKIMO RONODISASTRO, SH., ; H. AHMAD IRIANTO, SH., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2010
    No. 292K/TUN/2010Bangunan, maka pada tanggal 30 Maret2009, Penggugat mengajukan permohonanpeningkatan hak ke Kantor PertanahanKabupaten Demak dengan Surat Nomor16/Pdt.APH/111/2009 ;9.
    Dikeluarkan oleh Badan= atauPejabat Tata Usaha Negara (TUN)Keputusan TUN a quo merupakan keputusan yangHal. 7 dari 20 hal. Put. No. 292K/TUN/2010dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakanPejabat Tata Usaha Negara ;3.
    No. 292K/TUN/201010undanganyangberlaku ;13.
    No. 292K/TUN/2010Kesimpulan30dan diselesaikan menurut ketentuanketentuan dalam Keputusan PresidenNo. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini3.
    No. 292K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA vs. Ny. FATIKAH, DKK
151 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 441 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015keperluan Pengadaan tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan seluas 104M?.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015 Tanah yang dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh B. Piar (alm)semasa hidupnya bersama Ahli Warisnya (Para Tergugat II Intervensi)sejak tahun 1958 sampai sekarang, dan telah diurus oleh B.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015melainkan kepentingan semua Ahli Waris (alm) Mustakim Zen, karenakepentingan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut jugamencakup hak kepemilikan sebidang tanah bukan sematamata pembatalanobyek sengketa.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 215 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 215 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. TARMIZI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang ;2.
    No. 215 K/TUN/2013didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yangsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja,Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2014;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang
    No. 215 K/TUN/2013Perhentian Raja, Kab.
    No. 215 K/TUN/2013Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan PemerintahDaerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa PantaiRaja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagaiberikut :IsAgar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr.
    No. 215 K/TUN/2013Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilantingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H. Yulius, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — JANE AGNES TAMPATTY, S.H vs. SM EMPLOYEE SERVICES PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
106 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2012
    No. 27 K/TUN/2012Plaza BapindoMenara Mandiri lantai 22, Jl.
    No. 27 K/TUN/2012Tahun 2004 jo.
    No. 27 K/TUN/20129.
    No. 27 K/TUN/20121.1.
    No. 27 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA BARU TIGA VS P.T.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
146 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 476 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 476 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTABARU TIGA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.14.
    (Tata Usaha Negara) berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUNtersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapatmenimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturanperundangundangan.
    Pasal 9a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang diperkuat dengan putusanMajelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT yang mengambilalih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta khususnya padahalaman 4849 Putusan
    Adapun yangdiminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Angka 5 petitumgugatannya adalah penerbitan Surat Keputusan atas Permohonan Pembetulan,sebagaimana tercantum:Dalam Pokok Perkara:Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20135.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraHalaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013ASHADL SHNip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 —
113 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 PK/TUN/2011
    PUTUSA NNomor 158 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Tata UsahaNegara telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. PT. AMEN MULIA, yang diwakili oleh MULIADA LINDY,selaku Direktur, beralamat di Jalan Veteran Nomor 429K, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada : Titis Rachmawati, S.H., M.H., Rosalina, S.H.
    : Hibzone Firdaus,S.H., dan Tamro Rowi, S.H., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Agustus 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatasekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi Il, , Ill/ Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat, Tergugat IlIntervensi 2 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/TUN
    Taman Ogan Permai;Bahwa dalil tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalamperkara Nomor 08/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari RangkumanPutusan MARI Tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadiakibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebihdahulu ke Peradilan
    tersebut adalah sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang, Pemohon Kasasi II : PT.Amen Mulia, Pemohon Kasasi Ill : Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan Ill untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor299 K/TUN
    atas nama Romi";Bahwa berdasarkan Bukti Baru (Novum) tersebut di atas, mohonkepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untukmembatalkan putusan Judex Facti Nomor 299 K/TUN/2010tanggal 11 November 2010 juncto Nomor 24/B/2010/PT.TUN.MDNTanggal 5 Mei 2010 juncto Nomor 16/G/2009/PTUNPLG Tanggal16 Desember 2009;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, DK vs. TJIN MAN ON, DKK
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 351 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, tempat kedudukandi Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Nomor 17, KelurahanPangkalan Mansyhur, Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya :1.
    D Nomor26D, Kelurahan Kota Matsum , Kecamatan Medan Area, Kota Medan,Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 411.12.13.14.15.16.seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan obyeksengketa tersebut;Bahwa adapun faktafakta tersebut adalah sebidang tanah seluas 77 M?berikut bangunan rumah permanen yang setempat dikenal dengan JalanSutrisno Gg.
    UndangUndang Nomor 9Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 4Tahun 2004 jo.
    Tentang Kewenangan Absolut;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan dalil posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 danangka 6 surat gugatan Para Penggugat, terang dan tegas yang menjadiobyek perkara a quo adalah soal masalah kepemilikan atas sebidang tanahseluas + 77 M?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — NY. RIANA TOBING PANGGABEAN,dkk vs HEDI INA HARTONO,
49 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2010
    Nomor 128K/TUN/2010diduga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu.
    Nomor 128K/TUN/2010262.
    Nomor 128K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — SUNARDI, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI JAWA TIMUR, DKK
118 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 651 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015berdasarkanSurat KuasaKhusus Nomor 004/SKpptg/ES/sby/14 tanggal 23 Januari 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat;melawan:l.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201510.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201511.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyatyang mendudukinya ;e Bahwa PT.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — AMRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
312 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
270 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 K/TUN/2013
    Bahwa di tingkat Banding, Gugatan Penggugat ternyataditolak, putusan mana selanjutnya juga dikuatkan di tingkatKasasi Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.3.7.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
    Duta Inti PerkasaMineral, maka Ketua Pengadilan TUN Kendari selaku pengawas putusanHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/20135.pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menegurdengan keras, memerintahkan kepada:1. Pj. Bupati KonaweUtara dan PT.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/20138.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — HENDRIK Dg. TULA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
110 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 360 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRIK Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks.,yang dimohonkan kasasi tersebut;2.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata besertapembagiannya masingmasing sebagai berikut:a. Hj. Basse Dg. Kanang (isteri);b. Maryam Dg. Tarring (isteri);c. Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa hartapeninggalan;d. Marhila Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN EDDY TANU WIJAYA, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA,
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2008
    PUTUSANNomor : 389 K / TUN / 2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :TAN EDDY TANU WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Bunguran No.9B Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Maruf, SH., WargaNegara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal diAsrama Brimob Medaeng Blok A Gg.
    No. 389 K /TUN/ 2008diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang No: 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat dimaksudtelah mengandung Pengertian Final yang penjelasannya sebagai berikut :a. Apakah Surat Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat?b. Apakah ada upaya lain lagi yang harus dilakukan secara administratif?c. Apakah Surat tersebut masih memerlukan persetujuan atasan atauinstansi lain?
    No. 389 K /TUN/ 2008HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Marina Sidabutar, SH.,MHttd./Prof. DR. H. Anmad Sukardja, SH.Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meteral.......... Rp. 6.000, ttd./2. Redaksi.......... Rp. 5.000, Sumartanto, SH3. Administrasi kasasi Rp.489.000,Jumlah : Rp.500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.
    No. 389 K /TUN/ 2008PHP.
    No. 389 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2011
Tanggal 10 Maret 2011 —
371 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K/TUN/2011
    PUTUSANNo. 51 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI ROKAN HULU, bekedudukan di Jalan TuankuTambusai KM. 4, Komplek Pemda, Pasir Pengaraian ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Zulfikar Achmad, SH., MH., jabatan Asisten PemerintahanSetda Kabupaten Rokan Hulu ;2.
    No. 51 K/TUN/2011mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2huruf b UndangUndang 5 tahun 1986, yang telah dirubah UndangUndang No. 9 Tahun 2004 di antaranya yaitu :a. Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam mengambilkeputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan atauKewajaran ;b.
    No. 51 K/TUN/2011objek sengketa, dengan bahasa sederhana Judex Factie hanyamelihat dari sisi normatif saja.
    No. 51 K/TUN/2011adalah pertimbangan hukum yang lemah dan sangat keliru danberalasan hukum untuk dibatalkan ;6. Bahwa selanjutnya tindakan Camat Rambah Samo yangmengusulkan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama an. Junaidi kepadaPemohon Kasasi untuk menggantikan Termohon Kasasi adalahtindakan yang benar atau normatif guna kelancaran' rodapemerintahan di Desa Rambah Utama.
    No. 51 K/TUN/2011Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 09-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 9 Maret 2011 — Penggugat: Ir. SISWA RACHMAT MOKODONGAN, dkk; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO dan PANGLIMA KODAM VII WIRABUANA;
226 — 162
  • No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mado.Halaman 4Kesemuanya berkantor di Biro Hukum Setjen KemhanJalan Merdeka Barat No. 1314 Jakarta pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK/15/M/X/2010 tertanggal Jakarta, 29 Oktober 2010Selanjutnya disebut TERGUGAT ITINTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkarayang bersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Manado tertanggal 29 Juli 2010Nomor 27/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentangPenunjukan
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelistanggal 30 Juli 2010 No.26/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentangPemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidangtanggal 30 September 2010 No.28/Pen.HS/TUN/2010/P.TUN Mdo, tentang PenentuanHari Persidangan Pertama ; Telah membaca dan mempelajari bukti bukti suratyang diajukan oleh para pihak dalampersidangan ; Telah mendengarkan keterangan saksi saksidari Penggugat dan Tergugat
    Hal tersebutsejalan dengan penggarisan Yurisprodensi tetapMahkamah Agung RI no. 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang memberikan fakta hukumsebagai berikutmeskipun sengketa terjadi akibat dariadanya Surat Keputusan tetapi jika dalamperkara tersebbut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan harus32diajukan terlebih dahulu ke Peradilan wumumkarena jelas sudah sengketa perdata ;3.
    nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabiladalam waktu 2 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada =pemegangsertipikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan' gugatanke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertipikat itu,Hal tersebut di atas juga sejalandenganpenggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo. 330 K/TUN
    diterimanya keputusantata usaha negara yang digugat sedangkan UntukPihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdatayang tidak dituju secara langsung oleh SuratKeputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, makapenghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) haridihitung secara kasuistis sejak saat orang ataubadan hukum perdata (pihak ketiga) tersebutmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikandengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negaratersebut (Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 270 K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — JONSON SINAGA, SPD vs. BUPATI TOBA SAMOSIR
232 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 128 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JONSON SINAGA, SPD., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sutomo, Kelurahan/Desa SangkarNihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Gindo Nadapdap, S.H.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/20201. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkanPenggugat;2.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 27 November 2019 permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 9 Desember2019;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JONSONSINAGA, SPD. tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,dkk vs IWAN TIJONO,
53 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 222 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 222 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. M. Yaya Mulyarso, SH. Msi.Zainal A.
    No. 222 K/TUN/2010Khusus No. 42/SKTARS/IX/09 tanggal 14 September2009 ;Pemohon Kasasi Ill dahulu' Tergugat Il Intervensi/Terbanding Il ;melawan:IWAN TWONO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Barat VIll BlokFO 1 No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada1. Nuratih, SH.2. Agus Gunawan, SH.3.
    No. 222 K/TUN/201010.Bahwa pada waktu membeli rumah tersebut, Penggugat tidak hadirkarena sedang menuntut ilmu di luar negeri, tetapi saudarasaudaraPenggugat ditemani oleh Pemohon yang mencari dan membeli rumahtersebut dari PT.
    No. 222 K/TUN/2010e Tergugat pada waktu) mengeluarkan keputusan, setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputusan itu) seharusnya tidak sampai padapengambilan keputusan menerbitkan Surat PerintahPengosongan tersebut ;c. Azas Akuntabilitase Hasil pertemuan antara Penggugat dan Pemohon sebanyak 2kali yang dimediasi oleh Tergugat, sama sekali tidak menjadipertimbangan oleh Tergugat.
    No. 222 K/TUN/2010Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 222 K/TUN/2010